Perguruan Tinggi Bukan Level Orang Miskin

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) RI, Mohammad Nuh mengatakan, anak-anak Indonesia berlatar belakang ekonomi rendah masih susah masuk perguruan tinggi (PT), sehingga butuh intervensi program beasiswa.

Kemendiknas mencoba menganalisa Angka Partisipasi Kasar (APK) per jenjang pendidikan pada tahun 2008, terungkap siswa masuk perguruan tinggi berasal dari keluarga kaya dan miskin terlihat perbedaan masih tinggi, kata Mendiknas di Padang, Rabu.

Mendiknas melakukan kunjungan kerja ke Sumbar selama dua hari (Selasa-Rabu), dengan agenda meresmikan dua SDN yang hancur diguncang gempa 30 September 2009 dan kembali dibangun asal dana donatur, dan menggelar pertemuan dengan unsur pendidikan se-Sumatera Barat, serta melihat rumah mahasiswa penerima beasiswa di Padang.

Menteri menjelaskan, dari data perkembangan APK tahun 2008 itu, siswa asal keluarga kaya masuk perguruan tinggi tercatat 32,4 persen dan dan siswa keluarga miskin 4,19 persen.

"Jadi terdapat perbedaan yang masih tinggi atau sekitar 80 persen," katanya dan menambahakan, kondisi itu tentu perlu dilebih dikerucutkan lagi, sehingga ruang bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin bisa masuk PT, dan sekarang sudah mulai mengarah mendekati.

Oleh karena itu, Mendiknas mengimbau, pimpinan PT dalam penerimaan mahasiswa baru untuk mengendepankan hati nurani yang diyakini masih dimiliki sampai sekarang. Darikondisi itu, menurut Mendiknas, tentu masih diperlukan intervensi melalui program beasiswa untuk diberikan kepada mahasiswa kurang mampu.

Kemendiknas sendiri, katanya, sudah memulainya dan pada 2010 memberikan biaya siswa kepada 20.000 mahasiswa miskin di Indonesia, sebagai bagian intervensi. Penyaluran beasiswa dari Kemendiknas itu, disebarkan kepada PTN di wilayah Indonesia. Program yang sama tahun depan tetap dilanjutkan sehingga semakin kecil perbedaan APK untuk masuk PT.

"Beasiswa yang diberikan sampai mahasiswa yang bersangkutan tamat, serta biaya hidupnya," katanya.

Mendiknas kesempatan pertemuan dengan unsur pendidikan se-Sumbar itu, juga menjelaskan perkembangan disparitas APK tingkat SD/MI antara murid berasal dari keluarga kaya dan miskin. Data Kemendiknas menunjukan, untuk tingkat SD/MI sama-sama bisa masuk sekolah antara anak keluarga terkaya dan termiskin karena adanya intervensi melalui dana bantuan operasional sekolah (BOS) baik dari pusat, bahkan ada sebagian daerah menganggarkan dalam APBD.

Sedangkan, untuk perkembangan APK tingkat SMP/MTs sudah terlihat perbedaan anak yang terkaya dan termiskin, tapi melihat dari peta sekarang sudah mulai mengerucut dan perbedaan hanya sekitar 15 persen. Sementara itu, perkembangan APK SMA/SMK dari peta yang dianalisis, kata Mendiknas, masih terdapat perbedaan sekitar 30 persen atau APK yang anak terkaya 74,9 persen dan anak termiskin 39.1 persen.

"Kalau dibiarkan kondisi seperti fakta yang ada, tentu 10-15 tahun ke depan bisa terjadi proses kemiskinan yang luar biasa," katanya.

Cara lain, menurut dia, diperlukan perubahan-perubahan dalam birokrasi pendidikan yang hendaknya bisa dipahami semua eleman bangsa ini.