Fintech, Pemain Asing Dalam Sistem Finansial

Operasi Abu-abu

Kehadiran lembaga pinjaman berbasis online lewat teknologi finansial (tekfin) saat ini semakin menambah urgensi pentingnya perlindungan terhadap data pribadi. Kehadiran tekfin yang seharusnya bisa menjadi alternatif masyarakat dalam mengakses kebutuhan finansial justru tercemar karena adanya kasus-kasus yang mengatasnamakan/ mengakui perusahaannya sebagai perusaahaan tekfin, padahal basis usaha mereka sangat erat kaitannya dengan praktik pinjaman yang menarik bunga tinggi. Kebanyakan pinjaman berbasis online ini bergerak di jasa peer-to-peer lending (P2P Lending), beroperasi secara ilegal dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Idealnya, kelahiran fintech bisa mendisrupsi peran agen. Skema penyaluran pinjaman bisa langsung antara kreditur (P2P lending) dengan debitur, tidak melibatkan offline channel. Namun, pada segmen pasar seperti UMKM masih belum sepenuhnya bisa beradaptasi dengan skema seperti itu. Selain agen, disebutkan bahwa hampir semua fintech memiliki perantara seperti lending partner, contohnya koperasi. Melalui skema inilah online lender atau investor mendistribusikan dana melalui rekanannya, seperti agen, baik berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya

Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nurhaida menyebutkan peran agen dalam menggarap UMKM masih penting. UMKM masih belum mengenal teknologi dengan baik, oleh karena itu pencarian informasi belum menggunakan situs atau media sosial. Nah, pada gap inilah bisa diisi oleh peran agen. Perusahaan financial technology (fintech) tetap membutuhkan agen atau offline channel dalam menggarap pasar usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk saat ini. Bisa jadi ini pula yang membuat banyak perusahaan fintech, seperti peer to peer (P2P) lending lebih memilih pasar pinjaman darurat yang cenderung pinjaman konsumer, bukan pinjaman produktif.

Bagaimanapun juga, UMKM adalah pasar yang gemuk untuk lembaga jasa keuangan. Pasar ini sangat layak digarap. Nurhaida memaparkan, sebanyak 70% UMKM masih belum memiliki akses pembiayaan di Indonesia. Hanya 30% dari jumlah UMKM di Indonesia yang sudah bisa akses keuangan, baik melalui bank dan nonbank. Pembiayaan menjadi salah satu faktor penting bagi UMKM karena bagian dari darah pengembangan bisnis atau naik kelas ke level yang lebih tinggi.

Bank atau nonbank tidak bisa membiayai karena beberapa hal. Letak UMKM yang di pelosok Tanah Air tidak memungkinkan dijangkau oleh bank dan nonbank. Bila pun akan digarap akan memakan biaya yang sangat besar. Problem UMKM yang tidak memiliki administrasi pendirian usaha, laporan keuangan, dan lain-lain menjadi faktor pengganjal untuk melenggangkantongi pinjaman. Dan satu lagi, faktor agunan menjadi paling banyak dihadapi oleh UMKM. Banyak UMKM yang tidak memiliki agunan sebagaimana yang lazim diprasyaratkan bank dalam pengajuan pinjaman.

Bank versus Fintech

Belakangan ini memang kehadiran fintech dianggap sebagai disruptor bagi pelaku institusi keuangan yang ada. Di sisi lain, kehadiran fintech yang masih memiliki keterbatasan akses langsung pada instrumen pasar modal, membuka peluang bagi institusi keuangan untuk berkolaborasi dan membawa dampak positif bagi kedua belah pihak.

"Sudah waktunya bagi institusi keuangan, khususnya broker untuk membuka diri dengan bermitra dan berinovasi bersama fintech. Tidak dapat dihindari, kolaborasi adalah kata kunci bagi fintech dan institusi keuangan. Hadirnya open API menjadi jembatan bagi perusahaan fintech untuk memberikan layanan investasi terintegrasi. Kini nasabah dapat menikmati investment journey yang cukup dari aplikasi yang disediakan perusahaan fintech. Melalui hal tersebut, perusahaan fintech tidak harus memikirkan investasi khusus dalam membangun ekosistem pasar modal yang menjadikan aplikasinya sebagai one stop solution bagi nasabahnya. Nasabah pun tidak perlu repot lagi mencari aplikasi broker untuk memenuhi kebutuhan investasinya," ungkap Idah Tjung dalam acara Fintech and Financial Institutions: Collaboration through Open API yang digagas Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) di Jakarta, Jumat (24/5/2019).

Aspek Penting Bagi Para Pelaku Fintech

Dalam paparan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibawakan oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Nurhaida belum lama ini, terpapar analisis mengenai aspek perlindungan konsumen pada layanan financial technology (fintech). Aspek-aspek ini harus menjadi pertimbangan dasar saat akan menggunakan jasa atau produk fintech. Baik peer to peer (P2P) lending ataupun fintech lainnya. Bila tidak ada aspek-aspek tersebut pada fintech, masyarakat lebih baik menjaga jarak alias menjauh saja dari perusahaan fintech tersebut. Ada empat aspek yang harus menjadi perhatian para pelaku fintech di Indonesia. Ini pun harus dipahami dan dijadikan pertimbangan oleh masyarakat saat ingin menggunakan fintech.

Pertama, kelengkapan informasi dan transparansi produk atau layanan. Kelengkapan tersebut antara lain meliputi penyediaan informasi secara lengkap terkait produk yang ditawarkan. Termasuk saat ada pembaruan pada produk, harus diinformasikan secara gamblang kepada masyarakat. Penting juga menjadi perhatian bagi perusahaan fintech menyediakan kanal informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Aspek informasi yang harus disampaikan, antara lain biaya, kewajiban konsumen, syarat dan ketentuan, serta penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Tak terkecuali saat berkomunikasi melalui iklan atau pemasaran produk atau jasa dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.

Kedua, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen. Dalam masalah pengaduan dan sengketa, sudah semestinya fintech menyediakan jalur atau kanal kontak penerimaan pengaduan. Perusahaan fintech harusnya menyediakan unit atau fungsi serta prosedur standar penanganan pengaduan konsumen.

Ketiga. Tak kalah penting menyediakan informasi mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. Masyarakat perlu berpikir seribu kali apabila perusahaan fintech tidak memiliki hal-hal tersebut. Selain kedua aspek tersebut, aspek ketiga yang harus menjadi pertimbangan masyarakat adalah keandalan sistem layanan. Dalam aspek ini, perusahaan fintech harus memiliki sistem keamanan dan aplikasi yang aman dan tersertifikasi.

Keempat. Tak hanya berhenti sampai di situ, penyedia jasa keuangan berbasis teknologi harus selalu melakukan pemeriksaan dan penyempurnaan sistem secara berkesinambungan. Memang aspek ini tidak mudah "diraba" oleh konsumen. Namun, hal ini bisa ditanyakan ke perusahaan fintech, dan yang paling mudah dirasakan adalah perubahan atau penambahan fitur-fitur yang disediakan. Ini juga jadi isu yang sangat penting dan belakangan menjadi sorotan, yakni data pribadi konsumen. Oleh karena itu, aspek perlindungan terhadap data pribadi (cyber security) harus bisa digaransi oleh perusahaan fintech. Konsumen memiliki hak untuk meminta penjelasan soal penggunaan informasi dan data yang diberikan. Di sisi penyedia fintech, mereka wajib melakukan enkripsi data yang berkaitan dengan konsumen. Data pribadi nasabah bisa dijamin keamanannya, termasuk manajemen akses data yang bisa memitigasi kebocoran data.

Fintech Berpotensi Mengganggu System Keuangan

Seperti dikutip dari laman Reuters, menurut Managing Director International Monetary Fund (IMF) Christine Lagarde, kemunculan raksasa teknologi menggunakan big data dan artificial intelligence akan menyebabkan disrupsi signifikan bagi sistem finansial dunia. Lagarde punya pandangan yang pro status quo. Alih-alih melihat financial technology (fintech) sebagai alat pemerataan, sebagaimana banyak dilihat oleh para ahli IT, Lagarde justru takut fintech akan mengganggu stabilitas sistem finansial, yang dikuasai oleh para pemain besar Barat.

"Disrupsi yang signifikan bagi lanskap finansial akan datang dari perusahaan big tech raksasa," kata Lagarde.

Perusahaan-perusahaan ini, menurut Lagarde, yang akan menggunakan big data konsumen untuk menawarkan produk-produk keuangan sesuai kebutuhan. Bukan hanya big data, perusahaan-perusahaan ini juga akan menggunakan artificial intelligence. Hal ini dikatakan Lagarde pada acara simposium pada teknologi finansial yang diadakan di sela-sela acara pertemuan menkeu G20 di Fukuoka, Jepang.

Menurut Lagarde, titik pentingnya adalah walaupun di satu sisi inovasi ini akan memodernisasi pasar finansial, tapi hal ini juga bisa membuat pasar keuangan menjadi tidak stabil.

"Karena pasar keuangan akan menjadi di bawah pengendalian sedikit raksasa teknologi. Contoh China. Sekitar lima tahun China pertumbuhan teknologi finansial luar biasa, jutaan bisa masuk ke produk finansial dan tercipta lapangan kerja baru. Tapi hal ini menyebabkan hanya dua perusahaan yang mengontrol 90% dari mobile payment," tegasnya. 

Karena itu Lagarde mengajak para regulator di negara G20 untuk sama-sama memperhatikan hal ini, dan memberikan regulasi secara tepat. Agar, di satu sisi tidak menganggu stabilitas sistem finansial. Di sisi lain, tetap membiarkan inovasi berkembang.

Konsumen Indonesia Belum Terlindungi Hukum

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania menyebut pemerintah perlu mendorong dan mengefektifkan perlindungan atas data pribadi. Di saat yang bersamaan, pemerintah juga terus menggalakan transaksi keuangan digital dan mendorong terwujudnya cashless society di mana peredaran uang secara fisik dibatasi. Namun minimnya penegakan hukum atas kasus penyalahgunaan data pribadi juga menjadi hambatan. RUU Perlindungan Data Pribadi harus segera difinalisasikan. Urgensi perlindungan data pribadi di era globalisasi seperti sekarang ini merupakan hal yang sangat penting mengingat informasi dapat dengan mudah diakses, disimpan dan disebarkan oleh siapapun.

“Namun pengesahan RUU ini juga tidak akan efektif kalau tidak diikuti oleh adanya penegakan hukum yang konkret untuk menimbulkan efek jera dan juga menjaga ekosistem bisnis supaya kondusif. Pengesahan RUU ini juga idealnya harus melihat semua aspek yang berkaitan dengan proteksi data pribadi masyarakat,” terang Galuh.

Galuh mengungkapkan, praktek pinjaman-pinjaman berbasis online tersebut sangat rawan terhadap praktik jual beli data pribadi. Selain karena mudahnya peminjam memberikan data pribadinya supaya mendapatkan pinjaman,  masyarakat juga belum mendapatkan edukasi yang memadai mengenai pentingnya perlindungan atas data pribadi.

“Kondisi ini diperparah dengan munculnya cara-cara penagihan hutang yang memungkinkan perusahaan mengakses data pribadi si peminjam untuk menagih hutang lewat kerabat, teman, maupun kolega yang terdapat dalam kontak-kontak tersebut. Buntutnya, hal ini dapat berakhir pada ancaman dan kekerasan kepada si peminjam,” jelasnya.

Walaupun OJK sudah melarang penyelenggara pinjaman untuk mengakses kontak dan informasi pribadi peminjam, namun peraturan tersebut terbatas hanya untuk mengatur para perusahaan yang sudah terdaftar secara legal. Faktanya, kebanyakan penyalahgunaan data justru dilakukan oleh perusahan-perusahaan yang tidak terdaftar sehingga OJK tidak mempunyai kewenangan untuk menindaklanjuti. Kurangnya penegakan hukum yang jelas salah satunya di kebocoran data pinjaman berbasis online ilegal inilah yang dapat dipertimbangkan dalam RUU Perlindungan Data Pribadi. Solusi terhadap permasalahan perlindungan data pinjaman online baik legal maupun ilegal dapat dijabarkan dengan ketentuan yang jelas. Di satu sisi, edukasi terhadap masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memberikan data pribadi juga penting untuk dilakukan.

Bank Indonesia (BI) akan mendorong digital open banking melalui standardisasi teknologi API (Application Programming Interface) terbuka (open API). Langkah itu jadi bagian perwujudan visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) hingga 2025. Saat ini, teknologi API sudah banyak digunakan oleh pemain di sektor keuangan, baik itu perbankan maupun teknologi finansial (teknologi finansial). Namun, belum ada standardisasi terkait hal tersebut.

"Setelah ini kami akan inisiasi standardisasi open API sehingga kolaborasi akan terjadi dengan cepat. Sebenarnya kolaborasi itu sudah terjadi antara perbankan dan fintech. Contohnya pengisian ulang uang digital bisa dilakukan lewat layanan perbankan. Open API semacam colokan listrik, tapi harus distandardisasi," ujar Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Erwin Haryono di Gedung BI, Thamrin, Jakarta, Senin (27/5/2019).

Jika standardisasi itu telah dilakukan, maka akan tercipta inovasi model bisnis yang beragam di sektor keuangan digital. Hal serupa telah diterapkan di negara tetangga, Singapura.

"Di Singapura ada banyak inovasi model bisnis (berkat standardisasi), itu inovasi sektor finansial yang kami inginkan. Kami sangan encourage untuk terciptanya kolaborasi itu," papar Erwin kepada pers.

BI mengatakan, pihaknya akan berdiskusi lebih dulu dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pelaku industri. Setelahnya, alurnya akan ditentukan bersama. Belum diketahui waktu pasti dari wacana standardisasi open API tersebut, sebab langkah untuk mewujudkan visi dalam cetak biru (blue-print) BI akan dilakukan secara bertahap sampai 2025.

Meningkatnya teknologi memang telah membawa kita pada kemajuan hidup, tetapi sebagai konsumen tetaplah bijak dalam bertransaksi.

Semoga bermanfaat

Simber : www.wartaekonomi.co.id