Hadiah Nobel Ekonom Tahun 2012 untuk Harvard dan UCLA

Penghargaan Bank Swedia dalam Ilmu Ekonomi (En: Nobel Memorial Prize in Economic Sciences; Swe dan Nor: Nobelpriset i ekonomi), sering disebut Penghargaan Nobel bidang Ekonomi, berbeda dengan penghargaan nobel lainnya, karena sebenarnya hal ini bukan bagian dari wasiat Alfred Nobel. Penghargaan ini diselenggarakan oleh Bank Swedia (Sveriges Riksbank) pada ulang tahun ke-300 pada 1969.

Anggota keluarga Nobel memprotes penggunaan istilah "Penghargaan Nobel di bidang Ekonomi" dalam konteks apapun. Meskipun demikian, dalam konteks Penghargaan Nobel, sering disebut hanya sebagai "Penghargaan di bidang Ekonomi". Pengumumannya tidak dilakukan pada tanggal tertentu, tetapi umumnya dilaksanakan pada hari Senin pertengahan kedua Oktober. Pengumumannya dilangsungkan di gedung Institut Nobel dan telah menjadi peristiwa besar. Penghargaannya sendiri diberikan setiap tahunnya setiap tanggal 10 Desember, tanggal dimana Alfred Nobel meninggal pada tahun 1896. Dari 1905 sampai 1946, upacara penganugerahannya diadakan di Institut Nobel, kemudian dari 1947 diselenggarakan di aula Universitas Oslo, lalu pada 1990 dipindahkan ke balai kota Oslo.

Hadiah Nobel untuk bidang ekonomi Tahun 2012 diberikan Senin (15/10/12) kepada ekonom dari Harvard University dan University of California di Los Angeles. Nama penerima penghargaan,  Alvin E. Roth dari Harvard dan Lloyd S. Shapley dari UCLA - secara resmi disebut Sveriges Riksban Nobel dalam Ilmu Ekonomi untuk Mengenang Alfred Nobel - pada konferensi pers di Stockholm, Swedia.

Roth dan Shapley dihormati untuk "teori alokasi stabil dan praktek desain pasar," menurut pernyataan dari The Academy Swedish Royal Ilmuwan. Berbentuk pengembangan teori dan eksperimen, berdasarkan teori-teori Roth, dapat digunakan untuk mencocokkan siswa dengan sekolah dan donor organ dengan pasien yang memerlukan transplantasi, menurut akademi.

Roth, yang pindah ke Universitas Stanford dari Harvard, dan Shapley akan berbagi hadiah sebesar 8 juta kronor Swedia, yang sama dengan hampir $ 1,2 juta. Ketika dibangunkan di rumahnya di California dengan panggilan telepon yang memberitahukan tentang hadiah, Roth mengatakan, "Saya rasa ketika saya pergi ke kelas pagi ini murid-murid saya akan lebih memperhatikan saya." Ditanya tentang rencana masa depannya, Roth menjawab, "kopi."

Sebuah penghargaan Nobel di bidang ekonomi telah diberikan sejak tahun 1969. Sejauh ini, kehormatan telah diberikan pada 71 orang, termasuk seorang wanita, Elinor Ostrom. Hadiah Nobel, yang diciptakan oleh Alfred Bernhard Nobel, pertama kali diberikan pada tahun 1901. Tahun 2012 Peace Prize, profil kategori yang paling tinggi, dianugerahi pekan lalu ke Uni Eropa.

Berikut Daftar penerima penghargaan Nobel dalam Ekonomi sejak 1969 :

Tahun	Nama	Karya yang Diberi Penghargaan
1969	Ragnar Anton Kittil Frisch dan  Jan Tinbergen	mengembangkan model dinamis terapan untuk analisis proses ekonomi
1970	Paul Samuelson	mengembangkan teori ekonomi statis dan dinamis serta berperan aktif dalam meningkatkan tingkat analisis di bidang ilmu ekonomi
1971	Simon Kuznets	interpretasi pertumbuhan ekonomi secara empiris yang membawa kepada pemahaman baru dan mendalam tentang struktur ekonomi dan sosial serta proses pembangunan
1972	John Richard Hicks dan Kenneth Arrow	teori keseimbangan ekonomi umum dan teori kesejahteraan
1973	Wassily Leontief	pengembangan metode masukan-keluaran dan aplikasinya kepada masalah-masalah ekonomi yang penting
1974	Gunnar Myrdal dan  Friedrich Hayek	teori tentang uang dan fluktuasi ekonomi, dan analisis tentang saling ketergantungan antara fenomena institusi, ekonomi dan sosial
1975	Leonid Kantorovich dan Tjalling Koopmans	teori alokasi sumber yang optimum
1976	Milton Friedman	analisis konsumsi, sejarah dan teori moneter dan demonstrasi tentang kebijakan stabilisasi yang kompleks.
1977	Bertil Ohlin dan James Meade	teori perdagangan internasional dan pergerakan kapital internasional
1978	Herbert Simon	proses pengambilan keputusan di dalam organisasi ekonomi
1979	Theodore Schultz dan Arthur Lewis	pembangunan ekonomi dengan aspek khusus kepada masalah-masalah yang dihadapi negara berkembang
1980	Lawrence Klein	model ekonometrik dan aplikasinya ke dalam kebijakan ekonomi dan analisis fluktuasi ekonomi
1981	James Tobin	analisis tentang pasar finansial dan hubungannya dengan keputusan pembelanjaan, tingkat pengangguran, produksi dan harga
1982	George Stigler	studi tentang struktur industri, fungsi pasar dan sebab-akibat dari regulasi publik
1983	Gerard Debreu	penggabungan metoda analitis baru ke dalam teori ekonomi dan reformulasi yang detail tentang teori kesetimbangan umum
1984	John Richard Nicholas Stone	pengembangan sistem rekening nasional dan meningkatkan dasar-dasar analisis ekonomi empiris
1985	Franco Modigliani	pasar finansial dan simpanan
1986	James Buchanan Jr	pengembangan dasar-dasar konstitusi dan kontraktual tentang teori pengambilan keputusan secara politik dan ekonomi
1987	Robert Solow	teori pertumbuhan ekonomi
1988	Maurice Allais	teori pasar dan penggunaan sumberdaya yang efisien
1989	Trygve Haavelmo	teori kemungkinan dari ekonometrik dan analisis tentang struktur ekonomi simultan
1990	Harry Markowitz, Merton Miller dan William Sharpe	teori ekonomi finansial
1991	Ronald Coase	penemuan dan klarifikasi tentang pentingnya biaya transaksi dan hak milik terhadap struktur institusi dan berperannya ekonomi
1992	Gary Becker	analisis ekonomi mikro ke arah berbagai interaksi dan perilaku manusia, termasuk perilaku non-pasar.
1993	Robert Fogel dan Douglass North	memperbaharui penelitian di bidang sejarah ekonomi dengan menerapkan teori ekonomi dan metoda kuantitatif untuk menjelaskan masalah perubahan institusi dan ekonomi
1994	Reinhard Selten, John Forbes Nash dan  John Harsanyi	analisis pionir tentang kesetimbangan dalam teori permainan non-kooperatif
1995	Robert Lucas, Jr.	pengembangan dan aplikasi hipotesis dugaan rasional, dan dengan cara itu mengubah analisis ekonomi makro dan memperdalam pemahaman kita dalam kebijakan ekonomi
1996	James Mirrlees dan  William Vickrey	teori ekonomi pada dorongan menurut informasi asimetri
1997	Robert C. Merton dan Myron Scholes	metode baru untuk menentukan nilai derivatif
1998	Amartya Sen	ekonomi kesejahteraan
1999	Robert Mundell	kebijakan moneter dan fiskal menurut resim kurs pertukaran yang berbeda dan bidang mata uang optimum
2000	James Heckman dan  Daniel McFadden	pengembangan teori dan metodenya untuk analisis sampel terpilih pada pengembangan teori dan metodenya untuk analisis pilihan berlainan
2001	George A. Akerlof,  Andrew Michael Spence dan Joseph E. Stiglitz	pasar dengan informasi asimetri
2002	Daniel Kahneman dan Vernon L. Smith	penggabungan pengertian dari riset psikologi ke dalam ilmu ekonomi, khususnya mengenai pendapat orang dan pembuatan keputusan di bawah   ketidaktentuan untuk pendirian percobaan laboran sebagai alat dalam analisis ekonomi empiris, khususnya pada studi mekanisme pasar alternatif
2003	Robert F. Engle dan  Clive W. J. Granger	metode analsis rangkaian waktu ekonomi dengan bermacam waktu yang mudah berubah atau kecenderungan biasa
2004	Finn E. Kydland dan  Edward C. Prescott	ekonomi makro yang dinamis: konsistensi waktu pada kebijakan ekonomi dan tenaga pendorong di belakang putaran bisnis
2005	Robert J. Aumann dan  Thomas C Schelling	meningkatkan pemahaman mengenai konflik dan kerjasama melalui analisis permainan dan teori
2006	Edmund Phelps	intertemporal tradeoff dalam kebijakan ekonomi makro
2007	Leonid Hurwicz, Eric S. Maskin dan  Roger B. Myerson	membangun dasar bagi teori desain mekanisme
2008	Paul Krugman	analisis pola perdagangan dan lokasi aktivitas ekonomi
2009	Elinor Ostrom dan Oliver E. Williamson	analisis ekonomi berkaitan dengan kepemerintahan dan sistem kepemilikan kolektif
2010	Peter A. Diamond, Dale T. Mortensen Dan Christopher A. Pissarides	pasar dengan pencarian friksi
2011	Thomas J. Sargent dan Christopher A. Sims	penelitian empiris pada sebab dan akibat dalam makroekonomi
2012	Alvin E. Roth dan Lloyd S. Shapley	teori permainan (game theory) dan desain pemasaran

Usaha Gorengan, Modal Kecil Untung Besar

Gorengan merupakan jajanan murah yang sangat di sukai masyarakat dari seluruh kalangan, tidak heran jika di hampir seluruh tempat ada minimal satu pedagang gorengan. Pedagang gorengan biasanya tidak cuma menjual satu macam gorengan saja, tapi terdapat berbagai macam vareasi gorengan yang di jual. Mulai dari tempe, bakwan, pisang molen, pisang goreng, tahu goreng, tahu bulat, tahu isi, cireng dan berbagai macam lagi aneka gorengan.

Deskripsi Usaha Gorengan

Bahan Baku Gorengan

Bahan baku utama usaha kecil gorengan adalah tepung terigu karena hampir seluruh menu gorengan menggunakan terigu, adonan terigu biasanya di bagi dua macam yaitu adonan manis untuk aneka menu manis dan adonan asin untuk aneka menu gurih. selain terigu terdapat banyak bahan baku yang harus di sediakan tergantung menu yang di buat seperti tempe, pisang, tahu, singkong dan berbagai macam lainnya.

Tempat Usaha Gorengan

Hampir semua tempat bisa di jadikan tempat usaha gorengan. Di sekolahan, kampus, pinggiran jalan hingga perkantoran dan pusat perbelanjaan semua bisa di jadikan tempat usaha gorengan. Pilihlah lokasi yang persaingan usaha gorengannya tidak terlalu ketat, hal ini untuk menghindari persaingan yang terlalu ketat. Anda juga bisa menjadikan gorengan sebagai usaha rumahan dengan cara berjualan di teras rumah dengan hanya memakai meja sebagai sarana memajang gorengan anda.

Perlengkapan Usaha Gorengan

Perlengkapan usaha terbilang cukup sederhana, cukup peralatan memasak seperti kompor dan tabung gas serta penggorengan besar. Di tambah dengan gerobak atau pikulan bagi anda yang ingin berjualan berkeliling atau etalase bagi yang mangkal di suatu tempat. Berikut perkiraan perlengkapan usaha yang anda butuhkan.

Perlengkapan Usaha

Harga – Rp

Gerobak atau etalase = 1.500.000 - 2.000.000

Kompor dan tabung gas = 200.000 - 300.000

Penggorengan dan spatula = 100.000 - 200.000

Beberapa baskom adonan = 50.000 - 100.000

Karyawan

Usaha gorengan tidak memerlukan karyawan. Kecuali bagi anda yang tidak bisa menjalankan sendiri usaha anda, anda dapat memperkerjakan seseorang untuk menjalankan usaha anda. Anda dapat menggajinya atau menerapkan sistem bagi hasil.

Promosi Usaha Gorengan

Pada dasarnya usaha ini tidak memerlukan promosi, kecuali jika anda menjual gorengan di tempat tertentu yang sipatnya menetap seperti di depan minimarket anda dapat memasang spanduk besar untuk menandakan keberadaan usaha anda. Rasa yang enak merupakan promosi yang paling baik.

Harga Gorengan

Pada umumnya gorengan di jual antara Rp 500 - Rp 1.000. kecuali anda berjualan di pusat perbelanjaan dan mengutamakan kwalitas tidak seperti gorengan yang di jual pada umumnya, anda dapat mematok harga yang lebih tinggi antara Rp 2.000 - Rp 3.000 untuk sebuah pastel isi daging misalnya.

Resiko Usaha

Ketatnya persaingan merupakan resiko terbesar pada peluang usaha gorengan, walau begitu bila anda dapat menjaga rasa, ukuran dan harga resiko ini dapat di hindari.

MENGUKUR INTEGRITAS OJK

Junior vs Senior

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (5/4/2012) siang telah menyerahkan 14 nama calon komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada Ketua DPR Marzuki Ali. Nama-nama itu akan disaring lagi melalui uji kepantasan dan kepatutan DPR. "Sesuai batas waktu, Presiden sudah menyerahkan 14 nama tersebut kepada Ketua DPR," kata Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, kepada Kompas, Kamis.

Berdasarkan informasi yang beredar tersebut, sebanyak 14 nama calon komisioner DK OJK yang akan diseleksi oleh DPR RI adalah

1. Deputi Gubernur Bank Indonesia Muliaman D Hadad,

2. Mantan Deputi Gubernur BI Achyar Ilyas,

3. Mantan Wakil Direktur Utama Bank Mandiri I Wayan Agus Mertayasa, 

4. Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Mulia P Nasution.

5. Direktur Internasional Bank Indonesia (BI) Nelson Tampubolon,

6. Wakil Direktur Bank Mandiri Riswinandi,

7. Kepala Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Nurhaida, 

8. Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Walujanto.

9. Kepala Biro Perasuransian Bapepam-LK Isa Rahmatarwata,

10. Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Firdaus Djaelani,

11. Auditor Utama Keuangan Negara VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ilya Avianto, 

12. Executive Vice President Audit Internal Bank Mandiri Rijani Tirtoso,

13. Mantan Ketua Pusat Penelitian dan Analisis Keuangan dan Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein, 

14. Kepala Kantor BI Cabang New York Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak menyerahkan begitu saja calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dipilih Komisi XI DPR seperti biasa menjadi tujuh nama. Akan tetapi, justru menghadapkan masing-masing calon untuk merebut satu posisi di Dewan Komisioner OJK. Karena itu, menurut Ketua Komisi IX DPR Emir Moeis, seleksi 14 calon Dewan Komisioner OJK menjadi tujuh calon, akan berlangsung seru. Untuk menjadi Ketua Dewan Komisoner OJK, anggota Komisi harus memilih antara Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Muliaman Hadad atau mantan Deputi Gubernur BI, yakni Acjhar Iljas. "Mereka kan sama-sama orang BI, jadi bakal seru dan ketat," kata Enmir, kepada Kompas di Jakarta, Selasa (10/5/2012).

Muliaman hingga kini masih menjabat, dan Acjar Iljas pernah menjadi Deputi Gubernur BI.

Adapun untuk posisi Wakil Ketua OJK, surat Presiden Yudhoyono menghadapkan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Mulia P Nasution dengan I Wayan Agus Mertayasa, Direktur Pelaksana Bank Mandiri. 

"Yang seru, untuk posisi Kepala Eksekutif Pengawasan Asuransi, Lembaga Pembiayaan Keuangan dan Lainnya, Kepala Biro Perasuransian Bapepam-LK Isa Rahmatarwata, yang junior harus dihadapkan dengan mantan Kepala Eksekutif Lembaga Penjaminan Simpanan Firdaus Jaelani, yang senior," ungkap Emir.

Selebihnya, untuk menjadi Kepala Eksekutif untuk Pengawasan Perbankan, dua calon juga harus berebut. Demikian juga untuk posisi Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal, Ketua Dewan Audit, serta anggota bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

Calon Titipan dan Bermasalah

Apung Widadi Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta, Senin (9/4), menyatakan, ICW menganggap sebagian kandidat yang dinyatakan lolos oleh panitia seleksi Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK) bermasalah. Nama-nama itu diduga memiliki konflik kepentingan.

”Hasil seleksi DK-OJK oleh Panitia Seleksi (Pansel) dan Presiden sebenarnya mengecewakan, di mana masih terdapat calon-calon titipan dan calon yang bermasalah,” kata Apung.

Dari 14 calon pengisi struktur DK-OJK yang diserahkan Presiden kepada DPR, menurut Apung, ICW menemukan beberapa catatan kritis. Di antaranya terdapat lima calon anggota DK-OJK yang diduga titipan dari Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo selaku ketua panitia seleksi. Di samping itu, ICW menilai ada seorang calon yang diduga terlibat kasus Century. Bahkan yang bersangkutan pernah dicecar dalam pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2010. Seorang calon lainnya diduga terlibat dalam beberapa kasus jual-beli saham bermasalah, seperti dalam kasus jual-beli saham Newmont.

"Terdapat satu calon yang jelas-jelas terlibat dalam kasus pengangkatan Andindya Bakrie sebagai direksi bakrie Telkom padahal yang bersangkutan melakukan insider trading yang masih diloloskan. Diduga ini merupakan titipan dari atau dengan salah satu panitia seleksi," kata Apung.

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz menyatakan, pihaknya akan meminta masukan dari sejumlah pemangku kepentingan di sektor jasa keuangan tentang 14 nama calon hasil saringan Presiden.

Pemangku kepentingan yang dimaksud, antara lain, asosiasi perbankan, asuransi, pasar modal, industri jasa keuangan nonbank, yayasan konsumen di industri jasa keuangan, dan lembaga swadaya masyarakat. DPR dalam hal ini bertugas melakukan uji kelayakan dan kepatutan untuk mengerucutkan menjadi tujuh nama yang bersama dengan dua anggota ex-officio dari pemerintah akan ditetapkan sebagai DK-OJK.

Menurut Harry, uji kelayakan dan kepatutan hanya akan dilakukan atas calon yang dianggap Komisi XI DPR tidak bermasalah. Ada kemungkinan, Komisi XI DPR akan meminta penjelasan Panitia Seleksi DK-OJK yang diketuai Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo soal isu titipan dan konflik kepentingan.

”Keputusan apakah 14 calon yang diajukan Presiden semuanya layak atau hanya sebagian yang layak mengikuti uji kelayakan dan kepatutan akan ditentukan melalui rapat internal Komisi XI DPR, setelah meminta pendapat sejumlah pemangku kepentingan di industri jasa keuangan,” kata Harry. Uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota DK-OJK tetap akan dilakukan pada bulan Mei. DPR memiliki waktu 45 hari untuk menuntaskan uji itu. ”Dalam undang-undang, 45 hari itu tidak termasuk masa reses.

Danang Widoyoko Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, pandangan panitia seleksi Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) yang memilih orang-orang aktif di sektor keuangan sebagai calon anggota DK OJK, tidak tepat. Menurut dia, proses pemilihan anggota DK OJK berbeda dengan lembaga lainnya seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Bahwa yang tahu itu hanya kemudian orang-orang yang teraktif di perbankan, di asuransi, atau di sektor itu (keuangan) ini cara pandang yang keliru sejak awal. Karena ini (OJK) kan sebetulnya pengawasan, independensinya yang sangat penting. Panitia seleksi anggota DK OJK sepertinya menganggap yang bisa menjadi calon anggota adalah mereka yang berasal dari regulator seperti Bapepam-LK dan Bank Indonesia. Lantas di luar regulator seakan-akan tidak bisa menjadi pimpinan OJK.

"Ini sejak awal musti dikritisi. Karena kalau pengalaman saya, di KPU (yakni) anggota KPU itu nggak ada yang orang partai, malah nggak boleh," ujar Danang, dalam konferensi pers "Mencermati Proses Calon Komisioner OJK" di Jakarta, Selasa (10/4/2012).

Ia pun memberikan contoh lembaga lainnya, yakni pimpinan KPK di mana tidak harus orang yang berkompetensi yang ikut serta. Pimpinan KPK hanya sedikit yang berasal dari jaksa ataupun polisi.

"Tapi kan mereka bisa. Artinya soal pengetahuan soal kompetensi itu tidak harus kemudian diterjemahkan harus dari orang regulator," ungkap Danang.

Begitu pula dengan panitia seleksi yang dinilai ICW tidak banyak pihak independen ikut serta. Ada ekonom Chatib Basri sebagai wakil masyarakat. Namun, kata dia, Chatib juga menjabat sebagai komisaris di beberapa perusahaaan.

"Bandingkan dengan KPU mana orang partai memang nggak ada tapi bisa. Bandingkan pansel KPK (ada) Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Komaruddin Hidayat mana pernah pegang perkara tapi bisa bikin pansel KPK," tambahnya.

Menurut Danang, hal yang paling penting dalam pemilihan anggota DK OJK adalah keberanian calon komisioner dalam mengambil sikap. Bukan mendahulukan kompetensinya. Malah, kata dia, orang yang berkompetensi di bidangnya bisa terjebak dalam berbagai konflik kepentingan. "Orang yang tahu ini kemudian malah terjebak dalam berbagai konflik kepentingan," pungkas dia.

Ketua Umum Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas) Sigit Pramono dan Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk Jahja Setiaatmadja, secara terpisah, menegaskan tidak ada masalah dengan nama kandidat DK-OJK. Bagi Perbanas, kata Sigit, yang penting Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif Perbankan memiliki pemahaman luas tentang dunia perbankan. Dengan demikian, aturan yang akan diterbitkan OJK juga dapat membangun dunia perbankan di Indonesia.

OJK belum menjawab masalah

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, menyatakan keraguannya terhadap Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) untuk menjawab permasalahan di sektor keuangan nasional. Pasalnya, baik panitia seleksi maupun calon komisioner yang lolos sebagian besar berasal dari dua lembaga yakni Bank Indonesia dan Bapepam-LK yang turun pamornya karena sejumlah masalah keuangan.

"Munculnya OJK karena turunnya kredibilitas atau kepercayaan publik terhadap BI dan Bapepam-LK. Dibentuknya OJK karena kredibilitas BI dan Bapepam-LK yang turun karena sejumlah masalah di sektor keuangan. Pamor BI turun misalnya karena buruknya perlindungan pada nasabah pada kasus Bank Century. Lalu kredibilitas Bapepam-LK turun karena tidak mampu menangani kasus Bakrie Life.," sebut Enny dalam konferensi pers "Mencermati Proses Calon Komisioner OJK" di Jakarta, Selasa (10/4/2012).

Menurut dia, ketidakmampuan dua lembaga tersebut bisa terulang jika pejabat yang serupa menjadi komisioner OJK. Oleh sebab itu, ia menginginkan agar tujuh kursi dari sembilan kursi yang tersedia di DK OJK diberikan ke pihak-pihak lain di luar dua lembaga tersebut. "BI dan pemerintah (ex-officio) sudah memeroleh jatah dua kursi, semestinya tujuh kursi lainnya diberikan kepada pihak lain di luar lembaga tersebut," tambah Enny.

Pemberian tujuh kursi kepada pihak lain seperti profesional dan akademisi atau pengamat bisa menjadikan komposisi komisioner seimbang.

"Proporsi profesional dan akademisi ini terbatas sekali. Kita inginnya ada dari profesional atau praktisi," pungkas Enny.

BBM, Subsidi atau Sensasi

Head office of the Indonesian state oil company Pertamina in Jakarta (Photo credit: Wikipedia)

Subsidi (juga disebut subvensi) adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Sebagian subsidi diberikan oleh pemerintah kepada produsen atau distributor dalam suatu industri untuk mencegah kejatuhan industri tersebut (misalnya karena operasi merugikan yang terus dijalankan) atau peningkatan harga produknya atau hanya untuk mendorongnya mempekerjakan lebih banyak buruh (seperti dalam subsidi upah). Contohnya adalah subsidi untuk mendorong penjualan ekspor; subsidi di beberapa bahan pangan untuk mempertahankan biaya hidup, khususnya di wilayah perkotaan; dan subsidi untuk mendorong perluasan produksi pertanian dan mencapai swasembada produksi pangan.

Subsidi dapat dianggap sebagai suatu bentuk proteksionisme atau penghalang perdagangan dengan memproduksi barang dan jasa domestik yang kompetitif terhadap barang dan jasa impor. Subsidi dapat mengganggu pasar dan memakan biaya ekonomi yang besar.  Bantuan keuangan dalam bentuk subsidi bisa datang dari suatu pemerintahan, namun istilah subsidi juga bisa mengarah pada bantuan yang diberikan oleh pihak lain, seperti perorangan atau lembaga non-pemerintah. Jadi Pemberi Subsidi itu yang menanggung Bantuan Keuangan/Menanggung Beban Kerugian. Misalkan Harga Pokok Beli/Produksi BBM Rp.10.000,- Harga Jual Rp.4.500,- berarti ada Subsidi sebesar Rp.5.500 kepada Pembeli atau dgn kata lain memberi bantuan keuangan kepada Pembeli sebesar Rp.5.500,-. Dalam prinsip ekonomi, Subsidi ini biasanya dilakukan untuk menjaga kestabilan ekonomi krn daya beli masyarakat/pembeli tidak ada/menurun).

Banyak juga yang membuat teori tentang perhitungan subsidi BBM, misalnya Kwik Kian Gie dan Agus Nizami. Menurut hitung-hitungan Kwik Kian Gie (berdasarkan laporan Menteri Keuangan), produksi yang haknya bangsa Indonesia adalah 237,5 juta barrel per tahun.

Harga minyak mentah US$ 100 per barrel. Karena 1 barrel = 159 liter, maka harga minyak mentah per liter US$ 100 : 159 = US$ 0,63. Dengan asumsi US$ 1 = Rp. 10.000, harga minyak mentah menjadi Rp. 6.300 per liter.

Kalau biaya untuk memproses minyak mentah sampai menjadi bensin premium dibutuhkan sebesar US$ 10 per barrel atau Rp. 630 per liter maka, harga pokok bensin premium per liternya sama dengan Rp. 6.300 + Rp. 630 = Rp. 6.930. Dengan dijualnya premium dengan harga Rp. 4.500,- itu berarti produsen akan rugi Rp. 2.430 per liternya, atau sejumlah Rp. 2.430 per literlah yang dihitung sebagai subsidi BBM.

Masalahnya adalah; Pemerintah dan Pertamina tidak perlu membeli minyak mentah yang ada di dalam perut bumi Indonesia.  Masyarakat Indonesia tidak perlu mengeluarkan uang tunai untuk membayar minyak mentah yang ada di bawah perut bumi Indonesia yang miliknya bangsa Indonesia.

Memang ada kemugkinan konsumsi BBM masyarakat Indonesia lebih besar dari produksi sehingga kekurangannya harus diimpor dengan harga di pasar internasional. Selain itu, ada juga produksi yang menjadi milik perusahaan minyak asing dalam rangka kontrak bagi hasil. Data yang selengkapnya dan sebenarnya sangat sulit atau bahkan tidak mungkin diperoleh.

Apakah memang ada uang yang harus dikeluarkan untuk subsidi atau tidak? Berikut simulasi sederhana dapat kita simak.

Uraian berikut menggunakan asumsi-asumsi :

Harga minyak mentah US $100 per barrel

Produksi : 1 juta barrel per hari

70 % dari produksi menjadi BBM hak bangsa Indonesia

Konsumsi 60 juta kiloliter per tahun

1 US $ = Rp. 10.000

1 barrel = 159 liter

Biaya lifting, pengilangan dan pengangkutan per barrel US $ 10

Harga Minyak Mentah di pasar internasional per barrel US $ 100

Bensin Premium dengan harga jual per liter Rp. 4.500

Dengan Biaya lifting, pengilangan dan transportasi US $ 10 per barrel, berarti biaya ini per liter :  (10 x 10.000) : 159 = Rp. 630 (dibulatkan) 630

Artinya ada kelebihan uang per liter sebesar = Rp (4.500- 630) = Rp. 3,870 atau dengan kata lain PEMERINTAH MEMPEROLEH UNTUNG

Produksi dalam liter per tahun : 

70 % x (1,000.000 x 159 ) x 365 = 40.624.500.000 ltr

Konsumsi dalam negeri per tahun = 60.000.000.000 ltr

Kekurangan yang harus diimpor dalam liter per tahun = 19.375.500.000 ltr

Rupiah yang harus dikeluarkan untuk impor ini :

(19,375,500, 000 : 159) x US $100 x Rp 10.000 = Rp 121.900.000. 000.000,-

Kelebihan uang dalam rupiah dari produksi dalam negeri :

40,624,500,000 x Rp. 3.870 = Rp. 157.216.815. 000.000,-

Berarti, walaupun harus impor dengan harga US$ 100 per barrel Pemerintah masih kelebihan uang tunai sebesar :

= Rp. 157.216.815.000.000 -  121.900.000. 000.000),- 

= Rp. 35.316.815.000.000,- atau sekitar Rp. 35 triliun-an dalam setahun.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Pemerintah katanya selalu mengeluarkan untuk subsidi BBM sebesar Rp. 153 trilyun itu. Padahal berdasarkan perhitungan diatas, uang ‘subsidi’ itu seharusnya tidak ada, malah sebaliknya, yang ada kelebihan uang sebesar Rp. 35  trilyunan per tahun. 

Kalau pemerintah menjual BBM dengan harga di bawah Rp. 4.500 per liter, itu berarti pemerintah mungkin memberikan subsidi, tergantung berapa harganya. Minyaknya itu juga aslinya punya rakyat, selayaknya dijual seharga biaya produksi saja, Rp. 630,- per liter. Kalau begini, pemerintah tidak rugi asalkan konsumsi dalam negeri sama dengan produksi. Tapi pemerintah menjual BBM ke rakyat dengan harga sama dengan harga pasar Internasional. 

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia terbilang murah ketimbang di negara-negara tetangga. Kondisi harga BBM yang murah ini tidak lagi relevan jika melihat harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) yang sudah tinggi seiring dengan harga minyak mentah dunia yang juga melonjak.

"Di negara tetangga, harga BBM sebesar Rp 11.000-12.000 per liter dengan kualitas harga terendah untuk masyarakatnya. Kita masih Rp 4.500," sebut Agus dalam paparan dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran, di DPR, Senin (26/3/2012).

Pada tahun 2008, harga BBM bersubsidi pernah menyentuh Rp 6.000 per liternya. Lalu harga pun diturunkan kembali ke Rp 4.500 seiring dengan turunnya harga ICP. Dengan kondisi rata-rata ICP sudah lebih dari 119 dollar AS, kita perlu menyesuaikan harga BBM karena kalau tidak alternatif energi baru dan terbarukan tidak bisa dikembangkan.

Dirjen Migas Kementerian ESDM, Evita Legowo, menyebutkan, harga BBM yang berlaku di Indonesia memang lebih rendah dari negara-negara ASEAN lainnya. Per Maret 2011, harga BBM untuk jenis oktan di bawah 92 yakni sekitar Rp 6.000 di Malaysia, Rp 10.000 di Vietnam, Rp 11.000 di Thailand, Rp 12.000 di Filiphina, dan Rp 16.000 di Singapura. "(Harga BBM) sekitar Rp 9.200 di China, Rp 12.000 di India, Rp 14.200 di Australia, Rp 16.000 di Korea Selatan dan paling mahal di Jepang dengan sekitar Rp 17.000," sebut Evita. 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Armida Alisjahbana dalam konferensi pers bersama Asian Development Bank terkait perekonomian Indonesia, di Jakarta, Senin (26/3/2012) berpendapat, pembahasan RAPBN-Perubahan 2012 yang sekarang ini sedang berlangsung merupakan momen untuk melakukan reformasi kebijakan energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. "Saya ingin menggarisbawahi, menerangkan, sebetulnya sekarang itu buat kita dengan momen RAPBN 2012 itu sebetulnya inilah momen bagi Indonesia untuk secara lebih sistematis mulai melakukan transformasi itu, reformasi. Dan kebijakan subsidi momennya sekarang, menurut saya, terutama energi lebih khusus lagi BBM (bahan bakar minyak). 

Komponen terbesar dalam subsidi BBM adalah yang penggunaannya untuk transportasi. Beberapa tahun lalu, pemerintah berhasil melakukan reformasi dalam hal subsidi minyak tanah, tanpa menjadi isu besar. Dengan keberhasilan tersebut, berkuranglah beban pemerintah dalam memberikan subsidi energi.  Idealnya, ketika BBM diimpor lantas besaran subsidinya dikurangi maka harus ada opsi. Apalagi harga minyak dunia naik secara mendadak. Opsi itu, adalah konversi BBM ke bahan bakar gas. "Itu saya rasa kuncinya. Tanpa ada opsi itu ya pemerintah tidak dalam posisi mengatakan pokoknya harga BBM bersubsidi naik kemudian kompensasi. Bukan itu, kalau itu sangat-sangat jangka pendek. Tapi sebetulnya harus reform, yaitu konversi BBM ke BBG," sebut Armida.

Konversi dari BBM ke BBG dinilai penting karena salah satu alasannya yakni murahnya harga BBG ketimbang BBM. Harga BBG sekarang ini sebesar Rp 3.100 per liter ekuivalen. "Itu kan opsi yang menarik dan itu sudah berhasil dilakukan di negara-negara lain. Bukannya tidak berhasil. Silakan dicek, di Thailand, India. Kedua, PR kita juga adalah public transportation, terutama di kota-kota besar. Jakarta juga belum terintegrasi dengan baik sehingga kembali lagi, kalau harga BBM bersubsidi itu harus naik, opsi itu (konversi BBM ke BBG) ada," pungkas Armida.

Sementara itu, Wakil Menteri (Wamen) Energi dan Sumber Daya Mineral Widjajono Partowidagdo mengatakan, pemerintah akan menaikkan harga bahan bakar gas (BBG) setelah kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang direncanakan mulai 1 April 2012. "Harga BBG diketok naik setelah BBM," katanya di Jakarta, Senin (26/3/2012). Pemerintah berencana menaikkan harga BBG jenis terkompresi (compressed natural gas/CNG) sebesar Rp 1.000 per liter setara premium (LSP), dari Rp 3.100 menjadi Rp 4.100 per LSP. Bisnis CNG tidak akan berkembang atau menarik bagi investor kalau hanya dihargai Rp 3.100 per LSP.

“Sementara konsumen, tidak tertarik memakai CNG kalau harganya Rp 4.100 per LSP atau hanya Rp 400 lebih rendah dari harga premium subsidi yang sebesar Rp 4.500 per liter. Jadi harga premium mesti dinaikkan dulu jadi Rp 6.000 per liter, baru BBG jadi Rp 4.100 per LSP. Seiring dengan kenaikan BBG, pemerintah akan melakukan pengembangan infrastruktur gas.," katanya.

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) masih mempertahankan sikapnya menolak opsi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diajukan oleh pemerintah. Gerindra mengatakan, kenaikan harga BBM subsidi tidak perlu bila pemerintah bisa berhemat di berbagai sektor. "Gerindra dan PDI Perjuangan masih menolak. Karena kalau dilakukan penghematan dan pengawasan ketat sejak dulu, maka BBM tidak perlu dinaikkan tahun ini," tutur Martin Hutabarat, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Senin (26/3). Tak hanya itu, Gerindra juga menekankan adanya penyelesaian persoalan BBM. Martin beralasan, kenaikan harga BBM bersubsidi ini tidak akan menyelesaikan persoalan mengenai antisipasi kenaikan harga minyak dunia. Pasalnya, pemerintah dapat memanfaatkan opsi lain berupa penghematan penggunaan energi dalam negeri.

Badan Anggaran DPR RI dan pemerintah akhirnya menyetujui postur APBN-Perubahan 2012. Salah satu hal dalam postur tersebut adalah persetujuan subsidi bahan bakar minyak sebesar Rp 137,38 triliun dan subsidi listrik Rp 64,9 triliun. Akan tetapi, pemerintah dan DPR belum membuat keputusan terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik seusai menghadiri rapat kerja di Badan Anggaran DPR, Senin (26/3/2012) malam.

Jero menjelaskan, besaran subsidi BBM telah disetujui. Begitu pula juga dengan besaran subsidi listrik. Namun, kata dia, rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi belum bisa diputuskan sekarang. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyebutkan, rapat kerja di Banggar hari ini hanya membicarakan postur APBN-P 2012. Belum ada pembicaraan mengenai kenaikan harga BBM bersubsidi. 

Agus menambahkan, perubahan pada Pasal VII dalam Undang-Undang APBN 2012 yang mengunci peluang pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi akan dibahas di Tim Perumus Banggar dengan Pemerintah. "Pasal VII akan dibahas di tim perumus. Tadi belum selesai dibicarakan, tapi akan kita bicarakan dalam Panja (Panitia Kerja) dan tim perumus walaupun ada fraksi yang menyatakan akan dibawa ke Rapat Paripurna. Tim Perumus dan Pemerintah akan bertemu kembali pada Kamis (29/3/2012) pagi untuk melakukan sinkronisasi hasil Panja A, B dan C. Setelah itu, hasil pembahasan APBN-P 2012 akan disetujui dalam Rapat Paripurna yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat (30/3/2012).

Postur APBN-P 2012 yang disetujui meliputi opsi pertama yang diajukan belakangan ini dalam pembahasan di Banggar DPR. Pada opsi pertama ini, pemerintah punya peluang menaikkan harga BBM bersubsidi. Pada opsi kedua, subsidi BBM dipatok sebesar Rp 178 triliun dan subsidi listrik Rp 64,9 triliun serta ditambah dana cadangan risiko fiskal Rp 23 triliun. Pemerintah tidak diberikan peluang untuk menaikkan harga BBM bersubsidi pada opsi kedua tersebut.

Baik Pemerintah maupun DPR sepertinya tidak membahas secara terbuka ‘hitung-hitungan’ subsidi BBM. Masing-masing pejabat seakan mencoba melakukan trik untuk mengarahkan rakyat pada kepentingan pemerintah, sebaliknya para anggota Dewan tidak mau membuka hati untuk kepentingan rakyat. Subsidi BBM masih tetap menjadi teka-teki yang enggan untuk diungkap, pasalnya, Subsidi BBM ini masih popular untuk di jadikan komoditas politik.

Cara Kaya Melalui Bisnis Keluarga

Apa itu Bisnis Keluarga

Sebuah bisniskeluarga adalah bisnis di mana satu atau lebih anggota dari satu atau lebih keluarga memiliki kepemilikan signifikan dan komitmen yang signifikan terhadap keseluruhan bisnis ' kesejahteraan . Di beberapa negara, banyak perusahaan publik terbesar adalah milik keluarga. Sebuah perusahaan dikatakan milik keluarga jika seseorang adalah pemegang saham pengendali, yaitu seseorang (bukan sebuah negara, korporasi, manajemen kepercayaan, atau reksa dana) dapat mengumpulkan saham cukup untuk memastikan setidaknya 20% dari pemungutan suara hak dan persentase hak suara tertinggi dibandingkan dengan pemegang saham lainnya.

Dalam bisnis keluarga, satu atau lebih anggota dalam tim manajemen diambil dari keluarga yang memiliki. Bisnis keluarga dapat memiliki pemilik yang bukan anggota keluarga. Bisnis keluarga juga dapat dikelola oleh individu yang bukan anggota keluarga. Namun, anggota keluarga sering terlibat dalam operasi bisnis keluarga mereka dalam beberapa kapasitas dan, di perusahaan Keck, biasanya satu atau lebih anggota keluarga para perwira senior dan manajer. Banyak perusahaan yang sekarang perusahaan publik adalah bisnis keluarga.

Keluarga partisipasi sebagai manajer dan / atau pemilik bisnis dapat memperkuat perusahaan karena anggota keluarga sering setia dan didedikasikan untuk perusahaan keluarga. Namun, partisipasi keluarga sebagai manajer dan / atau pemilik bisnis dapat menimbulkan masalah unik karena dinamika dari sistem keluarga dan dinamika sistem bisnis sering tidak seimbang.

Bisnis Keluarga Asia

Mayoritas bisnis keluarga di Asia ternyata terfokus pada sektor tradisional. Pasalnya, secara historis, bisnis keluarga termasuk konservatif dalam inovasi dan investasi. Hal tersebut terungkap dalam “Laporan Bisnis Keluarga Asia 2011: Tren Utama, Kontribusi dan Kinerja Ekonomi” yang dirilis Credit Suisse Emerging Markets Research Institute hari ini. Laporan Credit Suisse ini disusun berdasarkan riset atas 3.568 bisnis keluarga yang terdaftar di bursa di 10 negara Asia untuk analisis tren perkembangan utama, kontribusi ekonomi, dan kinerja pasar modal mereka.

CEO Credit Suisse Asia Tenggara Helman Sitohang menyatakan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

• Bisnis keluarga Asia cenderung lebih banyak bermain di sektor-sektor tradisional, terutama sektor-sektor keuangan (perbankan dan real estate), industri, dan sektor non-essential dan pokok bagi konsumen.
• Mengelolaan oleh keluarga secara historis terbukti konservatif dalam hal inovasi dan investasi pada bisnis-bisnis baru berisiko tinggi.
• Beberapa studi Credit Suisse sebelumnya juga menunjukkan bahwa pengelolaan oleh keluarga sebagai suatu bentuk organisasi, paling cocok untuk sektor-sektor industri tradisional dengan biaya-biaya tetap yang tinggi dan kegiatan operasional yang membutuhkan pemikiran investasi jangka panjang. Karakteristik ini kurang banyak ditemukan dalam industri yang tinggi inovasi dan intensif dalam hal teknologi.  Meski demikian, anomali terjadi di Korea Selatan, Taiwan, dan India. Ketiga negara ini memiliki lebih banyak bisnis keluarga yang berkaitan dengan teknologi karena teknologilah yang menjadi pendorong struktur industri dalam perekonomian mereka.
• Bisnis keluarga Asia memiliki ekposur yang sangat terbatas terhadap sektor energi, jasa telekomunikasi, dan kebutuhan umum yang padat modal. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya akses yang dimiliki bisnis keluarga Asia untuk memperoleh kontrol atas industri-industri yang memiliki banyak regulasi dan biasanya dimonopoli oleh negara. Kehati-hatian bisnis keluarga dalam sektor ini juga dipengaruhi oleh makin besarnya risiko yang menghambat strategi investasi perusahaan mereka dalam mempertimbangkan kesempatan berinvestasi di industri padat modal tersebut.
• Bisnis keluarga ini menguasai 32 persen dari total sumber dana di pasar modal.
• Bisnis keluarga merupakan sumber penting bagi penciptaan kekayaan pribadi di Asia. Kondisi ini menekankan bahkan bisnis keluarga menjadi pilar penting bagiperekonomian regional.
• 57 persen dari jumlah keseluruhan karyawan perusahaan terdaftar di Asia Selatan dan 32 persen karyawan di Asia Utara bergabung dalam bisnis keluarga ini.
• Tahap siklus awal dari perkembangan bisnis keluarga Asia ini menyokong pertumbuhan ekonomi di 10 negara Asia tadi. Bisnis keluarga ini juga memberi total laba kumulatif sebesar 261 persen dan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 13,7 persen selama periode 2010/2011.

Kegiatan Bisnis keluarga di China, Malaysia, Singapura, dan Korea Selatan, memiliki kinerja tertinggi dalam jumlah laba dibandingkan Standar laba yang ada selama periode tersebut. Saham bisnis keluarga di Indonesia mempunyai kinerja terbaik dari kesepuluh negara tersebut. Analisis mengenai Bisnis Keluarga Asia ini merupakan seri terbaru dari rangkaian thought leadership Credit Suisse yang bertemakan bisnis keluarga global. Studi mengenai bisnis keluarga Asia yang pertama ini menjadi landasan dari apa yang kami cita-citakan akan menjadi inisiatif bagi penelitian tematik berkala guna mengkaji tantangan dan kesempatan utama bagi perkembangan bisnis keluarga Asia di masa yang akan dating.

Pada acara diskusi bertema Economic Development : Does Entrepreneurship Matter?  Yang diadakan oleh Ernst and Young di Jakarta, Rabu (10/7), timbul pemikiran bahwa :

Mayoritas atau 90 persen pengusaha Indonesia merupakan eksekutif yang menjalankan bisnis keluarga dan mereka umumnya adalah generasi kedua dari keluarga tersebut. Meski menduduki tampuk pimpinan paling puncak diperusahaan itu, keputusan akhir tetap dipegang oleh orang tua terutama ayah sebagai pendiri perusahaan. Demikian pendapat yang mengemuka. Karena keputusan akhir yang menentukan berada ditangan ayah selaku pendiri perusahaan, akhirnya pengusaha Indonesia lebih banyak hanya melaksanakan perintah ayahnya. Bukan menapak dari awal dan mengejar impian.

CEO PT Kushendry Asribusana, Jody Dharmawan, mengemukakan bahwa :

• Di Amerika Serikat (AS), pengusaha berangkat dari upayanya untuk mengejar dan mewujudkan impiannya. Sementara disini, sekalipun dia memegang jabatan sebagai chief executif officer (CEO), dia harus mematuhi perintah ayahnya.
• Dalam diskusi juga muncul pendapat mengenai pentingnya sifat dan kemauan kewiraswastaan untuk  membantu mengatasi masalah pengangguran sekarang ini.
• Kunci mengatasi pengangguran bukan usaha konglomerasi yang meraksasa, melainkan cukup dengan mengembangkan usaha kecil menengah (UKM). Namun, di Indonesia masih jarang orang yang berani mengambil risiko menjadi pengusaha, hanya karena mereka tidak mau mengalami kegagalan. Walaupun berpendidikan tinggi, mereka enggan terjun sebagai pengusaha dan memilih konsultan yang risikonya lebih kecil. Selain itu, iklim bisnis di Indonesia sendiri dinilai masih diwarnai berbagai pungutan diluar keharusan. Seringkali perusahaan terpaksa ditutup hanya karena tidak mau memberikan suap atau memenuhi tuntutan pungutan dari oknum tertentu. [Kompas 11 Juli 2002]

Dalam kurun 2000-2010, bisnis keluarga di Asia mencatatkan total laba kumulatif hingga261 persen. Angka ini melampaui standar patokan di tujuh dari 10 bursa modal.  Head of Global Financial Markets Research for Private Banking and Asset Management dari Credit Suisse Emerging Markets Research Institute Hechler-Fayd'herbe menyatakan, dua keadaan pasar buruk di tengah-tengah krisis 'internet bubble' pada 2002-2003 dan krisis keuangan 2008-2009, ternyata tidak memengaruhi pertumbuhan laba kumulatif bisnis-bisnis keluarga di Asia.  Namun, sepanjang dekade terakhir, bisnis keluarga Asia juga memberikan rata-rata dividen 22 poin lebih tinggi dari rata-rata pasar pada periode yang sama, kecuali pada 2002 ketika terjadi krisis ‘internet bubble’.

Hechler-Fayd'herbe menjelaskan bahwa sepanjang 2000-2010, tingkat pertumbuhan tahunan gabungan bisnis-bisnis keluarga di Asia adalah 13,7 persen. Bisnis-bisnis keluarga mengalahkan tolok ukur lokal mereka pada tujuh dari 10 pasar Asia.  Menurutnya, bisnis keluarga di China, Malaysia, Singapura, dan Korea Selatan relatif memiliki pencapaian tertinggi atas tolak ukur lokal mereka pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan dalam total laba sepanjang periode yang sama. 

Pencapaian tersebut terutama disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan dan keuntungan keempat negara itu yang berada di atas rata-rata pasar.  Misalnya seperti yang diukur oleh pertumbuhan saham, salah satu dari beberapa indikator pengukur kapabilitas bisnis keluarga untuk menciptakan nilai pemegang saham dan penggerak utama penaksiran nilai perusahaan. 

Laporan Credit Suisse Emerging Markets Research Institute berdasarkan riset atas 3.568 bisnis keluarga yang terdaftar di bursa di 10 negara Asia memaparkan, 59 persen dari 1.279 bisnis keluarga terdaftar dengan permodalanpasar lebih dari USD500 berada di kawasan Asia Utara. Mereka tersebar di Hong Kong (25 persen), Korea Selatan (13 persen), Taiwan (12 persen), dan China (sembilan persen).  Studi tersebut meliputi analisis tren perkembangan utama, kontribusi ekonomi, dan kinerja pasar modal terhadap bisnis-bisnis keluarga yang menjadi responden riset.

Hasil studi Credit Suisse yang dirilis hari ini juga mencatat bahwa :

• Asia Utara menjadi pusat bagi bisnis keluarga dengan permodalan pasar lebih dari USD500 juta.
• Dalam hal distribusi regional, jumlah bisnis keluarga lebih tinggi di Asia Selatan yaitu 65 persen dari total perusahaan terdaftar. Sedangkan 37 persen lainnya ada di Asia Utara. 
• India merupakan negara dengan jumlah bisnis keluarga terbanyak dalam lingkup penelitian kami, yakni 67 persen dari keseluruhan perusahaan terdaftar.
• Sedangkan bisnis keluarga China menempati persentase terendah (13 persen) karena struktur perekonomiannya yang dimiliki oleh negara," demikian seperti dikutip dari keterangan tertulis Credit Suisse kepada okezone, Senin (31/10/2011).  Meski jumlahnya lebih banyak daripada bisnis non-keluarga, bisnis keluarga hanya mewakili 32 persen dari keseluruhan jumlah kapitalisasi pasar dalam ruang lingkup studi ini.
• Bisnis keluarga di Asia Selatan berkontribusi 49 persen terhadap total kapitalisasi pasar, dan Asia Utara berkontribusi terhadap 25 persen total kapitalisasi pasar.
• Kapitalisasi pasar dari bisnis-bisnis keluarga setara dengan 34 persen dari total nilai gross domestic product (GDP) Asia. Jika dirinci, permodalan pasar bisnis-bisnis keluarga setara dengan 50 persen nilai GDP Asia Selatan dan 27 persen nilai GDP Asia Utara. 
• Di Hong Kong, bisnis keluarga hanya mewakili 26 persen dari total kapitalisasi. Meski demikian, kombinasi nilai pasar dari bisnis-bisnis keluarga di negara tersebut adalah 291 persen dari nominal GDP, dan 140 persen di Singapura.
• Saham bisniskeluarga Indonesia memiliki kinerja terbaik yang meliputi tren perkembangan utama, kontribusi ekonomi, serta kinerja pasar modal mereka.  Walaupun masih berada di bawah Jakarta Stock Exchange Composite Index (JCI), bisnis keluarga Indonesia menghasilkan jumlah laba CAGR 27,1 persen pada periode 2000-2010. Namun, angka itu masih sedikit lebih rendah dari JCI, dengan CAGR 27,6 persen. 

Masalah dan Solusi

Berhasil menyeimbangkan kepentingan yang berbeda dari anggota keluarga dan / atau kepentingan satu atau lebih anggota keluarga di satu sisi dan kepentingan bisnis di sisi lain memerlukan orang yang terlibat memiliki kompetensi, karakter dan komitmen untuk melakukan pekerjaan ini. Perusahaan milik keluarga hadir tantangan khusus bagi mereka yang menjalankannya. Alasannya? Mereka dapat aneh, mengembangkan budaya yang unik dan prosedur saat mereka tumbuh dan matang. Itu bagus, asalkan mereka terus dikelola oleh orang yang mendalami tradisi, atau setidaknya mampu beradaptasi dengan mereka. 

Seringkali anggota keluarga bisa mendapatkan keuntungan dari melibatkan lebih dari satu penasihat profesional, masing-masing memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan oleh keluarga. Beberapa keahlian yang mungkin diperlukan meliputi komunikasi, resolusi konflik sistem keluarga,, keuangan, hukum, akuntansi, asuransi, investasi, pengembangan kepemimpinan, pengembangan manajemen, dan perencanaan strategis . 

Dari laporan Credit Suisse perlu dicatat (Senin; 31/10/2011) bahwa :

• Kepemilikan dalam bisnis keluarga juga akan menunjukkan kematangan dari bisnis. Jika semua saham sisanya dengan satu individu, sebuah bisnis keluarga masih dalam tahap bayi, bahkan jika pendapatan yang kuat. Pertumbuhan pendapatan bagi bisnis keluarga berada di bawah rata-rata pasar, tetapi juga tidak mudah berubah.
• Meskipun 61 persen dari keseluruhan perusahaan terdaftar dalam penelitian ini merupakan bisnis keluarga per akhir 2010, kapitalisasi pasar sebagai persentase nilai GDP hanya 24 persen.
• Bisnis-bisnis keluarga sebagian besar terkonsentrasi pada sektor non-esensial bagi konsumen.
• Bisnis keluarga berkontribusi 64,6 persen dari keseluruhan karyawan dalam sektor tersebut, diikuti oleh sektor keuangan 32 persen, dan sektor industri 30,7 persen.

Kepentingan anggota keluarga mungkin tidak selaras dengan kepentingan bisnis. Sebagai contoh, jika ada anggota keluarga ingin menjadi presiden tetapi tidak kompeten sebagai anggota non-keluarga, kepentingan pribadi anggota keluarga dan kesejahteraan bisnis mungkin dalam konflik. Atau, kepentingan seluruh keluarga mungkin tidak seimbang dengan kepentingan bisnis mereka.

Sebagai contoh, jika sebuah keluarga kebutuhan bisnis untuk mendistribusikan dana untuk biaya hidup dan pensiun tapi bisnis membutuhkan mereka untuk tetap kompetitif, kepentingan seluruh keluarga dan bisnis menjadi tidak selaras. Tetapi tidak dapat dipungkiri, bahwa Bisnis keluarga telah membuktikan menjadi sarana yang jitu agar orang mencapai kekayaan yang luar biasa.

Chairman The Jakarta Consulting Group A.B. Susanto kepada wartawan menjelaskan (10/3/2011), bahwa ternyata orang terkaya di Indonesia didominasi bisnis keluarga, bisnis keluarga kalau bisa rukun memiliki kemampuan luar biasa, bisa terbang ke luar angkasa. Yang penting pandai mengatasi konflik, conflict resolution bagus. Kebanyakan bisnis yang ada di dunia ini banyak berasal dari bisnis bisnis keluarga. Bahkan kata dia, perusahaan-perusahaan besar dunia sebanyak 80-90% berasal dari bisnis keluarga. Misalnya Djarum sangat bagus.

Menurut Susanto, berdasarkan definisi The Jakarta Consulting yang selama ini menjadi konsultan para pebisnis keluarga, ada dua definisi bisnis keluarga.

Pertama, bisnis keluarga yang berbasis family business enterprises yaitu bisnis dimiliki oleh keluarga termasuk posisi kunci dipegang  oleh anggota keluarga. Contohnya Gudang Garam; masih family business enterprises, Djarum juga," katanya.

Katagori kedua adalah bisnis keluarga yang berbasisfamily owned business, dimana bisnis masih dimiliki keluarga, namun pihak yang mengurus bisnis diambil dari orang luar atau kalangan profesional di luar keluarga misalnya Sinar Mas Group. Ia mencontohkan dalam keluarga Hartono di Grup Djarum, peran anak-anaknya masih memegang kunci. Dalam kategori  family business enterprises ditemukan juga beberapa orang yang memegang kunci di luar keluarga, namun  dengan kedekatan emosional seperti kawan sekolah dan teman seperjuangan sehingga dianggap dalam jajaran keluarga.

Majalah Forbes merilis bahwa dari 14 orang Indonesia yang masuk dalam daftar orang terkaya dunia versi majalah Forbes, ternyata didominasi berlatar belakang bisnis keluarga. Kamis (10/3/2011)

208. R Budi Hartono (rokok, bank) : US$ 5 miliar

208. Michael Hartono (rokok, bank) : US$ 5 miliar

304. Low Tuck Kwong (batubara) : US$ 3,6 miliar

420. Martua Sitorus (CPO) : US$ 2,7 miliar

488. Peter Sondakh (investasi) : US$ 2,4 miliar

564. Sri Prakash Lohia (polyester) : US$ 2,1 miliar

595. Kiki Barki (batubara) : US$ 2 miliar

651: Sukanto Tanoto (diversifikasi) : US$ 1,9 miliar

782: Edwin Soeryadjaya (batubara) : US$ 1m6 miliar

833: Garibaldi Tohir (batubara) : US$ 1,5 miliar

938: Theodore Rachmat (batubara) : US$ 1,3 miliar

1057. Chairul Tanjung (diversifikasi) : US$ 1,1 miliar

1057. Murdaya Poo (diversifikasi) : US$ 1,1 miliar

1140. Benny Subianto (batubara) : US$ 1 miliar.

Akhirnya, kepentingan salah satu anggota keluarga mungkin tidak selaras dengan anggota keluarga lainnya. Sebagai contoh, anggota keluarga yang pemilik mungkin ingin menjual bisnis untuk memaksimalkan laba mereka, tetapi anggota keluarga yang merupakan pemilik dan juga seorang manajer mungkin ingin menjaga agar perusahaan karena merupakan karir mereka dan mereka ingin anak-anak mereka memiliki kesempatan untuk bekerja dalam bisnis.

Ketika bisnis keluarga pada dasarnya dimiliki dan dioperasikan oleh satu orang, orang itu biasanya tidak diperlukan balancing otomatis. Sebagai contoh, pendiri dapat memutuskan kebutuhan bisnis untuk membangun pabrik baru dan mengambil lebih sedikit uang keluar dari bisnis selama periode sehingga bisnis dapat mengumpulkan uang tunai yang diperlukan untuk memperluas. Dalam membuat keputusan ini, pendiri adalah menyeimbangkan kepentingan pribadinya (mengambil uang tunai) dengan kebutuhan bisnis (ekspansi).

Manajer generasi paling pertama pemilik / membuat sebagian besar keputusan. Ketika generasi kedua (kemitraan saudara) adalah dalam kontrol, pengambilan keputusan menjadi lebih konsultatif. Ketika generasi ketiga yang lebih besar (sepupu konsorsium) adalah dalam kontrol, pengambilan keputusan menjadi lebih konsensual, anggota keluarga sering mengambil suara. Dengan cara ini, pengambilan keputusan seluruh generasi menjadi lebih rasional (Alderson, K., 2011).

Menyeimbangkan kepentingan yang bersaing seringkali menjadi sulit dalam tiga situasi. Situasi pertama adalah ketika pendiri ingin mengubah sifat keterlibatan mereka dalam bisnis.Biasanya pendiri dimulai transisi ini dengan melibatkan orang lain untuk mengelola bisnis. Melibatkan orang lain untuk mengelola perusahaan memerlukan pendiri untuk menjadi lebih sadar dan formal dalam menyeimbangkan kepentingan pribadi dengan kepentingan bisnis karena mereka tidak bisa lagi melakukan ini keselarasan otomatis-orang lain yang terlibat.

Situasi kedua adalah ketika lebih dari satu orang memiliki bisnis dan tidak ada satu orang memiliki kekuatan dan dukungan dari para pemilik lainnya untuk menentukan kepentingan kolektif. Misalnya, jika pendiri bermaksud untuk mentransfer kepemilikan dalam bisnis keluarga untuk empat anak mereka, dua di antaranya bekerja di bisnis, bagaimana mereka menyeimbangkan perbedaan-perbedaan yang tidak sama? Keempat saudara kandung membutuhkan sistem untuk melakukan ini sendiri ketika pendiri tidak lagi terlibat.

Situasi ketiga adalah ketika ada beberapa pemilik dan beberapa atau semua pemilik tidak dalam manajemen. Mengingat situasi di atas, ada kemungkinan tinggi bahwa kepentingan kedua anak tidak dipekerjakan dalam bisnis keluarga mungkin berbeda dari kepentingan kedua anak yang bekerja dalam bisnis. Potensi mereka untuk perbedaan tidak berarti bahwa kepentingan tidak dapat selaras, itu hanya berarti bahwa ada kebutuhan yang lebih besar untuk empat pemilik untuk memiliki sistem di tempat bahwa perbedaan dapat diidentifikasi dan seimbang.

Ketiga skenario dapat dikurangi dengan mengikuti panduan dari TMP, atau "Prinsip Maria". Tampaknya ada dua faktor utama yang mempengaruhi pengembangan usaha keluarga dan proses suksesi: ukuran keluarga, secara relatif volume bisnis, dan kesesuaian untuk memimpin organisasi, dalam hal kemampuan manajerial, teknis dan komitmen (Arieu, 2010). Arieu diusulkan model untuk mengklasifikasikan perusahaan keluarga menjadi empat skenario: politik, keterbukaan, manajemen asing dan suksesi alami (Lihat perencanaan Suksesi ).

Salah satu tren terbesar dalam bisnis keluarga adalah jumlah perempuan yang mengambil alih perusahaan keluarga mereka. Di masa lalu, suksesi hanya disediakan untuk anak yang lahir pertama, maka pindah ke ahli waris laki-laki. Sekarang, perempuan account untuk sekitar 11-12% dari semua pemimpin perusahaan keluarga, meningkat hampir 40% sejak tahun 1996. Putri sekarang dianggap sebagai salah satu sumber daya yang paling kurang dimanfaatkan dalam bisnis keluarga. Untuk mendorong generasi berikutnya perempuan untuk menjadi anggota berharga dari bisnis, penerus perempuan potensial harus dipelihara oleh asimilasi ke dalam perusahaan keluarga, mentoring, berbagi pengetahuan tacit yang penting dan memiliki model peran positif dalam bisnis (Alderson, 2011).