Paket Kebijakan Ekonomi 2015 ala Jokowi

Di tengah melemahnya ekonomi dunia dan nasional, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan paket kebijakan ekonomi pada Rabu (9/9/2015). Presiden Jokowi pun mengumumkan langsung kebijakan paket ekonomi itu, didampingi oleh sejumlah menteri ekonomi.

Ada tiga langkah yang dilakukan pemerintah untuk menggenjot ekonomi dalam paket kebijakan ekonomi tahap pertama. memang ada sejumlah langkah yang telah dilakukan pemerintah untuk menggenjot ekonomi. Pemerintah terus mendorong belanja pemerintah melalui daya serap anggaran, memperbaiki neraca pembayaran, dan menetapkan langkah-langkah konkrit.

Pertama, pengendalian harga komoditi pokok seperti bahan bakar minyak (BBM) dan pangan. Kedua, pembentukan tim evaluasi pengawasan realisasi anggaran. Ketiga, pembentukan badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit. Jokowi menuturkan pembentukan badan tersebut untuk meningkatkan ekspor kelapa sawit dan meningkatkan penggunaan biodiesel jadi 15 persen.

Tak hanya itu, pemerintah juga mengeluarkan sejumlah langkah untuk melindungi masyarakat desa. Langkah-langkahnya dengan memberdayakan usaha mikro dan kecil. “Penyaluran kredit usaha rakyat dengan tingkat suku bunga rendah tadinya 22-23 persen menjadi 12 persen yang disubsidi pemerintah,” kata Jokowi.

Jokowi menekankan percepatan penyaluran pemanfaatan dana desa. Anggaran itu diharapkan dapat dimanfaatkan untuk infrastruktur secara padat karya, penambahan alokasi beras sejahtera. “Jadi ada tambahan selama dua bulan. Penyaluran ada di bulan 13 dan 14,” ujar Jokowi.

Jokowi menuturkan, langkah tersebut belum dapat menggerakan ekonomi nasional. Pemerintah JUGA akan meluncurkan paket kebijakan tahap pertama.

“‎Pemerintah melanjutkan dengan berbagai upaya untuk menggerakkan ekonomi nasional. Untuk itulah hari ini pemerintah meluncurkan paket kebijakan ekonomi tahap pertama, September 2015 yang terdiri dari tiga langkah,” kata Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta. Namun langkah-langkah itu itu belum cukup pemerintah lakukan dengan gerakan ekonomi nasional. Pemerintah luncurkan paket kebijakan tahap pertama,” kata Jokowi.

‎Jokowi mengatakan langkah pertama mengatasi persoalan ekonomi adalah dengan mendorong daya saing industri nasional, melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha. ada 89 peraturan yang dirombak dari 154 peraturan, yang dianggap menghambat daya saing industri nasional.‎ Selain itu, juga sudah disiapkan 17 rancangan peraturan pemerintah, 11 rancangan peraturan presiden, 2 rancangan instruksi presiden, 63 rancangan peraturan menteri dan 5 aturan lain. “Pemerintah berkomitmen menyelesaikan semua paket deregulasi pada September dan Oktober 2015,” ucap Jokowi.

Langkah kedua, lanjut Jokowi, ‎pemerintah akan mempercepat proyek strategis nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek strategis nasional. Pemerintah juga akan memperkuat peran kepala daerah untuk melakukan dan memberikan dukungan percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.

“Ketiga, meningkatkan investasi di sektor properti. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mendorong pembangunan perumahan, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta membuka peluang investasi yang lebih besar di sektor properti,” tutur dia.

Jokowi yakin paket kebijakan ekonomi tahap pertama September 2015 ini, akan memperkuat industri nasional, mengembangkan usaha mikro kecil menengah dan koperasi, dan memperlancar perdagangan antar daerah. kebijakan ini dapat membuat pariwisata semakin bergairah dan menjadikan kesejahteraan nelayan semakin membaik dengan menaikkan produksi ikan tangkap serta penghematan biaya bahan bakar 70 persen melalui konversi minyak solar ke LPG. Agar paket ini sukses memajukan ekonomi dalam negeri, maka pemerintah butuh kerjasama dan dukungan dari semua pihak. Ia juga memastikan jajaran kabinetnya akan berusaha maksimal mendongkrak ekonomi.

“Saya ingin menegaskan pemerintah sangat serius dalam melaksanakan komitmen paket kebijakan ekonomi ini‎,” tandas Jokowi. Paket ini diharapkan dapat menggerakkan ekonomi nasional ke arah lebih baik.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati mengatakan yang harus dilakukan pemerintah pertama kali yaitu memulihkan daya beli masyarakat.

“Harus ada upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok dengan memperkuat lembaga buffer stock, mengefisiensikan jalur distribusi kebutuhan pokok dari produsen ke konsumen. Juga optimalkan program-program jaminan sosial yang tepat sasaran,” ujar Enny di Kantor Indef, Jakarta, Rabu (2/9/2015).

Kedua, pemerintah harus melakukan upaya untuk mendorong efektifitas stimulus fiskal. Caranya, pemerintah harus meningkatkan peran fiskal, memfokuskan belanja pemerintah yang memberikan dampak langsung pada peningkatan daya beli.

“Fokus pemerintah tidak hanya pada infrastruktur seperti jalan raya, jalan tol, pelabuhan, tetapi juga orientasi menengah-panjang seperti pembangunan infrastruktur yang berdampak pada peningkatan produktivitas seperti pembangunan irigasi, waduk, konektivitas desa-kota,” lanjutnya.

Ketiga, pemerintah harus berkoordinasi dengan otoritas moneter dalam rangka stabilisasi nilai tukar rupiah, seperti mengoptimalkan masuknya devisa hasil skspor (DHE) serta melakukan pelonggaran pengetatan likuiditas.

Keempat, pemerintah harus mendorong bergeraknya sektor riil dengan percepatan penyediaan infrastruktur dasar, seperti penyediaan listrik dan sarana transportasi. Pemerintah juga harus meningkatkan iklim investasi melalui debirokratisasi perizinan, pemberian insentif fiskal melalui tax holiday dan tax allowance, dan memperbesar skema pendanaan bagi sektor UMKM.

“Juga memberikan subsidi dan insentif bagi sektor pertanian, perikanan dan kelautan. Pengunaan produk-produk dalam negeri,” ujar Enny.

Para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyampaikan roadmap pada presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Anggota Tim Penyusun Road Map Apindo Djisman Simandjuntak mengatakan roadmap tersebut disusun selama 6 bulan. Berisi permasalahan dan langkah-langkah yang mesti dilakukan olehJokowi-JK pada masa pemerintahannya.

Hal pertama, kesiapan pemerintah ke depan untuk bekerja dalam ekonomi sulit. “Penduduk naik 11 juta, angkatan kerja 8-10 juta. Logistik luar biasa tinggi biayanya. Sumber daya baik tapi jauh ketinggalan jauh dari negara lain. Pertumbuhan bagus tapi biaya tinggi. Transaksi berjalan tekanan defisit. Kemiskinan turun tapi yang rentan banyak. Ekonomi dunia melemah,” jelasnya Jakarta, Kamis (18/9/2014).

Hal kedua, Indonesia mesti naik kelas menuju masyarakat menengah atas. Tumpuannya perbaikan infrastruktur, kepastian hukum, otonomi daerah.

Tiga, perlunya penciptaan lapangan kerja selama 5 tahun, adapun untuk setiap tahunnya 3 juta lapangan pekerjaan.

Empat, menjaga stabilitas makro dan ruang fiskal. “Pertama adalah mencipta ruang fiskal tanpa itu tidak bisa. Tim road map menyarankan memotong subsidi konsumsi BBM, menaikan harga Rp 3000 per liter liter. Akan hemat Rp 17 triliun 2014 dan Rp

150 triliun di tahun 2015,” tutur dia.

Lima, menurutnya perlu perbaikan infrastruktur. Caranya dengan meningkatkan anggaran 1,5 persen dari produk domestik bruto.

Enam, kepastian kontrak energi meliputi beberapa prioritas seperti kontrak migas, kepastian biodiesel dan harga keekonomian listrik.

Tujuh, peningkatan produksi dan merespon permintaan pangan dengan cepat. “Kalo dilakukan 11 provinsi kita produksi beras meningkat 15 persen, teknologi pengeringan di 22 provinsi dengan padi yang sama mendapat beras lebih besar. Teknologi bibit, pendampingan petani,” ungkapnya.

Delapan, melakukan reindustrialisasi. Dia mengatakan mesti mengubah mindset saudagar menjadi industrialis.

Sembilan, revolusi jasa. Menurutnya Indonesia menderita kultur jasa yang lemah. Maka dari itu perlu adanya transformasi menuju pusat industri jasa.

Sepuluh perbaikan pada sektor keuangan. Dia menuturkan sektor keuangan selama ini tidak berpihak pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). “Pemerintah buka akses ini dengan membentuk bank pembangunan mikro kecil menengah,” lanjut dia.

Sebelas, berhubungan dengan tenaga kerja. Menurutnya tenaga kerja mesti menyesuaikan dengan jumlah penganggur lalu dipindah ke tempat yang memiliki produktivitas tinggi.

Dua belas, perlu adanya kepastian hukum. Kata dia negara adalah produk hukum, maka tim road map membuat rekomendasi hukum.

Tiga belas, menjadikan pemerintah daerah menjadi pusat layanan publik. Pemerintah daerah bukan berurusan kedaulatan.

“Ke empat belas adanya perbaikan informasi rakyat, kita bekerja patuh pada sistem, sistem intensif, kepemimpinan yang baik, ” tukas dia.

Sofyan Djalil pernah menyebutkan, pertumbuhan industri manufaktur Indonesia dalam lima tahun terakhir negatif. Padahal dari sektor ini membuka harapan penciptaan lapangan kerja yang lebih besar. Korea Selatan, Jepang dan Tiongkok adalah tiga negara yang sukses menjadi negara industri berkat kebijakan yang baik dan terarah. Sementara Indonesia masih harus belajar untuk menumbuhkan industri manufaktur.

“Kita percaya negara maju bukan karena sumber daya alam, tapi kebijakan yang baik. Korea, Jepang dan Tiongkok mampu menjadi negara industri, income per kapita naik berkat kebijakan yang baik dan tepat,” tegas mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu di acara DBS Asian Insight Seminar di Hotel Ritz Calrton, Jakarta, Selasa, 25/11/2014 yang lalu.

Sebut saja Tiongkok. Negeri Tirai Bambu itu harus menempuh perjalanan panjang selama puluhan tahun untuk bangkit dari kesulitan ekonomi maupun politik. Tiongkok, kata dia, akhirnya bisa menjadi negara terbuka bagi investor.

“Korea habis dan hancur akibat perang dunia. Tapi setelahnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan baik dengan menyekolahkan banyak mahasiswa sekolah di Amerika Serikat. Dan akhirnya menjadi brand trust untuk mendorong ekonomi mereka. Pemerintah Indonesia, akan terus mengambil kebijakan baik dan tepat untuk membuat ekonomi menjadi lebih baik. Salah satunya berkoordinasi dengan Bank Indonesia demi mendukung investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan itu salah satunya tampil mengoreksi kebijakan subsidi yang salah sasaran dan boros. Karena lima tahun terakhir, anggaran subsidi tembus Rp 714 triliun, sedangkan spending kesehatan Rp 240 triliun dan Rp 540 triliun untuk infrastruktur dalam periode yang sama,” tutur Sofyan.

Dengan penghematan kenaikan BBM subsidi, Sofyan berjanji akan mengalokasikan atau mengalihkan untuk pembangunan infrastruktur, perbaikan irigasi yang 42 persen rusak parah, membangun waduk dan lainnya. “Jumlah waduk kita lebih dikit dari Malaysia, sehingga nggak bisa simpan air baku, dan saat hujan kebanjiran. Makanya kebijakan diarahkan kesana, karena misalnya dengan rata-rata Rp 500 miliar saja, kita bisa bangun 1.500 waduk,” tandas dia.

Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Anwar Nasution menilai, kondisi ekonomi Indonesia mirip dengan krisis keuangan di periode 1997-1998. Untuk keluar dari masalah tersebut, pemerintah Joko Widodo (Jokowi) perlu merombak kebijakan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Kita ini punya masalah serius, di mana pertumbuhan ekonomi terus menurun, rupiah melemah. Ini menggambarkan ada masalah, khususnya di sektor perbankan dan utang luar negeri swasta. Utang pemerintah terkontrol, yang bermasalah utang luar negeri swasta. Harga komoditas yang anjlok, tingkat suku bunga naik dan pelemahan kurs rupiah mengakibatkan sektor swasta enggak bisa bayar utang. Akhirnya banyak kredit macet mengganggu likuiditas perbankan. Jadi kondisinya persis sama dengan 1997,” ujar Anwar di Jakarta, Rabu (8/7/2015).

Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) ini mengakui saat krisis moneter melanda Indonesia pada 1997, kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) perbankan meningkat, dan ketidakmampuan swasta membayar utang luar negeri. Pemerintah perlu merombak total kebijakan pemerintahan sebelumnya untuk keluar dari kesulitan ekonomi ini. Mulai dari penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM), meningkatkan ekspor industri manufaktur, dan membangun infrastruktur.

“Rombak kebijakan bodoh SBY. Sebab pemerintah SBY menganggarkan seperlima dari uang negara untuk belanja subsidi BBM. Sayangnya bukan orang miskin yang menikmati. Kebijakan lain, memacu investasi industri padat karya dan manufaktur yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. zaman SBY rupiah menguat secara efektif, tapi pepaya pun impor dari California karena harga murah. Akhirnya kita tidak bisa bersaing di luar negeri,” ucap Anwar.

”Subsidi BBM Premium memang sudah dicabut pemerintah tapi itu masih kecil. Bagaimana meningkatkan pertumbuhan pajak dan menambah infrastruktur melalui peran Badan Usaha Milik Negara ke depan Ini yang tidak dijalankan pemerintah SBY. Kesalahan lain, pemerintahan SBY melalui aturan berencana membangun industri hilirasi seperti pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter). Hanya saja kesiapan infrastruktur belum mendukung, seperti listrik, pelabuhan dan lainnya,” tambah Anwar.

Anwar mengutip istilah Presiden pertama RI, Soekarno yang mengatakan, Indonesia adalah bangsa kuli karena penyerapan tenaga kerja di dalam negeri sangat minim. Kemudian terpaksa masyarakat mencari mata pencaharian di negara lain sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

“Kita ini bangsa kuli, ekspornya cuma hasil tambang, hasil kebun dan para babu karena tidak punya pendidikan dan keahlian. Mereka bekerja di pabrik Korea, Jepang dan negara lain,” ucapnya.

Untuk itu, pemerintah Jokowi harus agresif mengundang investor masuk ke Indonesia membangun sektor industri di Pulau Jawa agar warga Indonesia tidak perlu melanglang buana ke berbagai negara.

Sumber :

http://bisnis.liputan6.com