Pembangunan Infrastruktur Dipastikan Menopang Perekonomian Warga Miskin

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data kemiskinan dan ketimpangan teranyar. Per Maret 2017 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,7 juta bertambah 6.900 orang dibandingkan dengan September 2016 yang sebesar 27,76 juta. Angka kemiskinan bertambah, dan tingkat ketimpangan (gini ratio) bergerak stagnan. Angka kemiskinan di Indonesia tersebut diukur dalam gini ratio per Maret 2017 sebesar 0,393, relatif stagnan dibandingkan gini ratio pada September 2016 yang mencapai 0,394 atau turun tipis 0,001 poin.

Kepala BPS Suhariyanto,(ANTARA, Senin, 17/7/2017) mengatakan persentase penduduk miskin di Indonesia per Maret 2017 mencapai 10,64 persen, turun tipis dibandingkan September 2016, yaitu 10,7 persen. Namun, secara nilai, jumlahnya justru meningkat menjadi 27,77 juta orang ketimbang 27,76 juta. Masih ada disparitas tinggi antara desa dan kota. Di kota 7,72 persen, tetapi di desa 13,93 persen, hampir dua kali lipat. Ini menunjukkan persoalan kemiskinan itu ada di pedesaan. Penurunan persentase penduduk miskin relatif lebih lambat dibandingkan periode-periode sebelumnya, sebagaimana dilansir Badan Pusat Statistik (BPS).

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2016 sebesar 7,73 persen atau turun menjadi 7,72 persen pada Maret 2017. Sedangkan persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2016 sebesar 13,96 persen, turun menjadi 13,93 persen pada Maret 2017.

Selama periode September 2016 - Maret 2017, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 188,19 ribu orang (dari 10,49 juta orang pada September 2016 menjadi 10,67 juta orang pada Maret 2017). Sementara, di daerah perdesaan turun sebanyak 181,29 ribu orang, yakni dari 17,28 juta orang pada September 2016 menjadi 17,10 juta orang pada Maret 2017.

Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap garis kemiskinan pada Maret 2017 tercatat sebesar 73,31 persen. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi September 2016, yaitu sebesar 73,19 persen. Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).

Jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan di perkotaan maupun di pedesaan, yaitu beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, gula pasir, kopi bubuk dan kopi instan (sachet), dan bawang merah. Untuk komoditi bukan makanan yang besar pengaruhnya adalah biaya perumahan, listrik, bensin, pendidikan, angkutan, kesehatan, dan perlengkapan mandi.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan akanan yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan dan bukan makanan). 

Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan atau setara 2.100 kalori per kapita per hari. Garis kemiskinan bukan makanan adalah nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok non makanan lainnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di kantornya, (Senin,17/7/2017) mengakui pemerintah semakin sulit menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Target pemerintah untuk menekan angka kemiskinan di bawah 10 persen pun menurutnya bukan perkara mudah mengingat jumlah penduduk miskin saat ini tumbuh berkali-kali lipat jika dibandingkan beberapa tahun lalu. Rancangan program pemerataan kesejahteraan pun menurutnya belum optimal untuk menekan angka kemiskinan, lantaran namun belum seluruhnya jalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Memang makin lama makin susah itu menurunkannya karena orang miskinnya enggak seperti dulu kan. Satu itu kalau turun ke bawah 10 persen tuh sudah kita tidak mudah. Tapi ya memang kebijakan pemerataan harus bisa kita push. Upaya pemerintah dalam menambah utang hingga ribuan triliun pun belum begitu dirasa dalam menurunkan penduduk miskin lantaran utang tersebut difokuskan untuk membangun infrastruktur yang memiliki manfaat jangka panjang. 

Utang pemerintah itu banyak arahnya ke infrastruktur. Tergantung tahapnya kalau infrastruktur itu, kalau tahapnya baru pinjaman tapi belum ada pembangunan nggak akan menurunkan (kemiskinan). Ketika pembangunan sudah berjalan, maka dipastikan imbasnya akan mengarah kepada pengurangan angka kemiskinan di Indonesia. Sebab dengan ditopang infrastruktur maka perekonomian akan bergerak.  Biasanya pengaruhnya lumayan bagus. Karena orang yang bekerja di waktu pembangunan, itu umumnya yang bekerja adalah yang menengah ke bawah

Sumber :

www.cnnindonesia.com

Ditunggu, Wujudkan Janjimu Hai Baklog Si Rumah Murah

Mismatch Janji Rumah murah

Dalam urusan perumahan, pemerintah Indonesia belum bisa memenuhi hak warga negara secara baik. Bahkan, dalam soal penyedian rumah yang layak, pemerintah bisa dinilai melanggar Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang telah diproklamirkan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Pelanggaran tersebut dituduhkan akibat ketidakmampuan pemerintah dalam mengurangi angka kumulatif kekurangan (backlog) perumahan. Jumlah di tanah air mencapai lebih dari 13 juta unit (berdasar perhitungan Badan Statistik Nasional tahun 2010 untuk kategori rumah milik sendiri) dan lebih dari 8 juta unit (berdasar data Kementerian Perumahan Rakyat tahun 2010 untuk kategori rumah layak huni).

Kebijakan penyediaan rumah murah yang digelar pemerintah belum terealisasi maksimal. Sebagian kalangan menyebut program pemerintah mengalami mismatch (ketidakcocokan) saat diterapkan di lapangan. Mengapa? Apakah ada program lain yang disiapkan pemerintah?

Sekelumit persoalan muncul dalam pengentasan backlog perumahan. Misalnya harga jual rumah yang disediakan sering kali mengalami ketidakcocokan harga yang membuat target sasaran seperti halnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), kesulitan mengakses pembiayaan semisal dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang merupakan bentuk lain dari Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Ketidakcocokan (mismatch) harga dari sejumlah program perumahan yang dicanangan akibat tingginya suku bunga kredit perumahan bagi MBR karena ditetapkan dalam jangka waktu yang lama, supplai rumah yang belum maksimal dari program FLPP juga sering kali membuat kesulitan menyalurkan pembiayaan perumahaan. Pemecahan masalah terhadap pembiayaan perumahan yang selama ini dinilai masih belum dapat optimal tergarap oleh MBR menyebabkan masalah pengentasan backlog urung mengalami banyak kendala.

Kalangan Perbankan menilai dibutuhkan konsep pembiayaan yang lebih strategis yang dapat menghimpun dana pembiayaan yang berbasiskan peran masyarakat. Pembiayaan itu sebagai sumber utama pembiayaan perumahan dan pemukiman, agar diperoleh sumber pendanaan perumahan yang lebih optimal. Masyarakat diajak pada suatu kontrak tabungan dalam jumlah dana tertentu secara rutin dan berkala (mingguan dan bulanan) hingga jangka waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan sejumlah dana yang diprasyaratkan agar memperoleh rumah. Meski sepenuhnya belum dapat dikatakan gagal, berbagai langkah pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat (KEMENPERA) dalam mengatasi backlog perumahan khusus pada persoalan pembiayaan, sampai saat ini masih terus digalakkan. Salah satu upaya yang dilakukan melalui draf rancangan Tabungan Perumahan Nasional (TAPERNAS).

Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat, Iskandar Saleh, mengatakan pembiayaan perumahan seperti TAPERNAS merupakan bentuk konsep lain dari sistem jaminan sosial perumahan bagi masyarakat. Konsep TAPERNAS dirangkum agar penyediaan perumahan dari aspek pembiayaan lebih efektif, karena dengan TAPERNAS berbagai pihak dilibatkan seperti pelaku usaha (employer) agar menyisihkan dari gaji pekerja. Dengan Tapernas pemerintah, akan meleburkan semua program dari badan dan lembaga yang selama ini menghimpun dana khusus perumahan agar semakin mengefektifkan pengelolaan dana bagi perumahan.

Potensi Dana

Iskandar menyebut, potensi dana Tapernas yang dapat dimobilisisasi mencapai lebih dari 3 triliun rupiah jika mengacu pada anggota aktif Jamsostek yang jumlah mencapai 8 juta peserta, jumlah tersebut melebihi jumlah anggaran perumahan yang ditetapkan pemerintan sebesar 2,7 triliun rupiah per tahun. Target Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Nasional akan masuk dalam Program Legislasi Nasional Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 2013 mendatang, sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Bab X Pasal 124. Sebagaimana Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), keberadaan Tapernas akan mendukung berdirinya housing provident fund atau penghematan dana perumahan, melalui keterlibatan pengusaha agar mendukung pendapatan dari hasil pekerja untuk mendukung pengadaan perumahan. Pengaplikasian anggaran perumahan melalui Tapernas yang diikuti sejumlah bank-bank yang bekerjasama paling tidak juga akan lebih menghemat anggaran negara. Saya perkirakan jumlah FLPP hingga tahun 2017 atau 2020 mendatang mencapai 50 triliun rupiah, harus bisa lebih dihemat. Melalui Tapernas, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat direvisi, setidaknya menurut Iskandar APBN untuk perumahan akan menurun jumlahnya dari sebelumnya yang ditetapkan senilai 2,7 triliun rupiah menjadi 2,3 triliun rupiah per tahun.

anggota Komisi V DPR, Malkan Amin, mengatakan, Tapernas nantinya mesti diarahkan secara tepat agar dapat mengatasi backlog. Selama ini, kata Malkan, program pembiayaan perumahan yang digalakkan pemerintah memang sedikit banyak telah menekan angka backlog, tapi tidak sedikit juga dari sejumlah program perumahan yang dibangun banyak yang disalahgunakan. Kebocoran anggaran belanja negara mencapai 40 persen, memang dibutuhkan secepat mungkin model pembiayaan yang lebih efektif tidak bergantung annggaran, selain untuk mengatasi backlog. Malkan berharap agar Tapernas nantinya dapat mengakomodir berbagai persoalan perumahan yang selama ini justeru menghambat pengentasan backlog, karena melalui Tapernas semua pihak termasuk target sasaran akan dapat mengawasi pelaksanaan program perumahan rakyat. Tapernas harus segera memiliki payung hukum agar jelas mekanisme dan aturannya. Bila perlu 6 bulan dari sekarang harus segera dibahas, 3 bulan kemudian diputuskan.

Kisah Backlog Sukses

Mr V dan Mr E warga negara asing yang bekerja untuk perusahaan pengembangan perangkat lunak yang sama. Setelah tinggal di AS selama bertahun-tahun, mereka menjadi semakin gelisah tentang situasi imigrasi mereka. Status mereka berdua di tahun 7 H-1B adalah Sistem Arsitek berpengalaman. Mereka diberi ekstensi berdasarkan lama Sertifikasi Buruh yang tertunda mengajukan atas nama mereka oleh majikan mereka sebelumnya. Mereka, dan 350.000 lainnya, adalah korban Penghapusan Centeritis Backlog , bentuk parah dari kecemasan.

Kecemasan semacam itu jelas beralasan: di atas backlog tahun-panjang Sertifikasi Tenaga Kerja EB-3, tanggal prioritas backlog memperpanjang antrian kartu hijau selama beberapa tahun lagi. Dan bagaimana jika Sertifikasi Tenaga Kerja mereka ditolak?

Mereka menunggu tanpa batas waktu untuk persetujuan dari Pusat Penghapusan Backlog untuk majikan yang mereka tidak lagi bekerja. Meskipun itu akan membuat sebuah plot besar untuk "Menunggu Godot, Bagian II - Revenge of the FBI", itu strategi imigrasi yang tidak banyak .

Beberapa bulan lalu, duo malang memanggil kami bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang dapat kami lakukan untuk meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan kartu hijau? Solusinya, tidak memerlukan ilmuwan roket untuk mengetahui bahwa keselamatan mereka terletak imigrasi dalam empat surat-surat berikut : PERM.

Hal bagus tentang pengajuan di bawah PERM adalah bahwa majikan mereka saat itu bisa mengirimkan aplikasi baru tanpa mengganggu Sertifikasi Tenaga Kerja panjang mereka yang tertunda . Hal ini penting karena itu adalah pendency dari aplikasi ini oldie emas yang memungkinkan mereka untuk tetap memperpanjang status H-1B mereka tahun demi tahun. Bahkan lebih baik, tingkat senior pekerjaan mereka saat dibutuhkan pengalaman bertahun-tahun bahwa mereka telah mengakuisisi bekerja untuk majikan mereka sebelumnya. Di atas derajat Sarjana mereka , dua Sistem Arsitek sekarang memiliki setidaknya lima tahun pengalaman profesional yang lebih kompleks. Sama seperti kupu-kupu yang indah muncul dari kepompong jelek, tua keriput EB-3 dengan disertai jaminan mereka lima tahun telah berubah menjadi menakjubkan, dan saat ini, EB-2s.

Kami kurang jujur jika tidak mengungkapkan bahwa hal-hal yang tidak bergerak maju tanpa beberapa Glitches. Karena kesalahan komputer, aplikasi PERM awal ditolak (Meskipun perekrutan dilakukan dalam jendela 30-hari diperbolehkan di bawah peraturan, sistem gagal untuk mengenali dan mengeluarkan penyangkalan salah). Namun, aplikasi PERM kedua, yang disampaikan hanya beberapa hari kemudian, mengakibatkan kedua kasus disetujui. Sekarang, kami telah mengirimkan I-140s dan I-485s untuk kedua Mr V dan Mr E dan, dengan sedikit keberuntungan, mereka akan mendapatkan kartu hijau mereka sebelum akhir tahun 2006!

Apa itu backlog ?

Backlog adalah kurangnya pasokan rumah jauh dibawah kebutuhan riil. Seperti yang kita ketahui bahwa rumah merupakan kebutuhan utama bagi manusia dan rumah menjadi sesuatu yang sangat penting karena dengan ketiadaan rumah layak huni dianggap sebagi penanda paling vulgar dari kemiskinan. Semakin banyak warga yang tidak memiliki rumah layak huni dan apalagi jika tidak memilikinya semakin dalam dan parah kemiskinan yang mendera mereka. Backlog bukanlah gejala atau realitas baru, sudah sejak lama pemerintah tidak mempu menyediakan rumah yang layak huni bagi kelas menengah kebawah dan tidak pernah bertemu disatu titik. Keterbatasan dan ketidak mampuan pemerintah dalam menyediakan rumah sesuai tingkat kebutuhan adalah merupakan masalah besar.

Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah mengapa hal ini bisa terjadi ? mengapa pemerintah tidak bisa menyediakan rumah yang layak huni bagi kalangan masyarakat menengah kebawah ???

Banyak faktor yang memicu hal ini, salah satu diantaranya adalah karena :

1. Kurangnya Pemerintah Daerah (PEMDA) yang memiliki PERDA (peraturan daerah) mengenai tata ruang. Mengapa tata ruang sangat berhubungan dengan masalah perumahan karena dengan adanya Perda Tata Ruang yang dimiliki oleh setiap daerah masing-masing dapat memberikan kepastian untuk Pemerintah Pusat mengetahui lahan-lahan mana yang dapat digunakan sebagai lokasi pembangunan perumahan bagi masyarakat.

2. Kurangnya Bank Tanah yang di sediakan oleh PEMDA setempat. Bank tanah menjadi sangat penting karena walaupun Pemerintah Pusat telah menganggarkan biaya untuk perumahan tersebut tetapi jika PEMDA setempat tidak menyediakan lahan bagaimana mungkin dapat di bangun perumahan.

Sinergi antara Pusat dan Daerah adalah merupakan hal yang kruasial dan dibutuhkan kerjasama antara pusat dan daerah. Tidak dapat kita bayangkan jika kerja sama antara pusat dan daerah tidak ada atau tidak berlangsung sama sekali hal ini tidak dapat merealisasikan kebutuhan rumah yang merupakan kebutuhan utama bagi kehidupan. Intinya adalah sebaik apapun program dari pemerintah pusat tidak akan berjalan sesuai harapan jika kerjasama atau sinergi dengan pemerintah daerah belum tercipta dan terbina dengan baik. Dalam hal ini pemda menjadi sorotan langsung karena pemdalah yang bersentuhan atau berhubungan langsing dengan masyarakat dan sinergi sangatlah penting untuk memastikan adanya kepedulian yang sama atas persoalan yang dihadapi oleh rakyat.

Rumah Murah yang dijanjikan Backlog Indonesia

Menteri Perumahan Rakyat (MENPERA) yang baru, Djan Faridz, menjanjikan akan memberikan rumah murah senilai Rp 25 juta kepada masyarakat penghasilan rendah (MBR) dan pegawai negeri sipil (PNS) di 23 kabupaten ataupun kota seluruh Indonesia. Katanya rumah murah seharga Rp 25 juta per unit bagi MBR termasuk PNS merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah dalam rangka mengatasi backlog sekaligus memberikan kesempatan kepada MBR untuk memiliki aset dalam bentuk tanah dan rumah yang memenuhi persyaratan. Begitu Janji Menpera Djan Faridz dalam rilisnya kepada Liputan6.com, Jakarta.

Untuk merealisasikannya, Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) telah meneken kesepakatan bersama (MoU) antara Deputi Bidang Perumahan Formal dan 23 pemerintah kabupaten ataupun kota tentang penyediaan rumah murah bagi MBR dan PNS. Untuk mengatasi pembayaran, Kemenpera juga akan mengalokasikan subsidi atau bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) baik dalam bentuk pinjaman konstruksi maupun dalam bentuk KPR tanpa uang muka serta akan mengalokasikan stimulan PSU melalui APBN. Untuk itu, Menpera berharap ada dukungan dari pemerintah daerah (pemda) setempat untuk menyediakan tanah dan menetapkan lokasi pembangunan rumah murah dengan mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan perkembangan kabupaten ataupun kota pada 15-20 tahun ke depan. Untuk luas kavlingnya minimal 60 meter persegi di Pulau Jawa, luas lantai 36 meter persegi sesuai dengan pasal 22 ayat (3) berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011, sehat, cicilan terjangkau, memenuhi persyaratan keamanan dan keandalan bangunan. Ia menambahkan jika memungkinkan, pemerintah juga menyediakan jaringan listrik, jaringan pipa air PAM di setiap rumah murah tersebut. Lantaran itulah, Djan Faridz meminta pada pemda setempat agar memberlakukan proses sertifikasi tanah dengan cepat, dan dapat langsung diberikan kepada pembeli rumah yang bersangkutan serta pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) tanpa dipungut retribusi.

Apakah Janji-janji seperti ini akan terwujud? Janji yang sama sudah berulang kali dilansir para calon pejabat ataupun pejabat kawakan. Masyarakat berharap bukti nyata, bukan konsep yang akan-akan-dan akan dilaksanakan. Semoga saja tidak lagi sekedar service life jabatan, atau jangan menjadikan salah sasaran sebagai kambing hitam.

Monggo pak-monggo tulus-monggo ooooo ……….

Terungkap, Ternyata Beginilah Strategi Pemerintah Melawan Horor Macet Mudik

Pengalaman Masa Lalu

Setiap musim mudik Lebaran, jalur Pantai Utara Jawa (Pantura) menjadi salah satu jalur yang paling sibuk. Di Pulau Jawa, arus mudik lebaran mayoritas akan tetap banyak melintas di Jalan Pantai Utara (Pantura) Jawa dan Tol Trans Jawa.

Pada Kamis (23/8/2012) dirilis dari Posko Harian KEMENHUB, Jakarta Menteri Perhubungan EE Mangindaan mengatakan, Pada periode itu juga, total pemudik melalui angkutan umum telah mencapai 10.670.810 atau naik 7,42 persen dari periode yang sama tahun lalu sebesar 9.933,144. Kenaikan Itu terjadi pada moda angkutan darat, kereta api, laut, dan udara. Sedikitnya telah terjadi 3.587 kecelakaan mengakibatkan 641 orang meninggal dunia, 1.031 luka berat, dan 3.444 luka ringan hingga H+2 Lebaran.

Angka kecelakaan lalu lintas pada data hitungan KORLANTAS POLRI tersebut bukan hanya pengendara pemudik saja, melainkan juga para pengendara biasa non-mudik. Jadi semua kecelakaan mudik dan biasa di seluruh Indonesia termasuk kecelakaan H-7 sampai H+2 digabung. Kala itu, masih banyak pemudik menggunakan kendaraan roda dua yang memaksakan diri pulang ke kampung halamannya. Padahal, para pemudik tersebut masih bisa membawa motornya saat mudik, asal pengendaranya naik bis sementara motornya diangkut menggunakan kereta api, truk, ataupun kapal. Kecelakaan sepeda motor di jalan terjadi karena mengantuk dan capai di perjalanan, juga terlalu banyak barang dan orang yang diangkut.

Posko Harian Kementerian Perhubungan yang dirilis di KEMENHUB, Jakarta pada (Kamis, 23/8/2012) melaporkan data Angka kerugian materi kecelakaan lalu lintas selama arus mudik dan balik hingga 22 Agustus 2012 mencapai Rp 7,4 miliar. Sedikitnya telah terjadi 3.587 kecelakaan mengakibatkan 641 orang meninggal dunia, 1.031 luka berat, dan 3.444 luka ringan hingga H+2 Lebaran tersebut. Dari 11 Agustus hingga 22 Agustus 2012 tersebut, jumlah kerugiaan materi akibat kecelakaan tertinggi jatuh pada 15 Agutus atau H-4, ditaksir kerugian mencapai Rp 1,024 miliar. Di posisi itu terjadi 337 kecelakaan, dengan korban tewas 66, luka berat 116 , dan luka ringan 305. Sementara posisi terendah jatuh pada 16 Agustus 2012, dengan kerugian materi ditaksir mencapai Rp 58,8 juta. Sedikitnya ada 338 kecelakaan dengan korban meninggal dunia sebanyak 54 jiwa, luka berat 90, dan luka ringan 329 .

Pada Senin (19/6/2017) memasuki H-6 Idul Fitri 2017 jalur pantura Kota Tegal mulai dipadari pemudik. Antrean kendaraan bahkan tampak padat hingga menjelang Pintu Masuk Tol Brexit. Laju kendaraan merayap dengan kecepatan dibawah 40 KM per jam sepanjang sekitar 2 KM. Untuk mengantisipasi kemacetan, Polisi melakukan penarikan arus dan memasang bambu cone untuk menyiapkan langkah contra flow. Kepadatan arus mulai terjadi karena sebagian besar pemudik memilih awal untuk kembali kekampung halamannya. Menurut Deni, salah seorang pemudik, dia memilih mudik lebih awal karena takut mengalami kemacetan jika mudik nanti. Meski terjadi kepadatan arus di ruas pantura, namun arus lalu lintas di dalam tol masih relatif aman. Tidak terjadi penumpukan kendaraan maupun kemacetan.

Selasa (Antara, 20/6/2017) Di semua jalur, baik yang rawan macet seperti di pasar yang berada di sepanjang jalur pantura, untuk H-5 masih tergolong normal dan lancar.  Kepala Satuan Lintas Polres Indramayu AKP Asep Nugraha di Indramayu, mengatakan arus mudik yang melewati jalur pantai utara (pantura) di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, terpantau masih lancar. Jalur pantura Indramayu dari kedua arah terpantau normal dan lancar dengan kecepatan rata-rata 70 sampai 80 km per jam. Seperti di jalan pantura Lohbener, Patrol, Kandanghaur, Sukagumiwang dan Losarang semua masih lancar.  Demikian pula, tol Cipali yang masuk wilayah hukum Polres Indramayu juga masih terpantau ramai dan lancar untuk kedua arah. Di perbatasan Kabupaten Subang tepatnya km 123 sampai km 142 dengan Kabupaten Majalengka, kecepatan rata-rata bisa 80-90 km per jam. Pengendara yang istirahat dan melaksanakan shalat tidak mengakibatkan penumpukan kendaraan yang dapat mengganggu arus lalu lintas. Mengantisipasi peningkatan arus kendaraan pada libur Idul Adha, polisi memberlakukan sistem buka tutup di jalur pantura Pekalongan, Jawa Tengah, tepatnya di tempat perbaikan Jembatan Ampel,  Kecamatan Siwalan. Di lokasi ini, sering terjadi antrean kendaraan mencapai 2-8 km, dari arah barat Jakarta-Semarang maupun sebailiknya.

Sejumlah ruas jalan utama di jalur tengah dan selatan Jawa Tengah mulai tersendat pada H-2 akibat banyaknya pemudik yang mulai memasuki wilayah Banyumas dari arah Pantura maupun dari arah Bandung yang hendak menuju Yogyakarta. Titik kepadatan arus lalu lintas terjadi dijalur Pekuncen-Ajibarang hingga Wangon. Kemudian kepadatan juga bertambah di jalur Jatilawang hingga Rawalo, kendaraan berjalan merayap diakibatkan banyaknya kendaraan yang melintas ditambah adanya pasar tumpah disepanjang jalur mudik. Dengan kondisi kemacetan tersebut, biasanya pemudik yang akan menuju ke Yogyakarta maupun kota-kota lainnya di arah timur Kabupaten Banyumas akan diarahkan untuk melintasi jalan-jalan alternatif mulai dari Pekuncen-Losari. Kemudian masuk di jalur utama hingga Pasar Cilongkok lalu belok ke kanan menuju Notog, selanjutnya ke Patikraja- Banyumas- Buntu. Setibanya di Buntu, Kemranjen, Banyumas pemudik sudah kembali ke jalur utama menuju Yogyakarta dengan melewati sejumlah titik rawan kemacetan mulai dari Ajibarang hingga Sampang, Cilacap. Beberapa titik kemacetan juga diantisipasi seperti pada ruas Semarang-Demak yang kerap menghadapi ancaman Rob. Kementerian PUPR telah melakukan pembangunan tanggul pantai di Pantai Utara Kota Semarang dari Kaligawe-Genuk sepanjang 2,2 km dan disiagakan 10 pompa untuk kondisi darurat.

Menurut WAKAPOLRES Banyumas Kompol Malpa Malacopo di Poko Ajibarang mengatakan jika prediksi puncak arus mudik yang melintasi wilayah Banyumas akan terjadi pada H-2 dan H-1 pagi. Dari pantauan sekitar pukul 15.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB sempat padat merayap, setelah itu landai. Dari pantauan detikcom, seputaran wilayah Banyumas sejak pukul 18.00 sempat diguyur hujan ringan hingga sedang. Banyak para pemudik yang memanfaatkan waktu tersebut untuk beristirahat dan berteduh di warung-warung sepanjang jalan sambil menunggu hujan reda. Berdasarkan data yang didapat dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, jumlah kendaraan yang memasuki Banyumas per 24 jam melalui jalur Pantura melalui jalur tengah menuju jalur selatan pada H-2 Lebaran 2017 mencapai 76.892 kendaraan roda dua dibanding H-3 kemarin yang hanya 42.648 kendaraan. Sedangkan untuk kendaraan mobil pribadi mencapai 32.448 dibanding kemarin yang hanya 19.336 kendaraan.

Rabu (30/8/2017) Kasat Lantas Polres Kabupaten Pekalongan AKP Boby Anugrah Rahman mengatakan, kondisi lalu lintas (jika arus padat) pada liburan panjang diantisipasi dengan melakukan sistem buka tutup, jalan digunakan satu-satu bergantian. Ada beberapa titik simpul kemacetan di jalur pantura Pekalongan yaitu Jembatan Ampel dan Pasar Wiradesa. Hingga hari itu, perbaikan Jembatan Ampel sisi utara belum selesai, diperkirakan hingga akhir tahun, sehingga lokasi ini menjadi simpul kemacetan. Kendaraan seperti bus dan truk menggunakan sisi selatan. Sementara, jembatan darurat hanya bisa dilalui mobil kecil, itu pun harus jalan satu per satu, serta sepeda motor dan pejalan kaki. Dari arah timur, antrean juga terlihat mulai Wiradesa atau sekitar 5 km. Dari arah barat, antrean mulai Ulujami, Pemalang sampai lokasi perbaikan jembatan atau sekitar 4 km.

Jumat (22/12/2017) Kapolres Cirebon, AKBP Risto Samudra, mengatakan sudah mulai tampak kendaraan para pemudik di jalur pantura Cirebon yang didominasi kendaraan roda empat. D jalur pantura arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah masih terpantau ramai lancar dan begitupun arah sebaliknya dari Jawa Tengah menuju Jakarta. Di titik lain yakni di fly over Tegalkarang arah Jakarta menuju Jawa Tengah pun masih terpantau lancar di mana di loket pembayaran mengalami antrean sekitar 5-10 kendaraan begitupun arah sebaliknya terpantau lancar. Kondisi yang sama terjadi di pintu tol Mertapada. Meskipun kendaraan para pemudik sudah mulai tampak melintasi Cirebon namun arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar.

Persiapan Jalur Mudik 2018

Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR (PUPR) Arie Setiadi Moerwanto mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, (Selasa, 30/1/2018) mengatakan Pemerintah sendiri sejak jauh hari telah mempersiapkan penanganan arus mudik lebaran tanggal 15-16 Juni 2018. Beroperasinya empat flyover yakni flyover Klonengan dan Kesambi di Kabupaten Tegal, serta flyover Kretek dan Dermoleng di Kabupaten Brebes pada tahun 2017 akan sangat membantu mengurangi antrean kendaraan dan mempersingkat waktu tempuh pemudik dari Pantura menuju arah Purwokerto. Dengan adanya empat flyover itu kemacetan parah akibat adanya perlintasan sebidang kereta dapat terurai.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan jalan tol diperkirakan masih menjadi primadona para pemudik. Saat ini pengguna jalan dari Jakarta menuju Semarang masih keluar di Tol Pejagaan-Pemalang yakni di Gerbang Tol Brebes Timur. Kementerian PUPR bersama dengan Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Jalan Tol terus berupaya menyelesaikan pembebasan lahan dan konstruksi Tol Trans Jawa. Ditargetkan Tol Trans Jawa pada akhir 2018 bisa tersambung dan beroperasi. Bila ini sesuai rencana, maka jalan Tol Semarang-Batang akan bisa digunakan untuk kendaraan golongan I pada arus mudik nanti. Progres pembebasan tanahnya cukup baik, tinggal percepatan konstruksinya kita lakukan. Untuk arus mudik Lebaran bulan Juni 2018 beberapa ruasnya sudah bisa fungsional. Namun, masih banyak jalan yang masih berupa tanah di sepanjang jalan Tol Batang-Semarang.

Rabu (detikFinance, 31/1/2018), dikutip dari keterangan resmi Kementerian PUPR, beberapa ruas tol Trans Jawa dari Jakarta hingga Pasuruan ditargetkan bisa selesai dan diresmikan sebelum Juni 2018 atau sebelum mudik Lebaran 2018. Ruas pertama adalah Tol Pejagan-Pemalang yang akan beroperasi penuh sepanjang 57,50 km dengan selesainya Seksi 3 dan 4 (Brebes Timur – Pemalang). Kemudian ruas Solo-Ngawi, yang juga akan beroperasi penuh sepanjang 90,42 km dan Ngawi-Kertosono untuk seksi 1 sampai seksi 3, mulai dari Ngawi hingga Wilangan sepanjang 49,45 km dari total panjang 86,9 km. Sementara untuk ruas tol lainnya yang masih tahap penyelesaian konstruksi, ditargetkan sudah fungsional dilewati kendaraan dengan kondisi perkerasan beton sebelum lebaran nanti. Ruas tersebut di antaranya Pemalang-Batang (33,2 km), Batang-Semarang (75 km), Semarang-Solo seksi 4 dan 5 dari Boyolali-Kartosuro (32,54 km), Ngawi-Kertosono seksi 4 Wilangan-Kertosono (37 km). Dengan demikian, total ruas fungsional di Tol Trans Jawa saat mudik nanti adalah sepanjang 178 km.

Selain itu, disediakan empat rest area di sepanjang jalan Tol Batang-Semarang, yakni dua di jalur Batang ke Semarang, dan dua lainnya di jalur sebaliknya. Diprediksi kemacetan saat mudik akan terjadi di dalam tol tersebut. Namun kemacetan bisa diminimalisir dengan adanya pintu keluar tol, yakni di Weleri, Gringsing, Kaliwungu dan Kendal. Jalan Tol Batang-Semarang merupakan bagian dari jalan Tol Trans Jawa. Tol ini memiliki panjang 74,2 kilometer.

Sabtu (Kompas.com, 14/4/2018) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat meninjau Pekerjaan Proyek Konstruksi Ruas Tol Pemalang-Batang-Semarang-Salatiga, memastikan Jalan Tol Trans Jawa dari Jakarta hingga Surabaya bisa digunakan saat mudik dan balik Lebaran 2018. Sebagian besar kondisi fisik jalan tol sepanjang 661 kilometer tersebut nantinya dalam keadaan operasional penuh dan sebagian kecil lainnya fungsional. Tidak seperti tahun 2017 lalu, yang masih ada menggunakan jalur darurat. Mudik tahun ini dipastikan tidak ada lagi jalur darurat. Finalisasi pemeriksaan jalur terakhir akan dilakukan pada 31 Mei 2018 mendatang secara bersama-sama antara Kementerian PUPR, Kepolisian RI melalui Kakorlantas, dan Kementerian Perhubungan. Ruas Tol Pejagan-Pemalang Seksi III dan IV sepanjang 37 kilometer dari Brebes Timur hingga Pemalang sudah bisa dioperasikan, pemudik yang ke arah Semarang tidak lagi harus keluar Pintu Tol Brebes Timur, namun bisa meneruskan ke ruas Tol Pemalang-Semarang sepanjang 114,2 kilometer yang akan dibuka fungsional atau belum dikenakan tarif tol. Kondisi jalan yang fungsional sudah mengalami perkerasan beton atau aspal yang kualitasnya lebih baik dari lean concrete.

Pekerjaan titik kritis ruas Tol Pemalang-Batang dengan panjang total 39,2 kilometer juga mengalami percepatan pada Seksi 1 Pemalang-Pekalongan sepanjang 17 kilometer yang merupakan. Titik kritis ini diatasi dengan menggunakan teknologi konstruksi jalan bernama Vacuum Consolidation Method (VCM). Percepatan dilakukan dengan meningkatkan intensitas pekerjaan penimbunan tanah dari semula 5.000 kubik per hari, menjadi 25.000 kubik per hari. Ruas yang sudah selesai ditimbun dilanjutkan dengan penghamparan batu agregat. Pertengahan Mei sudah bisa dimulai pengaspalan dan akan selesai dalam dua minggu.

Titik kritis pertama adalah pembangunan Jembatan Kali Kuto pada ruas Tol Batang-Semarang sepanjang 75 kilometer. Jembatan dengan desain pelengkung tersebut akan terpasang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan yakni minggu ke-3 April 2018. Selain itu, progres konstruksinya saat ini sudah mencapai 75,4 persen. Sedangkan pembebasan lahannya sudah mencapai 98 persen. Titik kritis kedua adalah pembangunan Jembatan Kenteng yang melintasi Kali Kenteng dan Kali Serang pada ruas Tol Semarang-Solo Seksi IV dan V. Karena itu, jembatan ini belum siap digunakan saat mudik Lebaran 2018.   Untuk mengatasinya, PT Trans Marga Jateng sebagai Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang sahamnya dimiliki oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Astra Infra, dan PT pembangunan Sarana Jawa Tengah menjalankan skenario kedua yakni membangun jalan permanen sepanjang 500 meter dengan lebar 7 meter.  Lahan baru seluas 3.000 meter persegi dengan kebutuhan dana sekitar Rp 1,5 miliar untuk menjalankan skenario kedua ini akan dibeli. Senin (16/4/2018), Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Desy Arryani mengatakan eksekusi pembelian lahan ini akan dilaksanakan.

Pada Minggu (22/4/2018) KADIV HUMAS POLRI Irjen Setyo Wasisto di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, menyampaikan, pemerintah akan mengaudit seluruh jembatan, khususnya di Pulau Jawa dan selesai sebelum masuk mudik Lebaran pada libur panjang Idul Fitri 2018. Sebelum lebaran, ini akan diaudit dan dicek untuk dinyatakan aman. Rencana tersebut menyusul peristiwa ambruknya jembatan Babat yang menjadi penghubung Jalur Pantura Semarang-Surabaya pada Selasa 17 April 2018.

Pada Kamis (26/4/2018) Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencermati kondisi jembatan-jembatan di jalur pantai utara (Pantura) Pulau Jawa yang rata-rata sudah berumur 20-45 tahun. Jembatan yang perlu memperoleh perhatian khusus adalah di daerah Pangenan dan Ender di Kabupaten Cirebon, serta Losari dan Tanjung di Brebes. Ada beberapa kerusakan yang mengkhawatirkan. Kementerian PUPR bersama pemerintah daerah diminta melakukan audit konstruksi dan meninjau ulang standar kelayakan dan keamanan pondasi jembatan di jalan nasional di seluruh Indonesia secara berkala. Terutama di kawasan perbatasan yang dilalui banyak angkutan bermuatan berat. Jika memang ada kerusakan pada jembatan-jembatan di jalan nasional, diminta pemerintah segera memperbaikinya. Jalur Pantura punya peran penting bagi jalur logistik dan untuk lalu lintas pemudik. Segera lakukan perbaikan atas kerusakan yang ada guna memperlancar arus lalu lintas dan meminimalkan kecelakaan, mengingat sudah memasuki jelang arus mudik Lebaran 2018. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga diminta menggandeng kepolisian untuk memperketat pengawasan atas kendaraan berat yang mengangkut barang melebihi tonase di jalan nasional. Perketat pengawasan dengan razia, termasuk di jalan tol terhadap truk-truk atau tronton yang mengangkut muatan melebihi kapasitas guna meminimalisasi kerusakan jalan raya yang diakibatkan kelebihan muatan angkutan barang.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggandeng beberapa pihak untuk diajak bekerjasama melancarkan jalannya arus mudik Lebaran 2018, mulai dari Kementerian Perhubungan, Kepala Korps Lalu Lintas Polri (Kakorlantas) hingga BMKG. Tim tanggap bencana Sapta Taruna telah dipersiapkan di beberapa jalur mudik yang terbilang rawan longsor dan kecelakaan. Pemerintah pun telah berkoordinasi dengan beberapa pihak lainnya, seperti Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan SAR Nasional (Basarnas) untuk menghadapi kemungkinan cuaca buruk sampai terjadinya bencana alam. Pada minggu pertama bulan puasa, Kementerian PUPR bareng Kementerian Perhubungan akan melakukan cek terakhir kesiapan arus mudik. Sehingga masih ada waktu sekitar 2 minggu untuk memenuhi kelengkapan yang diperlukan.

Pada Jumat 4 Mei 2018 Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, menilai kesiapan Mudik Lebaran 2018 di ruas tol sampai jalan nasional di Jawa lebih baik dari tahun lalu. kondisi jalan di jalur pantai selatan (Pansela) Banten-Yogyakarta, telah dipersiapkan meski masih ada sejumlah perbaikan seperti pelebaran jalan di kawasan Kebumen. Di Pansela sudah bagus, dari Banten sampai Yogya, cuma di Kebumen yang belum dilebarkan. Yogyakarta sampai Ponorogo, saya kemarin lewat, sudah besar jalannya. Untuk jalan pantai Utara (Pantura) Jawa, kondisinya sudah baik, terkecuali di Jembatan Cincin Lima yang masih dalam proses pengerjaan. Targetnya, H-10 jembatan itu telah bisa beroperasi. Ada beberapa ruas tol baru yang nantinya sudah bisa beroperasi fungsional, seperti Tol Solo-Ngawi, Wilangan-Kertosono dan Salatiga-Solo. Dari Serang ke Surabaya, sudah bisa tol. Para pemudik memiliki banyak alternatif rute sehingga tidak bergantung pada jalan tol. Sudah ada jalan darurat juga. Menteri PUPR, menunjuk Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebagai komandan mudik dan untuk pengaturan lapangan dipercayakan kepada Kakorlantas Royke Lumowa.

Kementerian PUPR juga telah menyiapkan berbagai skenario lain untuk menjaga kelancaran arus mudik. Salah satunya dengan menghentikan operasional alat berat konstruksi pembangunan jalan untuk sementara waktu. Alat berat juga dibersihkan, untuk memberikan ruang jalan untuk pemudik. Paling lambat untuk yang di Cikampek itu H-10 Lebaran. Di berbagai jalur mudik yang potensi macetnya besar, akan disediakan berbagai sarana kebutuhan para pemudik, seperti mobile toilet dan tambahan rest area. Ada tambahan rest area per 10-20 km, ada juga parking bay yang operasional untuk memberi kesempatan pemudik beristirahat.

Kamis, 5 April 2018, Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Royke Lumowa saat meninjau perkembangan pembangunan tol Trans Jawa di Batang, Jawa Tengah, optimistis jalan Tol Batang-Semarang akan siap digunakan sebagai jalur tol fungsional saat mudik Lebaran 2018. Dikebut terus siang malam sehingga target H-10 Lebaran, berarti awal Juni ini semua sudah fungsional dari Batang ke Semarang.

Tol dan lagi-lagi Tol

Jalan Tol Trans-Jawa ditargetkan rampung pada akhir 2019 yang menghubungkan Merak hingga Banyuwangi sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat peresmian Tol Ngawi-Wilangan, 29 Maret 2018.  Beberapa jalan tol yang dirampungkan dibangun untuk dapat dilalui para pemudik, diantaranya, sejumlah ruas tol yang merupakan bagian dari tol Trans Jawa yakni sepanjang 615 kilometer. Tol Trans Jawa ini membentang dari Cikampek (Jawa Barat) hingga ke Surabaya (Jawa Timur).

Berikut daftar jalan tol yang bisa dilalui pemudik pada lebaran 2018, seperit yang dirangkum Okezone, Minggu (8/4/2018).

1. Tol Pemalang - Pejagan.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Royke Lumowa mengatakan, tol di Jawa Tengah yang beroperasi adalah Tol Pemalang - Pejagan. Sebagian besar (Tol Pemalang - Pejagan) operasional. Ada sedikit titik yang (masih difungsikan sebagai jalur) fungsional.

2. Tol Batang – Semarang.

Royke Lumowa mengatakan bahwa jalur tol Batang-Semarang ditargetkan akan siap digunakan sebagai jalur tol fungsional pada mudik Lebaran 2018.  Target H-10 Lebaran, berarti awal Juni ini semua sudah fungsional dari Batang ke Semarang. Tol Semarang-Batang akan bisa digunakan untuk kendaraan golongan I. Diakui masih banyak jalan yang masih berupa tanah di sepanjang Tol Batang-Semarang. Nantinya akan disediakan empat rest area di sepanjang tol Batang-Semarang ini yakni dua di jalur Batang ke Semarang, dua rest area di jalur sebaliknya. Dalam pembangunan jalan tol Batang-Semarang, ada ruas jalan yang belum bisa diselesaikan karena melewati pemakaman dan masjid seperti yang terjadi di Kali Kangkung, Ngaliyan, Semarang.

3. Tol Pemalang-Batang.

Ruas Jalan Tol Pemalang-Batang yang memiliki panjang ruas 38,20 kilometer (km) dapat difungsikan sebagai jalur arus mudik Lebaran 2018. Jalur Tol Pemalang-Batang  ini terdiri dari dua seksi dari keseluruhan proyek Jalan Tol Transjawa yang terbentang sepanjang 661 km dari Jakarta-Surabaya yang diperkirakan selesai pada akhir 2018 ini.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat meninjau lokasi proyek Tol Pemalang-Batang di Batang, Jawa Tengah, memastikan ruas Jalan tol Pemalang-Batang dan Batang-Semarang yang pada tahun 2017 diberlakukan sebagai jalur darurat, pada Mei 2018  sudah dapat difungsionalkan.

4. Tol Brebes – Gandulan

Kakorlantas Polri Irjen Royke Lumowa menyatakan Tol Brebes - Gandulan, Pemalang akan siap beroperasi pada mudik Lebaran 2018. Pengerjaan proyek itu akan dipercepat dan ditargetkan selesai pada H-10 Lebaran. Namun hingga saat ini, jalan di kawasan Kaligangsa masih dalam keadaan yang belum memadai, kondisi jalan masih belum layak dilintasi oleh kendaraan roda empat. Kaligangsa sampai Gandulan. Exit Gandulan kurang lebih 30 Km belum begitu bagus, masih dalam tahap pengerjaan. Namun H-10 sudah selesai dalam kriteria tol operasional.

5. Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi).

Pimpinan Proyek Tol Bocimi PT Trans Jabar Tol Joko Susilo mengatakan, progres pembangunan fisik Tol Bocimi Seksi I (Ciawi- Ci gombong) yang merupakan bagian megaproyek solusi kemacetan yang sempat mangkrak selama 25 tahun, per 25 Maret 2018 konsruksinya sudah sekitar 77,5%.  Proyek jalan tol Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) dan Bogor Outer Ring Road (BORR), pekerjaan optimis selesai tepat waktu sehingga bisa difungsikan sebagai jalur mudik Lebaran. Pembangunan Tol Bocimi terbagi empat seksi. Untuk seksi II (Cigombong-Cibadak) yang melewati perbatasan Bogor-Sukabumi masuk tahapan pembebasan tanah mencapai 98%. Sementara, seksi III (Cibadak-Sukabumi Barat) dan seksi IV (Sukabumi Barat- Sukabumi Timur) masih tahap musyawarah untuk ganti untung, bukan ganti rugi kepada masyarakat.

6. Tol Semarang-Solo.

Pada Kamis (8/9/2018) Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menargetkan Tol Semarang-Solo Seksi IV dan V yang menghubungkan Salatiga dan Kartasura sepanjang 32,24 kilometer ditargetkan akan fungsional pada masa mudik lebaran 2018. Dengan fungisionalnya Tol Salatiga-Katasura maka proyek tol dari Semarang hingga Salatiga selesai. Sebelumnya proyek Semarang hingga Salatiga sepanjang 40,41 kilometer telah lebih dahulu beroperasi pada tahun lalu. Ditargetkan Jalan Tol Semarang hingga Solo Seksi IV dan V ini bisa fungsional pada saat mudik, kecuali di Kali Kenteng yang merupakan titik kritis. Bila tidak, kendaraan akan melalui jalur yang bawahnya.

7. Tol Pandaan-Malang.

Rabu (14/2/2018) Direktur Utama PT JPM Agus Purnomo di Jakarta, mengatakan, bahwa Jalan Tol Pandaan-Malang diproyeksikan akan beroperasi penuh pada penghujung tahun 2018. Pembangunan proyek jalan tol Pandaan-Malang terus dilakukan percepatan, dan diharapkan dapat menjadi solusi atas tingginya volume kendaraan dari kota Surabaya dan kota Malang, terlebih ketika arus mudik Lebaran 2018. Jalan Tol Pandaan-Malang dapat menjadi jalur alternatif bagi para pemudik Lebaran 2018.  Jalan Tol Pandaan-Malang dibagi menjadi lima seksi, yang terdiri dari Seksi I Pandaan - Purwodadi (15.475 Km), Seksi II Purwodadi - Lawang (8.05 Km), Seksi III Lawang - Singosari (7,10Km), Seksi IV Singosari - Pakis (4.75Km), dan Seksi V Pakis - Malang (3.113 Km). Jalan Tol Pandaan-Malang akan terhubung dengan Jalan Tol Gempol-Pandaan. Dengan beroperasinya jalan tol ini akan mampu mengurai simpul kemacetan yang ada di jalan arteri, dan dapat memangkas waktu tempuh dari Malang menuju Pandaan atau sebaliknya.

8. Tol Trans Jawa ruas Tol Salatiga – Kartasura (Solo) juga bisa digunakan saat Lebaran.

9. Tol penghubung Jateng dan Jatim yakni Tol Solo - Sragen dan Tol Solo – Ngawi,  juga dipastikan beroperasi saat Lebaran.

10. Tol Ngawi – Kertosono  di Jawa Timur, akan difungsikan sebagai jalur fungsional

11. Tol Mojokerto - Jombang Jawa Timur sudah beroperasi.

Begitulah Kabinet Kerja Pemerintah Jokowi menghadapi Mudik tahun ini. Demi mudik yang nyaman dan melawan horror macet, cabinet kerja giat bekerja melayani warga yang mudik.

Semoga Indonesia semakin jaya.

SUMBER :

https://finance.detik.com

https://economy.okezone.com

https://bisnis.tempo.co

https://properti.kompas.com

www.liputan6.com

https://radartegal.com

https://daerah.sindonews.com

https://tirto.id

https://news.detik.com

https://news.okezone.com

http://bisniskeuangan.kompas.com

Catat. WTP Tidak Untuk Menilai Efisiensi dan Tidak Ditujukan Untuk Menilai Keberhasilan PencapaianTarget

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Moermahadi Soerja Djanegara, memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2017. Hal itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Sidang Paripurna DPR di Jakarta hari ini (31/5/2018). Opini WTP mengandung arti bahwa pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN tahun 2017 dalam laporan keuangan secara material telah disajikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

» Penyerahan LKPP 2017 ke DPR

Ketua BPK menyebutkan bahwa opini WTP diberikan kepada LKPP Tahun 2017 berdasarkan hasil pemeriksaan atas 87 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2017. Terdapat 79 LKKL dan 1 LKBUN yang memperoleh opini WTP. BPK juga memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 6 LKKL dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) pada 2 LKKL.

Dari pantauan dan pemeriksaan BPK RI pada periode 2005 sampai semester II 2017 mencatat sebanyak 13.469 rekomendasi atau 80,14 persen senilai Rp 5,09 triliun rupiah telah dilaksanakan. Opini WDP diberikan kepada Kementerian Pertahanan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komisi Nasional HAM, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, LPP TVRI, dan LPP RRI. Opini TMP diberikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Keamanan Laut (Bakamla). Alasan pemberian opini TMP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di antaranya pembatasan lingkup pada belanja modal dan belanja barang. Pada Badan Keamanan Laut antara lain karena aset tetap konstruksi dalam proses (KDP) tidak dapat diyakini keberadaannya, serta pembatasan lingkup pemeriksaan. Sehingga BPK tidak memiliki keyakinan yang memadai untuk menyatakan opini kewajaran atas laporan keuangan KKP dan BAKAMLA.

Permasalahan dari 8 LKKL yang belum memperoleh opini WTP tersebut secara keseluruhan tidak berdampak material pada kesesuaian LKPP Tahun 2017 terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan. Permasalahan pada 8 LKKL tersebut meliputi permasalahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Belanja Barang, Belanja Modal, Piutang Bukan Pajak, Persediaan, Aset Tetap, Aset Lainnya, dan Utang kepada Pihak Ketiga.

Dalam pemeriksaan atas LKPP Tahun 2017 ini, BPK juga menyampaikan temuan-temuan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Karena itu, kata dia, BPK merekomendasikan pemerintah agar melakukan perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN tahun mendatang. Di antaranya yakni :

• sistem informasi penyusunan LKPP Tahun 2017 belum dapat menyelesaikan selisih transaksi antar entitas dan transaksi timbal balik serta sistem pengendalian piutang perpajakan masih memiliki kelemahan;
• utang/piutang atas kelebihan/kekurangan pendapatan badan usaha dari selisih Harga Jual Eceran (HJE) Formula dan HJE penetapan pemerintah atas penyaluran minyak solar dan premium belum dilaporkan dan diselesaikan.
• dana cadangan program Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2017 belum mampu menyelesaikan permasalahan defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan;
• penatausahaan dan pencatatan PNBP, belanja, piutang PNBP, persediaan, aset tetap, dan utang, terutama pada kementerian/lembaga yang belum memperoleh opini WTP; serta
• penambahan pagu anggaran subsidi listrik tahun 2017 sebesar Rp. 5,22 Triliun tidak sesuai UU APBN-P dan tidak berdasarkan pertimbangan yang memadai.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Soeja Djanegara, saat penyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Pusat 2017 di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/6/2018) menyampaikan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut BPK, kualitas opini terhadap 87 laporan keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan 1 laporan keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) pada 2017 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap 80 LKKL/ LKBUN meningkat hingga 91 persen pada 2017. Pada tahun sebelumnya, opini WTP ini diberikan kepada 74 LKKL/LKBUN atau sekitar 84 persen. Opini WTP ini merupakan kedua kalinya diraih setelah pemerintah pusat memperoleh WTP atas LKPP 2016. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) juga meningkat. Pada 2017, BPK memberikan opini WDP kepada enam LKKL yang pada tahun sebelumnya sebanyak delapan LKKL. Sedangkan, opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) diberikan pada dua LKKL pada 2017 dan pada 2016 sebanyak enam LKKL.

Kabiro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah (dalam pesan singkat, Senin, 4/6/2018) mengatakan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017 yang diberikan BPK merupakan hal positif yang patut disyukuri bersama. Artinya dari salah satu aspek telah terjadi perbaikan yg cukup signifikan terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah pusat. Hal tersebut dapat menjadi pendorong bersama ubtuk melalkuka perbaikan yang lebih signifikan dalam penggunaan uang negara dan khususnya pencegahan korupsi.

Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar di Kantor Pusat BPK, (Rabu, 30/5/2018) mengatakan, pemeriksaan itu dilakukan pada 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Opini yang diberikan kepada pemerintah pusat wajar tanpa pengecualian. BPK meminta bantuan Pimpinan dan Anggota DPR untuk terus mendorong Pemerintah Pusat dalam rangka perbaikan tanggung jawab pelaksanaan APBN.

Anggota BPK RI Agung Firman Sampurna di Pusdiklat BPK RI, Kalibata, Jakarta Selatan, (Rabu, 6/6/2018) mengatakan Kemenko Polhukam, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Opini tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas 20 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) tahun 2017 dari Auditorat Utama Keuangan Negara I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Selain ketiga instansi itu, LHP diserahkan kepada 17 kementerian dan lembaga lainnya yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Polri, Kejaksaan RI, Lembaga Sandi Negara, Lemhannas, Wantannas, Bakamla, Komnas HAM, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, BMKG, dan Basarnas. Namun, opini WTP yang diterima belum tentu bisa diulangi pada tahun selanjutnya. Karena itu bergantung pada upaya setiap instansi negara untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. WTP tahun ini tidak menjamin kementerian dan lembaga negara yang menerima akan mendapatkan hal yang sama tahun depan, oleh karena itu setiap instansi perlu terus mengupayakan pengelolaan keuangan negara yang akuntabilitas.

Auditor Utama Keuangan I (Tortama I) Heru Khresna Reza mengatakan, BAKAMLA tak memberikan laporan keuangan yang masih ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena itulah, BPK tak mengetahui apakah laporan keuangan Bakamla 2017 wajar atau tidak. Tahun 2016 lalu BAKAMLA juga disclaimer (opini TMP). Untuk kasus yang masih ditangani KPK tidak diberikan ke BPK.

Menko Polhukam Wiranto setuju dengan pernyataan Agung Firman bahwa WTP bukan lah prestasi tapi sebuah kewajiban kementerian dan lembaga sebagai pengelola keuangan negara. Itu uang rakyat dan harus hati-hati dikelola.

Anggota III BPK RI, Agus Joko Pramono yang mendampingi Wakil Ketua BPK RI, di Auditorium BPK RI, Jakarta, (Jumat, 20/6/2014) mengatakan Banyaknya entitas yang memperoleh opini WTP, menunjukkan bahwa sebagian besar kementerian/lembaga di lingkungan pemeriksaan AKN III telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2010. Setelah tahun 2011 dan 2012 tidak ada yang mendapatkan opini disclaimer. Pemeriksaan atas laporan keuangan tidak dirancang untuk menilai efisiensi dan kehematan penggunaan sumber daya dan juga tidak ditujukan untuk menilai keberhasilan pencapaian target atau tujuan entitas atau program. Namun, BPK RI harus mengungkapkan dalam laporan pemeriksaan apabila menemukan ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan baik yang berpengaruh terhadap opini maupun tidak.

Wakil Ketua BPK RI menambahkan, pemeriksaan laporan keuangan menekankan bagaimana menggunakan uang, mengelola aset, mencatat pengeluaran, penerimaan, kekayaan, dan kewajiban. Pemeriksaan laporan keuangan itu bukan memeriksa kinerja kementerian/lembaga dalam pencapaian tujuan, tetapi kinerja dalam pengelolaan sumber daya. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sudah menjadi komitmen pemerintah. Oleh karena itu, kementerian/lembaga yang belum memperoleh opini WTP untuk segera membuat action plan, mendiagnosis masalah, agar dapat memperbaiki laporan keuangannya. Sebelumnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) serta Badan Informasi Geopasial memperoleh opini disclaimer.

Anggota V BPK Perwakilan DKI Jakarta Isma Yatun di DPRD DKI Jakarta, (Senin, 28/5/2018) mengatakan, opini WTP diberikan kepada DKI atas usahanya menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK. Di beberapa tahun terakhir atas rekomendasi tersebut, Pemprov DKI Jakarta membuat satuan kerja organisasi yaitu Badan Pengelola Aset Daerah. Dari mulai pembentukan organisasi SDM, sampai sistem dengan adanya inventaris barang. Di tahun sebelumnya, BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP). Hal itu dikarenakan pengendalian pencatatan Barang Milik Daerah (aset tetap) yang belum memadai. BPK meminta pencatatan dan pengamanan aset DKI dikelola lebih baik lagi ke depan. BPK juga memberikan penekanan atas suatu hal yaitu perlunya perhatian terhadap penatausahaan aset tetap secara sistematis dan berkelanjutan, mengingat besarnya nilai jumlah serta kompleksitas jenis aset tetap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara, Vincentia Moli Ambar Wahyuni saat menyerahkan audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 secara langsung LHP LKPD kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Wagirin Arman dan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi mengatakan pemeriksaan Keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), termasuk implementasi rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Meski demikian jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan, atau pelanggaran terhadap ketentuan perundangundangan khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam laporan hasil pemeriksaan. Dalam batas tertentu terkait materialitasnya hal ini mungkin mempengaruhi opini atau mungkin juga tidak mempengaruhi opini atas kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Dengan demikian opini yang diberikan oleh pemeriksa termasuk opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan, bukan merupakan jaminan tidak adanya fraud yang ditemui atau kemungkinan timbulnya fraud dikemudian hari.

SUMBER :

https://megapolitan.kompas.com

https://megapolitan.kompas.com

www.republika.co.id

www.bpk.go.id

https://finance.detik.com

https://bisnis.tempo.co

https://kominfo.go.id

http://www.tribunnews.com