Memainkan Harga BBM Indonesia

Meski Indonesia bukan negara sejahtera (welfare state), jenis dan kuantitas subsidi yang dialokasikan pemerintah bagi masyarakat tak bisa dibilang kecil. Nilai subsidi 2012 mencapai Rp 346,4 triliun atau 34,33 persen dari belanja pemerintah pusat. Tak kurang dari 61,17 persen dari total subsidi dialokasikan untuk BBM (Rp 211,9 triliun) dan 27,30 persen untuk listrik (Rp 94,6 triliun). Subsidi pangan, pupuk, benih, kredit program, dan lain-lain hanya Rp 39,9 triliun atau 11,53 persen dari total subsidi.

Idealnya, Subsidi disalurkan langsung dan hanya diberikan kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah atau miskin. Sebagaimana diketahui (dari BPS), Tingkat kemiskinan per September 2012 mencapai 11,66 persen atau sekitar 28,6 juta orang dengan tingkat garis kemiskinan Rp 280.000/orang/bulan, dengan total subsidi Rp 346,4 triliun. Padahal, jika dilakukan penyaluran subsidi langsung kepada 28,6 juta rakyat miskin, masing-masing sebesar Rp 400.000/orang/bulan, total biaya subsidi yang diperlukan hanya Rp 137,28 triliun per tahun. Cara ini hanya sekitar 39,63 persen dari total subsidi BBM tahun 2012!! Lalu, mengapa jumlah orang miskin masih 28,4 juta, sementara total subsidi tahun 2013 meningkat jadi Rp 358,2 triliun di APBN Perubahan?

Ketika subsidi dikenakan pada harga barang, dan barang bisa diakses bebas, maka semakin tinggi seseorang mengonsumsi barang itu, semakin tinggi subsidi yang dinikmatinya. Penggunaan BBM bersubsidi bersifat konsumsi yang terkompensasi (compensated consumption). Berapa pun konsumsi BBM bersubsidi, tak peduli oleh siapa dan untuk keperluan apa, pemerintah pasti menyubsidinya. Semakin banyak mengonsumsi BBM bersubsidi, semakin besar subsidi yang Anda nikmati. Dengan demikian, apakah rasional bagi seseorang untuk menurunkan konsumsi BBM bersubsidi? Data Kementerian ESDM menunjukkan, proporsi BBM bersubsidi dinikmati oleh: 1) pemilik mobil (53 persen) dibandingkan pemilik motor (47 persen); 2) masyarakat di Jawa dan Bali (59 persen); dan 3) angkutan darat (89 persen). Tercatat 25 persen rumah tangga berpenghasilan tertinggi menikmati 77 persen subsidi BBM dibandingkan 25 persen rumah tangga berpenghasilan terendah yang hanya menikmati 15 persen subsidi BBM (Kementerian Keuangan, 2012).

Permasalahan kian kompleks ketika alokasi subsidi BBM selalu membengkak setiap tahun. Beberapa faktor yang meningkatkan subsidi BBM: 1) peningkatan aktivitas ekonomi akibat pertumbuhan ekonomi; 2) kenaikan harga minyak dunia; 3) penguatan nilai tukar mata uang asing; 4) pengalihan konsumsi dari Pertamax ke Premium; 5) peningkatan aktivitas pasar gelap untuk keperluan industri; dan 6) penyelundupan BBM bersubsidi ke negara lain/pihak asing. Dari keenam faktor, lima faktor terakhir adalah faktor eksogen yang tak dapat dipengaruhi pemerintah sama sekali. Konsekuensinya, perekonomian Indonesia semakin rentan, sulit dikendalikan pemerintah, tetapi semakin dikendalikan oleh pasar internasional, pola konsumsi BBM bersubsidi, perilaku pelaku di pasar gelap dan penyelundup BBM bersubsidi. Peningkatan beban subsidi BBM terhadap keuangan negara setiap tahun dapat digambarkan sebagai ”bom waktu yang terus tumbuh dan siap meledak kapan saja”.

Harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia mahal! Kalimat itu bukan tanpa dasar. Belum lama ini, tepatnya pada Sabtu (22/6), Bloomberg melansir harga rata-rata BBM di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Data Bloomberg menunjukkan, harga rata-rata BBM di Indonesia pada kuartal II-2013 ternyata lebih mahal dibandingkan di Amerika Serikat (AS). Dalam periode tersebut, harga rata-rata BBM di Indonesia berkisar Rp 9.853 per liter, sementara di AS hanya Rp 9.055 per liter.

Berbeda dengan sebagian besar negara di dunia, terdapat anomali penyaluran subsidi di Indonesia. Alih-alih subsidi disalurkan ke rakyat miskin, fakta menunjukkan subsidi BBM justru dinikmati masyarakat berpendapatan menengah ke atas, para pelaku pasar gelap dan penyelundup BBM bersubsidi. Bahkan, koruptor pun, yang notabene berpendapatan menengah ke atas, ”disubsidi” para pembayar pajak yang budiman

Hasil estimasi peneliti P2EB FEB UGM menunjukkan, berdasarkan putusan MA 2001-2012, biaya eksplisit korupsi Rp 168,19 triliun, sementara nilai hukuman finansial hanya Rp 15,09 triliun (harga konstan 2012). Dengan demikian, selisih kedua nilai ini, Rp 153,1 triliun, harus ditanggung masyarakat. Dengan kata lain, di negeri ini koruptor disubsidi masyarakat. Lengkap sudah penderitaan rakyat, terutama yang berpenghasilan rendah, karena subsidi yang jadi hak mereka justru dinikmati si kaya.

Setiap upaya realokasi subsidi agar lebih tepat tersalur kepada si miskin selalu dihalangi dengan dalih melindungi si miskin. Setiap upaya mempertahankan subsidi BBM akan menciptakan defisit APBN dan tekanan pada neraca pembayaran. Hal ini harus ditutup melalui pajak, utang dalam negeri, dan utang luar negeri. Pajak tidak hanya terbatas pajak pendapatan, tapi juga pajak pertambahan nilai yang dibayar setiap individu yang membeli barang dan jasa yang dihasilkan sektor formal. Utang dalam dan luar negeri sebagian besar akan ditanggung anak-cucu. Akankah kita jadi orangtua yang justru disubsidi anak-cucu dan mewariskan semua beban kepada mereka?

Belum lama ini, tepatnya pada Sabtu (22/6/2014), Bloomberg melansir harga rata-rata BBM di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia mahal! Kalimat itu bukan tanpa dasar. Data Bloomberg menunjukkan, harga rata-rata BBM di Indonesia pada kuartal II-2013 ternyata lebih mahal dibandingkan di Amerika Serikat (AS). Dalam periode tersebut, harga rata-rata BBM di Indonesia berkisar Rp 9.853 per liter, sementara di AS hanya Rp 9.055 per liter. Jika Anda ingin tahu lebih jelasnya, berikut perbandingan harga-harga BBM di beberapa negara kawasan Amerika, Eropa, Asia dan Timur Tengah, berikut ini data per Februari 2013 yang dilansir dari Bloomberg: (keterangan 1 galon = 3,8 liter). Dengan kisaran harga tersebut, Indonesia menduduki peringkat 49 di dunia untuk harga BBM tertinggi, terpaut sedikit dengan AS yang ada di posisi 51.

Negara	Harga per liter		Negara	Harga per liter
Venezuela	US$ 0,06 per liter atau Rp 600		Arab Saudi	US$ 0,13 per liter atau Rp 1.284
Uni Emirat Arab	US$ 1,77 per galon atau Rp 4.606		Iran	US$ 2,15 per galon atau Rp 5.636
Mesir	US$ 0,29 per liter atau Rp 8.561		Brunei Darussalam	US$ 0,42 per liter atau Rp 4.153
India	US$ 5 per galon atau Rp 13.011		Malaysia	US$ 2,36 per galon atau Rp 6.141
Filipina	US$ 4,87 per galon atau Rp 12.673		Singapura	US$ 6,29 per galon atau Rp 16.368
Thailand	US$ 4,42 per galon atau Rp 11.502		Brazil	US$ 5,40 per galon atau Rp 14.052
Amerika	US$ 3,29 per galon atau Rp 8.561		Inggris	US$ 8,06 per galon atau Rp 20.975
Prancis	US$ 8,38 per galon atau Rp 21.807		Turki	US$ 9,89 per galon atau Rp 25.737

Selama ini, masyarakat berpandangan BBM adalah anugerah yang berlimpah sehingga tidak ada alasan harga BBM mahal. Masyarakat pun bertanya; kenapa pemerintah bungkam soal ongkos produksi BBM? Mahalnya sebuah produk, termasuk BBM, berawal dari ongkos produksi. PT Pertamina (Persero) selaku badan usaha milik negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah untuk memproduksi BBM, baik yang nonsubsidi maupun bersubsidi, pun tak buka suara. Mantan menteri Koordinator Perekonomian era Aburrahman Wahid (Gus Dur), Rizal Ramli, pernah berkomentar, ada ‘permainan’ dalam perdagangan minyak bumi di negeri ini. Adanya ‘mafia’ itu menyebabkan ongkos produksi ataupun ongkos pengiriman lebih tinggi sekitar 20%. Secara logika, katanya, Indonesia sebagai pemilik minyak mentah seharusnya menikmati harga yang lebih murah. Namun, kenyataannya justru membeli dengan harga lebih mahal dengan alasan ongkos produksi tinggi. “Banyak permainan dalam perdagangan minyak dan ada yang mendapatkan komisi setiap kali impor,” katanya.

Pemerintah berdalih, premium dan solar tak bisa susut harganya saat ini. Maklum, di pasar internasional dua jenis BBM itu saat ini harganya mendekati Rp 5.000 per liter. Sayang, baik pemerintah maupun PT Pertamina, hingga kini diam seribu bahasa bila diminta menyebutkan berapa sebetulnya ongkos produksi untuk satu liter BBM baik premium, solar, maupun minyak tanah. Logikanya, sumber daya alam yang dikuasai negara (sesuai dengan UUD 1945) digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Itu berarti, minyak mentah yang disedot dari perut bumi Indonesia seharusnya bisa lebih murah daripada harga di pasar internasional. Tapi, mengapa pemerintah tidak mau membuka “kartu” berapa sebetulnya ongkos produksi satu barel minyak mentah? Berapa duit yang harus dikucurkan negara untuk mengolah satu barel minyak mentah itu menjadi premium, solar, dan minyak tanah?

SEJUMLAH anggota DPR pun berkukuh bahwa harga bahan bakar minyak (BBM), khususnya premium masih mahal. Pemerintah bukannya memberi subsidi, tapi malah mengeruk untung dari penjualan premium. Karena itu, sedikitnya 20 wakil rakyat dari lintas fraksi di Senayan, pekan lalu mengajukan hak bertanya (interpelasi) soal BBM. Segelintir anggota Komisi VII DPR, seperti Alvin Lie dan Tjatur Sapto Eddy, sampai sekarang masih yakin bahwa harga premium bisa lebih murah, sedikitnya bisa turun dari Rp 4.500 per liter menjadi Rp 3.900 per liter. Di sisi lain,  pemerintah yakin betul bahwa premium dan solar plus minyak tanah masih disubsidi. Artinya, Pemerintah tampaknya tidak akan membuka ‘rumus’ untuk menghitung berapa sebetulnya ongkos produksi satu liter BBM. Yang terekam dalam benak pemerintah adalah bagaimana agar harga BBM saat ini menguntungkan negara. Dan, ini fakta di lapangan. Baru-baru ini pemerintah mengklaim telah meraup untung Rp 3,3 triliun dari penjualan BBM bersubsidi untuk periode Desember 2008-Januari 2009.

Menurut beberapa sumber ilmiah, biaya produksi BBM dapat dibagi dua. Biaya untuk sektor hulu (upstream  untuk finding and lifting) dan biaya sektor hilir (downstream untuk refining dan distributing). Menurut Oil Industry Statistics from Gibson Consulting, biaya finding and lifting sebesar US$ 10,92 per barel atau setara dengan Rp 755,47 per liter (asumsi US$ 1 = Rp 11.000 pada rata-rata Desember 2008-Januari 2009 serta 1 barel = 159 liter). Biaya downstream susah diketahui, karena berfluktuasi cukup signifikan. Begitu pula di Indonesia, tidak ada referensi khusus untuk biaya downstream. Namun, dari data California Energy Commision dapat dilihat statistik perubahan komponen biaya BBM dari waktu ke waktu. 

Berdasarkan rata-rata, biaya refining and distribution selama 2008 sebesar US$ 0,40 per galon atau setara dengan Rp 1.162,48 per liter (asumsi US$ 1 = Rp 11.000 dan 1 gallon = 3,785 liter). Karena itu, total biaya produksi BBM dari masih di dalam perut bumi, diperkirakan hanya Rp 2.092,31 per liter, dibulatkan menjadi Rp 2.100 per liter. Jika ditambah dengan biaya harga minyak mentah nasional (Indonesia Crude Price/ICP) periode Desember 2008 rata-rata US$ 38,45 per barel atau Rp 2.660 per liter yang dibeli pemerintah dari kontraktor migas, harga jual BBM bersubsidi jenis premium seharusnya Rp 2.100 + Rp 2.660 = Rp 4.760 per liter. Kenyataannya, pada 1 Desember 2008 harga BBM jenis premium dipatok Rp 5.500 per liter walaupun kemudian pada 15 Desember 2008 diturunkan menjadi Rp 5.000 per liter.

Di sisi lain, perlu diperhatikan bahwa pengadaan BBM tidak selalu dari domestik tapi juga berasal dari impor. Pertanyaannya, berapa harga BBM impor? Harga minyak mentah per barel saat itu sekitar US$ 40 atau setara Rp 2.767,3 per liter (kurs Rp 11.000). Jika ditambah komponen refining and distribution sebesar Rp 1.162,48 per liter, harga BBM premium impor sebesar Rp 3.929,79 per liter (dibulatkan Rp 4.000 per liter). Harga BBM premium impor jauh lebih murah, berarti keuntungan yang diperoleh pemerintah pun semakin besar. Padahal, sesuai konstitusi, kekayaan di dalam perut bumi (termasuk minyak bumi) adalah milik rakyat. Jadi, kalau sebuah negara bisa memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri, seharusnya rakyat bisa membayar murah harga BBM bersubidi.

Sementara itu, konsumsi BBM jenis premium pada 2008 diperkirakan sebanyak 40 juta kiloliter (kl). Bila dibagi 12 bulan, rata-rata konsumsi premium per bulan pada tahun lalu sebanyak 3,33 juta kl di. Dari jumlah itu, sebanyak 30% di antaranya berasal dari BBM impor. Berapa total keuntungan pemerintah? Kalikan saja selisih harga jual BBM premium impor dan domestik dengan konsumsi BBM premium untuk periode itu. Jika dirinci satu per satu untuk bulan berjalan, rumusan yang digunakan tetap sama. Yang membedakan hanya komponen ICP, harga minyak mentah dunia, dan kurs mata uang rupiah terhadap dolar AS. Karena itu, tidaklah heran jika para periode Desember 2008-Januari 2009 pemerintah untung Rp 3,3 triliun dari penjualan BBM bersubsidi.

Perhitungan subsidi BBM, ala Kwik Kian Gie, mantan menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di era Megawati Soekarnoputri dapat disimak berikut ini. BBM di Indonesia bersumber dari: (i) hasil pengolahan kilang dalam negeri,  (ii) diimpor langsung dalam bentuk BBM, dan (iii) stok BBM di dalam negeri. Untuk menghasilkan BBM, kilang-kilang minyak di Indonesia menggunakan  input: (i) minyak mentah yang diimpor dari luar negeri, dan (ii) minyak mentah produksi dalam negeri.

Elemen biaya  penyediaan BBM di dalam negeri  –dengan memperhatikan mekanisme

penyediaan tersebut-  adalah meliputi:  (i) biaya impor minyak mentah (crude oil)  (ii) biaya pembelian minyak mentah produksi dalam negeri. Minyak mentah impor  dibeli dengan harga  pasar (market price). Sebaliknya, minyak mentah  produksi dalam negeri dibeli dengan harga yang berada di bawah harga  pasar internasional. 

Selain itu, dalam skema Production Sharing Coract (PSC) Indonesia, ada kewajiban kepada pemegang kontrak untuk menjual sebagian produksinya ke dalam negeri dengan harga khusus  yang lebih rendah dibandingkan harga  pasar, khususnya bila produksi  telah dilakukan lama (pasal mengenai DMO/domestic market obligation). (iii) biaya impor BBM (iv) biaya pengilangan (refining) (v) biaya distribusi (vi) biaya tak langsung. Oleh karena itu, kenaikan Harga minyak dunia yang membumbung tinggi seperti belakangan ini akan meningkatkan biaya, khususnya untuk impor minyak mentah dan impor BBM.  Karena harga jual BBM di pasar domestik harus mengikuti harga yang ditetapkan  pemerintah, maka sebagai akibatnya “subsidi BBM” akan meningkat. 

Dalam angka-angka APBN, terdapat butir mengenai “subsidi BBM” dan “pendapatan minyak” (bagian dari pendapatan migas). Dalam naskah APBN versi yang lalu (menggunakan taccount) APBN, subsidi BBM terletak pada sisi kanan t-account, dalam kelompok pengeluaran mengenai subsidi.  Pada sisi kiri t-account yang sama, terdapat butir mengenai  pendapatan minyak.  

Penting diperhatikan bahwa dalam terminologi mengenai subsidi BBM yang dikembangkan

pemerintah, tidak terdapat kaitan langsung antara butir subsidi BBM dengan pendapatan minyak, yang angka-angkanya ditampakkan dalam naskah APBN tersebut. Dengan memperhatikan definisi “subsidi  BBM” sesuai uraian APBN, perhitungan subsidi BBM secara sederhana dapat dilakukan dengan memanfaatkan model spreadsheet yang akan menghitung:

(a)  Penjualan produk-produk BBM = Σ VolumeBBM(i) * HargaBBM(i)

(b)  Biaya menghasilkan BBM = Σ Biaya (impor crude, pembelian minyak mentah DN, impor BBM, pengilangan, distribusi, tak langsung)

(c)  Subsidi BBM = (a) – (b)

Subsidi BBM adalah aliran dana dari Pemerintah ke PERTAMINA.  Pendapatan minyak, di

sisi lain, adalah aliran dana  dari penjualan minyak mentah (crude oil) milik Pemerintah, yang

diterimakan ke rekening Departemen Keuangan.  Kedua hal tersebut, adalah dua jenis bisnis

yang terpisah, meskipun sebagian besar kegiatannya, yaitu penjualan minyak mentah dan

penyediaan BBM  dilakukan oleh PERTAMINA (sebelum berlakunya UU Minyak dan Gas Bumi

22/2001). Kritik terhadap definisi mengenai “subsidi BBM” yang umumnya diajukan oleh masyarakat (termasuk Kwik Kian Gie yang menyusun model bagi perhitungan “subsidi BBM”) adalah “dimana letaknya  pendapatan minyak dalam akuntansi subsidi BBM yang dilakukan pemerintah?” 

Di sisi lain, masyarakat pun masih memiliki kesan bahwa Indonesia adalah negara pengekspor minyak bumi, sehingga seharusnya kenaikan harga minyak dunia memberikan “windfall profit” bagi Indonesia, dan bukannya beban subsidi BBM yang begitu “mengerikan”. Mengapa untuk jenis industri yang “merupakan kekayaan negara”  dan harus digunakan bagi ”sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” tersebut, rakyat harus membayar lebih mahal? Pertanyaan masyarakat tersebut adalah kritik yang perlu dijelaskan dengan baik sebelum pemerintah secara agresif menjalankan program menaikkan harga BBM.  Pertanyaan masyarakat tersebut sekaligus dapat dijadikan pertanyaan oleh pemerintah sendiri untuk mengevaluasi apakah definisi mengenai “subsidi BBM” yang selama ini diterapkannya  merupakan definisi yang dapat diterima secara scientific dan bagi masyarakat umum, dan elemen-elemen subsidi BBM itu memang telah diperiksa dengan teliti.

Mengapa tidak memasukkan pendapatan minyak sebagai bagian (sisi input) dari mekanisme perhitungan subsidi BBM tersebut? Melalui  Perjanjian Bagi Hasil (Production Sharing Contracts), secara sederhana dapat dikatakan, bahwa pendapatan dari penjualan minyak mentah, setelah dikurangi biaya-biaya, akan dibagi dengan proporsi 85:15 untuk Pemerintah dan Perusahaan PSC yang memproduksi minyak mentah tersebut. Pemerintah menjual minyak mentah miliknya tersebut dan itu yang  kemudian  menjadi pendapatan minyak pemerintah. Tugas memanajemeni PSC, sebelum UU Minyak dan Gas Bumi 22/2001 diterapkan, dilakukan oleh PERTAMINA.  Dengan memasukkan pendapatan minyak ke dalam perhitungan, maka, seperti ditunjukkan secara sederhana oleh Kwik Kian Gie, industri minyak bumi Indonesia masih selalu menghasilkan surplus.

Dalam teori ekonomi sumberdaya alam, memasukkan pendapatan minyak ke dalam model

perhitungan “subsidi BBM”  adalah hal yang logis dan  fair, karena “produksi dari alam”

merupakan bagian dari keseluruhan proses produksi.    Industri sumberdaya alam seperti minyak bumi, karena sifatnya yang “dari alam menghasilkan produk yang berharga”  tidak tepat bila diperlakukan sama dengan industri pemrosesan atau manufaktur. Namun demikian, ada pertimbangan lain karena minyak mentah merupakan komoditi yang dapat diperdagangkan secara internasional (internationally tradable). Menghitung harga minyak mentah di dalam negeri hanya dari biaya produksinya saja juga tidak tepat, karena selain nilai dari minyak bumi itu sendiri tidak dihargai, hal ini juga berarti suatu “kehilangan kesempatan” (opportunity losses) bila harga minyak bumi di pasar internasional meningkat tinggi.  Lebih jauh, minyak mentah adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (non-renewables), sehingga menggunakannnya secara “murah” juga bukan merupakan tindakan yang bijaksana.

Di dalam APBN, membiarkan penerimaan minyak tetap seperti semula (pos penerimaan

sumberdaya alam migas dan pos penerimaan pajak migas) akan membuat “penyaluran/pemanfaatan” dari penerimaan itu untuk membiayai program-program pembangunan yang lain menjadi lebih leluasa, dan tak dibatasi hanya untuk memenuhi pos “subsidi BBM” saja. Dalam situasi dimana pendapatan migas masih menjadi andalan penerimaan negara, mempertahankan pos penerimaan migas di satu lajur dan “subsidi BBM” di  lajur yang lain adalah lebih tepat.  Memberlakukan harga BBM pada tingkat yang rasional, harus jelas opportunitas yang dapat dihasilkannya. Termasuk, kaitan aplikasi subsidi BBM dengan pengembangan strategi kebijakan energi nasional jangka panjang.

Jika menilik pernyataan Bloomberg di atas yang menyebutkan bahwa harga BBM di Indonesia lebih mahal dibanding di AS mungkin ada benarnya. Ini kaitannya soal biaya produksi minyak menjadi BBM, terutama di dalam negeri. Banyak pihak mengklaim bahwa mahalnya biaya eksploitasi minyak bumi di Indonesia mahal karena tidak efisiennya. Belum lagi soal biaya pengolahan di hilir (kilang). 

Direktur Utama PT Pertamina  Karen Agustiawan dalam sejumlah kesempatan pernah berkomentar, kilang yang dimiliki Pertamina merupakan kilang-kilang tua (dibuat dalam kurun 1968-1972) dengan teknologi yang rendah. Sehingga, tidak semua minyak mentah nasional terutama yang banyak mengandung sulfur dapat diolah oleh kilang milik Pertamina. Menurut Karen, hingga kini Pertamina hanya memiliki kilang sebanyak delapan buah. Pada 22 Mei 2013, saat rapat dengar pendapat (RDP) Pertamina dengan Komisi VII DPR, Karen mengatakan, hampir dua dekade Indonesia tidak pernah membangun kilang minyak baru, padahal kebutuhan BBM terus meningkat. Kilang terakhir yang dibangun adalah Kilang Balongan pada 1994. Kilang minyak yang dibangun pada zaman Presiden Soeharto awalnya hanya untuk memasok BBM ke PT PLN (Persero). “Kondisi zaman Soeharto dulu, kilang hanya untuk memasok BBM ke PLN dan bukan untuk produksi premium. Saat ini, kebutuhan premium jauh lebih banyak, sementara produksi kilang Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia setiap harinya.,” ujarnya.

Pertanyaannya sekarang adalah, apakah adil jika karena kesalahan inefisiensi soal pengolahan lalu dibebankan kepada masyarakat? Adil jugakah jika dana subsidi BBM di APBN dipotong, sementara pemerintah masih igerogoti koruptor dan pejabat yang tidak kompeten? Sejatinya, jika bicara soal subsidi pemerintah tidak lagi berkata soal untung rugi, terutama bagi rakyatnya. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan subsidi bagi rakyatnya. Sudah saatnya pula pemerintah berpikir ke depan untuk mencari solusi bagaimana seharusnya membuat produksi dan pengolahan BBM di dalam negeri menjadi efisien. Cara yang paling sederhana adalah merampingkan pejabat di PERTAMINA dan lembaga terkait (bila tidak mau merumahkan mereka) dengan mengimpor BBM dari Negara tetangga yang harganya lebih murah seperti : Venezuela, Arab Saudi dan Brunai Darussalam. Dengan asumsi biaya import dan transportasi Rp. 1.000 per liternya, harga jual bahkan masih lebih murah dengan harga Premium saat ini. Bahkan kalau harus menaikkan harga minyak banyak lagi Negara lain produsen minyak yang mampu meberikan harga jual yang lebih murah. Selain itu, pengurangan pegawai PERTAMINA dan instansi terkait yang selama ini terkenal bergaji ‘SUPER MEWAH’ itu bisa menghemat Belanja Negara dan mengurangi potensi Korupsi. Berani membela rakyat? Berani menjalankan amanah UUD 45? Semoga …..

SUMBER :

http://bisnis.liputan6.com/read/615191/daftar-harga-bensin-di-16-negara-siapa-yang-termurah-termahal

http://bisniskeuangan.kompas.com

www.aktual.co

www.bappenas.go.id

www.tekmira.esdm.go.id