Fintech, Pemain Asing Dalam Sistem Finansial

Operasi Abu-abu

Kehadiran lembaga pinjaman berbasis online lewat teknologi finansial (tekfin) saat ini semakin menambah urgensi pentingnya perlindungan terhadap data pribadi. Kehadiran tekfin yang seharusnya bisa menjadi alternatif masyarakat dalam mengakses kebutuhan finansial justru tercemar karena adanya kasus-kasus yang mengatasnamakan/ mengakui perusahaannya sebagai perusaahaan tekfin, padahal basis usaha mereka sangat erat kaitannya dengan praktik pinjaman yang menarik bunga tinggi. Kebanyakan pinjaman berbasis online ini bergerak di jasa peer-to-peer lending (P2P Lending), beroperasi secara ilegal dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Idealnya, kelahiran fintech bisa mendisrupsi peran agen. Skema penyaluran pinjaman bisa langsung antara kreditur (P2P lending) dengan debitur, tidak melibatkan offline channel. Namun, pada segmen pasar seperti UMKM masih belum sepenuhnya bisa beradaptasi dengan skema seperti itu. Selain agen, disebutkan bahwa hampir semua fintech memiliki perantara seperti lending partner, contohnya koperasi. Melalui skema inilah online lender atau investor mendistribusikan dana melalui rekanannya, seperti agen, baik berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya

Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nurhaida menyebutkan peran agen dalam menggarap UMKM masih penting. UMKM masih belum mengenal teknologi dengan baik, oleh karena itu pencarian informasi belum menggunakan situs atau media sosial. Nah, pada gap inilah bisa diisi oleh peran agen. Perusahaan financial technology (fintech) tetap membutuhkan agen atau offline channel dalam menggarap pasar usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk saat ini. Bisa jadi ini pula yang membuat banyak perusahaan fintech, seperti peer to peer (P2P) lending lebih memilih pasar pinjaman darurat yang cenderung pinjaman konsumer, bukan pinjaman produktif.

Bagaimanapun juga, UMKM adalah pasar yang gemuk untuk lembaga jasa keuangan. Pasar ini sangat layak digarap. Nurhaida memaparkan, sebanyak 70% UMKM masih belum memiliki akses pembiayaan di Indonesia. Hanya 30% dari jumlah UMKM di Indonesia yang sudah bisa akses keuangan, baik melalui bank dan nonbank. Pembiayaan menjadi salah satu faktor penting bagi UMKM karena bagian dari darah pengembangan bisnis atau naik kelas ke level yang lebih tinggi.

Bank atau nonbank tidak bisa membiayai karena beberapa hal. Letak UMKM yang di pelosok Tanah Air tidak memungkinkan dijangkau oleh bank dan nonbank. Bila pun akan digarap akan memakan biaya yang sangat besar. Problem UMKM yang tidak memiliki administrasi pendirian usaha, laporan keuangan, dan lain-lain menjadi faktor pengganjal untuk melenggangkantongi pinjaman. Dan satu lagi, faktor agunan menjadi paling banyak dihadapi oleh UMKM. Banyak UMKM yang tidak memiliki agunan sebagaimana yang lazim diprasyaratkan bank dalam pengajuan pinjaman.

Bank versus Fintech

Belakangan ini memang kehadiran fintech dianggap sebagai disruptor bagi pelaku institusi keuangan yang ada. Di sisi lain, kehadiran fintech yang masih memiliki keterbatasan akses langsung pada instrumen pasar modal, membuka peluang bagi institusi keuangan untuk berkolaborasi dan membawa dampak positif bagi kedua belah pihak.

"Sudah waktunya bagi institusi keuangan, khususnya broker untuk membuka diri dengan bermitra dan berinovasi bersama fintech. Tidak dapat dihindari, kolaborasi adalah kata kunci bagi fintech dan institusi keuangan. Hadirnya open API menjadi jembatan bagi perusahaan fintech untuk memberikan layanan investasi terintegrasi. Kini nasabah dapat menikmati investment journey yang cukup dari aplikasi yang disediakan perusahaan fintech. Melalui hal tersebut, perusahaan fintech tidak harus memikirkan investasi khusus dalam membangun ekosistem pasar modal yang menjadikan aplikasinya sebagai one stop solution bagi nasabahnya. Nasabah pun tidak perlu repot lagi mencari aplikasi broker untuk memenuhi kebutuhan investasinya," ungkap Idah Tjung dalam acara Fintech and Financial Institutions: Collaboration through Open API yang digagas Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) di Jakarta, Jumat (24/5/2019).

Aspek Penting Bagi Para Pelaku Fintech

Dalam paparan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibawakan oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Nurhaida belum lama ini, terpapar analisis mengenai aspek perlindungan konsumen pada layanan financial technology (fintech). Aspek-aspek ini harus menjadi pertimbangan dasar saat akan menggunakan jasa atau produk fintech. Baik peer to peer (P2P) lending ataupun fintech lainnya. Bila tidak ada aspek-aspek tersebut pada fintech, masyarakat lebih baik menjaga jarak alias menjauh saja dari perusahaan fintech tersebut. Ada empat aspek yang harus menjadi perhatian para pelaku fintech di Indonesia. Ini pun harus dipahami dan dijadikan pertimbangan oleh masyarakat saat ingin menggunakan fintech.

Pertama, kelengkapan informasi dan transparansi produk atau layanan. Kelengkapan tersebut antara lain meliputi penyediaan informasi secara lengkap terkait produk yang ditawarkan. Termasuk saat ada pembaruan pada produk, harus diinformasikan secara gamblang kepada masyarakat. Penting juga menjadi perhatian bagi perusahaan fintech menyediakan kanal informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Aspek informasi yang harus disampaikan, antara lain biaya, kewajiban konsumen, syarat dan ketentuan, serta penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Tak terkecuali saat berkomunikasi melalui iklan atau pemasaran produk atau jasa dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.

Kedua, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen. Dalam masalah pengaduan dan sengketa, sudah semestinya fintech menyediakan jalur atau kanal kontak penerimaan pengaduan. Perusahaan fintech harusnya menyediakan unit atau fungsi serta prosedur standar penanganan pengaduan konsumen.

Ketiga. Tak kalah penting menyediakan informasi mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. Masyarakat perlu berpikir seribu kali apabila perusahaan fintech tidak memiliki hal-hal tersebut. Selain kedua aspek tersebut, aspek ketiga yang harus menjadi pertimbangan masyarakat adalah keandalan sistem layanan. Dalam aspek ini, perusahaan fintech harus memiliki sistem keamanan dan aplikasi yang aman dan tersertifikasi.

Keempat. Tak hanya berhenti sampai di situ, penyedia jasa keuangan berbasis teknologi harus selalu melakukan pemeriksaan dan penyempurnaan sistem secara berkesinambungan. Memang aspek ini tidak mudah "diraba" oleh konsumen. Namun, hal ini bisa ditanyakan ke perusahaan fintech, dan yang paling mudah dirasakan adalah perubahan atau penambahan fitur-fitur yang disediakan. Ini juga jadi isu yang sangat penting dan belakangan menjadi sorotan, yakni data pribadi konsumen. Oleh karena itu, aspek perlindungan terhadap data pribadi (cyber security) harus bisa digaransi oleh perusahaan fintech. Konsumen memiliki hak untuk meminta penjelasan soal penggunaan informasi dan data yang diberikan. Di sisi penyedia fintech, mereka wajib melakukan enkripsi data yang berkaitan dengan konsumen. Data pribadi nasabah bisa dijamin keamanannya, termasuk manajemen akses data yang bisa memitigasi kebocoran data.

Fintech Berpotensi Mengganggu System Keuangan

Seperti dikutip dari laman Reuters, menurut Managing Director International Monetary Fund (IMF) Christine Lagarde, kemunculan raksasa teknologi menggunakan big data dan artificial intelligence akan menyebabkan disrupsi signifikan bagi sistem finansial dunia. Lagarde punya pandangan yang pro status quo. Alih-alih melihat financial technology (fintech) sebagai alat pemerataan, sebagaimana banyak dilihat oleh para ahli IT, Lagarde justru takut fintech akan mengganggu stabilitas sistem finansial, yang dikuasai oleh para pemain besar Barat.

"Disrupsi yang signifikan bagi lanskap finansial akan datang dari perusahaan big tech raksasa," kata Lagarde.

Perusahaan-perusahaan ini, menurut Lagarde, yang akan menggunakan big data konsumen untuk menawarkan produk-produk keuangan sesuai kebutuhan. Bukan hanya big data, perusahaan-perusahaan ini juga akan menggunakan artificial intelligence. Hal ini dikatakan Lagarde pada acara simposium pada teknologi finansial yang diadakan di sela-sela acara pertemuan menkeu G20 di Fukuoka, Jepang.

Menurut Lagarde, titik pentingnya adalah walaupun di satu sisi inovasi ini akan memodernisasi pasar finansial, tapi hal ini juga bisa membuat pasar keuangan menjadi tidak stabil.

"Karena pasar keuangan akan menjadi di bawah pengendalian sedikit raksasa teknologi. Contoh China. Sekitar lima tahun China pertumbuhan teknologi finansial luar biasa, jutaan bisa masuk ke produk finansial dan tercipta lapangan kerja baru. Tapi hal ini menyebabkan hanya dua perusahaan yang mengontrol 90% dari mobile payment," tegasnya. 

Karena itu Lagarde mengajak para regulator di negara G20 untuk sama-sama memperhatikan hal ini, dan memberikan regulasi secara tepat. Agar, di satu sisi tidak menganggu stabilitas sistem finansial. Di sisi lain, tetap membiarkan inovasi berkembang.

Konsumen Indonesia Belum Terlindungi Hukum

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania menyebut pemerintah perlu mendorong dan mengefektifkan perlindungan atas data pribadi. Di saat yang bersamaan, pemerintah juga terus menggalakan transaksi keuangan digital dan mendorong terwujudnya cashless society di mana peredaran uang secara fisik dibatasi. Namun minimnya penegakan hukum atas kasus penyalahgunaan data pribadi juga menjadi hambatan. RUU Perlindungan Data Pribadi harus segera difinalisasikan. Urgensi perlindungan data pribadi di era globalisasi seperti sekarang ini merupakan hal yang sangat penting mengingat informasi dapat dengan mudah diakses, disimpan dan disebarkan oleh siapapun.

“Namun pengesahan RUU ini juga tidak akan efektif kalau tidak diikuti oleh adanya penegakan hukum yang konkret untuk menimbulkan efek jera dan juga menjaga ekosistem bisnis supaya kondusif. Pengesahan RUU ini juga idealnya harus melihat semua aspek yang berkaitan dengan proteksi data pribadi masyarakat,” terang Galuh.

Galuh mengungkapkan, praktek pinjaman-pinjaman berbasis online tersebut sangat rawan terhadap praktik jual beli data pribadi. Selain karena mudahnya peminjam memberikan data pribadinya supaya mendapatkan pinjaman,  masyarakat juga belum mendapatkan edukasi yang memadai mengenai pentingnya perlindungan atas data pribadi.

“Kondisi ini diperparah dengan munculnya cara-cara penagihan hutang yang memungkinkan perusahaan mengakses data pribadi si peminjam untuk menagih hutang lewat kerabat, teman, maupun kolega yang terdapat dalam kontak-kontak tersebut. Buntutnya, hal ini dapat berakhir pada ancaman dan kekerasan kepada si peminjam,” jelasnya.

Walaupun OJK sudah melarang penyelenggara pinjaman untuk mengakses kontak dan informasi pribadi peminjam, namun peraturan tersebut terbatas hanya untuk mengatur para perusahaan yang sudah terdaftar secara legal. Faktanya, kebanyakan penyalahgunaan data justru dilakukan oleh perusahan-perusahaan yang tidak terdaftar sehingga OJK tidak mempunyai kewenangan untuk menindaklanjuti. Kurangnya penegakan hukum yang jelas salah satunya di kebocoran data pinjaman berbasis online ilegal inilah yang dapat dipertimbangkan dalam RUU Perlindungan Data Pribadi. Solusi terhadap permasalahan perlindungan data pinjaman online baik legal maupun ilegal dapat dijabarkan dengan ketentuan yang jelas. Di satu sisi, edukasi terhadap masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memberikan data pribadi juga penting untuk dilakukan.

Bank Indonesia (BI) akan mendorong digital open banking melalui standardisasi teknologi API (Application Programming Interface) terbuka (open API). Langkah itu jadi bagian perwujudan visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) hingga 2025. Saat ini, teknologi API sudah banyak digunakan oleh pemain di sektor keuangan, baik itu perbankan maupun teknologi finansial (teknologi finansial). Namun, belum ada standardisasi terkait hal tersebut.

"Setelah ini kami akan inisiasi standardisasi open API sehingga kolaborasi akan terjadi dengan cepat. Sebenarnya kolaborasi itu sudah terjadi antara perbankan dan fintech. Contohnya pengisian ulang uang digital bisa dilakukan lewat layanan perbankan. Open API semacam colokan listrik, tapi harus distandardisasi," ujar Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Erwin Haryono di Gedung BI, Thamrin, Jakarta, Senin (27/5/2019).

Jika standardisasi itu telah dilakukan, maka akan tercipta inovasi model bisnis yang beragam di sektor keuangan digital. Hal serupa telah diterapkan di negara tetangga, Singapura.

"Di Singapura ada banyak inovasi model bisnis (berkat standardisasi), itu inovasi sektor finansial yang kami inginkan. Kami sangan encourage untuk terciptanya kolaborasi itu," papar Erwin kepada pers.

BI mengatakan, pihaknya akan berdiskusi lebih dulu dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pelaku industri. Setelahnya, alurnya akan ditentukan bersama. Belum diketahui waktu pasti dari wacana standardisasi open API tersebut, sebab langkah untuk mewujudkan visi dalam cetak biru (blue-print) BI akan dilakukan secara bertahap sampai 2025.

Meningkatnya teknologi memang telah membawa kita pada kemajuan hidup, tetapi sebagai konsumen tetaplah bijak dalam bertransaksi.

Semoga bermanfaat

Simber : www.wartaekonomi.co.id

Dampak Perlambatan Ekonomi Dunia Sudah Terasa Di Indonesia

Neraca perdagangan Indonesia pada April 2019 mengalami defisit US$2,5 miliar. Defisit neraca perdagangan tersebut bersumber dari defisit neraca perdagangan nonmigas dan neraca perdagangan migas. Dengan perkembangan tersebut, neraca perdagangan Indonesia secara kumulatif Januari-April 2019 mengalami defisit sebesar US$2,56 miliar.

Sebagai informasi, defisit neraca perdagangan nonmigas pada April 2019 tercatat sebesar US$1,01 miliar, setelah pada Maret 2019 mencatat surplus US$1,05 miliar. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh penurunan ekspor nonmigas dari US$12,98 miliar pada Maret 2019 menjadi US$11,86 miliar. Penurunan ekspor nonmigas terutama terjadi pada komponen perhiasan/permata, lemak dan minyak hewani/ nabati, serta bahan bakar mineral. Sementara itu, impor nonmigas tercatat sebesar US$12,86 miliar, meningkat US$0,93 miliar secara bulanan dibandingkan dengan impor pada bulan  sebelumnya.

Bank Indonesia memandang perkembangan defisit neraca perdagangan April 2019 banyak dipengaruhi pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Selain itu, dipicu pula oleh harga komoditas ekspor Indonesia yang menurun, dan pada gilirannya menurunkan kinerja ekspor Indonesia. Dalam keterangan tertulis, Bank Indonesia menyampaikan impor tetap diperlukan guna memenuhi permintaan domestik.

"Ke depan, Bank Indonesia dan pemerintah akan terus berkoordinasi mencermati perkembangan ekonomi global dan domestik, sehingga tetap dapat memperkuat stabilitas eksternal, termasuk prospek kinerja neraca perdagangan," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Onny Widjanarko dalam keterangan tertulis.

Peningkatan impor nonmigas terutama terjadi pada komponen mesin dan peralatan listrik, kapal laut dan bangunan terapung, dan pupuk. Defisit neraca perdagangan migas pada April 2019 tercatat sebesar US$1,49 miliar, meningkat dibandingkan dengan defisit pada bulan sebelumnya sebesar US$0,38 miliar.

Defisit tersebut dipengaruhi oleh peningkatan impor migas dari US$1,52 miliar pada Maret 2019 menjadi US$2,24 miliar pada April 2019. Peningkatan terjadi pada seluruh komponen, yakni hasil minyak, minyak mentah, dan gas, seiring dengan peningkatan baik harga impor maupun volume impor minyak dan gas.

Sementara itu, ekspor migas tercatat menurun dari US$1,14 miliar pada Maret 2019 menjadi US$0,74 miliar pada April 2019. Penurunan ekspor migas terutama terjadi pada komponen hasil minyak dan gas, sejalan dengan menurunnya volume ekspor kedua komponen tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan dampak perlambatan ekonomi dunia sudah terasa di Indonesia. Hal ini tercermin dari penerimaan negara di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tersendat pada April 2019.

Data Kementerian Keuangan mencatat, penerimaan negara hanya tumbuh 0,5 persen menjadi Rp530,7 triliun pada bulan lalu. Realisasi penerimaan itu baru mengisi sekitar 24,5 persen dari target APBN sebesar Rp2.165 triliun. Padahal, kantong negara berhasil tumbuh 13,3 persen menjadi Rp528,1 triliun pada April 2018.

Dari realisasi penerimaan negara itu, kontribusi penerimaan perpajakan yang tahun lalu tumbuh cemerlang mencapai 25,8 persen menjadi Rp 416,7 triliun justru lesu pada tahun ini. Tercatat hasil pungutan pajak negara hanya meningkat 4,7 persen menjadi Rp436,4 triliun pada April 2019.

"Kami melihat tanda-tanda penurunan ekonomi dari perpajakan yang lemah dari sisi pertumbuhan," ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (16/5).

sumber : www.cnnindonesia.com

Perang Dagang Amerika Mulai Menyasar Ke Turki

Lira Terpuruk Akut

Hubungan antara dua sekutu NATO, Amerika dan turki sudah berada dalam putaran kritis atas sejumlah masalah, termasuk kebijakan Suriah atas pembelian senjata dan kejatuhan dari upaya kudeta 2016 terhadap Erdogan. Dan ada tanda-tanda bahwa Rusia mencoba untuk memanfaatkan perselisihan terakhir antara Amerika Serikat dan Turki, di mana militer AS mempertahankan pangkalan udara penting untuk operasi di Timur Tengah.

Pada 1 Agustus 2018, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi pada dua menteri kabinet Turki. Dalam mengumumkan langkah-langkah baru, dalam sebuah posting Twitter Jumat pagi (10/08/2018), Trump menulis hubungan dengan Turki, "tidak baik pada saat ini." Trump mencatat slide mata uang Turki "terhadap Dollar kami yang sangat kuat." Kemudian, Gedung Putih mengatakan kenaikan tarif, hingga 20 persen untuk aluminium dan 50 persen untuk baja, tidak terkait dengan "negosiasi perdagangan dan masalah lainnya" dan sedang dilakukan di bawah ketentuan untuk menanggapi ancaman "untuk merusak keamanan nasional."

Sebagaimana diketahui, pada awal tahun 2018 ini, Trump memberlakukan tarif 10 persen pada impor aluminium dan 25 persen pada baja untuk memerangi dampak produksi baja Cina bersubsidi di pasar global. Untuk mencegah perusahaan Cina merutekan pengiriman baja melalui negara ketiga, pemerintah juga menerapkan pajak impor ke sejumlah sekutu AS, termasuk Turki, di bawah ketentuan hukum perdagangan AS yang sama, yang menyatakan bahwa mengandalkan logam asing menimbulkan risiko bagi keamanan nasional. Retribusi telah diterapkan ke berbagai sekutu AS, termasuk Jepang, Kanada dan anggota Uni Eropa.

Para ahli tentang politik Turki telah lama membandingkan gaya Trump dan Erdogan sebagai pemimpin yang memecah-belah, dan keduanya telah sebelumnya menyatakan kekaguman mereka untuk masing-masing lainnya. Tetapi kekeraskepalaan yang sama yang tampaknya mendorong Trump untuk mengambil tindakan kemungkinan akan menyebabkan Erdogan untuk terpuruk.

Ddirektur program penelitian Turki di Institut Washington untuk Kebijakan Timur Dekat, Soner Cagaptay, meramalkan bahwa respon Erdogan terhadap tarif baru “mungkin akan benar-benar berlawanan dengan apa yang ingin dicapai Amerika Serikat. Erdogan telah membangun basis konservatif yang mencintainya tetapi juga telah menjelekkan dan menyiksa demografi yang tidak mungkin memilihnya. Erdogan akan menjatuhkan sanksi sebagai serangan ekonomi terhadap Turki. . . dan dalam misinya untuk membuat Turki hebat dan membuat Muslim bangga lagi.

Setelah mengulur-ulur upaya kudeta, ekonomi Turki pulih tahun lalu dan telah tumbuh pada tingkat tahunan lebih dari 7 persen. Namun, prognosis untuk jangka panjang - kesehatan ekonomi jangka panjang tidak optimis, dan upaya negara yang agresif untuk mendorong pertumbuhan di bawah kekuasaan kuat Erdogan adalah pada jalur benturan dengan keharusan ekonomi.

Setelah peningkatan belanja, peraturan perbankan yang lebih longgar dan jaminan negara yang diperpanjang untuk pinjaman korporasi, investor asing menuangkan uang ke dalam negeri, membantu mendorong pasar saham hampir dua pertiga lebih tinggi. Sementara itu, bank-bank Turki, semakin berspekulasi dengan meminjam dana jangka pendek di luar negeri untuk membiayai pinjaman domestik mereka yang terus meningkat, perdagangan yang menguntungkan sampai investor memburuk pada prospek negara dan lira mulai tenggelam pada bulan Mei 2018. Hasilnya adalah lingkaran setan kepercayaan diri yang mengempiskan mata uang dan mendorong pemerintah untuk mengubah kita atau mencari bantuan internasional - sesuatu yang sejauh ini telah ditolak.

Dilanda prospek Turki yang berjuang untuk membiayai defisit perdagangan dan anggarannya - dan dengan meningkatnya suku bunga AS yang menawarkan pengembalian yang lebih baik di tempat lain - investor melarikan diri. Lira turun 14 persen pada hari Jumat, memburuk penurunan yang dimulai awal tahun ini.

Andrew Kenningham, kepala ekonom global untuk Capital Economics di London mengatakan setiap orang berlari untuk satu pintu pada saat yang sama.Turkey sudah dipukul keras oleh global Tarif AS yang dibebankan Trump pada bulan Maret 2018. Amerika Serikat adalah pelanggan teratas industri baja Turki, dengan pabrik tahun lalu menjual hampir 11 persen dari ekspor mereka - terutama memperkuat palang yang digunakan dalam konstruksi - kepada pembeli Amerika. Menurut Administrasi Perdagangan Internasional, hingga tahun ini, nilai pengiriman Turki ke Amerika Serikat turun 49 persen.

Pada bulan Maret 2018, Dana Moneter Internasional memperingatkan bahwa ekonomi Turki "menunjukkan tanda-tanda overheating" di tengah terlalu longgarnya kebijakan moneter. Harga naik pada tingkat tahunan hampir 16 persen. Tetapi di bawah konstitusi baru yang memberinya kekuatan yang diperluas, Erdogan memiliki otoritas tunggal atas penamaan pejabat bank sentral, dan dia bersikeras mempertahankan tingkat suku bunga rendah.

Pada bulan Juli 2018, Erdogan menunjuk menantunya, Berat Albayrak, sebagai menteri keuangan, menggantikan mantan eksekutif Merrill Lynch yang memiliki kepercayaan investor. Ekonom Jacob Funk Kirkegaard dari Institut Peterson untuk Ekonomi Internasional mengatakan orang-orang yang bertanggung jawab di Ankara tidak tahu apa yang mereka lakukan.

Pertukaran Ekonomi Dibalik Perselisihan Politik 

Trump telah mengumumkan penggandaan tarif baja dan aluminium dalam upaya untuk menghukum Negara Turki. Kemauan Trump untuk meningkatkan rasa sakit keuangan di Turki menyusul upaya yang gagal minggu ini untuk menyelesaikan perselisihan yang sedang berlangsung antara kedua negara atas Andrew Brunson, seorang pendeta Amerika yang ditahan atas tuduhan yang mencakup spionase dan berusaha menggulingkan pemerintah. Dalam op-ed yang diterbitkan secara online oleh New York Times pada Jumat malam, Erdogan menceritakan keluhan Turki dengan Amerika Serikat, dan menyerukannya untuk "melepaskan gagasan yang menyesatkan ini bahwa hubungan kita bisa asimetris."

Siapa Andrew Brunson? Pastor N.C, Andrew Brunson diadili di Turki setelah dituduh mengasosiasikan dengan komplotan dari upaya kudeta tahun 2016 terhadap Presiden Recep Tayyip Erdogan. (Allie Caren / The Washington Post)

Kasus Brunson jauh dari satu-satunya masalah antara Washington dan Ankara. Turki telah menuntut ekstradisi seorang ulama Turki yang tinggal di Pennsylvania yang dituduh sebagai dalang dari upaya kudeta 2016 melawan Erdogan. Ia juga menginginkan pembebasan seorang bankir Turki yang dihukum di AS tahun 2018 sebagai bagian dari penyelidikan federal AS yang sedang berlangsung atas dugaan pelanggaran sanksi minyak terhadap Iran oleh sebuah bank negara Turki.

Delegasi tingkat tinggi Turki yang bertemu di Washington minggu ini dengan Wakil Menteri Luar Negeri John Sullivan mengantisipasi pertukaran Brunson untuk Hakan Atilla, bankir terpidana. Tetapi pertemuan itu tampaknya tidak berlangsung lama ketika pihak AS menuntut pembebasan segera dan sepihak dari Brunson, yang kasusnya telah menjadi penyebab perayaan di Kongres dan di antara umat Kristen evangelis, yang merupakan bagian penting dari basis politik Trump.

Pada saat yang sama, Kongres telah mengeluarkan undang-undang yang mencegah ekspor 100 jet F-35, dibeli oleh Turki dalam perjanjian produksi bersama, kecuali Ankara membebaskan Brunson dan membatalkan kesepakatan untuk membeli sistem pertahanan udara Rusia yang canggih.

Ketika Turki menjadi semakin terasing dari Amerika Serikat, ia telah memantapkan hubungan dengan Rusia, khususnya antara Erdogan dan Presiden Vladimir Putin. Keduanya berbicara di telepon pada hari Jumat pagi setelah pengumuman tarif Trump. Erdogan memuji hubungan ekonomi Turki dengan Rusia, dengan mengatakan bahwa "kontak ini membuat kita lebih kuat."

Trump pertama kali mengancam Turki atas kasus Brunson pada bulan Juli, ketika dia tweeted bahwa “Amerika Serikat akan memberlakukan sanksi besar pada Turki untuk penahanan lama mereka Pastor Andrew Brunson, seorang Kristen yang hebat, pria keluarga dan manusia yang luar biasa. Dia sangat menderita. Orang yang tidak bersalah ini harus segera dibebaskan! ”

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memperingatkan Jumat terhadap mereka yang mencoba "menggertak" negaranya, sebagai pengumuman oleh Presiden Trump yang mengenakan tarif baru di Turki mengirim mata uangnya jatuh bebas.

"Bahasa ancaman dan pemerasan tidak dapat digunakan terhadap bangsa ini. Mereka yang menganggap mereka dapat membawa kita bertekuk lutut melalui manipulasi ekonomi tidak tahu negara kita sama sekali," kata Erdogan dalam respon yang jelas terhadap tweet pagi-pagi, tanpa secara langsung menyebut Trump atau tarif.

Dikutip dari Reuters pada Sabtu, 11 Agustus 2018, mata uang lira terus menurun akibat pengaruh kekhawatiran kebijakan moneter Presiden Erdogan dan memburuknya hubungan Turki dengan Amerika Serikat. Puncaknya, pada Jumat, 10 Agustus 2018, lira anjlok hingga 18 persen atau terbesar sejak 2001 saat Turki mengalami krisis keuangan. Sepanjang 2018, lira sudah turun 40 persen atau rekor terendah setelah Presiden Trump mengumumkan akan menghukum Ankara karena memperburuk sengketa dengan menaikkan tarif impor 20 persen alumunium dan 50 persen baja dari Turki.

Krisis mata uang telah memicu kekhawatiran yang berkembang di komunitas keuangan internasional dan di kalangan investor tentang kesehatan ekonomi Turki. Presiden Turki, Tayyip Erdogan, meminta masyarakat Turki agar menjual emas dan mata uang dollar Amerika Serikat agar mendukung penguatan mata uang lira. Mata uang Turki itu terpuruk setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memperkeruh hubungan dengan Turki dengan menaikkan dua kali lipat tarif impor logam.

Presiden Erdogan di hadapan para pendukungnya mengatakan setelah gagal melakukan kudeta militer dua tahun lalu, pihaknya kini diserang dengan sejumlah cara baru setelah dia terpilih kembali menjadi Presiden Turki dua bulan lalu. Tanpa menyebut nama negara tertentu, Ankara sangat yakin percobaan kudeta militer 2016 lalu dikoordinir oleh seorang ulama yang sekarang berlindung di Amerika Serikat.

Kenaikan tarif impor hingga dua kali lipat ini adalah pukulan telak bagi Turki yang diberlakukan pada Maret 2018 untuk baja dan alumunium. Gedung Putih mengatakan berdasarkan undang-undang perdagangan, seorang Presiden Amerika Serikat memiliki otorisasi kepada otoritas berwenang untuk menjatuhkan sanksi dengan menaikkan tarif demi keamanan nasional.

Semakin ruwet, perang dagang yang digaungkan AS telah merambat keberbagai Negara. Akankah perekonomian dunia berantakan? Semoga saja persaingan ekonomi global semakin sehat.

SUMBER :

www.washingtonpost.com

https://dunia.tempo.co

Mengerikan, Perang Dagang Antara China vs AS Berpotensi Merusak Ekonomi, Termasuk Indonesia.

Perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat (AS) dengan China kian panas. Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China dikhawatirkan akan membuat defisit neraca dagang RI tahun ini semakin lebar. Hal ini diperkirakan akan berdampak pada kembali terjadinya defisit neraca perdagangan Indonesia. Apalagi Indonesia baru satu kali mencatat surplus neraca perdagangan, yaitu pada Maret 2018 sebesar US$ 1,09 miliar.

Jumat (15/6/2018) lalu, Presiden AS Donald Trump menjatuhkan tarif berat sampai 25% atas produk impor China bernilai US$ 50 miliar. Tarif yang berimbas pada 800 produk penting China itu, termasuk mobil, akan berlaku 6 Juli 2018 mendatang. China pun diberitakan akan membalas dengan memberlakukan tarif yang sama beratnya dengan sikap AS, yang berdampak pada 659 produk AS. Produk impor dari AS yang dibidik sekitar 659 produk bernilai US$ 50 miliar.

Risiko perang dagang antara dua kekuatan ekonomi dunia yakni Amerika Serikat (AS) dan China menyedot perhatian para ekonom dunia. Ancaman AS untuk mengenakan tarif impor atas barang-barang China senilai US$ 200 miliar berpotensi memangkas target pertumbuhan ekonomi China ke depan. Peringatan itu datang di tengah tanda-tanda bahwa ekonomi negara penyumbang terbesar pertumbuhan global ini sudah melambat karena perselisihan perdagangan yang berisiko menjadi perang perdagangan yang berlarut-larut.

Presiden AS Donald Trump pada Senin (18/6/2018) memerintahkan identifikasi tarif tambahan 10% atau senilai US$ 200 miliar terhadap barang-barang China. Ini adalah reaksi Trump karena China menaikkan tarif impor barang AS senilai US$ 50 miliar. AS menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi China yang spektakuler telah dicapai secara signifikan melalui tindakan, kebijakan, dan praktik agresif yang berada di luar norma dan aturan global. China menaikkan tarif untuk membalas kebijakan Trump yang memutuskan untuk merealisasikan pengenaan tarif 25% pada produk China senilai US$ 50 miliar mulai 6 Juli.

UBS Group AG seperti diberitakan Bloomberg, memperkirakan, putaran awal tarif impor senilai US$ 50 miliar dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi China sebesar 10 bps di tahun pertama. Jika Trump memaksakan tarif lebih dari US$ 100 miliar, hambatan pada pertumbuhan China bisa sekitar 30 bps hingga 50 bps.

Bursa saham Asia bergerak cenderung turun pada Kamis (28/6/2018) pukul 8.30 WIB, indeks Nikkei 225 turun 0,68% ke 22.118. Taiex turun 0,51% ke 10.646. Kospi turun 0,65% ke 2.326. Straits Times terkoreksi 0,04% ke 3.253 dan FTSE Malaysia turun 3.252. Sedangkan ASX menguat 0,14%. Hang Seng turun 0,23% ke 28.421. Indeks Hang Seng masih menguat meski ada kekhawatiran perang dagang Amerika Serikat-China.

Presiden AS Donald Trump mengatakan dengan pembatasan akuisisi China atas perusahaan teknologi AS akan memperkuat keamanan nasional. Asosiasi otomotif AS memperingatkan bahwa jika AS mengenakan tarif 25% atas kendaraan impor, maka akan ada penghapusan ratusan ribu pekerjaan di sektor ini. Alhasil, kenaikan tarif akan mengerek harga kendaraan. Pasar keuangan masih cenderung menahan diri di tengah perang dagang global yang makin meluas.

Tentang dampak tarif impor itu, analisis bervariasi dan tergantung pada rincian akhir dari aplikasi tarif impor itu. Realitas bahwa otoritas China memiliki kekuatan moneter dan fiskal yang sangat besar yang dapat mereka lepaskan untuk melawan perlambatan perdagangan juga akan menjadi pengaruh besar.

Chief Global Strategist Rakuten Securities Mutsumi Kagawa, kepada Reuters mengatakan, awalnya, investor melihat langkah Trump sebagai taktik negosiasi untuk mendapatkan kesepakatan lebih baik. Tapi, sekarang investor mulai khawatir langkah ini akan merusak ekonomi. Potensi perang dagang yang memanas antara China dan Amerika Serikat (AS) akan berdampak buruk terhadap ekonomi dunia, termasuk bagi ekonomi China dan AS.

Studi lembaga riset China yakni National Institution for Finance & Development (NIFD) menunjukkan ada potensi kepanikan di industri finansial China. Pembuat kebijakan China semakin khawatir akan terjadi turbulensi dan ketegangan yang meningkat di pasar keuangan. Sejumlah bahaya di depan mata diantaranya gagal bayar atawa default surat utang, likuiditas yang mengering dan penurunan pasar finansial di tengah tren kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat (AS).

Menurut Bloomberg, NIFD memperingatkan pembelian saham dengan leverage telah mencapai level seperti di 2015 ketika pasar ambruk dan nilai pasar menguap US$ 5 triliun. "Kami pikir China saat ini seperti panik melihat kondisi sektor keuangannya," tulis NIFD dalam riset yang sempat diunggah di internet sebelum kemudian dihapus.

Menurut NIFD, China harus siap meluncurkan kebijakan campuran fiskal dan kebijakan untuk menjaga pasar jika terjadi krisis sistemik.  Otoritas keuangan China juga harus mengambil langkah penuh untuk mendukung sektor keuangan jika default terjadi. Goncangan telah terlihat dari  nilai tukar mata uang yuan yang tertekan serta harga saham yang melorot.

Lembaga riset pemerintah China yakni Chinese Academy of Agricultural Sciences juga meluncurkan riset yang menyebut perang dagang bakal menurunkan porsi ekspor pertanian AS hingga 40%. Pengiriman sejumlah produk pertanian dari Negeri Paman Sam ke China menurun drastis, seperti produk kacang kedelai, kapas, daging sapi dan diperkirakan masing-masing turun hingga 50%. Penurunan ekspor AS ke China mengakibatkan harga keledai impor bisa naik 5,9% dan harga kapas impor naik 7,5%. Dengan kondisi tersebut China makin gencar merajut jalur sutera modern antarnegara atawa One Belt One Road (OBOR). Harapannya, bisa memenuhi pasokan kedelai dari negara lain demi memenuhi kebutuhan produk biji-bijian di dalam negeri.

Ekonom Eksekutif di Nomura, Takahide Kiuchi, mengatakan, dalam skenario terburuk, kedua negara dapat berakhir dengan mengenakan tarif tambahan rata-rata sekitar 10%  pada semua barang impor dari negara lain.

Perkiraan dari Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), skenario terburuk dari perang dagang akan mengurangi produk domestik bruto (PDB) AS sebesar 2,2% dan PDB China sebesar 1,7%.

Direktur Pelaksana Bank Sentral Singapura atau Monetary Authority of Singapore (MAS) Ravi Menon, seperti dilansir Bloomberg mengingatkan sebuah peringatan keras akan konsekuensi "mengerikan" terhadap ekonomi global bila friksi perdagangan saat ini makin meningkat menjadi perang dagang besar-besaran. Dunia telah jelas bergerak dari ketegangan perdagangan ke konflik perdagangan. Jika ini meningkat menjadi perang dagang, tiga mesin pertumbuhan ekonomi global yakni manufaktur, perdagangan, dan investasi, akan mandek. Apalagi setelah AS mengancam akan memberlakukan tarif impor lebih tinggi pada barang-barang dari China, Kanada, Uni Eropa, dan negara lainnya, maka kekhawatiran bahwa konflik perdagangan menyebar semakin meningkat. Ini akan merongrong pertumbuhan ekonomi global dan melukai negara-negara yang bergantung pada ekspor seperti Singapura. Perang dagang ini lebih berisiko dibandingkan harga minyak yang makin memanas, kenaikan suku bunga global dan kurs dollar yang lebih kuat. Dampak langsung dari tarif impor yang lebih tinggi akan terbatas. Namun jika konflik menyebar, hasilnya akan parah bagi ekonomi global. Jika konflik perdagangan yang serius atau perang dagang dengan tarif yang diterapkan di berbagai macam produk, konsekuensinya akan sangat mengerikan.

Bank Sentral Singapura memperkirakan pertumbuhan ekonomi Singapura sebesar 2,5%-3,5% pada tahun ini. MAS yang menggunakan mata uang sebagai instrumen utama moneternya dibandingkan suku bunga, bergeser ke pengetatan kebijakan moneter sejak April 2018 karena inflasi meningkat. Jika konflik perdagangan menjadi jauh lebih serius, maka itu bukan lagi risiko di belakang. Itu menjadi kenyataan saat ini, dan dalam hal ini, kebijakan moneter harus memperhitungkannya.

Analis Monex Investindo Futures Putu Agus Pransuamitra mengatakan, aksi ambil untung terjadi pada the greenback lantaran dollar AS telah menguat signifikan. Aksi ambil untung terhadap dollar Amerika Serikat (AS) membuat rupiah rebound. Rabu (4/7/2018), kurs spot rupiah naik 0,24% ke posisi Rp 14.363 per dollar AS. Adapun kurs tengah rupiah di Bank Indonesia menanjak 0,52% ke Rp 14.343 per dollar AS. Selain itu, kemarin pasar keuangan AS libur karena merayakan hari kemerdekaan AS.

Pemerintah China menetapkan target pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 6,5%, turun dari realisasi tahun lalu, yaitu 6,9%. Para pejabat pemerintahan China sudah menjalankan kebijakan dalam upaya menjaga pasar keuangan dari guncangan sengketa perdagangan dengan AS dan prospek pertumbuhan yang memburuk. Regulator China menjaga nilai tukar yuan pada tingkat yang jauh lebih kuat dari yang diharapkan (Rabu, 20/6/2018). Ini menunjukkan upaya untuk membendung kemerosotan dua hari yang paling curam sejak devaluasi 2015.

Gubernur Bank Sentral China Yi Gang berjanji untuk menggunakan perangkat kebijakan moneter "komprehensif" untuk mendukung ekonomi negara. Intervensi bank sentral dilakukan setelah nilai tukar yuan turun drastis di bawah level psikologis. Ekuitas perusahaan China juga terus merosot karena bursa saham di Shanghai Composite Index turun ke level terendahnya selama dua tahun. Pasar finansial China tertekan setelah Trump melontarkan ancaman tambahan tarif impor senilai US$ 200 miliar dan menuduh China menjalankan kebijakan yang mengancam ekonomi dan keamanan nasional AS.

Eskalasi perselisihan perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan China mengguncang pasar saham global. Menurut Chief Executive Officer Goldman Sachs Group Inc., Lloyd Blankfein, ancaman Trump lebih ke strategi tawar-menawar. Ketiga indeks utama di Wall Street ditutup merosot pada perdagangan Selasa (19/6/2018) waktu setempat.

Mengutip Bloomberg, Dow Jones Industrial Average berakhir turun 287,26 poin atau 1,15% menjadi 24.700,21. Indeks S&P 500 mengekor dengan penurunan sebesar 11,18 poin atau 0,40% ke level 2.762,57. Begitu pula dengan Nasdaq Composite tergerus 21,44 poin atau 0,28% menjadi 7.725,59. Indeks acuan saham AS langsung melemah sejak awal perdagangan, karena perang dagang antara AS dan China kian memanas. Meski sempat mencoba naik, namun indeks tak mampu berakhir di zona positif. Dengan penurunan tersebut, kinerja Dow Jones pada tahun ini sudah minus.

Emily Roland, kepala riset pasar modal di John Hancock Investments, seperti dilansir Reuters, Rabu Investor tersadar dengan pemikiran bahwa semua retorika dalam perdagangan bisa lebih dari sekadar taktik negosiasi," kata.

Michael O’Rourke, kepala strategi pasar di JonesTrading mengatakan mengingat retorika dari kedua negara tersebut yang memanas belakangan ini, sejumlah investor menilai penurunan pada saham AS relatif kecil. Pasar AS telah bertindak lebih kuat daripada pasar ekuitas global. Ini terbilang respons yang tenang. Indeks volatilitas CBOE, yang mengindikasikan tingkat kekhawatiran di Wall Street, sempat mencapai 14,68, tertinggi hampir tiga minggu, sebelum turun ke 13,35.

Imbas perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China, berpotensi menurunkan porsi ekspor pertanian AS hingga di angka 40%. Ini adalah laporan yang diterbitkan Chinese Academy of Agricultural Sciences, sebuah lembaga riset pemerintah China. Pengiriman sejumlah produk pertanian dari AS ke China menurun drastis, seperti produk kacang kedelai, kapas, daging sapi dan diperkirakan masing-masing turun hingga 50%. Adapun laporan riset ini disebarluaskan melalui akun Wechat resmi lembaga pertanian China tersebut, pada Selasa (26/7/2018).

Mengutip Bloomberg Rabu (27/6/2018), penurunan ekspor AS ke China mengakibat harga keledai impor bisa naik 5,9% dan harga kapas impor naik 7,5%. Kenaikan tersebut, diperkirakan bakal mempengaruhi harga komoditas pertanian lain walaupun kecil. Atas hal itu, China justru makin gencar merajut jalur sutera modern antarnegara One Belt One Road (OBOR). Harapannya, bisa memenuhi pasokan kedelai dari negara lain demi mendukung kebutuhan produk biji-bijian di dalam negeri. Meski demikian, Chinese Academy of Agricultural Sciences merekomendasikan agar pemerintah China dapat menekan harga produk gandum dan beras, salah satunya melalui subsidi.

Karena China dikenal sebagai importir produk pertanian terbesar di dunia sejak tahun 2017 maka untuk menyelesaikan sengketa perdagangan itu, diperlukan negoisasi antara negara yang bisa menguntungkan semua pihak.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang 2017, ekspor nonmigas Indonesia ke China mencapai US$ 21,32 miliar atau 13,94% dari total ekspor nonmigas Indonesia. Jumlah itu tumbuh signifikan, mencapai 41,03% year on year (yoy). Sementara ekspor nonmigas Indonesia ke AS mencapai US$ 17,14 miliar atau 11,2% dari total eksppr nonmigas Indonesia. Jumlah itu juga tumbuh 9,29% yoy. Bulan Agustus-September masih berpotensi defisit US$ 500 juta-US$ 1 miliar. Ada tekanan juga dari defisit migas seiring harga minyak yang tak terprediksi. Sejak awal tahun hingga saat ini, neraca dagang Indonesia memang baru satu kali mencapai surplus pada Maret 2018 sebesar US$ 1,09 miliar.

Pemerintah harus segera mencari strategi untuk mengalihkan produk ekspor ke pasar lain. Sebab, beberapa komoditas strategis seperti CPO, tekstil, hingga karet akan terkena imbas. Di kuartal pertama 2018 saja, pertumbuhan ekspor CPO dan karet secara tahunan, jeblok. Pasar lain, misalnya Afrika Bagian Tengah dan Selatan, Eropa Timur, Amerika Latin, Asia Tengah, dan Rusia. Indonesia perlu bekerja keras untuk masuk ke pasar-pasar tersebut. Sebab selama ini permasalahan perdagangan Indonesia adalah tidak memiliki perjanjian dagang yang menyebabkan bea masuk mahal, biaya logistik yang belum efisien, dan atase perdagangan pasif sehingga market intelligence untuk data kebutuhan pasar masih lemah.

Project Consultant Asian Development Bank (ADB) Institute Eric Sugandi mengatakan, perang dagang AS dan China dalam skala global akan merugikan perekonomian dunia. Tak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga dalam jangka menengah dan panjang. Beberapa negara bisa untung, jika memang produk ekspornya merupakan produk substitusi China. Tapi perang dagang berisiko memperbesar defisit neraca perdagangan Indonesia. Sebabnya pertama, ekspor Indonesia ke China melemah jika pertumbuhan ekonomi China melambat. Kedua, ada pengalihan beberapa barang ekspor dari China yang tadinya ke AS menjadi ke Indonesia, seperti baja dan alumunium. Perkiraan Eric, dampak perang dagang terasa setelah satu kuartal tarif-tarif impor tersebut diberlakukan.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede melihat, dampak perang dagang terhadap neraca dagang Indonesia paling cepat terasa tahun depan. Sebab, hingga kini negosiasi masih terus berlangsung.

Ekonom Institute Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, perang dagang akan membuat neraca perdagangan RI kembali defisit di semester II-2018. Bulan Agustus-September berpotensi defisit US$ 500 juta–US$ 1 miliar. Karena itu pemerintah harus segera mencari strategi mengalihkan produk ekspor ke pasar lain, seperti Afrika Bagian Tengah dan Selatan, Eropa Timur, Amerika Latin, Asia Tengah, dan Rusia. Sebab, beberapa komoditas strategis seperti minyak sawit (CPO), tekstil, hingga karet akan terkena imbas.

Semoga Indonesia mampu menghadapi goncangan ekonomi dunia ini.

SUMBER :

http://investasi.kontan.co.id

Selamat, Akhirnya Indonesia Menjadi Pemilik Saham Mayoritas PT Freeport

Salah satu kesepakatan divestasi yang dilakukan antara Pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoran adalah saham mayoritas yakni 51% akan dipegang PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dan sisanya Freeport-McMoran. Meski demikina, PT Freeport Indonesia tetap menjadi operator di Tambang Grasberg, Papua.

Dalam perjanjian yang dilaksanakan pada 27 Agustus 2017 silam, PT Freeport Indonesia bersama pemerintah menyepakati sejumlah poin. Pertama, PT Freeport Indonesia sepakat sahamnya sebesar 51 persen dikuasai Indonesia. Kemudian PT Freeport Indonesia sepakat membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter selama lima tahun hingga Oktober 2022, lalu landasan hukum PT Freeport Indonesia akan menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK), bukan lagi berstatus kontrak karya (KK). Disepakati juga penerimaan negara secara agregat nanti akan lebih besar dibanding penerimaan melalui KK selama ini. Jika PT Freeport Indonesia menjalankan perjanjian tersebut, mereka akan menerima perpanjangan izin operasional hingga tahun 2041 mendatang. Tahapan pencaplokan saham PT Freeport Indonesia tetap berlangsung sesuai rencana. Prosesnya juga masih berlangsung sampai saat ini, dan masih didasarkan dari perjanjian awal.

Setelah proses divestasinya rampung, Indonesia yang saat ini hanya memiliki kurang dari 10 persen saham Freeport Indonesia, akan bertambah menjadi 51 persen. Sementara, Freeport-McMoRan hanya memegang 49 persen. Saham Indonesia diwakili oleh Inalum. Induk usaha (holding) BUMN pertambangan dan juga menggandeng pemerintah daerah, tempat tambang Freeport Indonesia beroperasi yaitu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua yang akan mendapat jatah saham sebesar 20 persen dari bagian saham Inalum di Freeport Indonesia.

Menteri ESDM Ignasius Jonan di Gedung DPR RI, Jakarta, (Selasa 5/12/2017) mengatakan sudah dibuat dasar hukum untuk mengakuisisi saham Freeport Indonesia. Sudah legal drafting, perjanjian akuisisi untuk capai 51%. Pemerintah akan beli participating interest Rio Tinto dalam PT Freeport Indoneska sebanyak 40%. Pengambilalihan 40% participating interest (PI) Rio Tinto selanjutnya dikonversi menjadi saham. Konversi ini membuat persentase saham pemerintah di Freeport Indonesia sebesar 9,36% terdelusi menjadi sekitar 5%. Selanjutnya, 9,36% saham Indocopper Investama di Freeport Indonesia juga akan diakuisisi pemerintah. Persentase saham Indocopper Investama juga akan mengalami delusi menjadi 5% akibat dikonversinya PI Rio Tinto 40% menjadi saham.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memberikan sambutan dalam acara tersebut, (Jumat, 12/1/2018) mengatakan Presiden Joko Widodo telah memberikan target divestasi saham PT Freeport Indonesia harus rampung bulan Juli 2018. Pemerintah pusat melaksanakan tanda tangan perjanjian dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk kepemilikan 10 persen setelah divestasi saham PT Freeport Indonesia dilaksanakan. Porsi 10 persen itu disepakati untuk menyejahterakan kawasan dan warga Papua yang selama ini terdampak kegiatan Freeport. Kesepakatan antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia tercapai pada pada 27 Agustus 2017.

Gubernur Papua Lukas Enembe di KEMENKEU Jakarta, (Jumat 12/1/2018) mengatakan, hal ini sangat membanggakan. Terlebih, sejak PTFI di Papua, baru kali ini pemerintah pusat memberikan kepercayaan pada pemerintah daerah. Intinya bahwa kita pemerintah provinsi, kabupaten, sejak Freeport ada di Papua, baru pemerintahan Jokowi yang memberikan kepercayaan pada rakyat Papua. Hal itu merupakan perhatian pemerintah pusat ke Papua. Terlebih, Papua mendapat imbas langsung dari kegiatan usaha PTFI. Intinya rakyat di daerah tambang, penduduk asli wilayah itu kena dampak yang harus diperhatikan.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menuturkan, penyerahan 10 persen saham PTFI ke Papua merupakan bentuk perhatian pemerintah ke daerah. Papua bagian daripada otonomi daerah, bagian daripada otonomi khusus tidak mempermasalahkan, dan jelas pemerintahan Pak Jokowi-lah memperhatikan Papua. 10 persen itu dari 51% total milik Indonesia.

Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin di Kementerian Keuangan, Jakarta, (Jumat 12/1/2018) mengatakan Pemerintah menargetkan pengambilalihan saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 51% rampung pada Juni 2018. Tahun 1996 ada tandatangan antara Freeport Indonesia dan Rio Tinto di mana ada pembagian revenue sharing. Langkah ini dilakukan sebagai salah satu upaya memuluskan jalan pemerintah dalam mengakuisisi saham Freeport Indonesia hingga 51%. Proses pengambilalihan 51% saham Freeport Indonesia dilakukan pemerintah dengan mengakuisisi hak participating interest (PI) Rio Tinto perusahaan tambang multinasional asal Australia, yang sebesar 40% dalam pengolahan tambang Grasberg. Pengambilalihan 51% saham Freeport ini juga dilakukan dengan mekanisme korporasi tanpa membebani APBN dan APBD. Koprorasi Holding BUMN Pertambangan yang dipimpin Inalum dan bekerjasama dengan BUMD bentukan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika yakni PT Papua Divestasi Mandiri. Supaya tidak dipecah-pecah kepemilikannya. Supaya total kepemilikan Indonesia tetap merupakan mayoritas. Kalau masuk sendiri-sendiri akibatnya kepemilikan masing-masing bisa lebih kecil dari kepemilikan dari Freeport McMoran.

Pemerintah telah menyelesaikan tahap demi tahap proses negosiasi pengambilalihan 51% saham PT Freeport Indonesia, setelah tahapan penting untuk sepakat memberikan 10% saham untuk Pemerintah Daerah Papua. Terlaksananya pemberian 10% saham kepada Papua menjadi tanda bahwa Inalum segera membentuk perusahaan konsorsium bersama BUMD yang dibentuk oleh Pemrov Papua dan Pemkab Mimika, salah satu tahapan penting, di mana isu mengenai kepemilikan daerah dan nasional bisa di-solved. Tahapan selanjutnya, yaitu mengenai struktur transaksi, juga sudah diselesaikan negosiasinya oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM. Dengan segenap tahapan yang sudah diselesaikan, maka babak baru yang diperjuangkan mengenai hak dan tanggung jawab (right and responsibility). Di mana pada tahap ini biasanya menentukan siapa yang bakal menjabat sebagai apa. Setelah itu, baru masuk pada tahapan perhitungan valuasi divestasi saham Freeport Indonesia. Jadi, tahapan pertama ini major milestone, sudah berhasil.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, proses pengambilalihan saham melalui Rio Tinto masih berjalan dan tidak bisa sembarang diinformasikan kepada publik, mengingat perusahaan-perusahaan tersebut merupakan perusahaan terbuka di level global. Namun, 51% saham akan dimiliki Indonesia. Proses untuk mendapatkan 51% termasuk apakah melalui PI yang nanti dikonversi jadi saham itu adalah proses yang sedang kami diskusikan dan di dalam proses negosiasi dengan pihak-pihak terkait. Yang jelas, 51% sesuai instruksi bapak presiden adalah non negotiable, menuju ke situnya dan timeline-nya akan segera kita umumkan dalam satu paket begitu sudah selesai.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Bambang Gatot Aryono, di Hotel Dharmawangsa, (Rabu, 16/3/2018) mengatakan Pemerintah belum bisa memutuskan nilai valuasi saham divestasi yang ditawarkan PT Freeport Indonesia. Valuasi saham dilakukan oleh Tim Penyelesaian Divestasi yang terdiri dari lintas instansi. Tim tersebut terdiri dari Kementerian Koordinasi bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Sekretariat Kabinet. Tim Divestasi sudah terbentuk sekal 4 Maret 2016. Tim lintas kementerian itu masih membahas parameter perhitungan valuasi saham Freeport. Belum ada kesepakatan parameternya. Parameter yang belum disepakati terkait perhitungan masa tambang Freeport apakah hingga 2041 atau cukup tahun 2021 saja. Pasalnya, kontrak karya Freeport berakhir pada tahun 2021 dan masih berhak diperpanjang dua kali yang masing-masing selama 10 tahun. Namun, nilai saham US$ 1,7 miliar yang ditawarkan Freeport menggunakan umur tambang hingga 2041. Selain itu, yang belum disepakati Tim Divestasi mengenai mekanisme perhitungan saham apakah menggunakan nilai pasar atau tidak. Saat ini Pemerintah Indonesia telah menguasai 9,36% saham Freeport. Tahun ini Freeport wajib melepaskan 10,64% lagi sahamnya. Sementara, sisa saham sebesar 10% lagi wajib dilepas hingga 2019.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno saat halalbihalal, (Sabtu, 30/6/ 2018) mengatakan dalam negosiasi itu, kedua belah pihak sepakat akan membentuk perusahaan patungan (joint venture). Sementara penandantanganan perjanjian pembentukan perusahaan patungan selesai dua pekan lagi, beberapa hal harus diselesaikan, seperti perpajakan dan lingkungan hidup yang selama ini dilakukan Freeport Indonesia. Perusahaan patungan yang diharapkan bisa dikelola secara transparan dan profesional tersebut dapat memberikan manfaat kepada pemegang saham dan masyarakat setempat. Tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility/CSR) juga harus ditingkatkan. Proses divestasi sudah memasuki tahap final dan sudah ada kesepakatan mengenai nilai transaksinya. Angka tawaran ini juga dikatannya. Nilai final negosisasi yang sudah diajukan ke Presiden Joko Widodo terakhir hampir US$ 4 miliar lah, antara US$ 3,5 miliar ke US$ 4 miliar.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno di Jakarta (Rabu, 4/7) mengatakan Freeport Indonesia akan menjadi perusahaan patungan (joint venture) Indonesia dan Freeport-McMoRan. Kesepakatan usaha bersama (Joint Venture Agreement) itu untuk me-manage PT Freeport Indonesia. Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media, Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, pendanaan dari akuisisi ini berasal dari Konsorsium Inalum.

Awal Peluang Divestasi

Berdasarkan PP Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Penambangan Mineral dan Tambang (Minerba), Freeport harus menawarkan sahamnya kepada pemerintah, setahun setelah PP diterbitkan pada 14 Oktober 2014. Jadi, Freeport harus melakukan divestasi saham mulai 14 Oktober 2015. Namun, pemerintah memberikan tenggat waktu 90 hari bagi Freeport untuk mengajukan penawaran saham atau berakhir pada 14 Januari 2016. Beleid tersebut menitahkan, hingga tahun 2019 Freeport harus melakukan divestasi saham sebesar 30%.

Pada 14 Januari 2016, PT Freeport Indonesia telah mengajukan penawaran resmi divestasi saham kepada pemerintah Indonesia. Tanggal tersebut merupakan deadline atau batas akhir bagi Freeport Indonesia untuk mengajukan penawaran divestasi saham. Hal itu sesuai

Pada PP Nomor 77 Tahun 2014, pemerintah Indonesia harus memberikan jawaban atas penawaran saham yang diajukan Freeport Indonesia dalam waktu 60 hari. Artinya, pada 14 Maret 2016 atau terhitung sejak 14 Januari 2016, pemerintah harus memberikan keputusan terkait penawaran divestasi saham yang disodorkan Freeport. Namun, menilik pada pernyataan Bambang Gatot, pemerintah sepertinya tidak bisa memberikan jawaban sesuai ketentuan PP 77/2014 atas penawaran saham 10,64% yang diajukan Freeport Indonesia. Persoalannya, nilai penawaran yang dilayangkan produsen tambang emas asal Amerika Serikat (AS) itu cukup fantastis. Di dalam surat penawaran tersebut, Freeport menyampaikan, saham 100% FI seharga US$ 16,2 miliar atau sekitar Rp 225,18 triliun dengan hitungan kurs Rp 13.900 per dollar AS. Dengan demikian, nilai saham divestasi sebesar 10,64% kira-kira US$ 1,72 miliar atau Rp 23,91 triliun.

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Aloysius Kiik Ro (KONTAN, Rabu, 16/3/2018) mengatakan, Kementerian BUMN sudah memiliki hitungan sendiri mengenai harga wajar Freeport terhitung sampai kontraknya berakhir. Sudah ada hitungannya. Yang pasti pembeli harus nawar murah dan penjual bisa nawar mahal. Maka jika kajian hasil divestasi sudah ditentukan, akan diberikan kesempatan kepada BUMN pertambangan untuk mengelola divestasi saham Freeport tersebut seperti PT Indonsia Asahan Alumilunium (Inalum), PT Aneka Tambang (Antam), PT Bukit Asam (PTBA), dan PT Timah (Tbk) yang tergabung dalam konsorsium pertambangan. Siapa-siapa saja yang akan mengelola sesuai dengan bidangnya, memang urutannya Pemerintah dulu lalu BUMN. Penawaran itu biasanya 60 hari setelah tim dibentuk.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Sofyan Djalil, (KONTAN, Jumat, 15/1/2018) mengatakan pemerintah kemungkinan tidak akan membeli saham yang ditawarkan Freeport Indonesia. Alasannya, pemerintah saat ini merasa tidak punya dana untuk membeli saham anak usaha Freeport McMoran tersebut. Kalaupun punya uang, pemerintah juga tidak akan membeli. Uang akan digunakan untuk membangun infrastruktur. Karena itu, pemerintah menyerahkan pembelian saham Freeport pada BUMN. Tentu sebelum melakukan itu, harga juga harus dievaluasi kembali. Namun, jika memutuskan membeli 10,64% saham Freeport, maka kepemilikan saham pemerintah Indonesia di Freeport bakal mencapai 20%.

Saham pemerintah Indonesia sebanyak 9,36% di Freeport sebelumnya diperoleh sejak Kontrak Karya (KK) generasi pertama Freeport ditandatangani di masa rezim Soeharto pada tahun 1967. Demi menguasai ladang emas Grasberg di tanah Papua, Freeport “rela” mengabulkan sejumlah tuntutan Pemerintah Soeharto di dalam kontrak, seperti kenaikan pajak, pembangunan smelter, dan divestasi saham secara bertahap hingga 51% kepada perusahaan nasional. Jadi, sebelum Kontrak Karya perpanjangan itu ditandatangani, sebanyak 90,64% saham PT Freeport Indonesia dimiliki oleh Freeport McMoran Copper & Golden Inc. Sisanya sebesar 9,36% dimiliki oleh pemerintah Indonesia.

Peluang pemerintah untuk upaya memperbesar porsi kepemilikan saham Freeport terbuka ketika pemerintah meneken kontrak karya baru Freeport pada 30 Desember 1991. Sejak perpanjangan KK Freeport pada 1991, saham perusahaan tambang itu menjadi incaran investor.

Pemilik usaha Bakrie Group, Aburizal Bakrie, lewat entitas bisnis Bakrie Brothers, berhasil meneken kesepakatan “pembelian” 10% saham Freeport. Kesepakatan itu dilakukan hanya selang sehari setelah KK Freeport diperpanjang Pemerintahan Soeharto pada Desember 1991. Berdasarkan riset KONTAN, Bakrie Brothers menguasai saham Freeport senilai US$ 213 juta. Namun, mantan Menteri Koordinator Perekonomian di era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono itu hanya membayar US$ 40 juta. Sisanya sebesar US$ 173 juta berasal dari pinjaman Freeport. Setahun kemudian, Ical justru melego kembali 4,9% sahamnya kepada Freeport melalui PT Indocopper Investasma. Saat itu, Freeport membeli 49% saham Indocopper senilai US$ 211,9 juta di pasar modal. Pada 2002, Freeport membeli 51% saham yang tersisa di Indocopper dan menarik perusahaan itu dari lantai bursa. Alhasil, Freeport McMoRan kembali menguasai 90,64% saham Freeport Indonesia meski mengklaim telah melepas 18,72% sahamnya kepada pemerintah (9,36%) dan Indocopper (9,36%).

Sebelum dikuasai 100% oleh Freeport, Indocopper sempat dibeli oleh PT Nusamba, perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh yayasan-yayasan Soeharto (80%), putra sulung Soeharto, Sigit Harjojudanto (10%), dan Mohamad “Bob” Hasan (10%). Bakrie melepas 5,1% sahamnya di Indocopper kepada Nusamba seharga US$ 315 juta. Tetapi, Freeport menanggung US$ 254 juta, sedangkan Nusamba hanya menyetor US$ 61 juta.

Ketika KK Freeport diperpanjang pada tahun 1991, pada Pasal 24 KK tersebut mewajibkan Freeport melakukan divestasi dalam dua tahap.

Tahap pertama adalah melepas saham ke pihak nasional sebesar 9,36% dalam 10 tahun pertama sejak 1991. Kemudian kewajiban divestasi tahap kedua dimulai tahun 2001, ketika Freeport harus menjual sahamnya sebesar 2% per tahun sampai kepemilikan nasional menjadi 51%. Jadi, untuk kewajiban divestasi tahap pertama sudah dilaksanakan. Sebanyak 9,36% saham Freeport telah dijual kepada PT Indocopper milik Grup Bakrie. Kendati, saham Indocopper itu dibeli kembali oleh Freeport Mc Moran.

Tahap kedua kewajiban divestasi urung dilaksanakan karena pada tahun 1994 pemerintahan Soeharto menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20/1994 yang mentebutkan bahwa saham anak usaha dari perusahaan asing boleh dimiliki oleh pihak asing hingga 100%. Maka dengan berlakunya peraturan itu menjadi ‘angin segar’ bagi Freeport untuk mangkir dari kewajiban divestasi.

Berdasarkan studi dari Deutsche Bank, valuasi 40% PI Rio Tinto sekitar US$ 3,3 miliar atau sekitar Rp. 45 triliun dengan kurs Rp 13.700. Angka tersebut di bawah harga pasar yang seharusnya dibayarkan Indonesia nantinya melalui PT Inalum (Persero).

Pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No.24/2012 tentang Kewajiban Divestasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 51 persen. Kemudian, pemerintah memperkuatnya dengan Peraturan Menteri (Permen) . ESDM No. 27/2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham serta Perubahan Penanaman Modal di Bidang Usaha Pertambangan Minerba. Freeport kerap berlindung dibalik alasan KK yang bersifat lex specialis untuk menghindar dari kewajiban divestasi minimum 51% saham seperti yang diamanatkan PP No.24/2012.

Menko Perkonomian Hatta Rajasa di kantornya, Jakarta, mengatakan, Freeport sudah mengirimkan surat tanggapannya terkait poin-poin yang terdapat dalam renegosiasi kontrak karya. Perusahaan tambang asal Negeri Paman Sam itu mengaku tidak siap melepaskan 51 persen sahamnya ke dalam negeri. Dari 51 persen divestasi yang diminta pemerintah, mereka siap 20 persen. Freeport akan segera melakukan penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO). Dalam suratnya, Freeport menyepakati poin renegosiasi, yakni pengembalian lahan, demikian pula dengan local content. Untuk royalti, mereka juga sudah oke sesuai Peraturan Pemerintah yang ada.

Dirjen Mineral Dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) R Sukyar menegaskan, Freeport belum menyepakati besaran divestasi. Belum ada pembicaraan. Yang jelas kalau dia nambang, harus 51 persen (divestasi). Kalau dia terintegrasi, menambang, mengolah, memurnikan, divestasinya 40 persen. Itu saja tawaran pemerintah. Freeport masih tidak mau melakukan divestasi saham. Alasannya, aturan tersebut hanya berlaku untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Karena itu, pemerintah mengejar divestasi saham Freeport dari renegosiasi.

Sekjen Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Ansari Bukhari mengatakan, industri strategis harus dikuasai negara sesuai amanat Undang-Undang (UU) Perindustrian. Dalam Pasal 84 UU Perindustrian dijelaskan, industri strategis adalah industri yang memenuhi kebutuhan penting bagi kesejahteraan dan menguasai hajat hidup orang banyak. Karena itu, seharusnya industri tambang dan migas dikuasai negara karena memberikan kesejahteraan dan menguasai hajat hidup orang banyak. Apalagi, migas dan tambang tidak bisa diperbaharui dan cadangannya akan habis. Karena itu sebaiknya sumber daya alam strategis itu dikuasai negara.

Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), Budi Gunadi Sadikin di Gedung DPR, Jakarta, (Senin, 29/1/2018) menyatakan, untuk menguasai 51 persen saham PT Freeport Indonesia harus menghadapi proses rumit. Alasannya tidak hanya melibatkan anak usaha Freeport McMoran itu. Freeport Indonesia menjalin komitmen dengan beberapa pihak terkait kepemilikan saham. Di antaranya hak partisipasi dengan Rio Tinto sebesar 40 persen dalam pengelolaan tambang Grasberg di Papua. Realisasi kondisi kepemilikan PT Freeport Indonesia sekarang cukup kompleks, karena ada keterkaitan pihak yang lain, enggak hanya Freeport Indonesia.

Head of Corporate Communication Inalum Rendi A Witular kepada detikFinance, Jakarta, (Senin, 19/3/2018) mengatakan pada 27 Agustus 2017 lalu, pemerintah dan Freeport McMoran (FCX) mencapai kesepahaman untuk melepas saham Freeport Indonesia hingga 51% kepada Indonesia. Selain itu, Freeport Indonesia juga berkomitmen membangun fasilitas pemurnian mineral alias smelter dalam lima tahun ke depan. Freeport Indonesia juga bersedia mengubah dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan mendapatkan jaminan operasi, serta pemerintah akan memberikan jaminan fiskal dan regulasi untuk Freeport Indonesia. Inalum tidak berdiam diri dan berkhayal dalam ikhtiar untuk menguasai 51% saham Freeport Indonesia. Sudah banyak melakukan perundingan dengan pihak FCX maupun Rio Tinto.

Setelah kesepakatan itu terjadi, pada 24 September 2017 pemerintah, Inalum, dan FCX melakukan pertemuan di mana FCX menawarkan struktur divestasi ke pemerintah. Pembahasan terkait struktur divestasi pun berlanjut pada 27 Oktober 2017. Pada 30 Oktober 2017, Kementerian BUMN, Inalum, dan Rio Tinto membahas 40% hak partisipasi Rio Tinto. Pembahasan serupa pun berlanjut pada 7 November 2017 terkait rencana konversi 40% hak partisipasi menjadi saham. Perundingan tersebut pun cukup rutin dilakukan di minggu-minggu berikutnya hingga pada 15-17 Desember 2017 disetujui struktur transaksi divestasi saham Freeport Indonesia.

Kemudian, pada 12 Januari 2018 pemerintah pusat mengalokasikan 10% dari rencana 51% saham Freeport Indonesia untuk Pemda Papua dan Mimika. Perundingan terkait seluruh aspek operasional Freeport Indonesia pun dibahas pada akhir Januari 2018 lalu dengan melibatkan pemerintah, Inalum, Rio Tinto, dan FCX.

Pada 18 Februari 2018 dilakukan rapat koordinasi antara Inalum dan tim penasihat keuangan untuk membahas hasil due diligence dan valuasi Freeport Indonesia. Kemudian pada 28 Februari Inalum melakukan penawaran kepada Rio Tinto terkait rencana akuisisi hak partisipasi. Pembahasan mengenai divestasi Freeport Indonesia juga dibahas dalam ratas kabinet di Istana terkait divestasi Freeport Indonesia.

Freepot Polemik Warisan Orde Baru.

PT. Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan pertambangan yang mayoritas sahamnya dimiliki Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.(AS). Perusahaan ini adalah pembayar pajak terbesar kepada Indonesia dan merupakan perusahaan penghasil emas terbesar di dunia melalui tambang Grasberg. Mining International, sebuah majalah perdagangan, menyebut tambang emas Freeport sebagai yang terbesar di dunia. Freeport Indonesia telah melakukan eksplorasi di dua tempat di Papua, masing-masing tambang Erstberg (dari 1967) dan tambang Grasberg (sejak 1988), di kawasan Tembaga Pura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Pemegang saham PT. Freeport Indonesia adalah ; * Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (AS) – 81,28%; * Pemerintah Indonesia – 9,36%; * PT. Indocopper Investama – 9,36%. Bahan Tambang yang dihasilkan adalah –Tembaga; -Emas; -Silver; -Molybdenum; dan –Rhenium. Freeport berkembang menjadi perusahaan dengan penghasilan 2,3 miliar dolar AS. Menurut Freeport, keberadaannya memberikan manfaat langsung dan tidak langsung kepada Indonesia sebesar 33 miliar dolar dari tahun 1992–2004. Angka ini hampir sama dengan 2 persen PDB Indonesia. Dengan harga emas mencapai nilai tertinggi dalam 25 tahun terakhir, yaitu 540 dolar per ons, Freeport diperkirakan akan mengisi kas pemerintah sebesar 1 miliar dolar.

Jauh sebelum kedatangan para penjelajah dari Eropa, penduduk asli Papua hanya mengambil serba sedikit dari alam,” tulis buku Ekspedisi Tanah Papua: Laporan Jurnalistik Kompas (2008). Bahkan ketika orang Eropa pertama yang melihat salju di tengah daratan Papua Kapten Johan Carstensz berlayar ke Papua pada 1623, orang Papua masih sedikit mengambil dari alam Papua. Hanya babi, sagu dan umbi yang paling banyak diambil. Ratusan tahun setelah Carstensz dianggap hanya mengigau, sebuah tim yang dipimpin orang Belanda bernama Hendrikus Albertus Lorentz pun mencoba mendaki pegunungan bersalju di tengan Papua itu. Tim yang dipimpin Lorentz itu mengerahkan orang-orang Dayak Kenyah yang dijadikan juru angkut barang dalam ekspedisi tahun 1909. Orang-orang Dayak yang dari Kalimantan ini direkrut di Apo Kayan. Dalam ekspedisi orang-orang Belanda setelahnya, yang dipimpin Kapten Franssen Herderschee dari KNIL, orang-orang Dayak Kenyah, dan juga Kayan dikerahkan lagi. Orang-orang itu sangat kegirangan saat mereka melihat salju. Bahkan mereka kepingin membawanya pulang.

Namun bukan Carstensz atau Lorentz yang akan mengubah lanskap di Papua, melainkan Antonie Hendrikus Colijn, Jean Jacques Dozy dan Frits Julius Wissel yang melakukan perjalanan pada 1936. Ekspedisi itu tak hanya mendaki puncak tertinggi di pegunungan tengah Papua yang dinamai Carstenz Pyramid. Yang paling penting adalah penemuan gunungan tembaga oleh Dozy, seorang ahli geologi. Apa yang ditemukan Dozy itu tak langsung dilirik banyak pihak. Tiga tahun setelah ekspedisi ini terjadi Perang Dunia II. Fokus banyak negara hanya tertuju pada perang. Barulah setelah Perang Dunia II selesai, apa yang ditemukan Dozy menarik minat sebuah perusahaan tambang dari Amerika bernama Freeport.

Pada 1959, laporan Dozy itu sampai ke telinga Forbes Wilson, geolog Freeport. Wilson lantas menindaklanjutinya dengan berangkat ke Papua. Ia tiba pada 1960 dan terpukau oleh “gundukan harta karun” pada ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut itu. Dia begitu terpesona oleh hamparan bijih tembaga yang terhampar luas di permukaan tanah. Dalam laporan perjalanannya yang berjudul The Conquest of Cooper Mountain (1989), Wilson menyebut terdapat bijih besi, tembaga, perak serta emas. Pulang ke Amerika Serikat, sejumlah batu dari Ertsberg yang dibawa Wilson, oleh para analis Freeport menyatakan bahwa penambangan gunung itu bakal amat menguntungkan. Modal awal akan kembali hanya dalam tiga tahun.

Namun, Freeport menghadapi jalan buntu: Presiden Republik Indonesia, Sukarno, sedang pasang sikap keras terhadap kaum kapitalis Barat—menurutnya, merekalah agen-agen “penjajahan gaya baru.” Belum lagi soal perebutan wilayah di kepulauan Nusantara antara Indonesia dan Belanda. Saat itu, Sukarno getol menyerukan Trikora alias Tiga Komando Rakyat: 1) Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda, 2) Kibarkan Sang Merah-Putih di Irian Barat, tanah air Indonesia, dan 3) Bersiaplah dimobilisasi guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

Sampai akhirnya kekuatan politik Sukarno digembosi tentara nasional lewat peristiwa berdarah 1 Oktober 1965. Kekuasaan, secara berangsur tetapi seksama, pindah ke tangan Jenderal Soeharto, jenderal Angkatan Darat yang menorehkan tinta emas bagi sejarah Freeport di Papua. Freeport bersukacita dengan penguasa baru Indonesia yang pro modal asing ini.

Soeharto mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 (UU No.1/1967) tentang Penanaman Modal. UU itu rupanya telah disahkan sejak 10 Januari 1967, disaat mana Sukarno sebenarnya masih menjadi Presiden, namun kekuasaannya sudah tergerogoti sejak awal 1966. Sejak 25 Juli 1966 hingga 17 Oktober 1967, Soeharto adalah Ketua Presidium Kabinet yang menguasai pemerintahan menyusul keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966. Soeharto baru ditetapkan sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967 setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno (Nawaksara) ditolak MPRS.

Pada 7 April 1967, hanya sekitar tiga pekan setelah Soeharto dilantik sebagai pejabat presiden, kontrak karya diberikan kepada Freeport selama 30 tahun.

"Freeport adalah perusahaan asing pertama yang menandatangani kontrak dengan rezim baru di Jakarta dan menjadi aktor ekonomi dan politik utama di Indonesia," tulis Denise Leith dalam Politics of Power: Freeport in Suharto's Indonesia (2003).

Dalam Jalan Baru Untuk Tambang (2009), Simon Felix Sembiring menyebut setelah Freeport, penikmat dari UU PMA tahun 1967 itu adalah Inco yang menambang nikel di Saroako, Sulawesi Selatan sejak 1968. Menurut Leith, pada 1970an, saat Freeport membangun infrastruktur pertambangannya, rezim Soeharto mengemis pembagian saham. Pejabat-pejabat Indonesia dikabarkan bolak-balik Jakarta-New York demi urusan itu.

Koran Indonesia Raya yang dipimpin sastrawan Mochtar Lubis merekam kejadian itu. “Beritanya kecil saja, tentang Menteri Pertambangan Prof. Soemantri Brodjonegoro yang berkunjung ke Amerika Serikat atas udangan maskapai Freeport Sulphur,” tulis Mochtar dalam Tajuk-tajuk Mochtar Lubis di harian Indonesia Raya (1997). Ia mengatakan bahwa tindakan Soemantri itu (seorang pejabat negara, atas nama negara, memenuhi undangan perusahaan swasta asing) tidak patut.

Upaya untuk mendapatkan saham itu terus berlanjut. Pada 1973, Menteri Pertambangan pengganti Prof. Soemantri, Mohamad Sadli, diberi tugas “meninjau ulang” kontrak-kontrak antara pemerintah Indonesia dan perusahaan-perusahaan swasta, termasuk Freeport.

Dalam Pelaku Berkisah (peny. Thee Kian Wie, 2005), Sadli menyatakan bahwa pemerintah kadung terikat kontrak “generasi pertama” dengan Freeport. Menurut persyaratan kontrak itu, Freeport memperoleh masa bebas pajak selama tiga tahun, konsesi pajak (sebesar 35 persen untuk tujuh tahun berikutnya, dan pembebasan segala macam pajak atau royalti selain lima persen pajak penjualan. “Segera sesudah kontrak ditandatangani, pemerintah menyadari bahwa kontrak itu perlu direvisi, agar memberikan hasil lebih banyak keuntungan ekonomi bagi Indonesia,” tulis Sadli.

Menurut Denise Leith, rezim Soeharto menginginkan saham sebesar 8,9 persen. Namun, Freeport tak langsung memenuhi permintaan Soeharto. Alasannya, perusahaan itu belum untung dan para pembeli mereka di Jepang meminta potongan harga bijih tembaga. Tanggapan Soeharto bukan main: Ia ikut melindungi Freeport dengan mengeluarkan kebijakan pembatasan minyak ke Jepang. Karena itulah, kata Leith, tercipta simbiosis mutualisme antara Freeport dan Indonesia. Dua tahun kemudian, Freeport memberikan jatah saham sebesar 8,5 persen dan royalti sebesar 1 persen kepada pemerintah Indonesia.

Merasa perlu menaruh wakilnya di Jakarta, kantor pusat Freeport di Amerika Serikat menunjuk Ali Budiardjo sebagai Kepala Perwakilan Freeport Indonesia. Ali adalah pemilik firma hukum Ali Budiardjo & Associates sekaligus kawan lama mantan Perdana Menteri Sutan Sjahrir. Sebelumnya, sewaktu Forbes Wilson melobi Soeharto untuk menambang Ertsberg, Ali jadi penyambung lidahnya. Pada 1974, ia menggantikan Wilson sebagai Presiden Direktur Freeport.

Hingga 1989, bijih-bijih tambang dari Ertsberg mengalir melalui pipa sepanjang 115 km ke Amamapare Freeport, tempat kapal-kapal pengakut menunggu. Menurut catatan International Bussines Promotion, gunung itu menghasilkan 32 juta ton bijih sebelum rata dengan tanah. Awalnya, Freeport hanya memiliki konsesi buat menambang wilayah seluas 10 ribu hektare. Namun, rezim Soeharto memberi izin perluasan hingga 2,5 juta hektare pada 1989, lewat kontrak anyar. Belakangan diketahui bahwa Freeport menemukan cadangan emas tak jauh dari Ertsberg. Tetapi kontrak Karya I yang seharusnya habis pada 1997 telanjur digantikan dengan Kontrak Karya II yang bakal jalan terus sampai 2021.

Kontrak karya inilah yang coba diubah oleh Jokowi tahun ini. Pemerintahan Jokowi ingin mengubah status dari kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Tentu saja Freeport tidak tinggal diam. Mereka mengancam akan membawa Indonesia ke Arbitrase Internasional.

Namun, perlu diingat bahwa yang kerap terabaikan dalam kontrak kerjasama investasi asing adalah pemangku kepentingan terbesar di Negeri ini yaitu rakyat Indonesia. Semoga Pemerintah kuat dan tetap bijak dalam mengambil keputusan dalam melayani bangsa Indonesia.

SUMBER :

https://tirto.id

https://ekonomi.kompas.com

www.liputan6.com

www.kemenperin.go.id

https://lipsus.kontan.co.id

https://finance.detik.com

https://katadata.co.id

https://saripedia.wordpress.com