Belanja Pemerintah Tahun 2018 Mendukung Program Prioritas Penciptaan Stabilitas Nasional Dan Agenda Strategis.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat

Belanja Pemerintah Pusat sebagai bagian dari Belanja Negara terus dioptimalkan pemanfaatannya, baik dalam mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan, maupun penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, kebijakan belanja Pemerintah Pusat dalam beberapa tahun terakhir diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang disertai peningkatan kualitas sumber daya manusia, perlindungan sosial, peningkatan kedaulatan pangan dan energi, serta pembangunan infrastruktur, sejalan dengan rencana kerja tahunan Pemerintah. Selanjutnya, dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, perbaikan tata kelola pemerintahan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik terus diperbaiki.

Dalam tahun 2017, APBN dapat terlaksana dengan kinerja yang baik yang ditandai dengan terjaganya defisit anggaran yang lebih rendah dari target APBNP Tahun 2017 dan terlaksananya berbagai program pembangunan. Hal ini tentunya juga didorong oleh kinerja dari belanja Pemerintah Pusat. Capaian pelaksanaan belanja Pemerintah Pusat tahun 2017 tercermin dari berbagai indikator seperti:

(1) tingkat penyerapan anggaran yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya dan diikuti

peningkatan penyerapan belanja modal,

(2) berjalannya kebijakan efisiensi yang digulirkan dengan tetap menjaga capaian output dan outcome terutama yang dirasakan langsung oleh masyarakat,

(3) perbaikan percepatan pelaksanaan anggaran melalui kelanjutan lelang dini

dan penyerahan DIPA lebih awal, dan

(4) peningkatan ketepatan sasaran berbagai program perlindungan sosial melalui pengalihan secara bertahap subsidi beras sejahtera (rastra) ke bantuan pangan nontunai dan perbaikan target penerima subsidi listrik.

Upaya peningkatan kualitas penganggaran dan pelaksanaan belanja Pemerintah Pusat terus dilanjutkan pada tahun 2018. Belanja Pemerintah Pusat diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional dengan tetap memerhatikan penciptaan stabilitas nasional dan agenda strategis tahun 2018. Beberapa upaya dilakukan baik dari aspek substantif maupun aspek administratif.

Upaya yang bersifat substantif seperti:

(1) penajaman prioritas belanja termasuk refocusing anggaran prioritas bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,

(2) perbaikan ketepatan sasaran program perlindungan sosial seperti pengalihan subsidi rastra menjadi bantuan pangan nontunai secara penuh dan perbaikan basis data, serta

(3) melanjutkan kebijakan efisiensi terutama pada belanja barang nonprioritas.

Upaya yang bersifat administratif antara lain mencakup:

(1) harmonisasi dan langkah koordinasi dalam perencanaan dan penganggaran yang

lebih baik,

(2) melanjutkan kebijakan penyusunan RUP sebelum tahun anggaran dimulai,

percepatan pelaksanaan kegiatan, lelang dini, dan persiapan dokumen yang lebih baik,

serta pemanfaatan e-procurement,

(3) monitoring secara komprehensif dan terkoordinasi,

(4) simplifikasi pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, dan

(5) pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan monitoring, serta penyusunan laporan keuangan.

Upaya perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas belanja pemerintah disertai dengan perkembangan perekonomian global berpengaruh terhadap kinerja realisasi belanja Pemerintah Pusat dalam semester I tahun 2018. Sampai dengan paruh pertama tahun 2018, belanja Pemerintah Pusat menunjukkan kinerja yang lebih baik dari tingkat persentase penyerapan maupun nominal penyerapan.

Peningkatan kinerja tersebut tidak lepas dari berbagai upaya perbaikan yang dilakukan, seperti kebijakan penyiapan sebelum tahun anggaran berjalan, percepatan kegiatan, dan monitoring program/kegiatan yang semakin baik. Hal tersebut tercermin dari peningkatan kinerja realisasi belanja K/L bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan keamanan.

Dengan memerhatikan kinerja belanja Pemerintah Pusat dalam semester I tahun 2018 serta langkah-langkah kebijakan dalam menyelesaikan berbagai program/ kegiatan, upaya percepatan penyerapan anggaran, dan proyeksi perekonomian global sampai dengan akhir tahun, maka kinerja realisasi belanja Pemerintah Pusat dalam semester II tahun 2018 diperkirakan lebih baik dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya.

Hal tersebut juga ditunjang dengan pelaksanaan berbagai agenda strategis Pemerintah tahun 2018, seperti pelaksanaan Asian Games dan Sidang Tahunan Worldbank-IMF, yang diharapkan dapat berdampak pada perekonomian nasional.

Dalam semester I tahun 2018, realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp558,4 triliun atau 38,4 persen dari pagu dalam APBN tahun 2018. Kinerja realisasi tersebut menunjukkan perbaikan apabila dibandingkan dengan kinerja beberapa tahun terakhir. Kinerja tersebut dipengaruhi oleh kemajuan implementasi program-program yang dilaksanakan oleh K/L, yang dalam tahun 2018 terus didorong percepatan pelaksanaannya. Selain itu, perkembangan beberapa indikator ekonomi makro, seperti depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada besaran realisasi subsidi energi dan pembayaran bunga utang, walaupun di sisi lain terdapat penurunan realisasi subsidi nonenergi antara lain disumbangkan oleh realokasi subsidi pangan (rastra) ke belanja K/L (bantuan pangan nontunai/ BPNT).

Perkembangan belanja Pemerintah Pusat dalam tahun 2013–2017 menurut organisasi dan fungsi dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi

Berdasarkan klasifikasi organisasi, anggaran belanja Pemerintah Pusat dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu Bagian Anggaran Kementerian/ Lembaga (BA K/L) dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). BA K/L merupakan anggaran yang dialokasikan pada Kementerian/Lembaga, dengan menteri/pimpinan lembaga bertindak sebagai Pengguna Anggaran (Chief of Operational Officer/COO). Sedangkan pada BA BUN (disebut juga BA non-K/L), Menteri Keuangan bertindak sebagai Bendahara Umum Negara (Chief of Financial Officer/CFO).

Sesuai dengan struktur kementerian yang ditetapkan Pemerintah pada APBN Tahun 2018, jumlah BA K/L adalah 86 BA dengan rincian: 30 kementerian, 4 kementerian koordinator, 7 lembaga negara, 39 lembaga pemerintah, dan 6 komisi. Sementara itu, BA BUN terdiri atas lima subbagian, yaitu:

(1) BA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah (BA 999.01) untuk pembayaran bunga utang,

(2) BA BUN Pengelolaan Hibah (BA 999.02) untuk belanja hibah;

(3) BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) untuk pembayaran subsidi,

(4) BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) untuk belanja lain-lain, serta

(5) BA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99) antara lain untuk pembayaran manfaat pensiun, asuransi kesehatan ASN/TNI/Polri, dan kontribusi terhadap lembaga internasional.

Dalam pelaksanaan APBN sampai dengan semester I tahun 2018, realisasi belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp558,4 triliun. Dari jumlah tersebut, 53,0 persen merupakan realisasi dari belanja K/L atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan dan 47,0 persen merupakan belanja non-K/L.

2. Belanja Kementerian/Lembaga

Belanja K/L tahun 2018 disusun dengan mengacu pada strategi dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKP Tahun 2018 serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, alokasi belanja K/L juga memerhatikan anggaran yang sifatnya wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, serta rencana kegiatan yang memiliki skema pendanaan yang bersifat tahun jamak. Sejalan dengan tema pembangunan dalam RKP Tahun 2018 “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan” dan tema kebijakan fiskal “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan”, maka alokasi belanja K/L diarahkan untuk hal-hal yang lebih produktif, khususnya belanja prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial, dengan tetap menjaga efisiensi dan efektivitas dalam hal penganggaran dan pelaksanaannya.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas program/kegiatan yang dilakukan K/L Pemerintah secara konsisten terus melanjutkan upaya percepatan pelaksanaan kegiatan, antara lain melalui:

(1) percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dapat dilaksanakan sejak akhir tahun 2017 melalui penyederhanaan prosedur dan fleksibilitas pengadaan barang/ jasa sehingga proses pencairan dana dapat ditarik/diserap sejak awal tahun anggaran 2018 dan

(2) penyampaian langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran K/L tahun 2018, yakni dalam bentuk:

(a) melaksanakan reviu atas DIPA dan rencana kegiatan,

(b) meningkatkan ketertiban penyampaian data supplier dan data kontrak,

(c) memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan,

(d) meningkatkan akurasi rencana penarikan dana dengan realisasi pembayaran,

(e) mengendalikan uang persediaan (UP)/ tambahan uang persediaan (TUP),

(f) mengantisipasi dan menyelesaikan pagu minus, dan

(g) memastikan penyaluran dana bantuan sosial/bantuan pemerintah secara tepat waktu dan tepat sasaran.

Langkah-langkah tersebut sangat berpengaruh terhadap tingkat penyerapan belanja K/L sampai dengan semester I dalam beberapa tahun terakhir, Sampai dengan semester I tahun 2018, belanja K/L telah terserap 34,9 persen dari pagu APBN, lebih tinggi dibandingkan tingkat penyerapan tahun sebelumnya. Kinerja penyerapan tersebut, merupakan yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Beberapa faktor yang memengaruhi tingkat penyerapan belanja K/L tersebut, antara lain:

(1) kelanjutan kebijakan percepatan pelaksanaan kegiatan melalui lelang dini dan

(2) percepatan penyaluran beberapa komponen bantuan sosial seperti anggaran untuk penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) dan penyaluran BPNT.

Di tengah meningkatnya kinerja penyerapan dalam semester I tahun 2018, Pemerintah juga senantiasa menjaga efisiensi dari belanja Pemerintah. Hal tersebut tercermin dari realisasi belanja perjalanan dalam lima tahun terakhir memiliki share yang relatif tetap yakni 0,3 persen terhadap PDB, sejalan dengan kebijakan flat policy dalam belanja barang.

Sementara itu, realisasi belanja bantuan sosial pada semester I tahun 2018 tumbuh sebesar 75 persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam program-program perlindungan sosial terutama untuk:

(1) peningkatan target keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi 10 juta KPM pada program keluarga harapan (PKH),

(2) penarikan di muka untuk bantuan premi bagi penerima bantuan iuran (PBI) Program JKN, dan

(3) bantuan sosial BPNT dan rastra bagi 15,6 juta KPM sebagai pengalihan subsidi pangan.

Selanjutnya, profil dari kinerja belanja K/ L dalam semester I tahun 2018 juga dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok besar, yaitu:

(1) K/L dengan tingkat penyerapan tinggi (di atas daya serap nasional/lebih dari 34,9 persen),

(2) K/L dengan tingkat penyerapan sedang (antara 25,4 persen sampai dengan 34,9 persen), dan

(3) K/L dengan tingkat penyerapan rendah (di bawah 25,4 persen).

Selanjutnya, penjelasan atas realisasi anggaran belanja sampai dengan semester I tahun 2018 untuk beberapa K/L secara garis besar akan dibagi berdasarkan bidang pembangunan prioritas, yaitu bidang infrastruktur (Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan), bidang pendidikan (Kemendikbud, Kemenristekdikti, dan Kementerian Agama), bidang kesehatan dan perlindungan sosial (Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial), bidang ketahanan pangan (Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian ESDM), dan Bidang pertahanan dan keamanan (Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara RI).

SUMBER :

DOWNLOAD : Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN Semester I T.A. 2018.