KULIAH PUBLIK: Bunga KUR Turun (Bagian 2)

Monday, October 30, 2017

Bunga KUR Turun (Bagian 2)

Alokasi Subsidi

"Pemberian KUR itu harus difasilitasi, sehingga kalau perlunya cuma lima atau empat bulan, jangan kemudian petani didorong untuk minjam selama setahun. Jadi plafon KUR itu kita hitung menurut musim tanam," jelas Darmin Nasution.

Dengan adanya skema baru ini, ia menambahkan, petani tidak perlu lagi menyicil pinjaman sejak awal masa panen, namun baru membayar setelah masa panen tersebut usai. Dengan demikian, perbankan tidak akan dirugikan dan bisa terus berpartisipasi dalam program yang memperluas akses kredit bagi masyarakat ini.

Pemerintah tengah mempersiapkan beberapa langkah guna mencapai target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 110 triliun pada 2017. Sepanjang Januari hingga awal Oktober 2017, perseroan telah menyalurkan KUR sebesar Rp53,8 triliun kepada 2,9 juta debitur baru atau sekitar 75,8 persen dari target tahun ini. Sekitar Rp40 triliun telah disalurkan kepada sektor produktif.

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Suprajarto mengungkapkan, dalam salah satu simulasi turunnya bunga KUR menjadi 7 persen tanpa diikuti penurunan target penyaluran dan subsidi tambahan, pendapatan perseroan bakal tergerus sebesar Rp700 miliar.

Kalaupun pemerintah tidak menambah subsidi, perseroan tetap akan menyalurkan KUR dengan melakukan efisiensi dengan memanfaatkan teknologi. Misalnya melalui aplikasi BRIspot dan MyBRI.

"Nanti ada yang namanya BRI spot, MyBRI. Bagaimana yang kecil-kecil ditangani dengan lebih efisien, tenaga pemasaran juga hemat pemanfaatan online. Ini akan mengurangi overhead cost kami dan terus menekan cost of fund,” ujarnya.

Kenaikan alokasi subsidi itu bakal diikuti penurunan tingkat bunga KUR. Hal itu merupakan konsekuensi yang tidak bisa dihindari jika pemerintah tak ingin menggerus margin perbankan.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi penyalur KUR dengan penyaluran tertinggi sebesar Rp52.19 triliun (74,4 persen dari target), diikuti dengan Bank Mandiri sebesar Rp 9,1 triliun (70,1 persen dari target), dan BNI sebesar Rp 5.4 Triliun (45,2 persen dari target). Sisanya disumbangkan oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp5,2 triliun (25.5 persen dari target) dan Bank Umum Swasta sebesar Rp4,9 triliun (17,8 persen dari target).

Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Henry Koenaifi meyakini pemerintah bakal meningkatkan alokasi subsidi bunga jika rencana penurunan bunga KUR terealisasi. Kalaupun bunga KUR diturunkan di 7 persen, biasanya pemerintah juga akan memberikan subsidi sehingga tidak sampai merugikan bagi kami. Jadi kami tetap akan mendukung seperti yang diharapkan.

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Yuana Setyowati Barnas (Jumat, 22/9/2017) mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah langkah antara lain penambahan bank penyalur KUR, mengikut sertakan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagai penyalur KUR, dan Koperasi sebagai penyalur KUR. Selain itu, pihaknya juga bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan pendampingan kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk mengakses kredit melalui KUR. Diharapkan kegiatan pendampingan ini sasaran UKM yang dapat mengakses KUR semakin bertambah,.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM realisasi penyaluran KUR sampai dengan Agustus 2017 mencapai Rp 61,14 triliun (55,6 persen) kepada 2.734.490 debitur. Sementara itu, realisasi berdasarkan regional atau pulau di Indonesia jumlah penyaluran KUR masih relatif cukup merata di seluruh pulau besar, dengan penyaluran tertinggi di pulau Jawa, selanjutnya pulau Sumatera.

Realisasi berdasarkan bank penyalur, Bank BRI masih mendominasi penyaluran KUR dengan plafon Rp 46,81 triliun kepada 2.527.926 debitur UMKM. Per akhir September 2017, perusahaan dengan kode saham BBCA telah menyalurkan KUR sebesar Rp71,3 miliar, dari target Rp100 miliar.

Hingga akhir September, pemerintah telah menyalurkan KUR mencapai Rp 69.7 triliun atau 65 persen dari plafon penyaluran Rp 106.6 triliun. Penyaluran KUR telah dilakukan kepada 3.098.515 debitur. KUR mikro memiliki porsi penyaluran terbesar yaitu sebesar Rp 49.46 triliun (71 persen), diikuti dengan KUR ritel sebesar Rp 19.9 Triliun (28,6 persen), dan KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebesar Rp 230 Miliar (0,33 persen).

Direktur Pembiayaan Syariah LPDB Jaenal Aripin (Selasa, 24/10/2017) mengungkapkan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (LPDB-KUMKM) terus melakukan sosialisasi terkait keberadaan pembiayaan syariah. Harapannya, pembiayaan syariah dapat menjadi solusi pembiayaan bagi UMKM dan Koperasi di Indonesia. sosialisasi tersebut dilakukan guna membangun sinergitas antara LPDB dengan Lembaga Keuangan Syariah di daerah, dalam perkuatan modal bagi Koperasi dan UKM dengan pola Syariah. Kali ini, Kota Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) menjadi daerah ke-4 setelah sebelumnya sosialisasi dilakukan di kota Batam, Solo, dan Jakarta. Pemerintah mau mendorong dan membangkitkan semangat teman-teman koperasi dan pelaku usaha di Sulawesi Barat khususnya yang berbasis syariah, yang secara kuantiti masih sangat sedikit, agar lebih aktif menggunakan pembiayaan syariah yang sudah kami sediakan.

Dalam acara Sosialisasi Direktorat Pembiayaan Syariah LPDB, yang bertema 'Menuju Paradigma Baru Pengembangan Industri Keuangan Syariah Indonesia' di Mamuju, Sulawesi Barat. Pihaknya ingin pembiayaan syariah ini tersosialisasikan dengan baik kepada para pelaku UMKM di daerah. Sehingga ketika mereka mau mengakses pembiayaan syariah, maka dana sudah sedia.

Direktur Utama LPDB Braman Setyo dalam sambutannya menegaskan LPDB berkomitmen akan mengusung paradigma baru untuk menjadi lembaga yang inklusif dan terbuka. Karena itu dalam konteks penyaluran dana bergulir, LPDB akan menjalin kemitraan dan menjadikan dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di daerah sebagai mitra strategis. Dengan adanya Sosialisasi Direktorat Syariah LPDB ini, dapat meningkatkan kuantitas koperasi-koperasi syariah yang akan memberikan kontribusi lebih besar terhadap daerahnya. Adapun sektor yang menjadi prioritas pemberian pinjaman yaitu untuk program NawaCita Pemerintah, yang di antaranya adalah kedaulatan pangan, energi terbarukan, maritim dan kelautan, pariwisata dan ekonomi kreatif.

Gubernur Sulawesi Barat yang diwakili oleh Asisten Gubernur Jamillah. Seiring dengan berkembangnya pola pembiayaan syariah, pihaknya berharap agar ke depan LPDB melalui Direktorat Pembiayaan Syariah, dapat meningkatkan aktivitas ekonomi baik secara makro maupun mikro, dan volume usaha pelaku ekonomi di Sulbar. LPDB bersama Pemerintah Provinsi Sulbar, Bank Perkreditan Rakyat, KUMKM, dan Lembaga Keuangan Syariah dapat terus bersinergi dalam pertumbuhan ekonomi daerah melalui perkuatan modal dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPDB.

Sampai dengan 20 Oktober 2017, total realisasi penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM mencapai Rp 8,4 triliun, untuk 4.300 mitra KUKM di seluruh Indonesia. Sementara untuk realisasi di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) sampai dengan 20 Oktober 2017, baru sebesar Rp 12,125 miliar untuk 8 mitra. Sosialisasi tersebut diikuti 250 orang peserta yang berasal dari Perwakilan Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Provinsi Sulbar, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Mamuju, serta Mitra LPDB di wilayah Sulbar. Mereka diberikan pemahaman mengenai tata cara pengajuan proposal untuk mendapatkan pembiayaan syariah dari LPDB, dan layanan konsultasi (coaching clinic) langsung yang disediakan di area kegiatan sosialisasi.

Turut hadir dalam acara tersebut, Polda Sulbar yang diwakili Wadir Reskrimsus AKBP Burhan Sakra, Gubernur Sulbar yang diwakili Asisten III Pemprov Sulbar Jamilah, Sekretaris Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Sulbar Jalil, Direktur CIS Smesco Sulbar Naharuddin, Kepala Kantor Wilayah Kemendag Sulbar Muchsin.

(BACA HALAMAN SEBELUMNYA)

SUMBER :