Rupiah Tertekan, Impor Dipangkas Dengan Ketat Sampai Blokir Importir

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang paruh pertama 2018, neraca perdagangan Indonesia defisit US$1,02 miliar. Defisit terjadi karena secara kumulatif ekspor hanya sebesar US$88,02 miliar sedangkan impor paruh pertama tahun ini mencapai US$89,04 miliar. Sebagai upaya memperketat pengawasan impor, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan berkoordinasi dengan  Kementerian/ Lembaga terkait. Di sektor minyak dan gas (migas), misalnya, pengawasan bisa dilakukan mulai dari evaluasi Rencana Impor Barang (RIB) suatu proyek. Jika barang tidak tercantum dalam RIB, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak bisa mengizinkan impor barang tersebut untuk masuk. Supaya tidak ada lagi barang yang seharusnya tidak diimpor masuk dan tahu-tahu sudah masuk ke industri.

Jika kebijakan itu diimplementasikan impor Indonesia bisa terpangkas sekitar US$20 miliar atau sekitar Rp290 triliun per tahun (asumsi kurs Rp14.500 per dolar AS). Langkah itu juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang telah menembus Rp14.500 ribu per dolar AS. Salah satu industri yang menjadi perhatian pemerintah adalah industri migas, khususnya sektor hulu, yang banyak mengimpor pipa.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo usai menghadiri rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, (Selasa, 24/7/2018) mengatakan Pemerintah bakal memperketat pengawasan impor bahan baku atau barang modal yang bisa diproduksi di dalam negeri guna memperbaiki neraca perdagangan Indonesia yang tengah mengalami defisit. Kalau diputuskan barang bisa diproduksi di dalam negeri, barang tidak bisa masuk. Kriteria barang yang bisa diimpor ada tiga, yaitu barang tidak tersedia di dalam negeri, barang ada tapi kuantitas tidak mencukupi, dan/atau barang ada tetapi tidak memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengungkapkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) industri migas dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada 2016, rata-rata penggunaan TKDN industri migas sebesar 55 persen. Selang setahun, rata-rata TKDN naik jadi 58 persen. Tahun ini, TKDN industri migas sekitar 64 persen. Industri migas merupakan industri yang sangat terikat oleh peraturan. Bisa jadi, spesifikasi pipa yang diimpor memang belum bisa dipenuhi oleh industri dalam negeri. Kalau spesifikasinya tidak masuk susah. Keselamatan adalah nomor satu.

Sebelumnya, jika ingin mendatangkan barang dari luar negeri, kepala badan internasional harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada menteri melalui Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk ,setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Sekretaris Negara. Namun dengan terbitnya dua peraturan PMK bernomor 148 dan 149 tahun 2015 proses tersebut dihilangkan. Peraturan PMK bernomor 148 tahun 2015 yang mengatur pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta perjabatnya yang bertugas di Indonesia. PMK nomor 149 tahun 2015 yang mengatur pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia. Peraturan itu sebagai aturan administrasi bea masuk atas impor barang untuk keperluan badan internasional dan pejabat perwakilan negara asing yang bertugas di Indonesia.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, (Senin, 17/8/ 2015) menjelaskan, terbitnya dua peraturan tersebut merupakan harmonisasi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2015 tentang Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk. Itu menyesuaikan dengan kebijakan pajak sebelumnya, jadi satu kesatuan. Jadi harmonisasi antara kebijakan PPN dengan kebijakan kepabeanan. Secara historis, contohnya, pejabat yang ingin mendatangkan barang keperluan dinas selama ini harus mendapat legitimasi dari otoritas kepabeanan melalui surat atau formulir. Ke depan tidak ada lagi, tidak perlu lagi ke Bea Cukai karena dia tidak termasuk pembelian impor, sehingga mereka langsung berurusan dengan pajak dan di kepolisian. Tidak ada potensi kehilangan penerimaan negara dari penerapan aturan tersebut. Itu hanya untuk kemudahan-kemudahan secara administrasi saja.

Kemudian, pada bulan Juni 2017, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, surplus perdagangan Indonesia tercatat sebesar US$1,63 miliar. Surplus tersebut naik signifikan dibandingkan bulan sebelumnya yang masih mencapai US$470 juta. Neraca perdagangan pada bulan Juni, Indonesia mencatatkan ekspor sebesar US$11,64 miliar dan impor US$10,1 miliar. Dengan demikian, sepanjang semester I BPS mencatat surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai US$7,63 miliar.

Kepala BPS Suhariyanto (Senin, 17/7/2017) mengatakan, surplus yang dicatatkan Indonesia pada semester I tahun ini merupakan yang tertinggi sejak tahun 2012. Yang tinggi dulu pernah terjadi di tahun 2012 US$15 miliar, setelah kita lacak capaian tahun ini yang tertinggi sejak tahun 2012. Tentu saja ini perkembangan yang menggembirakan.

Jika dirinci lebih jauh, maka surplus neraca perdagangan Juni tahun ini disebakan oleh penurunan nilai impor Indonesia yang mencapai US$10,01 miliar atau turun 27,26 persen dibanding Mei 2017, demikian pula apabila dibandingkan Juni 2016 turun 17,21 persen. Impor nonmigas Juni 2017 tercatat hanya mencapai US$8,40 miliar turun 29,88 persen dibanding Mei 2017, demikian juga bila dibanding Juni 2016 turun 18,65 persen. Untuk impor migas Juni 2017 mencapai US$1,61 miliar atau turun 9,79 persen dibanding Mei 2017 dan turun 8,80 persen jika dibanding Juni 2016. Penurunan impor migas ini dipicu oleh turunnya impor semua komponen mulai dari minyak mentah 7,20 persen, hasil minyak 11,23 persen dan gas hingga 8,7 persen.

Sedangkan peningkatan impor nonmigas terbesar Juni 2017 dibanding Mei 2017 hanya terjadi pada beberaoa jenis barang seperti golongan kapal laut dan bangunan terapung US$171,1 juta (295,51 persen), sedangkan penurunan terbesar adalah golongan mesin dan peralatan listrik US$559,1 juta (35,15 persen). Pangsa impor non migas impor kita berasal dari China, disusul oleh Jepang dan Thailand.

Sementara itu, nilai ekspor Indonesia Juni 2017 juga tercatat menurun hingga 18,82 persen dibanding Mei 2017 mencapai US$11,64 miliar. Demikian juga apabila dibandingkan dengan Juni 2016 menurun 11,82 persen.

Ekspor nonmigas Juni 2017 mencapai US$10,35 miliar, turun 20,66 persen dibanding Mei 2017, demikian juga dibanding ekspor Juni 2016 turun 13,85 persen. Secara kumulatif nilai ekspor Indonesia sepanjang Januari hingga Juni 2017 mencapai US$79,96 miliar atau meningkat 14,03 persen dibanding periode yang sama tahun 2016, sedangkan ekspor nonmigas mencapai US$72,36 miliar atau meningkat 13,73 persen.

Penurunan terbesar ekspor nonmigas Juni 2017 terhadap Mei 2017 terjadi pada lemak dan minyak hewani atau nabati sebesar US$308,2 juta (16,48 persen), sedangkan peningkatan terbesar terjadi pada bubur kayu/pulp sebesar US$32,6 juta (20,05 persen).

Menurut sektornya, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan sepanjang tahun 2017 naik 10,05 persen dibanding periode yang sama tahun 2016, demikian juga ekspor hasil pertanian naik 23,44 persen dan ekspor hasil tambang dan lainnya naik 37,23 persen.

Ekspor nonmigas Juni 2017 terbesar adalah ke China yaitu US$1,35 miliar, disusul Amerika Serikat US$1,19 miliar dan Jepang US$1,01 miliar, dengan kontribusi ketiganya mencapai 34,35 persen. Sementara ekspor ke Uni Eropa (28 negara) sebesar US$1,19 miliar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), realisasi impor Juni lalu sebesar US$10,01 miliar atau menurun sekitar 27,26 persen dibandingkan Mei 2017 dan turun sekitar 17,21 persen dari Juni 2016. Sedangkan, ekspor Juni sebesar US$11,64 miliar. Dengan begitu, Indonesia masih mencatatkan surplus mencapai US$1,63 miliar atau meningkat sekitar US$470 juta dari bulan sebelumnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), (Selasa, 18/7.2017) menilai penurunan nilai impor di Juni lalu sedikit banyak dipengaruhi oleh masa libur lebaran yang cukup panjang. Libur panjang membuat mesin produksi industri sempat terhenti dan membuat serapan bahan baku, modal, dan konsumsi dari impor sedikit menurun. Kendati begitu, kondisi neraca perdagangan secara keseluruhan, baik dari sisi ekspor maupun impor masih berada pada kondisi yang baik dan memberikan topangan yang besar bagi pertumbuhan ekonomi. Penyebabnya karena masalah lebaran yang cukup panjang. Tapi momentum pertumbuhan ini cukup positif. Dibandingkan tahun lalu, ekspor naik 14 persen dan impor naik 9 persen. Kalau dilihat dari komposisinya, momentum pertumbuhan ekonomi masih positif di semester itu dan akan dijaga di semester II.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, penurunan impor dipicu oleh semua komponen. Mulai dari minyak mentah 7,2 persen, hasil minyak 11,23 persen, dan gas hingga 8,7 persen.  Secara rinci, impor minyak dan gas bumi (migas) Juni 2017 mencapai US$1,61 miliar atau turun 9,79 persen dibanding Mei 2017 dan turun 8,8 persen jika dibanding Juni 2016. Sedangkan impor non-migas Juni 2017 tercatat hanya mencapai US$8,40 miliar turun 29,88 persen dibanding Mei 2017, demikian juga bila dibanding Juni 2016 turun 18,65 persen.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) telah melakukan pemblokiran izin terhadap 9.568 perusahaan yang tidak melakukan kegiatan impor selama 12 bulan. Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian upaya penguatan reformasi kepabeaan dan cukai dalam memperbaiki pelayanan kepada publik dan penegakan hukum.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Gedung Djuanda I Kemenkeu, (Senin, 3/4/2017) mengatakan nama perusahaannya ada, cuma tidak melakukan kegiatan. Selain itu, DJBC juga telah mencabut izin 50 perusahaan penerima fasilitas Gudang Berikat serta 88 penerima fasiltas Kawasan Berikat karena dianggap tidak memenuhi ketentuan. Ini tujuannya untuk membersihkan yang buruk-buruk sehingga yang baik memang patut mendapatkan pelayanan yang baik. Bukan mau mengintimidasi.

Melalui upaya penertiban iniu, kepatuhan pengguna jasa diharapkan akan meningkatkan serta mengamankan fasilitas fiskal yang diberikan. Dengan demikian, ke depan, optimalisasi penerimaan DJBC dapat tercapai, tercipta perbaikan data statistik impor (devisa) dan perbaikan waktu layanan

SUMBER :

www.cnnindonesia.com

Pemanfaatan Produksi Jagung Dan Perdagangan Dunia, Peringkat Indonesia Naik

Berdasarkan temuan-temuan genetik, antropologi, dan arkeologi diketahui bahwa daerah asal jagung atau katela (Bahasa Sanger/ Sangihe) atau binte (bahasa Tolitoli) adalah Amerika Tengah (Meksiko bagian selatan). Budidaya jagung telah dilakukan di daerah ini sejak 10.000 tahun yang lalu, kemudian teknologi itu dibawa ke Amerika Selatan (Ekuador) sekitar 7000 tahun yang lalu, dan mencapai daerah pegunungan di selatan Peru pada 4.000 tahun yang lalu. Kajian filogenetik menunjukkan bahwa budidaya jagung (Zea mays ssp. mays) merupakan keturunan langsung dari teosinte (Zea mays ssp. parviglumis). Dalam proses domestikasinya, yang berlangsung paling tidak 7.000 tahun oleh penduduk asli setempat, masuk gen-gen dari subspesies lain, terutama Zea mays ssp. mexicana. Istilah teosinte sebenarnya digunakan untuk menggambarkan semua spesies dalam genus Zea, kecuali Zea mays ssp.mays. Proses domestikasi menjadikan jagung merupakan satu-satunya spesies tumbuhan yang tidak dapat hidup secara liar di alam. Hingga kini dikenal 50.000 kultivar jagung, baik yang terbentuk secara alami maupun dirakit melalui pemuliaan tanaman.

Jagung (Zea mays L.) merupakan salah satu tanaman pangan dunia yang terpenting, selain gandum dan padi. Sebagai sumber karbohidrat utama di Amerika Tengah dan Selatan, jagung juga menjadi alternatif sumber pangan di Amerika Serikat. Penduduk beberapa daerah di Indonesia (misalnya di Madura dan Nusa Tenggara) juga menggunakan jagung sebagai pangan pokok. Selain sebagai sumber karbohidrat, jagung juga ditanam sebagai pakan ternak (hijauan maupun tongkolnya), diambil minyaknya (dari bulir), dibuat tepung (dari bulir, dikenal dengan istilah tepung jagung atau maizena), dan bahan baku industri (dari tepung bulir dan tepung tongkolnya). Tongkol jagung kaya akan pentosa, yang dipakai sebagai bahan baku pembuatan furfural. Jagung yang telah direkayasa genetika juga sekarang ditanam sebagai penghasil bahan farmasi. 

Selain sebagai bahan pangan dan bahan baku pakan, saat ini jagung juga dijadikan sebagai sumber energi alternative. Lebih dari itu, saripati jagung dapat diubah menjadi polimer sebagai bahan campuran pengganti fungsi utama plastik. Salah satu perusahaan di Jepang telah mencampur polimer jagung dan plastik menjadi bahan baku casing komputer yang siap dipasarkan. 

 Keterangan    :  - 1 bushels setara dengan 27 kg

Ukraina bersama Rusia dan Kazahkstan, sedang mempersiapkan proyek khusus. Penetapan aturan perdagangan umum dalam tatalaksana ekspor biji-bijian yang terkordinasi. Konsekuensinya adalah Ukraina menanam tanaman rekayasa genetika khususnya tanaman jagung. Cina pun menanamkan investasi yang luar biasa besar untuk kepentingan industri tersebut, disamping pembahasan sistem transportasi hasil produk pertanian tersebut sehingga biayanya bisa lebih kompetitif. Diperkirakan mulai tahun 2022, produksi jagung Ukraina ini bisa mengalahkan produksi jagung dari Brasil dan Argentina.

Pertanian di Argentina diperluas sejak 50 terakhir ini, mengorbankan alam dan rangelands. Secara paralel pertanian (kedelai, gandum dan jagung) ini menghasilkan 20% dari total GDP  Argentina. Sebuah produktivitas yang menakjubkan, apalagi ditopang oleh penerapan teknologi modern dan manajemen yang baik. Argentina menjadi nomor 4 terbanyak penghasil jagung dunia. Sementara untuk pemanfaatannya, disamping sebagai bahan makanan dan pakan ternak, seperti Brasil, Argentina memanfaatkan jagung sebagai bahan etanol.

Brasil adalah negara terbesar di Amerika Selatan dengan jumlah penduduk (2017) mencapai 204 juta jiwa. Sepertiga dari jumlah penduduknya bekerja di industry pertanian termasuk petani jagung.  Petani jagung di Brasil menanam jagung dengan menerapkan skema modern, yakni pemanfaatan teknologi tertentu seperti drone dalam pengairannya. Lahan yang begitu luas pun sudah terpola semua. Bagi Brasil sangat penting mengelola produksi jagung ini, karena disamping sebagai bahan makanan dan pakan, jagung juga dijadikan bahan untuk etanol (bahan bakar - biofuel).

Sekitar abad ke-16, jagung baru dibawa ke Cina (dan daratan Asia lainnya, termasuk Indonesia) oleh bangsa Portugis dan Spanyol yang melancong ke Asia. Pusat pertanaman jagung di Cina meliputi daerah Hoang Ho, Honan Barat, Kiangsu Utara dan Szeschuan Barat. Produksi jagung Cina menghasilkan 6,6 juta bushels untuk tahun 2016. Tetapi pada tahun lalu, Cina juga mengkonsumsi jagung sebanyak 8,9 juta bushels. Guna menutupi kekurangan pasokan jagung ini, Cina pun mengimpornya dari Amerika.

Amerika disebut sebagai tempat nenek moyang jagung berasal. Kini, petani jagung di Amerika Serikat menanam jagung hasil teknologi. Modifikasi genetik dan teknik penanaman jagung yang diterapkan petani Amerika menghasilkan  tanaman jagung yang dapat mengakses air dengan lebih baik dan lebih tahan hama. Sehingga petani bisa menanam jagng lebih banyak dan lebih rapat daripada sebelumnya dan hasil panennya pun menjadi lebih banyak. Tidak aneh kalau pada akhirnya, Amerika menghasilkan 40% jagung dunia dan menjadi produsen jagung terbesar di dunia.

Berdasarkan data ARAM-II 2018, produksi jagung mencapai 28 juta ton atau 1,1 miliar bushels. Indonesia naik peringkat dari posisi ke-9 menjadi posisi ke-7 dunia sebagai produsen jagung terbesar.

Kepala Bidang Komoditas Pangan Anna Astrid dilansir dari bisnis.com mengatakan, peringkat itu ditetapkan berdasarkan volume produksi jagung di tiap negara yang direkam Badan Pangan Dunia (FAO). Peningkatan produksi awal tahun ini berkat program upaya khusus melalui pengembangan jagung 3 juta hektare, integrasi sawit atau kebun dan Perhutani dengan jagung, kemitraan GPMT (Gabungan Pengusaha Masyarakat Ternak) dengan petani jagung dan kebijakan harga bawah di petani, sehingga mendongkrak menaikkan peringkat Indonesia dan pada 2017 sudah swasembada jagung. Produksi jagung Indonesia pada 2014 hanya 748.320 bushels, namun pada tahun 2017 tidak ada impor jagung untuk pakan ternak. Pada 2018, pemerintah Indonesia mengarahkan untuk pengembangan 4 juta ha lahan jagung.

SUMBER :

www.pioneer.com

Samurai Dan Naga, Mafia Logistik Pangan Indonesia

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) di Jakarta, (Selasa, 8 Mei 2018) mengaku telah melacak dan menangkap kelompok-kelompok yang mempermainkan pasokan beras di tengah masyarakat. Perum Bulog telah bekerja sama dengan Satgas Pangan untuk memastikan bahwa tidak ada oknum yang usil secara sepihak mempermainkan distribusi beras. Indonesia itu sebenarnya ketahanan pangannya luar biasa, kalau tidak ada yang mempermainkan. Sehingga sekarang, produksi dalam negeri juga luar biasa. Dengan masa panen yang saat ini terhitung belum teratur, maka stok beras akan rentan kekurangan atau bahkan berlebihan. Perum Bulog akan tetap menindaktegas pihak pengganggu rantai pasokan pangan dan beras itu, sekali pun mereka orang dalam.

Satu hal yang paling menarik belakangan ini adlah muncul istilah “samurai” dan “naga”. Dua istilah yang mengacu pada pengusaha besar yang mampu mengendalikan harga. Kumpulan samurai dan naga gampang sekali mainin harga. Pemerintah bisa dibikin seperti – meminjam istilah salah satu di antaranya – cecunguk saja. Hanya dari kongkalikong atau kesepakatan para “samurai” dan “naga”, pemerintah bisa tak berdaya lantaran mereka mempraktikkan kartel. Orang awam menyebut samurai dan naga itu para mafia. Mafia beras, mafia gula, atau mafia cabai. Polisi dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sedang dalam penyelidikan mafia garam dan mafia daging.

Sekitar September 2011, Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad pernah berseteru dengan M.S. Hidayat, mantan Menteri Perindustrian, soal penyegelan kapal impor garam. Di era Joko Widodo, mantan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel juga sempat berbeda pendapat dengan Susi Pudjiastuti tentang perlu tidaknya impor garam. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersikukuh stok sapi di dalam negeri cukup sehingga tak perlu impor. Tak lama berselang, Gobel menunjuk Perusahaan Umum (Perum) Bulog mengimpor 50.000 sapi bakalan di kuartal III 2015. Tak cuma Bulog, importir sapi bakalan swasta juga ikut kebagian jatah impor 50.000 ekor sapi. Waktu itu, Gobel tak cukup membuat pasar tenang. Pasalnya, sapi impor yang masuk ke Indonesia di kuartal I dan II masing-masing sebanyak 75.000 ekor dan 250.000 ekor. Thomas Trikasih Lembong, Menteri Perdagangan, malah menyebut, Indonesia akan mengimpor 200.000–300.000 ekor sapi di kuartal  IV 2015. Menteri Pertanian sudah bicara dan siap mengguyur pasar daging. Pernyataan itu sempat menimbulkan masalah lantaran Amran merasa belum menyetujui impor itu. Namun belakangan, Amran mengonfirmasi bahwa yang dimaksud rekan sejawatnya itu adalah impor untuk kebutuhan tahun depan. Proses impornya memang sudah dilakukan sejak kuartal IV lantaran butuh waktu panjang hingga sapi-sapi sampai dari negara asalnya. Keempat, kebijakan pemerintah yang buruk sehingga praktik kartel bisa terjadi dengan relatif mudah.

Faisal Basri, pengamat ekonomi, kepada Kontan, (Kamis, 27/8/2015) mengatakan Kartel itu, pemerintah yang ciptakan lewat bagi-bagi kuota (impor). Penetapan kuota impor, sebetulnya merupakan bentuk lain dari kartel yang diciptakan pemerintah sendiri. Dengan mengenakan bea masuk, siapa saja bisa memperoleh akses yang sama untuk mengimpor. Pemerintah bisa menikmati penerimaan dari bea masuk dan bisa digunakan untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan membantu produsen atau petani. Sebab, yang paling diuntungkan pada instrumen penetapan kuota adalah pemilik lisensi yang tak lain adalah rent seekers. Dengan tarif bea masuk tersebut, mekanismenya tentu akan lebih transparan. PT Superintending Company of Indonesia (Persero) alias Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia sangat leluasa membuat joint operation dalam preshipment inspection untuk impor gula. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan tarif asuransi kerugian umum yang mencapai sekitar tiga kali lipat dari tarif sebelumnya. Kementerian Perhubungan menetapkan tarif batas bawah penerbangan. Alasannya, agar tak terjadi praktik banting harga atau predatory pricing.

Nawir Messi, anggota KPPU, mengatakan, landasan hukum di Indonesia tak memberi keleluasaan bagi KPPU lebih jauh. Misalnya, identifikasi indirect evidence alias bukti tak langsung. Selama ini, KPPU hanya mengandalkan bukti-bukti langsung (direct evidence) atau bukti fisik. KPPU juga tak bisa menyadap atau menggeledah para terduga pelaku kartel. Padahal, mencari direct evidence itu sangat susah. Padahal, indikasi kartel sudah bisa terdeteksi melalui hal-hal tak langsung. Misalnya, upaya-upaya persengkongkolan awal dengan maksud secara sengaja mempengaruhi harga dan keseimbangan pasar, sudah bisa dianggap kartel. Ketersediaan data yang buruk dan masih tertutupnya pembagian kuota impor, masih menjadi biang bibit-bibit praktik kartel dan mafia. Menurut perkiraan pemerintah sendiri, di sektor bahan pangan saja, importir bisa meraup keuntungan antara Rp 13,5 triliun–Rp 15 triliun per tahun. Hasil tersebut diperoleh dari sekitar 15 persen nilai impor komoditas pangan yang tiap tahun diperkirakan sekitar Rp 90 triliun. Sebut saja kedelai, beras, gula, kedelai, jagung, hingga daging sapi.

Bagi pemerintah, ulah-ulah para mafia ini tentu ancaman serius bagi target pertumbuhan ekonomi. Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) bakal mengatur harga di level pabrik atau distributor. Tujuannya, agar ketika sampai di pedagang ritel, harga barang bisa tetap stabil. Beleid ini sudah dibahas sejak Juli tahun ini. Beleid ini bagian dari turunan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71  Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang ditandatangani presiden tahun ini. Poin penting Perpres tentang penetapan harga dan pengendalian stok, dua instrumen yang diyakini bakal menjaga stabilitas harga barang.

Ada 11 barang kebutuhan pokok yang diatur, yaitu beras, kedelai bahan baku tahu dan tempe, cabe, bawang merah, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan ikan segar. Sementara barang penting yang dimaksud dalam beleid ini adalah benih (padi, jagung, kedelai), pupuk, gas elpiji 3 kg, triplek, semen, besi baja konstruksi, dan baja ringan.

Perubahan aturan Permendag Nomor 58 Tahun 2012 soal impor garam, yang diusulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah untuk melindungi petani garam lokal. Revisi Ada tiga poin yang diusulkan KKP, yaitu melarang impor garam konsumsi, memangkas impor garam industrial hingga 50 persen, setara 1 juta ton, dan pembentukan konsorsium garam nasional.

Direktur Utama PT Garam (Persero) Usman Perdanakusuma meminta, pemerintah menghapus garam untuk kebutuhan industri aneka pangan dari kluster garam industri. Sebab, garam jenis inilah yang diduga kuat merembes ke pasar dan membikin harga garam mengkerut. Lagipula, hasil produksi garam lokal sudah bisa memenuhi kebutuhan industri aneka pangan. Dengan begitu, pemerintah cukup memberikan kuota impor garam industri untuk jenis industri yang lain. Agar tak terus-menerus menuai masalah, pemerintah menetapkan batas atas dan batas bawah harga garam di tingkat petani. Dengan begitu, tak ada lagi petani yang menjerit harga garamnya jauh di bawah standar. Selama ini pemerintah hanya menetapkan harga pokok pembelian (HPP) garam. Itu pun hanya digunakan oleh perusahaan yang hendak mengimpor garam dari luar negeri. Sebab, berdasar ketentuan yang berlaku saat ini, importir wajib membeli garam dari petani lokal sebanyak separuh dari jumlah garam yang mau diimpor. Khusus bagi PT Garam, batas atas dan bawah ini sekaligus akan membuat aman posisi mereka. Maklum saja, tahun ini PT Garam mendapat Penyertaan Modal Pemerintah (PMN) sebesar Rp 222 miliar. Dana itu digunakan untuk menyerap garam milik petani sebanyak 440.000 ton.

Pemerintah juga akan membentuk Badan Pangan Nasional (BPN), badan di bawah Presiden langsung. Untuk persiapan BPN, pemerintah juga melebarkan peran Perum Bulog dari yang tadinya hanya membeli panen beras dari petani, juga mengurusi komoditas gula, produk minyak goreng, bawang merah, serta cabai. Pada situasi saat ini, kehadiran BPN dianggap cukup mendesak. Perannya adalah sebagai  lembaga yang melaksanakan produksi, pengadaan, penyimpanan, dan distribusi pangan pokok yang ditetapkan pemerintah.

Khudori, pengamat pertanian yang juga tim Kelompok Kerja pembentukan Draft Perpres BPN mengatakan, peran Perum Bulog di dalam BPN nanti sebaiknya menjadi tangan kanan BPN. Sementara tugas BPN fokus membuat kebijakan di bidang pangan, mengarahkan kebijakan pangan, dan mengkoordinasikan kebijakan pangan. Sementara eksekusi di lapangan merupakan wewenang kementerian teknis. Misalnya, Kementerian Pertanian hanya fokus pada bidang produksi pertanian saja. Sedangkan kebijakan perdagangan dan eksekusinya dipegang Kementerian Perdagangan.

Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso di Blok M, Jakarta, (Selasa, 8/5/2018) langsung memberikan sinyal kuat untuk memberantas para pemain atau mafia pangan yang selama ini menjadi biang masalah. Tidak menjelaskan bagaimana langkahnya, yang jelas pemetaan bahwa siapa saja mafia pangan sudah dibuat dan sudah diserahkan kepada Satgas Pangan serta Kepolisian untuk ditindaklanjuti. Ada kelompok yang mempermainkan beras sudah mulai tertangkap. Menghadapi para mafia pangan tentu tidak menggunakan cara yang biasa. Pasalnya, para mafia ini mempunyai cara yang tidak terpikirkan secara akal manusia. Gebrakan atau terobosan barunya itu bisa mengembalikan dan memperkuat kembali ketahanan pangan Indonesia. Sebab, Indonesia sebagai negara kepulauan dan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang besar, tentu tidak akan kekurangan pangan. Kalau tidak ada yang mempermaikan tidak akan kekurangan pangan.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam rapat koordinasi lintas sektoral di Rupatama Mabes Polri, (Selasa, 5 Juni 2018) menegaskan Satuan Tugas (Satgas) Pangan terus fokus mengawasi distribusi kebutuhan pokok masyarakat. Mafia harga pangan terus diberantas. Satgas Pangan sampai hari ini selama dua bulan terakhir mengungkap kurang lebih 400 kasus lebih masalah pangan maupun kartel dan melibatkan hampir 390-an tersangka di seluruh Indonesia. Kecukupan suplai bahan pangan yang diupayakan pemerintah pusat perlu dikawal agar tak ditimbun untuk menaikan harga. Menjelang Lebaran, Satgas Pangan bakal berada langsung di pasar tradisonal yang menjadi sasaran kejahatan. Koordinasi dan pemetaan masalah di lapangan telah dilakukan bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengapresiasi kinerja Satgas Pangan yang terus mengupayakan harga bahan pokok tetap terjangkau di masyarakat. Diharapkan stabilitas harga pangan di 2017 bisa kembali dirasakan pada tahun 2018 ini.  Tahun lalu telah berhasil dan itu satu capaian dalam sejarah, mampu mengendalikan harga pangan dan itu adalah prestasi kerja sama yang luar biasa dari seluruh instansi terkait. Evaluasi bakal terus dilakukan agar masalah yang dihadapi bisa dicarikan solusi.

Kebutuhan bahan pokok bakalan meningkat terus seiring ‘bonus’ demografi Indonesia. Untuk itu, diharapkan harga eceran suplai pangan bisa tetap dijaga. Demi bangsa dan tanah air tercina Indonesia, mari dukung untuk mengawasi dengan ketat mulai jalur distribusi kemudian menghindari penumpukan dalam upaya meningkatkan harga, bersama pemerintah.

SUMBER :

https://economy.okezone.com

https://ekonomi.kompas.com

http://ramadan.metrotvnews.com

www.bentengsumbar.com

www.merdeka.com

www.bentengsumbar.com

Pembobolan Dana Nasabah Bank, Mulai Dari Orang Dalam, Penipuan Hingga Virus

Laporan Tahunan OJK, menyebutkan tindak pidana perbankan umumnya bersumber dari internal bank, seperti kelemahan pengawasan internal, kurangnya integritas pegawai, dan kelemahan sistem bank. Sehingga perlu peningkatan pengawasan manajemen bank melalui pelaksanaan independent review oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), mengkaji ulang kebijakan internal, serta pengamanan teknologi informasi, dan infrastruktur pendukungnya.

Menurut Hazel Croall, mantan profesor kriminologi di Glasgow Caledonian University, Skotlandia, mengatakan kriteria white collar crime antara lain tidak kasat mata, ketidakjelasan pertanggungjawaban, aturan hukum samar-samar, korbannya kurang jelas, sulit untuk dideteksi dan dituntut, serta sangat kompleks.

Modus pembobolan bank sangat beragam. Namun, kebanyakan kasus tersebut seringkali melibatkan orang dalam. Tanpa ada kerjasama dengan pihak bank, dipastikan sulit untuk membobol bank. Apalagi, bila sistem kontrol berjalan dengan baik.

Pada 2011, kasus pembobolan dana PT Elnusa Tbk senilai Rp. 111 miliar yang dititipkan di Bank Mega KCP Jababeka Bekasi, melibatkan orang dalam bank adalah pembobolan dengan cara memalsukan tanda tangan. Dari kasus itu, Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhi hukuman kepada Itman Harry Basuki, mantan kepala KCP Bank Mega Jababeka Cikarang dengan kurungan enam tahun penjara, denda Rp. 300 juta serta uang pengganti Rp. 1,2 miliar subsider 1 tahun penjara.

Pada 2015, bank milik negara (BUMN), Bank Mandiri Bank juga terkena kasus pembobolan bank senilai Rp1,5 triliun yang melibatkan orang dalam. Kejaksaan Agung menetapkan tiga tersangka dari pegawai bank pelat merah tersebut, yakni Komersial Banking Manajer Surya Baruna Semenguk, Relationship Manager Frans Eduard Zandra, dan Senior Kredit Risk Manajer Teguh Kartika Wibowo. Selain itu, tersangka dari luar bank adalah Direktur PT Tirta Amarta Bottling Rony Tedy. Bahkan, Kejaksaan Agung membidik para petinggi Bank Mandiri.

Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Andi Fanano Simangunsong kepada Tirto mengatakan mendapatkan kredit bank misalnya, itu prosesnya kan sangat rumit. Kalau orang-orang bank menjalankan tugasnya secara proper, sebenarnya bisa ketahuan bohong-bohongnya nasabah

Manipulasi Kredit

Proses bisnis yang dilakukan perbankan selama ini, antara lain proses penilaian, pengecekan dokumen fisik, pencairan kredit dan lain sebagainya memang tidak bisa seluruhnya dilakukan secara sistem (by system). Kasus pembobolan bank itu sangat tergantung dari integritas orang-orang bank atau bankir, dan kelihaian nasabah dalam mengajak orang bank untuk berkolaborasi membobol bank. Potensi kasus pembobolan bank masih berpeluang terjadi di masa depan.

Menurut Andi Fanano Simangunsong, masih banyak proses yang bergantung dari diskresi—kebebasan mengambil keputusan—dari orang-orang yang menempati posisi-posisi tertentu di bank. Artinya, segala sesuatu yang melibatkan orang, menjadi rawan penyimpangan.

Berdasarkan data OJK, tren jumlah pelaku yang berbuat tindak pidana perbankan meningkat sepanjang 2017. Pada kuartal I-2017, OJK mencatat jumlah pelaku bertambah 5 orang. Pada kuartal II, jumlah pelaku bertambah 10 orang. Pada kuartal III-2017 sebanyak 10 orang, dan kuartal IV-2017 bertambah 41 orang. Total rekam jejak tindak pidana perbankan sepanjang 2017 mencapai 66 orang. Dari total itu, pelaku dari nonpejabat eksekutif bank mencapai 77 persen, atau sebanyak 51 orang. Disusul, direksi bank sebanyak 7 orang, pejabat eksekutif bank 4 orang, kepala kantor cabang 2 orang, komisaris 1 orang, dan pemegang saham 1 orang. OJK juga menginvestigasi jumlah kasus penyimpangan ketentuan perbankan (PKP) sepanjang 2017 mencapai 22 kasus. Pada saat yang sama, jumlah kantor bank yang diinvestigasi OJK mencapai 12 bank.

Pembobolan bank yang melibatkan orang dalam tentu merugikan nasabah dan merusak kepercayaan industri perbankan. Apalagi pembobolan bank tak hanya dilakukan oleh orang dalam, di luar sana para penjahat dengan teknologi mengincar dengan berbagai cara termasuk pembobolan dana nasabah via ATM yang biasa memakai modus skimming dan modus lainnya. Baru-baru ini kasus skimming menimpa nasabah BRI.

Pembobolan dana di bank oleh pelaku orang dalam maupun pihak luar, masih jadi pekerjaan rumah otoritas perbankan dan para bankir di Indonesia. Untuk mencegah itu, OJK memberikan tips bagi nasabah maupun bank. Untuk nasabah misalnya, lakukan pengecekan terhadap detail transaksi pada rekening koran nasabah dan dokumen bank. Lalu, aktifkan juga fitur SMS banking untuk pengecekan setiap mutasi di rekening. Bagi bank, tingkatkan pengawasan dan supervisi dari atasan guna menutup celah oknum yang tidak bertanggungjawab. Kontrol yang ketat terhadap setiap transaksi juga harus dilakukan, perhatikan gaya hidup pegawai bank yang ada apakah di luar kewajaran.

Contoh kasus lainnya, pegawai bank menerima dana dari nasabah. Tips dari OJK adalah lakukan sosialisasi secara berkesinambungan tentang tindak pidana bank kepada semua golongan pegawai. Selain itu, tingkatkan sistem pengendalian intern bank dengan melakukan review secara periodik dan terus menerus, dan program whistle blowing system (WBS) jika mengetahui ada pelanggaran ketentuan yang berlaku.

Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung RI, Adi Toegarisman di Kantor Kejaksaan Agung, Kebayoran, Jakarta Selatan, (Senin, 21/5/2018) mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pemberian fasilitas kredit oleh Bank Mandiri kepada PT Tirta Amarta Bottling Company (TAB). BPK menemukan, Bank Mandiri merugi hingga Rp 1,8 triliun akibat pembobolan oleh nasabah itu. Perhitungan kerugian negara dari dokumen yang kami terima mungkin masih ingat sekitar Rp 1,4 T. Sekarang sudah dihitung secara utuh (totalnya) Rp 1,83 T.

Auditor Utama Investigasi BPK I Nyoman Wara mengungkapkan, dalam investigasi yang telah dilakukan, ditemukan penyimpangan pada proses permohonan persetujuan kredit, analisa, maupun penggunaan dana. Cukup besar nilainya dan kemudian ada penyimpangan yang dilihat pada proses pengajuan, permohonan, proses analisis, proses persetujuan, maupun proses penggunaan dananya, serta bagaimana mereka tidak melunasi pinjamannya.

Sebagaimana diketahui, terungkapnya pembobolan Bank Mandiri hingga lebih Rp 1 triliun bemula dari penangkapan Head Accounting PT Tirta Amarta Bottling Company, Juventius (35) di Apartemen Metro Suites Bandung, Jawa Barat, pada 20 Maret 2018 yang lalu. PT Tirta mengajukan kredit sebesar Rp 880,60 miliar ke Bank Mandiri pada Januari 2015. Pinjaman itu kemudian diperpanjang dengan penambahan dana sebesar Rp 72 miliar dan plafon kredit tambahan sebesar RP 350 miliar.

Dalam kasus ini, ada 5 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Juventius selaku Head Accounting PT Tirta Amarta Bottling Company, Direktur PT Tirta Amarta Bottling Company Rony Tedy, serta 3 pegawai Bank Mandiri yaitu Manager Komersial Perbankan Surya Baruna Semenguk, Relationship Manager Frans Eduard Zandra, dan Senior Kredit Risk Manager Teguh Kartika Wibowo.

Jaksa Agung Muda Intelijen Jan S. Maringka dalam keterangannya, (Rabu, 21/3/2018) menyebutkan Juventius adalah Head Accounting PT Tirta Amarta Bottling Company. Juventius diduga berperan memberikan data untuk bahan laporan keuangan kepada Direktur PT Tirta Amarta Bootling, Rony Tedi. Atas dasar laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kebenarannya tersebut PT Tirta Amarta Bootling kemudian mengajukan perpanjangan fasilitas kredit sebesar kurang lebih Rp1,17 triliun. Roni ikut menjadi tersangka dalam kasus itu dan ditahan terlebih dahulu sejak Rabu (24/1/2018).

Selain Tedy dan Juventius, ada tiga tersangka lain dalam kasus ini yang merupakan pegawai Bank Mandiri. Mereka adalah Manager Komersial Perbankan Surya Baruna Semenguk, Relationship Manager Frans Eduard Zandra dan Senior Kredit Risk Manager Teguh Kartika Wibowo. Ketiga pegawai Bank Mandiri itu diduga memanipulasi data agar pinjaman untuk PT Tirta bisa cair.

Pembobolan Bank Mandiri hingga lebih Rp 1 triliun bemula dari PT Tirta yang mengajukan kredit sebesar  Rp 880,60 miliar ke Bank Mandiri pada Januari 2015. Pinjaman itu kemudian diperpanjang dengan penambahan dana sebesar Rp 72 miliar dan plafon kredit tambahan sebesar RP 350 miliar. Belakangan ditemukan dugaan pelanggaran dalam kredit itu. Selain penggunaan yang tidak semestinya, ada dugaan penggelembungan aset PT Tirta agar kreditnya disetujui.

Harry Suganda pernah berkarier di bank. Karena itu diduga dia tahu banyak mengenai seluk beluk perbankan. Tidak heran kalau pria berusia 40-an tahun itu mahir mengakali agar kredit cair. Saat ini yang tercatat, uang yang dibobol ada Rp 836 miliar dari tujuh bank.

Dir Tipid Eksus Bareskrim Polri Brigjen Agung Setya dalam jumpa pers di gedung sementara Bareskrim di Gambir, Jakarta, (Kamis, 9/3/2018) mengatakan salah satu kasus perbankan yang menjadi perhatian Bareskrim adalah kasus kredit macet. Pembobolan bank dengan modus kredit macet tapi di dalamnya ada unsur kejahatan. Selama Maret-Desember 2015, Harry malang melintang mencairkan kredit. Di salah satu bank BUMN bahkan sampai Rp 250 miliar. Di bank BUMN itu Harry memang bekerjasama dengan salah satu manajer berinisial D, yang kini sudah ditahan. D diberi uang pelicin hingga Rp 700 juta.

Pada tahun 2016 industri perbankan lesu. Kemudian dari laporan OJK dan lembaga-lembaga yang menilai raport bank di Indonesia, raportnya kurang bagus. Di mana hampir seluruh bank tidak dapat meningkatkan profit dari tahun yang sebelumnya. Ada masalah pada NPL (Non Performance Loan)  atau kredit macet yang mencapai 3,1%. Sehingga kondisi tersebut memicu semua penyidik di Dit Tipid Eksus khususnya di subdit perbankan untuk mendalami dan kemudian mengambil langkah-langkah hukum terkait hal-hal yg memicu munculnya NPL yang tinggi ini. Hingga kemudian masuk laporan dari empat bank mengenai kredit macet Harry yang juga pemilik PT Rockit Aldeway, perusahaan di bidang batu split.

Munculnya NPL yang tinggi ini karena banyak fraud terkait dengan pengajuan kredit. Modus fraud ini ada banyak bentuknya dan modus dalam kasus ini adalah modus yang cukup baru. Bagaimana satu perusahaan mengajukan permohonan kredit dan kemudian mempailitkan untuk menghindari kewajiban membayar tagihan kredit. Perusahaan ini mengajukan kredit kepada 7 bank kurang lebih, dan bisa bertambah.

Fraud atau kecurangan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dengan maksud disengaja menggunakan sumber daya organisasi/perusahaan secara tidak wajar untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga merugikan pihak organisasi/perusahaan yang bersangkutan atau pihak lain.

Demi melancarkan modus pailitnya bahkan Harry sudah membuat perusahaan di Singapura. Seolah-olah perusahaan itu ada kerjasama dengan PT Rockit, dan kemudian PT Rockit dipailitkan karena utang Rp 1 triliun. Padahal perusahaan di Singapura itu milik dia juga. Sejatinya pengajuan kredit yang normal adalah pemohon akan mengajukan permohonan kepada pihak bank. Dalam hal ini diterima oleh representative manajer kredit yang ada di bank. Harry layaknya nasabah biasa mengajukan kredit dengan memenuhi semua prosedur, dokumen dan agunan. Tersangka HS mengajukan kredit dengan permohonan kredit modal kerja (KMK), KMK yang diajukan dengan dokumen yang disurvei. Dia kemudian mempengaruhi representative manager untuk melakukan hal-hal yang menyimpang agar permohonannya itu disetujui dan dokumen atau formulir yang telah diisi yang seharusnya dilakukan pengecekan itu tidak dicek. Akibat praktik curang itu, D salah satu manajer ditangkap.

Sebenarnya ada direktur risiko yang bertanggung jawab dalam mengeluarkan kredit. Namun mungkin karena ada persetujuan dari manajer tidak ada persoalan, jadi kredit dicairkan. Dalam hal ini tujuan diajukannya KMK ini adalah untuk bisnis pembelian batu split. Jadi PT Rockit Aldeway adalah perusahaan yang menyediakan atau yang mengolah batu split  yang kemudian mengajukan seakan-akan ada 10 perusahaan yang mengorder batu split ke PT Rockit Aldeway. Namun ternyata PO tersebut palsu, dokumennya palsu, sehingga saat itu bank belum memverifikasi hal itu, dan kemudian cairlah kredit secara bertahap dari PO palsu itu. Jadi kalau kemudian dia telah memperoleh platform kredit sebesar Rp. 200 miliar, itu dicairkan tidak sekali, namun bertahap sesuai PO yang diajukan.

Namun polisi menemukan aliran dana ke rekening Harry Rp 1,7 triliun. Jadi diduga ada bank lain yang juga dikadali Harry. Jadi ini memang modus baru, salah satunya ketika perusahaan ini mempailitkan diri. Kemudian juga menyiapkan aspek lain untuk menyelamatkan aset-aset yang dia punya sebelum pailit. Dia juga ada modus lain untuk menyelamatkan itu, di mana yang bersangkutan membuat paper company, di Singapura, yang seakan-akan paper company ini punya kewajiban senilai Rp 1 triliun. Para tersangka dikenakan UU Perbankan dan pidana KUHP tentang penipuan dan penggelapan. UU Pencucian uang juga dikenakan ke pelaku.

SKIMMING

Modus Pembobolan rekening nasabah bank dengan SKIMMING adalah penyalinan data dari rekening asli dan data tersebut bisa digunakan untuk mencuri uang dari jarak jauh. Pencurian terjadi secara acak di sejumlah wilayah Indonesia, jumlah dana yang diambil pun bervariasi mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah.

Beberapa tahun lalu, sejumlah bank besar terkena kasus serupa seperti PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dan PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Tahun 2018 ada beberapa kejadian dugaan pencurian uang menggunakan metode skimming di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI). Jumat 16 Maret 2016, Polda Metro Jaya pernah merilis penangkapan sindikat pembobol rekening nasabah BRI dengan menggunakan modus pencurian data di kartu debit atau skimming. Anggota sindikat yang diringkus terdiri atas 3 orang berkewarganegaraan Rumania, 1 berkewarganegaraan Hungaria, dan 1 warga Indonesia.

Kriminolog dari Universitas Indonesia Adrianus Meliala saat dihubungi di Jakarta, (Sabtu, 17 Maret 2018) menilai kasus skimming data kartu debit Bank Rakyat Indonesia (BRI) ditujukan untuk mencuri uang milik nasabah pengguna mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Umumnya nasabah retail, bukan nasabah korporasi yang ambilnya gede-gede. Satu orang Rp 5 juta, kalau 10 orang jadi lumayan.

Tindak kejahatan perbankan berupa skimming sebenarnya praktik paling mudah dilakukan. Sebab, pelaku hanya menyasar proses entry (pemasukan) data kartu debit dan belum sampai pada proses hacking atau meretas database perbankan. Sebelumnya, kejahatan serupa juga sudah pernah dilakukan oleh pelaku dari Indonesia. Prakter selama ini dilakukan lewat cara sederhana seperti pengalihan perhatian nasabah hingga kamera pengintai di dekat ATM. Namun, pembobolan para nasabah BRI itu melibatkan orang asing, sehingga perlu diselidiki lebih lanjut apakah ada keterlibatan sindikat yang lebih luas. Mereka (orang asing) datang jauh-jauh, diduga ada teknologi skimming baru yang dibawa.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Erwin Rijanto, (Jumat, 16 Maret 2018) menyebutkan, Bank Indonesia memanggil pimpinan BRI untuk meminta penjelasan terkait banyaknya kasus pencurian data di kartu debit (skimming), khususnya yang terjadi di Kediri, Jawa Timur. BRI menjamin akan menuntaskan kasus dugaan skimming tersebut. Karena ini menyangkut sistem pembayaran.

Kanit IV Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKP Rovan Richard Mahenu di Jakarta, (Jumat, 16/3/2018) mengatakan jaringan pencuri yang bertanggung jawab terhadap pembobolan rekening nasabah dengan modus skimming ternyata telah menyerang 64 bank di beberapa negara. Dari 64 bank itu, sebanyak 13 di antaranya merupakan bank domestik. Sebanyak 51 bank lainnya merupakan bank luar negeri, seperti dari Australia, Jerman, Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Prancis, Jepang, Swiss, dan Denmark. Para pelaku merupakan bagian dari jaringan internasional yang beraksi di banyak negara. Jaringan internasional lima pelaku ini juga disebut ada kaitannya dengan jaringan pelaku skimming di Bali. Namun, masih pendalaman keterkaitan jaringan yang ada di Bali.

Sebelumnya, kepolisian telah menangkap lima orang yang diduga sebagai pelaku pembobol rekening nasabah di Tanah Air. Tiga orang merupakan warga negara Rumania, seorang warga negara Hungaria, dan satu orang warga negara Indonesia. Lima pelaku itu yakni Caitanovici Andrean Stepan, Raul Kalai alias Lucian Meagu, Ionel Robert Lupu, Ferenc Hugyec, dan Milah Karmilah. Polisi menangkap para pelaku dari lokasi yang berbeda, De Park Cluster Kayu Putih, Blok AB 6 Nomor 3, Serpong, Tangerang; Bohemia Vilage 1 Nomor 57, Serpong, Tangerang; Hotel Grand Serpong, Tangerang; dan Hotel De Max Lombok tengah, Nusa Tenggara Barat. Mereka menyasar rekening masyarakat dengan memasang alat deep skimmer di berbagai ATM di Jakarta, Bandung, Tangerang, Yogyakarta, dan Denpasar. Kepolisian juga mengamankan beberapa alat bukti berupa alat-alat skimming, semisal deep skimmer, encoder, dan tiga unit kamera yang digunakan untuk mencuri data nasabah. Berdasarkan informasi sementara, sindikat tersebut telah mengambil uang nasabah sejak Juli 2017.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, (Jumat, 16/3/2018) mengatakan, para pelaku skimming tersebut datang dari Eropa Timur dengan visa kunjungan atau turis. Kemudian mencari gadis orang Indonesia untuk dikawin. Di situ akhirnya jadi EO yang bisa menjadi mencarikan hotel, kemudian mencarikan lokasi di situ. Ini jaringan internasional, sedang kita lakukan pendalaman di situ.

Deputi Gubernur BI Erwin Rijanto mengatakan, kasus skimming data nasabah BRI melalui kartu debit di Kediri, Jawa Timur, menjadi pelajaran bahwa industri perbankan perlu terus memutakhirkan standar teknologi keamanan dalam layanan sistem pembayaran. Bank Indonesia (BI) meminta bank penerbit kartu ATM/debit untuk mempercepat migrasi kartu dari teknologi pita magnetik ke cip yang memiliki standar keamanan lebih tinggi. Kasus skimming BRI, terjadi pada nasabah Simpedes BRI yang menggunakan kartu debit dengan ketentuan saldo di bawah Rp 5 juta yaitu Kartu debit yang memang masih dibolehkan menggunakan pita magnetik.

Kartu ATM yang disertai dengan pita magnetik memang kerap dinilai rentan kejahatan skimming. Teknologi cip lebih sulit digandakan, namun penerapan teknologi cip memerlukan biaya investasi yang lebih mahal dari pita magnetik. Bank sentral melalui Surat Edaran Bank Indonesia No17/52/DKSP telah mewajibkan agar kartu debit yang baru diterbitkan sejak 30 Juni 2017 wajib dilengkapi standar nasional cip. Kartu yang sudah beredar ditargetkan selambat-lambatnya 31 Desember 2018, minimal 30 persen dari total kartu ATM dan debit sudah menggunakan cip dan personal identification number (PIN) online enam digit. Pada 31 Desember 2021 ditargetkan mencapai 100 persen.

BRI Direktur Konsumer BRI Handayani mengaku telah mengganti dana sebesar Rp 145 juta kepada 33 nasabah yang melaporkan kehilangan uang di kantor cabang Kediri, Jawa Timur. Proses ganti rugi seluruh nasabah di Kediri sudah selesai. Untuk mengantisipasi kejadian seperti itu terulang kembali, BRI akan melakukan pengamanan data nasabah, baik dari sisi teknologi maupun kebijakan. BRI juga mengimbau nasabah untuk berpartisipasi menjaga keamanan dengan mengganti sandi PIN secara berkala.

Direktur Perbankan Digital dan Teknologi Informasi BRI Indra Utoyo mengakui, kejahatan perbankan memang berinovasi terus-menerus. BRI telah memasang teknologi antifraud yang bisa mendeteksi jika terjadi sesuatu dengan bank atau nasabah. BRI juga mempunyai fitur mobile banking yang bisa menonaktifkan kartu ATM.

Penyidik Ditrektorat Reskrimum Polda Bali, mengamankan tiga orang Warga Negara (WN) Turki, Jumat pekan lalu (9/3/2011), yang diduga terlibat pembobolan uang nasabah bank. Tiga pelaku pembobolan data nasabah bank ini adalah Dogan Kimis (43), Mehmet Ali Mantes (31) dan Tayfun Koc (36).

Direktur Ditrektorat Reskrimum Polda Bali, Kombes Sang Made Mahendra Jaya mengatakan, ketiga tersangka masing-masing berperan mulai dari survei, memasang raouter serta memindahkan data nasabah. Kemudian, data yang didapat akan dikirim ke jaringannya di Istanbul, Turki. Di Turki, kemudian dilakukan pengolahan dan dikirim ulang ke para tersangka. Usai masuk lagi ke para tersangka, tersangka Dogan memasukan data kembali ke laptop. Dari situ dicocokkan nomor PIN, dan data nasabah dimasukan ke kartu kunci elektrik pintu kamar hotel dengan menggunakan writercoder. PIN para korban itu didapat lantaran pelaku sudah memasang alat perekam di mesin ATM.

Pelaku dapat memakai kunci elektrik hotel yang berbentuk seperti kartu ATM setelah dimasukkan dengan program khusus untuk mengambil dan mentransfer uang. Satu kartu elektrik itu fungsinya untuk menyimpan satu data nasabah bank. Sementara yang tercatat ada dua belas nasabah yang menjadi korban. Diperkirakan ada ribuan nasabah yang sudah dibobol pelaku. Barang bukti berupa kunci hotel yang berbentuk kartu ATM saja ada ratusan keping yang sudah diamankan.

Untuk alat mengambil data para nasabah, tersangka ini menggunakan alat rakitan yang mereka beli di Tiongkok. Alat rakitan itu berisi kamera kecil. Bentuknya menyerupai tempat memasukan kartu ATM. Alat itu nyaris tidak dapat dideteksi oleh para nasabah. Namun, alat ini memiliki rangkaian yang bisa langsung terhubung ke jaringan internet. Kunci elektrik hotel itu dimanfaatkan oleh para tersangka karena adanya alat magnetik untuk menyimpan data nasabah. Para tersangka ini setiap menginap selalu berpura-pura kunci elektriknya hilang. Kunci elektrik inilah yang digunakan untuk menguras rekening nasabah atau menyimpan data nasabah Bank. Mereka itu sindikat pembobol data nasabah ATM jaringan internasional. Dan beberapa bulan di Bali, tersangka berpindah-pindah hotel.

JACKPOTTING

Modus baru pembobolan dana perbankan tengah merebak di sejumlah negara. Para peretas membobol uang yang tersimpan di mesin anjungan tunai mandiri (ATM) dari jarak jauh. Caranya, peretas menginfeksi mesin ATM yang membuat ATM bisa mengeluarkan seluruh uang tunai secara otomatis tanpa kartu. Istilahnya, jackpotting. Reuters melaporkan, dua pembuat mesin ATM terbesar dunia yakni Diebold Nixdorf Inc dan NCR Corp, sampai mengeluarkan peringatan khusus soal jackpotting ini.

Menurut situs berita keamanan Krebs on Security seperti dikutip Washington Post menyebutkan, jackpotting dilaporkan di Amerika Serikat dan meluas di Eropa hingga Asia. Pencuri menggunakan perangkat skimming pada mesin ATM untuk mencuri informasi kartu debit. Namun jackpotting lebih canggih yakni dengan menginfeksi ATM dari jarak jauh dan benar-benar menukar hard drive ATM tersebut.

Diebold Nixdorf menjelaskan para penjahat menggunakan berbagai cara. Seperti mendapatkan akses fisik, mengganti hard drive dan menggunakan endoskopi untuk mengatur perangkat. Kelompok kriminal tersebut menargetkan mesin ATM yang berdiri sendiri di layanan drive through, apotek dan toko ritel. Jurubicara Diebold Mike Jacobsen menolak menyebutkan nilai kerugian dari pembobolan tersebut.

Sejatinya, serangan jackpotting telah dilaporkan sejak 2016. Perusahaan keamanan siber Rusia, Group IB, melaporkan penjahat siber secara jarak jauh menyerang mesin uang di lebih dari selusin negara Eropa pada 2016. Serangan serupa juga dilaporkan di Thailand dan Taiwan. Di Indonesia, belum ada laporan kasus ini. Namun, dua penyedia mesin ATM tersebut menguasai pasar terbesar.

Direktur Digital Banking & Technology Bank Mandiri, Rico Usthavia Frans, mengatakan, penyedia mesin ATM paling besar di Indonesia adalah NCR  dan Wincor yang sudah bergabung dengan Diebold. Bank Mandiri mengaku sudah mengantisipasi peretas ATM jackpotting dengan menerapkan standar dan keamanan sesuai arahan regulator perbankan. Direktur BCA, Santoso, (Minggu, 28/1/2018) mengatakan, modus kejahatan ini pernah terjadi di Asia Timur. Kejahatan itu sudah diantisipasi dengan metode tertentu. SEVP IT BNI Dadang Setiabudi, BNI telah melakukan pengamanan end to end serta monitor rutin di area rawan. BNI juga memperkuat fisik ATM untuk mencegah koneksi jaringan tidak sah.

PENIPUAN

Subdit IV Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menangkap pelaku penipuan sekaligus pembobolan rekening berinsial AZ (20) di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Akibat AZ dijerat dengan pasal 378 KUHP, pasal 28 ayat 1 Jo Pasal 45 ayat 2 UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman hukuman mencapai 10 tahun.

Kanit III Subdit IV Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Kompol Khairuddin di Polda Metro Jaya, Jakarta, (Kamis, 22/3/2018) mengatakan AZ melakukan penipuan dengan cara mengaku sebagai petugas call center bank. Modus pelaku menelepon korban, bernama Andi Maulana anggota Bawaslu, dengan menyebutkan identitas dan informasi milik nasabah. Dengan maksud, agar korban percaya bahwa korban benar-benar dihubungi oleh karyawan bank. Tersangka memberitahukan korban bahwa menang hadiah dari pihak bank dan untuk pengambilan hadiah tersebut tersangka harus mengirimkan kode One Time Password atau OTP sebanyak 6 digit yang akan dikirimkan oleh pihak bank melalui SMS ke nomor telepon korban. Tersangka memerintahkan korban untuk memeriksa SMS yang berisikan kode OTP. Setelah korban melihat bahwa adanya SMS yang berisikan kode OTP tersebut, tersangka meminta korban memberitahukan kode. Pelaku dapat melakukan transaksi belanja online di aplikasi MatahariMall.com, OVO TOPUP dan My Telkomsel menggunakan saldo atau uang yang ada direkeningnya korban. Akibat peristiwa tersebut korban mengalami kerugian senilai Rp. 37 juta.

Malware

Penyidik dari Subdirektorat Cyber Crime Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkap pola pembobolan tiga bank besar di Indonesia yang terjadi dikategorikan pencurian uang nasabah yang dikerjakan melalui penyebaran virus.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Victor Edi Simanjuntak dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, (Senin, 13/4/2015) mengatakan, pengungkapan pola kejahatan cyber ini berawal dari laporan tiga bank bahwa ada sejumlah transaksi mencurigakan yang merugikan bank dan nasabah. Atas laporan itu, dilakukan tracking ke sejumlah rekening dan akhirnya penyidik mendapatkan sebuah pola modus si pelaku. Berdasarkan penyelidikan sementara, pelaku menyebarkan malware untuk memperdaya korbannya. Malware itu disebarkan ke ponsel nasabah melalui iklan-iklan software internet banking palsu yang kerap muncul di sejumlah laman internet. Ketika nasabah mengunduh software palsu itu, malware akan secara otomatis masuk ke ponsel dan memanipulasi tampilan laman internet banking seolah-olah laman tersebut benar-benar berasal dari bank. Padahal, tidak.

Begitu virus (malware) itu masuk, pelaku yang mengendalikan. Tampilan di layar dibuat persis sama seperti program bank. Jadi, seolah-olah si nasabah tengah berinteraksi dengan program bank, padahal ke pelaku. Ketika pelaku sudah mengendalikan program internet banking nasabah, maka kode rahasia rekening nasabah akan diketahui pelaku. Namun, si pelaku tidak menguras rekening nasabah. Dia hanya membelokkan arah uang jika nasabah telah melakukan transaksi keuangan. Uang hasil transaksi nasabah itu dikirim ke pihak ketiga yang disebut sebagai "kurir".

Dalam aksinya, pelaku tidak bekerja sendiri. Kelompok ini merekrut warga negara Indonesia sebagai "kurir". Perekrutan kurir ini menggunakan kedok kerja sama bisnis sehingga kurir tidak mengetahui bahwa uang yang masuk ke rekeningnya merupakan hasil pencurian uang nasabah. Mereka diajak kerja sama bisnis oleh pelaku. Pelaku mengiming-imingi kurir ini tidak perlu bekerja banyak. Dia hanya menerima uang dari bank, lalu 10 persennya untuk si kurir dan sisanya harus dikirim ke sebuah rekening di Ukraina via Western Union. Perekrutan kurir dilakukan secara acak. Pelaku bertemu mereka, kemudian menawarkan membuka rekening untuk menampung uang hasil bisnis. Ada yang mengaku bisnis perdagangan kayu, kain, mesin, dan lain-lain.

Menurut Victor, berdasarkan penyelidikan polisi, ada sekitar 50 WNI yang tertipu dan direkrut menjadi kurir. Dari luar negeri, pelaku pembobolan merupakan warga negara asing yang tergabung dalam sindikat pencurian uang nasabah yang cukup besar. Berdasarkan keterangan enam kurir yang telah diperiksa, mereka sudah mulai bekerja di Indonesia sejak satu bulan terakhir. Penyidik juga telah mengantongi identitas pelaku dan bekerja sama dengan Interpol untuk mengungkap jaringan ini.

Dari laporan yang masuk ke kepolisian, ada sekitar 300 nasabah yang menjadi korban dengan total kerugian mencapai Rp 130 miliar (bukan triliun seperti disebut sebelumnya, red). Dari tiga bank yang dibobol, tidak semua bank bersedia mengganti kerugian yang diderita nasabah. Ditengarai, bahwa malware itu masih eksis di dunia maya sehingga nasabah harus berhati-hati jika mengunduh aplikasi layanan internet banking.

Peranan Orang Dalam Perbankan

Menurut Pakar IT (Information Technology) Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang, Jawa Tengah, Solichul Huda, sedikitnya ada tiga modus pembobolan rekening nasabah bank. Tiga modus tersebut, merupakan skandal kejahatan tingkat elite di dunia perbankan yang melibatkan orang dalam di bank.

Terkait dugaan pembobolan rekening senilai Rp. 8 miliar milik nasabah atas nama Sri Rahayu Binti Soemoharmanto di PT Bank Mandiri Tbk, Jalan Pemuda No 73 Semarang, yang menyeruak belakangan, pihak bank tidak salah dari segi transaksi. Sebab, kejadian penarikan rekening terjadi dalam kurun waktu 2000-2004, di mana pemilik rekening masih hidup. Kemungkinan besar yang melakukan penarikan adalah pemilik rekening sendiri. Dan bank, sudah mematuhi peraturan, di mana pengambilan di atas Rp. 500 juta mesti ada keterangan dari nasabah, yang menjadi alasan nasabah menarik uangnya.

Baik kepolisian, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia sebaiknya bekerja sama untuk menyelamatkan nasabah dan nama baik bank dengan memberi informasi yang jelas kepada nasabah yang dirugikan dan publik. BI harus proaktif memberikan izin ke pihak kepolisian untuk penyidikan terhadap data nasabah, dengan tujuan melindungi dan menyelamatkan nasabah. Pihak bank tinggal menunjukkan data transaksi dan dokumen pendukung ke ahli waris pemilik rekening, urusan selesai.

Jika pihak bank berbelit-belit dan tidak sesegera mungkin memberikan penjelasan, publik biasanya akan berpendapat bahwa bank tidak mematuhi Standard Operating Procedure (SOP). Pembobolan rekening dalam kasus itu dapat dilakukan dalam tiga modus. Kemungkinan pertama, terlapor, atau pemilik rekening melakukan transfer saldo dari rekening yang disengketakan ke rekening lain sesama Bank Mandiri. Hal ini, dibuktikan dengan cetak transaksi pada periode 2000-2004. Bank tidak bisa disalahkan jika yang melakukan penarikan adalah atas nama pemilik rekening, atau orang lain yang diberi kuasa, yang kemungkinan terlapor merupakan anak kandung. Namun, bank juga mewajibkan nasabah tersebut mengisi formulir, yang menjelaskan tujuan pengambilan uang yang nominalnya di atas Rp500 juta.

Kalau kejadiannya seperti ini, bank tidak salah. Walaupun yang mengambil adalah anak, atau orang lain yang diberi kuasa, karena SOP-nya tidak ada larangan pengambilan dilakukan oleh orang yang diberi kuasa yang sah menurut hukum. Sehingga, kalau modusnya seperti ini, pelapor tinggal melaporkan terlapor ke polisi.

SUMBER :

https://nasional.kompas.com

www.tribunnews.com

https://tirto.id

https://metro.tempo.co

https://finance.detik.com

https://kumparan.com

https://keuangan.kontan.co.id

www.republika.co.id

www.viva.co.id