Kinerja Pemerintah Dalam Bidang Infrastruktur Tahun 2018 Semester I

Pembangunan infrastruktur secara konsisten menjadi fokus dari pembangunan yang dilakukan Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Dalam publikasi World Development Report (1994), dijelaskan bagaimana infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Wilayah yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dijumpai pada wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang mencukupi. Hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan membangun dari pinggiran untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah. 

Untuk itu, peran infrastruktur diarahkan tidak hanya pada pemenuhan layanan dasar masyarakat, tetapi juga mendorong perbaikan konektivitas, distribusi logistik, transportasi, dan elektrifikasi yang selanjutnya berdampak pada perbaikan daya saing, mendukung produktivitas, serta efisiensi perekonomian secara menyeluruh. Selain itu, pembangunan insfrastruktur juga bukan hanya masalah ekonomi saja, namun juga menyangkut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab Pemerintah sebagian besar dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Perhubungan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sampai dengan semester I tahun 2018, Kementerian PUPR telah merealisasikan 27,1 persen pagu tahun 2018, atau mencapai Rp29,1 triliun. Kinerja penyerapan dalam semester I tersebut sedikit lebih rendah apabila dibandingkan dengan kinerja 2 tahun sebelumnya (2016 dan 2017) namun lebih tinggi dari realisasi tahun 2015, sebagaimana disajikan dalam Grafik 2.3.5.

Melambatnya penyerapan belanja Kementerian PUPR pada semester I tahun 2018 disebabkan antara lain proses pengadaan lahan, perizinan pinjam pakai kawasan hutan, loan yang belum efektif, dan proses pematangan lahan. Dalam proses pembebasan lahan, kendala yang umum dihadapi adalah ketidaksepakatan terkait ganti rugi lahan antara masyarakat dengan pemerintah.

Sebagai contoh adalah pembangunan tol Padang Pariaman-Pekanbaru harus terhenti sementara yang disebabkan tidak ada kata sepakat antara pemerintah dan pemilik lahan terkait ganti rugi lahan. Untuk loan, dari total sebesar Rp. 6,88 triliun baru terealisasi sebesar Rp. 1,73 triliun atau 25,10 persen di semester I dengan blokir sebesar Rp. 164,42 miliar. Kendala ini diharapkan dapat segera diatasi agar pelaksanaan program/ kegiatan dalam semester II dapat berjalan dengan baik

Namun demikian, Kementerian PUPR telah berupaya mengantisipasi kinerja penyerapan antara lain dengan proses lelang dini pada akhir tahun 2017 untuk paket-paket kontraktual tahun 2018. Sebagai bentuk percepatan lelang dimaksud, sampai dengan semester I tahun 2018 dari total belanja modal sebesar Rp77,4 triliun telah dikontrakkan 5.633 paket pekerjaan senilai Rp70,0 triliun. Adapun kontrak yang sudah terealisasi adalah sebesar Rp24,7 triliun (35,8 persen dari pagu kontraktual).

Kinerja penyerapan anggaran sampai dengan semester I untuk belanja modal juga mengalami perlambatan. Penyerapan belanja modal sampai dengan semester I tahun 2018 sebesar Rp20,9 triliun (27,1 persen dari pagu belanja modal), lebih rendah dari tingkat penyerapan tahun sebelumnya yang sebesar Rp23,3 triliun (28,9 persen dari pagu belanja modal). Penyerapan belanja modal tersebut, juga diikuti dengan realisasi pembangunan fisik beberapa proyek yang direncanakan. Realisasi pembangunan fisik untuk proyek relatif lebih cepat daripada realisasi keuangan dikarenakan proses pembayaran dilakukan berdasarkan realisasi fisik yang telah dilaporkan dan dimintakan pencairan.

Beberapa output yang telah dicapai sampai dengan semester I tahun 2018 antara lain: (1) pembangunan jalan baru sepanjang 138,0 km dari target 811,5 km, (2) jalan tol sepanjang 17,7 km dari target 33,1 km, (3) jembatan sepanjang 1.359,2 m dari target 9.708,9 m, dan (4) flyover/underpass sepanjang 1.123,8 m dari target 2.420,4 m.

Kementerian Perhubungan

Sampai dengan semester I tahun 2018, Kementerian Perhubungan telah merealisasikan 22,8 persen pagu APBN 2018, atau mencapai Rp11,0 triliun. Kinerja penyerapan dalam semester I tersebut relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya, sebagaimana disajikan dalam Grafik 2.3.6.

 

Kinerja penyerapan pada semester I tahun 2018 tersebut disebabkan oleh beberapa faktor berikut, antara lain kegagalan proses pelelangan beberapa kegiatan sehingga harus dilelang ulang dan permasalahan pembebasan lahan yang masih belum selesai. Sebagai gambaran perkembangan pelelangan di Kementerian Perhubungan sampai dengan semester I tahun 2018 telah melakukan kontrak sejumlah 3.423 paket senilai Rp27,1 triliun.

Kinerja penyerapan Kementerian Perhubungan juga dapat dilihat dari tingkat penyerapan belanja modal, yang sampai dengan semester I tahun 2018 mencapai Rp5,1 triliun (16,0 persen dari total pagu belanja modal), lebih tinggi dari tingkat penyerapan tahun sebelumnya yang mencapai Rp4,7 triliun (14,9 persen dari total pagu belanja modal).

Penyerapan belanja modal tersebut didukung oleh realisasi pembangunan fisik beberapa proyek yang telah selesai pada semester I tahun 2018. Proyek-proyek tersebut, antara lain:

(1) bidang transportasi udara yaitu pembangunan Bandar Udara Kertajati di Provinsi Jawa Barat, pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru di Provinsi Kalimantan Timur,

(2) bidang transportasi perkeretaapian yaitu pembangunan jalan kereta api Bandara Internasional Minangkabau Sumatra Barat, pembangunan jalur ganda KA BaturajaMartapura di Provinsi Sumatera Selatan, dan pembangunan prasarana kereta api ringan (light rail transit) di Provinsi Sumatera Selatan, dan

(3) bidang transportasi laut yaitu pembangunan 10 unit kapal perintis, pembangunan 5 unit kapal ternak, dan 5 unit kapal peti kemas 100 TEus.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran sampai dengan semester I tahun 2018 antara lain:

(1) kegagalan proses pelelangan beberapa kegiatan sehingga harus dilelang ulang,

(2) keterbatasan SDM sehingga kurang cepat dalam melaksanakan proses lelang,

(3) permasalahan pembebasan lahan yang masih belum selesai,

(4) perubahan-perubahan kondisi di lapangan sehingga memerlukan penyesuaian/ reviu desain dan revisi dokumen anggaran terlebih dahulu, dan

(5) masih terdapat kegiatankegiatan yang diblokir karena belum mendapat verifikasi/ clearance dari APIP Kementerian Perhubungan.

SUMBER :

DOWNLOAD : Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN Semester I T.A. 2018.