KULIAH PUBLIK: Portugal menyandang defisit terbesar ketiga di Uni Eropa, Bagaimana Indonesia?

Sunday, October 23, 2016

Portugal menyandang defisit terbesar ketiga di Uni Eropa, Bagaimana Indonesia?

Portugal memiliki defisit terbesar ketiga di Uni Eropa (UE) pada 4,4 persen dari PDB, dan utang publik terbesar kedua dengan 129 persen pada tahun lalu, angka Eurostat mengungkapkan pada Jumat 21 Oktober 2016. Defisit Portugal tahun lalu hanya lebih kecil dari Yunani sebesar 7,5 persen dan Spanyol sebesar 5,1 persen.

Anggaran defisit adalah anggaran dengan pengeluaran negara lebih besar daripada penerimaan negara. Intinya, penerimaan rutin dan penerimaan pembangunan tidak mencukupi untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah.

Portugal baru-baru ini menghindari denda karena telah gagal mencapai target defisit tahun lalu, dan saat ini sedang menjalani prosedur kelebihan defisit. Pemerintah sosialis kiri-tengah, yang berkuasa pada November, telah berjanji untuk meningkatkan pensiun dan pendapatan pribadi sambil meningkatkan pajak tidak langsung untuk memenuhi target fiskal.

Perdana Menteri Sosialis Portugal Antonio Costa mengatakan negara itu akan berupaya mengurangi defisit sementara menggulirkan kembali program penghematan, meskipun Uni Eropa memperingatkan bahwa defisit negara itu terus-menerus terlalu tinggi. Pekan lalu Portugal mengungkapkan Anggaran untuk 2017 tujuan target defisit ambisius 1,6 persen pada tahun depan dari estimasi tahun ini 2,4 persen.

Reuters melaporkan, Negara ini sedang menjalani pengujian penilaian pada Jumat ini oleh perusahaan pemeringkat Kanada DBRS, yang terakhir dari pemeringkat utama yang mempertahankan Portugal di tingkat "investment grade" (layak investasi). Portugal menandatangani program dana talangan (bailout) 78 miliar euro (sekitar 85 miliar dolar AS) pada 2011, ketika negara itu di ambang kebangkrutan yang menyebabkan serangkaian tindakan pengetatan ikat pinggang.

Bagaimana di Indonesia?

Menteri Keuangan Sri Mulyani di kompleks DPR, Jakarta, Rabu, 12 Oktober 2016, mengatakan : “Posisi defisit saat ini 1,79 persen dari produk domestik bruto. Defisit per September lebih baik dibanding realisasi Juni sebesar Rp 230,7 triliun atau 1,83 persen dari PDB.

Realisasi penerimaan perpajakan tercatat Rp 896,1 triliun atau 58,2 persen dari target Rp 1.539 triliun. Penerimaan PPh non-migas telah mencapai Rp 476,5 triliun atau naik Rp 375,8 triliun dibanding pada September 2015. Penerimaan cukai tercatat Rp 78,6 triliun atau turun Rp 10 triliun dibanding periode yang sama tahun lalu. Penerimaan negara bukan pajak (PNPB) tercatat sudah terealisasi Rp 183,8 triliun atau 75 persen dari target.

Sri mengatakan pemerintah menggunakan cara front loading untuk membiayai defisit. "Pembiayaan di depan bertujuan menjaga cash flow pemerintah. Pasalnya, penerimaan negara dari perpajakan hingga Agustus 2016 sangat di bawah target. Performa defisit ditunjang dana tebusan program amnesti pajak periode pertama. Uang tebusan selama periode tersebut mencapai Rp 92 triliun. Program amnesti pajak juga mendukung peningkatan pendapatan negara, terutama pada September 2016. Total realisasi pendapatan negara hingga 30 September tercatat sebesar Rp 1.081,2 triliun. Realisasinya telah mencapai 60,5 persen dari target Rp 1.786 triliun.

Realisasi belanja pemerintah pusat per September sebesar Rp 767,7 triliun. Jumlahnya sudah mencapai 59 persen dari target Rp 1.306,7 triliun. Belanja kementerian lembaga yang terealisasi sebesar Rp 482,6 triliun, sedangkan dana transfer ke daerah dan dana desa terealisasi sebesar Rp 537,8 triliun.

Jika defisit anggaran didanai melalui prosedur pinjaman publik dalam negeri, tekanan moneter dari total permintaan pemerintah terhadap harga tidak akan terjadi—setidaknya dalam teori—karena sarana pembayaran individu yang kelebihan berhasil di serap, dan dengan demikian inflasi mata uang tidak terjadi karena kebijakan tersebut.

Apabila defisit dibiayai oleh pinjaman Bank Sentral—penerbitan mata uang—maka tekanan inflasi harga mata uang mulai muncul sebagai akibat adanya alat pembayaran yang berlebih daripada penawaran yang ada.

Dalam sistem perekonomian yang terhubung dengan perdagangan internasional melalui ekspor dan impor, kelebihan konsumsi pemerintah dapat ditutupi oleh impor. Di sini, metode penanganan defisit juga berdampak besar terhadap konsekuensi yang muncul. Yaitu, apabila penanganan defisit anggaran ditutupi dengan penerbitan uang baru (ekspansi moneter) akan menyebabkan inflasi dan merosotnya nilai kurs mata uang lokal di hadapan mata uang asing. Pada akhirnya, penurunan kurs (nilai mata uang) juga akan meningkatkan defisit anggaran yang justru mempersulit penanganan defisit anggaran. Hal inilah yang membuat cara seperti ini tidak dapat diterapkan secara kontinyu dalam kebijakan ekonomi. Oleh karena itu, ajakan untuk mencapai stabilitas harga dan tukar selalu terfokus pada penyeimbangan pertumbuhan pertukaran uang, yang juga selalu terfokus pada keharusan penyeimbangan antara anggaran suatu negara dengan tidak menutupi defisit anggarannya dengan instrumen moneter.

Defisit anggaran harus diarahkan pada mekanisme pemanfaatan, yaitu jenis penggunaan dan kelembagaan yang menjamin efektifitas dari penggunaannya. Penggunaan defisit anggaran untuk pembiayaan konsumsi akan membahayakan perekonomian dalam jangka panjang. Tapi apabila pembiayaan defisit anggaran tersebut digunakan untuk memperluas kapasitas produksi dan memperkuat anggaran tidak akan memberatkan generasi mendatang.

Sumber : ANTARA News