Menilik Kemiskinan Indonesia 2012

Kemiskinan Berkurang

Sampai dengan tahun 2011, tingkat kemiskinan nasional telah dapat diturunkan menjadi 12,49 persen dari 13,33 persen pada tahun 2010. Keberhasilan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di samping diperoleh melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan melalui 3 (tiga) klaster program penanggulangan kemiskinan.

Hasil yang diperoleh pada tahun 2011 dari Klaster I yang ditujukan untuk mengurangi beban pemenuhan kebutuhan dasar dan untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota rumah tangga miskin melalui peningkatan akses pada pelayanan dasar adalah:

(1) realisasi penyaluran subsidi Raskin sebesar 2,9 juta ton bagi 17,5 juta rumah tangga sasaran penerima raskin, dan adanya penyaluran Raskin ke-13 untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin akibat kenaikan harga-harga pangan, termasuk beras;

(2) pemberian pelayanan Jamkesmas bagi 76,4 juta orang; serta

(3) penyediaan beasiswa yang direncanakan untuk 4,7 juta siswa.

Sementara itu, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2011 telah dilaksanakan bagi 772.000 rumah tangga sangat miskin (RTSM) di 88 kabupaten/kota pada 20 provinsi dengan kualitas yang semakin meningkat dimana telah terjalin koordinasi antara beberapa program berbasis keluarga atau rumah tangga, seperti Jamkemas dan beasiswa miskin. Pelaksanaan PKH juga telah memberikan dampak terhadap peningkatan siswa yang terdaftar pada satuan pendidikan setingkat SMP sebesar 3,1 persen dan juga peningkatan kesehatan RTSM.

Sejalan dengan pelaksanaan program Klaster I, hasil yang dicapai dalam pelaksanan program Klaster II untuk tujuan Pemberdayaan Masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut. Pada tahun 2011 pelayanan PNPM Mandiri Inti sudah dilaksanakan di 6.328 Kecamatan di seluruh Indonesia, dan akan terus dilanjutkan sehingga pada tahun 2012 PNPM Mandiri Inti akan mencakup di 6.623 Kecamatan, dengan penempatan 30.000 fasilitator sebagai pendamping masyarakat dan didukung dengan penyaluran bantuan langsung masyarakat sebesar Rp 10,31 triliun yang berasal dari APBN dan APBD.

Pelaksanaan PNPM Mandiri, juga didukung oleh pelaksanaan PNPM pendukung yaitu diantaranya: (i) PNPM Generasi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas generasi penerus; (ii) PNPM Kelautan dan Perikanan (PNPM-KP) yang ditujukan untuk memberikan fasilitas bantuan sosial dan akses usaha modal; (iii) PNPM Agribisnis, yaitu Program Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP); serta (iv) PNPM Pariwisata yang baru masuk dalam PNPM Penguatan dengan tujuan mengembangkan kapasitas masyarakat dan memperluas kesempatan berusaha dalam kegiatan kepariwisataan. Pelaksanaan PNPM telah meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pendapatan rumah tangga hingga 19 persen dan konsumsi rumah tangga hingga 5 persen dibandingkan dengan daerah yang tidak mendapat PNPM. Selain itu, akses terhadap kesehatan juga lebih besar 5 persen dan peningkatan kesempatan kerja yang lebih besar 1,25 persen di lokasi PNPM dibandingkan lokasi non PNPM.

Hasil yang dicapai dalam pelaksanan Klaster III adalah terlaksananya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM dan koperasi. Sejak tahun 2007 sampai dengan akhir tahun 2011 kredit yang tersalurkan hampir Rp 34,42 triliun, dan mencakup sekitar 3,81 juta nasabah dengan tingkat non-performing loan (NPL) mencapai 2,52 persen. Sebagian besar KUR diserap oleh sektor perdagangan, restoran, dan hotel (63,7 persen) dan pertanian (17,1 persen). Penyaluran KUR sebagian besar berada di wilayah Jawa dengan volume KUR sebesar 50,2 persen dan proporsi debitur mencapai 61,0 persen. Pada periode tahun 2011, dana KUR yang disalurkan mencapai Rp 17,23 triliun dengan jumlah nasabah lebih dari 1,4 juta nasabah. Pelaksanaan KUR telah memberikan dampak terhadap peningkatan rata-rata aset usaha sebesar Rp 51 juta, aset rumah tangga sebesar Rp 12,66 juta dan pengeluaran rumah tangga sebesar Rp 279.000 per bulan. Selain itu, KUR juga telah mengatasi pengangguran terselubung bagi debitur dan keluarganya, serta meningkatkan intensitas utilisasi tenaga kerja dan kontribusi pada perekonomian nasional.

Selain kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akses pada pelayanan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan, dalam rangka meningkatkan akses penguasaan dan pemilikan tanah/lahan bagi masyarakat miskin, dilakukan pula penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T). Pada tahun 2011, telah dilakukan redistribusi tanah sebanyak 186.000 bidang. 

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

1. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

2. Pada periode Maret 2011–Maret 2012, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 2,08 pada bulan Maret 2011 menjadi 1,88 pada Maret 2012. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 0,55 menjadi 0,47 pada periode yang sama (Tabel 16.2). Penurunan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa ada peningkatan pengeluaran penduduk miskin yang semakin mendekati garis kemiskinan. Selain itu ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga menjadi semakin kecil.

3. Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan relatif lebih tinggi dibandingkan nilai indeks di daerah perkotaan. Pada bulan Maret 2012, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di daerah perkotaan hanya 1,40 sementara di daerah perdesaan mencapai 2,36. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perkotaan hanya 0,36 sedangkan di daerah perdesaan mencapai 0,59.

Sumber: : Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi BPS, Edisi 27, Agustus 2012

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Maret 2011–Maret 2012

1. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2012 mencapai 29,13 juta orang (11,96 persen), berkurang 0,89 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2011 yang sebesar 30,02 juta orang (12,49 persen).

Jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2012 sebanyak 29,13 juta orang (11,96 persen)

2. Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan turun lebih banyak dibanding penurunan penduduk miskin di daerah perkotaan. Selama periode Maret 2011–Maret 2012, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 399,5 ribu orang, sementara di daerah perdesaan berkurang 487 ribu orang.

3. Persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada periode Maret 2011−Maret 2012 sedikit mengalami perubahan. Pada bulan Maret 2011, 63,20 persen penduduk miskin tinggal di daerah perdesaan, sementara pada bulan Maret 2012 persentase penduduk miskin yang tinggal di daerah perdesaan mencapai 63,45 persen.

Beberapa faktor terkait penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin selama periode Maret 2011−Maret 2012 adalah:

a. Upah harian (nominal) buruh tani dan buruh bangunan meningkat selama periode triwulan I-2011 dan triwulan I-2012, yaitu masing-masing sebesar 2,96 persen dan 4,81 persen.

b. Penerima beras murah/raskin (dalam 3 bulan terakhir) pada kelompok 20 persen penduduk dengan pendapatan terendah meningkat dari 13,3 persen (tahun 2011) menjadi 17,2 persen (tahun 2012) di perkotaan. Begitu juga di daerah perdesaan terjadi peningkatan dari 13,3 persen menjadi 17,2 persen (berdasarkan data Susenas 2011 dan Susenas 2012).

c. Penerima pelayanan kesehatan gratis selama 6 bulan terakhir (pada 20 persen penduduk dengan pendapatan terendah) meningkat dari tahun 2011 ke tahun 2012 (4,6 persen menjadi 5,6 persen) di perkotaan. Hal yang sama juga terjadi di daerah perdesaan, penerima pelayanan kesehatan gratis di kelompok tersebut meningkat dari 3,9 persen pada tahun 2011 menjadi 4,7 persen pada tahun 2012 (berdasarkan Susenas 2011 dan Susenas 2012).

d. Selama periode Maret 2011−Maret 2012 inflasi umum relatif rendah, yaitu sebesar 3,97 persen.

e. Perbaikan penghasilan petani yang ditunjukkan oleh kenaikan NTP (Nilai Tukar Petani) sebesar 1,32 persen dari 103,32 pada Maret 2011 menjadi 104,68 pada Maret 2012.

f. Perekonomian Indonesia triwulan I-2012 tumbuh sebesar 6,3 persen terhadap triwulan I-2011, sedangkan pengeluaran konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,9 persen pada periode yang sama (pertumbuhan pada tahun 2011 hanya mencapai 3,6 persen).

g. Dari sisi ukuran subyektif (subjective measurement), persentase rumah tangga di kuantil terbawah (20 persen penduduk dengan pendapatan terendah) yang menyatakan bahwa penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari dalam sebulan terakhir meningkat dari 8,1 persen (tahun 2011) menjadi 12,4 persen (tahun 2012) di daerah perkotaan. Di daerah perdesaan meningkat dari 8,5 persen (tahun 2011) menjadi 11,0 persen (tahun 2012).

Perubahan Garis Kemiskinan Maret 2011–Maret 2012

1. Jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Selama bulan Maret 2011–Maret 2012, Garis Kemiskinan naik sebesar 6,40 persen, yaitu dari Rp233.740 per kapita per bulan pada Maret 2011 menjadi Rp248.707 per kapita per bulan pada Maret 2012. Garis Kemiskinan (GK), terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Peranan GKM terhadap GK sangat dominan, yaitu mencapai 73,52 persen pada Maret 2011 dan 73,50 persen pada Maret 2012.

2. Komoditi makanan yang sangat mempengaruhi GK adalah beras. Pada Maret 2012, kontribusi pengeluaran beras terhadap Garis Kemiskinan sebesar 29,23 persen di daerah perkotaan dan 35,61 persen di daerah perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua kepada Garis Kemiskinan (8,13 persen di perkotaan dan 7,07 persen di perdesaan). Komoditi lainnya adalah telur ayam ras (3,41 persen di perkotaan dan 2,62 di perdesaan), gula pasir (2,63 persen di perkotaan dan 3,68 persen di perdesaan), tempe (2,26 persen di perkotaan dan 1,77 persen di perdesaan), tahu (2,00 persen di perkotaan dan 1,43 persen di perdesaan), mie instan (1,65 persen di perkotaan dan 2,26 persen di perdesaan), bawang merah (1,33 persen di perkotaan dan 1,56 persen di perdesaan). Disamping beberapa komoditi tersebut, untuk daerah perkotaan, daging ayam ras (2,38 persen) dan cabe merah (1,32 persen) termasuk komoditi yang memberi kontribusi yang cukup besar terhadap GK, sedangkan di perdesaan kopi (1,53 persen) dan cabe rawit (1,30 persen) merupakan komoditi yang juga memberi kontribusi yang cukup besar terhadap GK.

3. Komoditi bukan makanan yang sangat mempengaruhi GK adalah biaya perumahan, listrik, biaya pendidikan, dan pengeluaran untuk bensin. Kontribusi biaya perumahan (10,32 persen di perkotaan dan 7,16 persen di perdesaan), biaya listrik (2,32 persen di perkotaan dan 2,06 persen di perdesaan), biaya pendidikan (2,88 persen di perkotaan dan 1,64 persen di perdesaan), dan pengeluaran untuk bensin (1,93 persen di perkotaan dan 1,71 persen di perdesaan). Untuk daerah perkotaan, biaya angkutan termasuk komoditi bukan makanan yang sangat mempengaruhi GK, yaitu mencapai 2,33 persen, sedangkan di perdesaan, komoditi lainnya adalah kayu bakar (1,80 persen).