Mempertanyakan Pinjaman Indonesia

Apakah seluruh bantuan Bank Dunia kepada Indonesia hanya berupa pinjaman?

Tidak. Banyak pekerjaan dilakukan Bank Dunia di Indonesia yang terdiri dari Analytical and Advisory Activities (AAA) yang didanai oleh Bank Dunia dan negara-negara donor. Saat ini dengan perkiraan US$20 juta untuk Tahun Anggaran 2008 - tambahan dana sebesar US$30 juta didukung oleh Dana Perwalian yang dikelola Bank dan dapat berlanjut ke tahun 2009 - kegiatan ini menyediakan dukungan teknik dan analisis bagi program-program reformasi dan pembangunan Pemerintah.

Sebenarnya, Bank Dunia mengelola salah satu program Dana Perwalian terbesar di Indonesia yang mengumpulkan hibah-hibah dari Bank maupun negara-negara donor. Saat ini, Bank mengelola 300 Dana Perwalian senilai satu milyar dolar, di mana US$750 juta dibaktikan untuk rekonstruksi di Aceh dan Nias. Hibah yang tersisa digunakan untuk mendukung pembangunan sektor-sektor lain seperti air bersih, pendidikan dan dukungan desentralisasi.

Mengapa Bank Dunia masih terus memberikan pinjaman padahal utang Indonesia masih menumpuk?

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan dan telah mengelola beban utangnya secara efektif untuk mendanai pertumbuhan. Bank Dunia menggabungkan keahlian teknik dengan pengalaman di seluruh dunia dalam proyek-proyek yang terstruktur dengan baik (misalnya, di bidang pendidikan, kesehatan dan prasarana) untuk menciptakan pertumbuhan yang berkualitas. Pinjaman semacam ini membantu pembangunan, bukan menghambatnya. Proyek-proyek yang berjalan dengan baik menghasilkan aset nasional yang mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan taraf kehidupan.

Pada tahun 2006, laju pertumbuhan Indonesia mencapai tingkat pasca-krisis sebesar 5,5 persen. Meskipun demikian, data tahun 2007 dari pemerintah memperlihatkan bahwa 16,6 persen penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Bank bersama-sama dengan rakyat Indonesia berkeinginan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan.

Apakah utang pemerintah mengurangi pembelanjaan untuk pembangunan?

Tidak. Seperti diperlihatkan di atas, pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sekarang telah mencapai tingkat seperti sebelum krisis. Bahkan, dengan tingginya harga minyak dunia, Pemerintah Indonesia (tingkat pusat maupun daerah) memiliki kesempatan yang belum pernah dimiliki sebelumnya untuk meningkatkan pembelanjaan yang akan meningkatkan pertumbuhan dan mengurangi kemiskinan. 

Setelah tiga dekade Indonesia meminjam dana dari Bank Dunia, apa saja manfaat yang diperoleh Indonesia?

Pembangunan Berbasis Masyarakat: Selain menciptakan aset nasional yang penting berupa prasarana, kesehatan, pendidikan dan jaminan pangan (lihat Hasil-Hasil Utama), Program Pengembangan Kecamatan yang berbasis masyarakat telah menjadi model bagi negara-negara berkembang lain. Saat ini, Program Pengembangan Kecamatan telah beroperasi di lebih dari 34.200 desa termiskin, dan telah membangun jalan sepanjang 27.690 km, 6.040 jembatan, 6.740 sistem irigasi, 6.565 sarana penyaluran air bersih, dan 2.660 sarana sanitasi. Program ini juga telah membangun atau merenovasi 1.450 puskesmas dan 760 sekolah dan memberikan beasiswa kepada lebih dari 61.000 siswa. Lebih dari 650.000 usaha kecil telah didirikan melalui program ini. 

Prasarana: Komponen terbesar program prasarana Bank adalah jalan—dengan memberikan dukungan pemeliharaan berkala jalan nasional/provinsi sepanjang kira-kira 800km dan jalan kabupaten/kota sepanjang 5700km; perbaikan atau rehabilitasi jalan sepanjang 1600km dan penggantian jembatan sepanjang 400m. 

Dalam sektor energi, Bank membantu Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk berinvestasi dalam meningkatkan jaringan transmisi dan menghilangkan hambatan sistem sehingga dapat memperbaiki kinerja melalui Proyek Sektor Kelistrikan Jawa-Bali; sedangkan Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk berinvestasi dalam mengembangkan prasarana pasokan gas untuk mengatasi ke kekurangan di Pulau Jawa melalui proyek pengembangan pasar gas dalam negeri.
Bank dilibatkan dalam pengelolaan air bersih dan limbah padat, merestrukturisasi perusahaan air minum daerah, dan memberikan bantuan investasi fisik dalam pengembangan sanitasi, fasilitas pembuatan kompos dan tempat pembuangan limbah. Selain itu, program kemiskinan perkotaan berbasis masyarakat yang mencakup 236 pemerintah daerah dan lebih dari 6.500 kelurahan telah dikembangkan sehingga lebih dari 2,7 juta rumah tangga dapat memperoleh manfaat dari kegiatan pembangunan prasarana. Program ini juga mendukung peningkatan fasilitas pelayanan perkotaan bagi 13 pemerintah kota melalui Proyek Reformasi Pembangunan Sektor Perkotaan.

Tata Pemerintahan: Sejumlah prakarsa yang didukung Bank sedang membantu Indonesia memerangi korupsi baik melalui lembaga-lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Badan Pemeriksa Keuangan, reformasi pemerintah di bidang pengelolaan pendapatan dan peningkatan kapasitas untuk prakarsa pemerintah daerah seperti Keadilan bagi Rakyat Miskin.

Kesehatan: Sebuah pendekatan yang berkelanjutan untuk memperbaiki kesehatan masyarakat miskin adalah dengan melibatkan mereka sendiri dalam memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi. Sebuah program yang didukung Bank telah membantu mendirikan sistem air bersih di lebih dari 1.020 desa, yang melayani lebih dari 2 juta warga desa. Skala program ini sekarang sedang diperluas untuk menjangkau sekitar 5000 anggota masyarakat dengan jumlah penduduk berkisar 12,5 juta orang.

Lebih dari 5.000 mahasiswa kedokteran telah dilatih melalui sebuah program peningkatan kapasitas dan dokter-dokter spesialis sedang dilatih dalam sebuah program percontohan berbasis rumah sakit. Lebih dari 40 klinik dan rumah sakit telah dan sedang dibangun di Aceh melalui hibah MDF.

Melalui kerja sama dengan Pemerintah Indonesia dan para donor, Bank telah membantu mengurangi angka kematian ibu dari 400 pada tahun 1987 menjadi 307 per 100.000 orang pada tahun 2003 dan melatih 3000 bidan di 110 kabupaten/kota. Hal ini turut meningkatkan jumlah tenaga profesional yang membantu persalinan dari 18% pada tahun 1991 menjadi 44% pada tahun 2002.

Pendidikan: Bank telah memberikan dukungan kepada Indonesia berupa 26 proyek yang seluruhnya bernilai $1,5 milyar selama 20 tahun terakhir. Bank juga telah memberikan dukungan reformasi kebijakan dan mengujicoba skema-skema pengelolaan yang inovatif seperti: memberikan block grants untuk pendidikan kepada kabupaten/kota; dana bantuan langsung kepada sekolah-sekolah; beasiswa kepada siswa miskin; program rehabilitasi/konstruksi sekolah berbasis masyarakat dan dimasukkannya ketentuan Pengembangan Anak Usia Dini dalam Undang-Undang Pendidikan. Program ini akan membantu anak-anak prasekolah di 6000 kelompok masyarakat termiskin untuk mendapatkan landasan yang kuat bagi pertumbuhan dan perkembangan kepribadian.

Secara umum, Bank telah membantu tujuh proyek pendidikan dasar untuk membuat penganggaran, perencanaan, dan pengelolaan lebih transparan; dan mengeluarkan kebijakan baru tentang pengelolaan dan kinerja guru.

Pelestarian Lingkungan: Sebagai salah satu contoh komitmen Bank Dunia untuk melestarikan sumber daya alam Indonesia yang unik, pada tahun 1998 dimulailah program Coral Reef Rehabilitation and Management yang akan berlangsung selama 15 tahun. Program ini merestorasi ekosistem karang yang hampir punah dengan menempatkan 4750 km persegi karang di bawah manajemen komunitas pantai sehingga kehidupan ekosistem karang dan 9% terumbu karang di Indonesia dapat terjaga. Untuk melihat daftar proyek-proyek yang telah dan sedang dilaksanakan,

Berapa utang yang harus dibayar Indonesia setiap tahun kepada kreditur asing?

Berapa yang harus dibayar kepada Bank Dunia?

Rencana anggaran tahun 2006 memperlihatkan bahwa pemerintah pusat membayar bunga sebesar Rp 79 trilyun (US$8,6 milyar) dan utang pokok sebesar Rp 52,7 trilyun (US$5,8 milyar) kepada kreditur asing. Jika dilihat dari PDB, total utang Indonesia (pembayaran bunga dan pokok) turun dari rata-rata 4,9 persen pada tahun 2003-2005 menjadi 4,7 persen pada tahun 2006. Pemerintah Indonesia membayar Bank Dunia untuk utang pokok sebesar US$1,4 milyar dan untuk bunga sebesar US$0,5 milyar pada tahun 2006. Utang Indonesia kepada Bank Dunia adalah 10,6 persen dari seluruh utang nasional.

Bagaimana tingkat bunga Bank Dunia dibandingkan dengan sumber pembiayaan pemerintah lainnya? Apakah bunganya lebih tinggi dalam beberapa kasus?

Sebagai sebuah bank pembangunan, Bank Dunia menyediakan pinjaman dengan bunga mulai dari 0 persen bagi beberapa negara termiskin di dunia serta hibah bagi negara-negara pasca konflik dan negara-negara berpenghasilan rendah yang mengalami tekanan. Indonesia dipandang sebagai negara berpenghasilan rendah-menengah dan saat ini menerima dua jenis pinjaman: (a) International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dan (b) International Development Association (IDA). Pinjaman IBRD bersifat lebih ringan daripada pinjaman komersial lainnya (concessional), dengan jangka waktu 20 tahun, masa tenggang 5 tahun dan suku bunga yang bervariasi namun tetap di bawah tingkat suku bunga di pasar.

Pinjaman IDA terutama ditujukan kepada negara-negara termiskin dan kadang-kadang kepada negara-negara berpenghasilan rendah-menengah untuk program-program tertentu yang berfokus pada pengentasan kemiskinan. Pinjaman IDA tidak dikenakan bunga dan masa pengembalian pinjaman selama 35-40 tahun, termasuk masa tenggang 10 tahun. Karena alasan inilah ‘pinjaman’ ini disebut ‘kredit’. Selama masa CAS saat ini atau sejak tahun 2004, Indonesia telah menerima kredit IDA senilai $948 juta dan US$362 juta lagi untuk tahun 2008. (Lihat IDA di Indonesia.) Kredit-kredit baru mempunyai masa jatuh tempo 35 tahun dengan masa tenggang 10 tahun. Pinjaman pokok akan dibayar sebesar 2,5 persen per tahun selama tahun ke 11-20 dan sebesar 5 persen per tahun selama tahun ke 21-35, sehingga kredit IDA menjadi sumber yang paling kompetitif untuk mendukung pembangunan.

Apakah Bank Dunia Membantu Pemerintah Indonesia mengelola Utangnya?

Bank Dunia, melalui kerjasama dengan donor lainnya, bekerja dengan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pengelolaan utang publik, termasuk contingent liabilities. Ini mencakup dukungan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan utang dan risiko (kurs mata uang, bunga dan risiko rollover) maupun saran tentang risiko operasional dan reformasi kelembagaan. Ini juga mencakup bantuan kepada pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah kelembagaan dan peningkatan kapasitas untuk menilai contingent liabilities terkait dengan kemitraan pemerintah-swasta di bidang infrastruktur dan bidang-bidang lain.

Beberapa negara Afrika telah menerima keringanan utang dari Bank Dunia, mengapa hal yang sama tidak diberikan kepada Indonesia? Apakah mungkin sebagian utang Indonesia dijadwal ulang pembayarannya?

Keputusan yang diambil oleh G8 di Gleneagles adalah 29 negara disetujui mendapatkan keringanan nominal utang berdasarkan prakarsa Highly Indebted Poor Countries. Ke-29 negara ini sangat miskin dengan penghasilan rata-rata per kapita sebesar US$340 pada tahun 2004. Sebagai perbandingan, penghasilan per kapita Indonesia adalah $1,110 pada tahun 2004 (dan US$1,410 pada tahun 2006).

Keputusan memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai HIPC didasarkan atas penilaian bahwa utang luar negeri suatu negara terlalu tinggi untuk dibayar. Negara-negara seperti ini juga harus menyusun Dokumen Strategi Pengurangan Kemiskinan dan memperlihatkan kinerja yang memuaskan dalam program IMF.

Sejak krisis tahun 1997, Indonesia telah menerima fasilitas penjadwalan ulang utang dari Paris Club. Indonesia telah menerima tiga kali penjadwalan ulang sejak tahun 1997 karena ketidakmampuannya memenuhi kewajiban dan kinerja dalam program yang dibiayai IMF. Selain itu, setelah gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Nias pada tahun 2005, Indonesia diperbolehkan melakukan penjadwalan ulang lagi.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai Bank Dunia dan Utang, silahkan kunjungi situs:
Bank Dunia dan Masalah Utang

 Bank dan Keringanan Utang

  Prakarsa Keringanan Utang Multilateral

  Lebih Banyak Sumber Daya untuk Mengatasi Masalah Utang