Beasiswa Tak Sekedar Janji?

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh mengatakan, kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) yang telah ditetapkan oleh Komisi X DPR RI sebesar Rp 11,76 triliun hanya akan diperuntukkan bagi yang telah memenuhi syarat utama, yaitu kesiapan pelaksanaan.

APBNP 2011 diarahkan untuk menambah jumlah beasiswa bagi 2,93 juta siswa dengan anggaran sebesar Rp 946,5 miliar dan menambah 6000 ruang kelas baru (RKB) dengan anggaran sebesar Rp 1,77 triliun.

"Pemberian beasiswa dan penambahan ruang kelas belajar (RKB) dalam APBN-P ini akan mempercepat penurunan angka putus sekolah dan meningkatkan angka partisipasi siswa untuk memenuhi sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2011," kata Nuh, Jumat (22/7/2011), di Jakarta.

Nuh menjelaskan, APBN-P ditujukan untuk mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 dan RKP tahun 2011 sekaligus melaksanakan arahan presiden untuk merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti, pemberian beasiswa dan peningkatan daya tampung, pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), gerakan nasional PAUD, intervensi peningkatan mutu hasil proses belajar mengajar dan peningkatan daya tampung dan daya saing pendidikan tinggi.

Selain itu, APBN-P juga ditujukan untuk percontohan percepatan pembangunan pendidikan di daerahTKI, memperkuat pendidikan karakter bangsa sampai pembayaran kekurangan tunjangan guru dan percepatan sertifikasi guru. tertinggal, mendorong percepatan pembangunan pendidikan di daerah nelayan miskin (Klaster 4), melanjutkan rekonstruksi sarana pendidikan di daerah bencana yang belum tuntas, mendukung program moratorium

Ia membeberkan, saat ini terdapat 1,08 juta siswa putus sekolah dan 3,03 juta lulusan yang tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena alasan faktor ekonomi. Menurutnya, daya tampung pendidikan dari jenjang SD sampai SMA perlu selalu ditingkatkan sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan target peningkatan angka partisipasinya. Dalam RKP 2011 direncanakan pemberian beasiswa bagi 6,50 juta siswa (13 persen dari polulasi siswa), namun yang teralokasi dalam APBN 2011 baru mencapai 3,25 juta siswa. Pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan berdasarkan SPM dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Dalam RPJMN tahun 2010-2014 ditargetkan bahwa semua SD dan SMP sudah harus memenuhi standar pelayanan minimal pada tahun 2014. Kementerian Pendidikan sedang merampungkan pemetaan sekolah secara nasional untuk mengetahui data pokok sekolah termasuk kondisi fisik bangunan.

Data awal menunjukkan 41,31 persen sekolah belum memenuhi SPM dan 114 ribu ruang kelas rusak berat. Menurut Nuh, APBN-P 2011 diarahkan untuk merehabilitasi 5500 ruang kelas dan menambah 8635 ruang perpustakaan, laboratorium, ruang serbaguna, serta menambah unit cost Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) yang diperuntukkan kepada 5,9 juta siswa SMA dan SMK dengan total anggaran sebesar Rp 2,86 triliun.

"Kegiatan ini diharapkan akan mempercepat peningkatan jumlah sekolah yang memenuhi SPM dan peningkatan mutu layanan pendidikan," tandasnya.