Beberapa Poin Yang Perlu Dipahami Dalam Peraturan Tentang Pajak eCommerse Tahun 2018

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan peraturan tentang kebijakan pembayaran pajak bagi para pelaku e-commerce di Indonesia, termasuk pembuat konten di media sosial (Selebgram) dan YouTuber. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Dalam peraturan tersebut, pemerintah tidak menetapkan jenis atau besar pajak yang akan dikenakan. Namun, pemerintah memberikan penjelasan prosedur pemajakan untuk mendorong para pelaku usaha untuk taat pajak. Peraturan menteri ini diterapkan dengan tujuan memberikan perlakuan yang setara antara pelaku usaha elektronik maupun konvensional.

Beberapa poin yang perlu dipahami dalam peraturan itu adalah

1. Pedagang elektronik

Pedagang yang menjajakan barang atau jasanya di marketplace, diminta untuk memberitahukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada penyedia marketplace. Jika belum memiliki NPWP, maka dapat segera mengurus kepemilikannya atau melaporkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada platform marketplace yang bersangkutan.

2. Bagi pedagang online lain yang membuka lapaknya di luar marketplace, wajib mematuhi ketentuan terkait PPN, PPnBM, dan PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara umum.

3. Bagi pedagang dan penyedia jasa yang berjualan melalui platform marketplace:

a. Memberitahukan Nomor Pokok Wajib Pajak kepada pihak penyedia platform marketplace.

b. Apabila belum memiliki NPWP, dapat memilih untuk (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, atau (2) memberitahukan Nomor Induk Kependudukan kepada penyedia platform marketplace.

c. Melaksanakan kewajiban terkait PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti membayar pajak final dengan tarif 0,5 persen dari omzet untuk UMKM atau pelaku usaha dengan omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar setahun.

d. Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak bila omzet melebihi Rp 4,8 miliar setahun, dan melaksanakan kewajiban terkait PPN sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Pedagang yang memiliki omzet di bawah Rp 4,8 miliar melaksanakan kewajiban PPh yang berlaku.

4. Penyedia platform marketplace

Sama halnya dengan pedagang, marketplace juga harus memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP.

5. Marketplace juga diminta untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN juga PPh terkait penyediaan platform kepada pedagang dan penjualan barang dagangan milik marketplace itu sendiri.

6. Marketplace juga bertanggung jawab untuk melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan pedagang pengguna platform.

7. Peraturan ini akan diberlakukan mulai 1 April 2019 mendatang. Di masa sebelumnya, Kemenkeu akan aktif melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait agar imbauan yang dituangkan dalam Permen ini dapat berjalan lebih efektif.

8. Tak ada pengawasan khusus.

Kabiro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Nufransa Wira Sakti menyatakan tidak ada pengawasan khusus yang dilakukan saat peraturan ini resmi diberlakukan. "Tidak ada pengawasan khusus, karena sama saja dalam pengawasan dengan jenis bisnis yang lain. Yang beda hanya mekanisme transaksinya," kata Nufransa (Kompas.com, Selasa. 15/1/2019).

Kementerian Keuangan memastikan, ketentuan pajak perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce tidak mewajibkan para pedagang atau penyedia jasa online memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) saat mendaftarkan diri di platform marketplace. Hal ini merupakan satu kesepakatan setelah Kementerian Keuangan dalam hal ini Badan Kebijakan Fiskal, Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai bertemu dengan Asosiasi E-commerce Indonesia (IdEA) pada Senin (14/1/2019).

"Hal tersebut merupakan interpretasi yang tepat dan komprehensif terhadap keseluruhan PMK 210/PMK.010/2018 tersebut," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti dalam keterangan tertulisnya. Bagi yang belum memiliki NPWP, pedagang online yang akan mendaftar ke platform marketplace cukup dengan memberitahukan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Nufransa menjelaskan diberlakukannya peraturan ini akan ada peningkatan dan pengembangan kapasitas pegawai Ditjen Pajak yang dituntut adaptif, mengikuti perkembangan terkini dari fenomane e-commerce.

Dalam ketentuan umum perpajakan, seseorang yang penghasilannya di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTPK), tidak wajib memiliki NPWP. PTKP yang berlaku saat ini yakni Rp 4,5 juta sebulan atau Rp 54 juta setahun.

Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik menuai polemik, terutama dari kalangan pelaku e-commerce. Asosiasi e-commerce Indonesia (idEA) yang menganggap regulasi tersebut dapat menimbulkan dampak negatif di sektor perdagangan berbasis elektronik. idEA meminta penerapan aturan pajak untuk perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce ditunda. Sejauh ini idEA belum menghitung dampak lahirnya kebijakan ini terhadap industri e-commerce. Hanya saja, idEa menyayangkan regulasi ini dikeluarkan pemerintah tanpa dikomunikasikan dengan pelaku e-commerce.

"Keputusan aturan baru ini harus ada studi dampaknya apa, risikonya apa. Menurut hemat kita cukup besar (risiko), makanya lebih baik ditunda dulu," kata Ketua Umum idEA Ignatius Untung.

Sebelumnya terjadi simpang siur bahwa PMK 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik mewajibkan para pedagang online memiliki NPWP. Namun sebenarnya di dalam aturan itu, ada pilihan bagi para pedagang online. IdEa juga telah menyurati Kementerian Keuangan terkait keluarnya PMK tersebut. Ia berharap ada pembahasan dan pembicaraan nantinya bahkan melakukan studi secara kolektif.

Direktur Shopee Indonesia Handika Jahja mengatakan, pihaknya akan mendukung regulasi apapun yang diterapkan pemerintah sepanjang tak merugikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebagai pelaku e-commerce, Shopee ingin regulasi yang berlaku harus sesuai tujuan utama, yakni pengembangan UMKM. "Dari segi detilnya kita masih omongin seperti apa yang cocok. Tapi semoga rules yang dibuat nanti tidak memundurkan, tapi pasti memajukan UKM di e-commerce," ujar Handika. Namun, Handika enggan menjawab saat ditanya apakah aturan tersebut memberatkan UMKM karena ditarik pajak. Yang pasti, kata dia, aturan tersebut belum tepat diberlakukan saat ini.

Diketahui, dalam salah satu poin di PMK disebutkan bahwa pedagang dan penyedia jasa harus memberitahukan NPWP kepada penyedia platform marketplace dan membayar pajak sesuai ketentuan. Bila UMKM atau omzet di bawah Rp 4,8 miliar setahun, maka tarif PPh-nya hanya 0,5 persen dari omzet. Sedangkan untuk yang beromzet di atas Rp 4,8 miliar dalam setahun, maka harus membayar PPh sesuai ketentuan yang ada. Sementara penyedia platform marketplace wajib memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha juga wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyediaan layanan platform marketplace kepada pedagang dan penyedia jasa.

Selama ini, beberapa kali dilakukan audiensi antara Kemenkeu dengan pelaku e-commerce membahas soal pajak dan pengembangan UMKM. Namun, Handika mengakui bahwa peraturan yang keluar dalam PMK tersebut belum sesuai dengan yang apa dibahas selama ini. Jangan sampai regulasi tersebut membuat UMKM justru meninggalkan e-commerce dan kembali berjualan di media sosial. Karena hal itu menjadi langkah mundur dari segi keekonomian. Sebab, penjualan melalui media sosial tak terjamin keamanannya, baik dari sisi penjual maupun pembeli. Oleh karena itu, Handika berharap masih ada pembahasan lebih lanjut mengenai regulasi untuk mengatur e-commerce dan UMKM mitra. "Kita kan semua pelaku e-commerce mau bareng-bareng juga, kita diskusi supaya ada win-win solution buat semuanya. Utamanya buat UMKM itu sendiri," kata Handika.

Tak mau gaduh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjanjikan, pihaknya tidak akan memungut pajak secara sembarangan, termasuk pajak Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik atau e-commerce.

"Tentu saya sebagai Menteri Keuangan harus terus menjaga iklim investasi sehingga ketakutan tidak perlu terjadi," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan, ia ingin membangun dan menata sistem perpajakan di Indonesia namun bukan dengan cara sembarangan bahkan merusak pondasi yang ada. Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa Kementerian Keuangan akan menggunakan instrumen fiskal keuangan negara, yang mayoritas dari pengumpulan pajak, secara aktif. "Ini sesuatu yang tidak mudah, saat ini isu mengenai perpajakan e-commerce menjadi salah satu isu yang sedang dibahas secara internasional juga," kata perempuan yang kerap disapa Ani itu.

Menyusul reaksi para pelaku usaha online yang khawatir dengan aturan tersebut, bahkan Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA) sempat meminta aturan itu ditunda. "Beberapa saat lalu kami keluarkan PMK 210 dan menimbulkan reaksi. Kami undang idEA. Aspirasinya selalu kami dengar dan konsultasikan, kami memahami model bisnis mereka," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Pertama, Sri Mulyani menegaskan bahwa aturan pajak e-commerce yang ia keluarkan bukanlah untuk memungut pajak online. Tetapi, kata dia, hanya terkait dengan tata caranya saja. Salah satunya yakni terkait ketentuan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sri mengatakan, tidak ada keharusan para pedagang online memiliki NPWP saat mendaftar ke platform marketplace. "Kenapa itu penting? Karena banyak pelaku baru yang disampaikan idEA itu ibu tumah tangga, mahasiswa, murid yang ingin mulai bisnis jadi tidak boleh ada kekhawatiran," kata dia.

Kedua, Sri Mulyani mengatakan bahwa aturan yang ia keluarkan bukan bertujuan untuk memungut pajak. Namun lebih untuk mendukung kegiatan ekonomi, bahkan juga memberi insentif ke pelaku e-commerce. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, ada kekhawatiran pelaku e-commerce yang sudah ada di platform marketplace pindah ke media sosial karena aturan ini.

Ketiga, aturan terkait pajak e-commerce itu akan memberika kemudahan bagi perusahan-perusahaan pengelola platform marketplace. Selama ini kata dia, para pengelola platform marketplace terbebani dengan penyampaiaan informasi kepada berbagai instansi terkait data e-commerce.

Pasca adaya aturan itu, Kementerian Keuangan akan bekerjasama dengan berbagai instansi agar tidak memberikan beban pendataan kepada para platform marketplace. "Jadi bisa dikombinasikan koordinasinya. Bahkan, bentuk penyampaian info akan kami upayakan sesimpel mungkin, jadi tidak perlu ada effort khusus," kata Sri.