Mengapa Memiliki Rumah SelaluTerhambat?

Rasial Antara Saham dan Rumah di Amerika

Peluang & Inklusif Growth Institute pada bulan Juni 2018 membahas ketidakseimbangan dengan sekumpulan data baru yang dikembangkan dari survei historis, dan menunjukkan bahwa kekayaan, khususnya, kepemilikan saham dan rumah, telah menjadi kekuatan utama di balik tren ketidaksetaraan AS selama 70 tahun.

... Analisis mereka dimulai dengan mengkonfirmasi temuan para sarjana lain: polarisasi pendapatan meningkat sejak tahun 1970-an, dengan kerusakan tertentu pada posisi relatif kelas menengah. Ini juga memberi penerangan baru pada ketidaksetaraan ekonomi antara orang kulit hitam dan kulit putih dengan mengukur perbedaan besar dalam kekayaan serta penghasilan, dan tidak ada kemajuan dalam mengurangi kesenjangan itu.

"Ketidaksetaraan hitam-putih ekonomi tetap besar dan persisten, dan tren ketidaksetaraan kekayaan terbaru untuk semua orang Amerika dijelaskan oleh aset, bukan pendapatan"

Kontribusi paling baru dari studi ini adalah mengungkapkan peran tunggal dari komposisi portofolio rumah tangga — kepemilikan berbagai jenis aset — dalam menentukan tren ketidaksetaraan. Karena sumber utama kekayaan kelas menengah Amerika adalah kepemilikan rumah, dan kepemilikan aset utama dari 10 persen teratas adalah kesetaraan, harga relatif dari dua aset telah menetapkan jalur distribusi kekayaan dan mendorong irisan antara evolusi pendapatan dan kekayaan.

Singkatnya, ketika harga rumah naik dari tahun 1950 hingga pertengahan tahun 2000-an, kekayaan kelas menengah mempertahankan kekayaannya sendiri terhadap kekayaan kelas atas bahkan ketika pendapatan kelas menengah stagnan. Tetapi setelah krisis keuangan, pemulihan pasar saham yang cepat dan perputaran harga perumahan yang lambat berarti melonjaknya ketidaksetaraan kekayaan yang bahkan melebihi dekade terakhir dalam ketidaksetaraan pendapatan. ...

Detail demografi dan rentang waktu 70 tahun dari basis data baru juga memungkinkan analisis yang ketat atas ketidaksetaraan ras, era hak-hak pra dan pasca-sipil. Gambar itu mengecewakan. Disparitas pendapatan saat ini sama besarnya dengan tahun 1950, dengan pendapatan rumah tangga yang masih setengah dari rumah tangga kulit putih. Kesenjangan ras dalam kekayaan bahkan lebih luas, dan juga stagnan. Rumah tangga hitam rata-rata memiliki kurang dari 11 persen kekayaan rumah tangga putih median (sekitar $ 15.000 versus $ 140.000 dalam harga tahun 2016). Para ekonom juga menemukan bahwa krisis keuangan sangat memukul keluarga kulit hitam.

 “Lebih dari tujuh dekade, di samping tidak ada kemajuan yang telah dibuat dalam menutup jurang pendapatan hitam-putih. Kesenjangan kekayaan rasial juga sama gigihnya. ... Rumah tangga hitam khas tetap lebih miskin dari 80% rumah tangga kulit putih. ”

Untuk menjelaskan perbedaan tren dalam ketimpangan pendapatan dan kekayaan sebelum krisis, para ekonom memanfaatkan kekuatan kunci dari basis data: Ini mencakup informasi pendapatan dan kekayaan, rumah tangga-oleh-rumah tangga, dan neraca 70 tahun dengan komposisi portofolio yang terperinci. Mereka menemukan bahwa 50 persen terbawah sekarang memiliki sedikit atau kekayaan negatif (yaitu, utang), dan bagiannya turun dari 3 persen dari total kekayaan pada 1950 menjadi 1,2 persen pada tahun 2016. Untuk setengah bagian atas, diversifikasi portofolio menentukan tren kekayaan. Data menunjukkan bahwa rumah adalah aset utama untuk rumah tangga antara ke-50 dan ke-90 persentil, sedangkan 10 teratas juga memiliki bagian besar dari ekuitas. Oleh karena itu, kekayaan rumah tangga kelas menengah sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga rumah, dan 10 persen teratas lebih sensitif terhadap variasi pasar saham.

Perbedaan dalam kepemilikan aset ini menjelaskan bagaimana, sebelum krisis, rumah tangga kelas menengah mengalami peningkatan kekayaan secara paralel dengan peringkat 10 teratas, meskipun pendapatan riil mereka stagnan dan tabungan tidak berarti. Tetapi gambar berubah secara dramatis pasca-krisis.

Para ekonom menyimpulkan, dalam "perlombaan antara pasar saham dan pasar perumahan, 10 persen terkaya, berdasarkan pasar saham pendakian, menikmati kekayaan pasca-krisis yang melonjak, sementara kekayaan rumah tangga rata-rata sebagian besar stagnan. Ketika harga rumah ambruk pada krisis 2008, posisi portofolio yang diuntungkan dari kelas menengah membawa kerugian kekayaan substansial, sementara rebound cepat di pasar saham mendorong kekayaan di atas. Perubahan harga relatif antara rumah dan ekuitas setelah tahun 2007 telah menghasilkan lonjakan terbesar dalam ketidaksetaraan kekayaan dalam sejarah Amerika pascaperang. ”

Kepemilikan Properti di Indonesia

PEMERINTAH pusat maupun daerah diharapkan bisa bersama-sama mengembangkan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) atau rumah susun sederhana milik (rusunami) untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat perkotaan, terutama di Jakarta.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (Metro TV, Jumat, 14/7/2016) menyebut, survei ekonomi nasional yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kepemilikan rumah di Jakarta menduduki peringkat paling rendah, yakni sekitar 50,16%. Angka tersebut masih jauh lebih rendah ketimbang rata-rata angka kepemilikan rumah tingkat nasional yang mencapai angka 82,58%. Bicara tentang properti yang paling utama salah satunya masalah kepemilikan. Melihat data BPS, tugas pemerintah sangat penting untuk bisa menyediakan perumahan yang affordable sehingga terjangkau oleh masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah. Kemampuan membeli properti di Indonesia masih didominasi penduduk berpenghasilan di atas Rp12 juta, sedangkan jumlah penduduk dengan penghasilan sebesar itu kurang dari 5%. Akibatnya, masyarakat terutama di kota-kota besar seperti Jakarta tidak mampu membeli rumah yang harganya ditaksir rata-rata sudah mencapai Rp480 juta per unit.

Idealnya, pemerintah melakukan kebijakan bidang perumahan seperti yang berlaku di Singapura. Melalui sistem yang seperti rusunami, mereka (Singapura) berhasil menjadikan warganya memiliki kemampuan untuk membeli rumah dan rumahnya itu memang disiapkan oleh negara. Itu yang mungkin masih kurang dikembangkan di kita.

Di sisi lain, dukungan pemerintah tidak cukup hanya dari sisi operasional, tetapi dalam kapasitas sebagai regulator. Salah satu yang menjadi kendala di sektor properti ialah lantaran belum adanya peraturan yang benar-benar mendukung, baik dari sisi pengembang maupun konsumen. Sebagai contoh peraturan tentang kepemilikan lahan kosong atau dikenal dengan istilah land bank. Pemerintah saat ini sedang mendorong terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang land bank yang memasuki tahap akhir. Kebijakan tersebut dinilai penting karena secara hukum semua tanah pada dasarnya milik negara. Tapi secara de facto kan tidak demikian. Kita berharap mudah-mudahan (Perpres) tahun ini segera selesai karena kalau tidak akan terus membuka potensi bagi para spekulan untuk bermain.

Bukan hanya itu, peraturan mengenai pajak progresif juga sudah menjadi perbincangan sejak lama. Diharapkan nantinya kebijakan tersebut bisa mencegah para spekulan dalam memanfaatkan land bank yang selalu mencari keuntungan besar. Tujuan utamanya supaya orang-orang seperti itu tidak mendapatkan keuntungan berlebihan. Caranya ya kita tax. Tapi bukan berarti akan menghalangi perusahaan properti atau orang-orang yang punya land bank luas untuk berinvestasi perkantoran, industri, atau perumahan," terang Bambang.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, dalam Property Report Congress, di Jakarta, (Kamis, 13/10/2016) mengatakan Bappenas mencatat persentase kepemilikan rumah di Indonesia hanya sebanyak 78,7 persen. Dalam persentase tersebut perbandingan pemilik rumah yang membangun sendiri dengan yang membeli dari pengembang jauh berbeda. Sebanyak 71 persen di antaranya membangun sendiri, hanya 4 persen yang membeli dari pengembang, artinya potensinya masih besar. Selain itu, masalah backlog kepemilikan rumah di Indonesia juga, kata Bambang masih besar, yakni sebesar 11,8 juta. Untuk itu penyediaan perumahan bagi masyarakat menengah bawah khususnya jadi perhatian pemerintah. Ada dua agenda yang pertama adalah mengurangi defisit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan menyediakan 1 juta rumah tiap tahun dan memberikan subsidi 1,75 juta unit rumah baru. Yang kedua, tambah Bambang, pemerintah menargetkan bisa turut meningkatkan kualitas rumah tidak layak dengan memberi subsidi terhadap 1,5 juta rumah serta mengurangi 38.341 hektare area kumuh sampai 2019.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanudin (Kompas.com, 25 Agustus 2016) di tengah perayaan Hari Perumahan Nasional Hapernas mengatakan masih banyak rakyat Indonesia yang belum memiliki rumah. Kendati Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan pada 2015 silam terdapat 82,8 persen masyarakat Indonesia yang sudah memiliki rumah atau meningkat dari 72 persen saat 2010, hal itu belum menjadi indikator membaiknya realisasi pemenuhan rumah bagi rakyat. Tetapi tetap itu hanya menjadi data dan kami beranggapan masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah sehingga ini yang harus difokuskan.

Hingga saat itu ada beberapa kondisi yang menghambat realisasi pembangunan perumahan rakyat. Kondisi pertama adalah kondisi pekerja informal di perkotaan. Syarif menilai bahwa pekerja informal seperti penjual bakso, pedagang kaki lima, dan lainnya memang tidak memiliki rumah di kota namun mereka memiliki rumah di daerah asalnya. Mereka urbanisasi, cari pekerjaan di kota tapi sesungguhnya mereka punya rumah dari hasil keuntungan dia kerja di kota sehingga ini tidak bisa dikategorikan sebagai masyarakat yang belum memiliki rumah. Hal itu disebut sebagai pembangunan rumah swadaya. Saat ini di Indonesia lebih banyak pembangunan rumah swadaya ketimbang lewat pengembang ataupun bank.

Berdasarkan data, pembangunan rumah swadaya berjumlah 70 hingga 80 persen dari total rumah yang dibangun. Namun sayangnya, pembangunan rumah swadaya ini justru kerap luput dari perhatian. Imbasnya kemudian berpengaruh terhadap raihan pencapaian pembangunan rumah yang ada dari tahun ke tahun. Tetapi kadang-kadang kita lupa mendata bahwa rumah-rumah di Indonesia tidak melalui pengembang dan bank tapi bersifat swadaya sehingga pertumbuhan rumah di Indonesia ini berdasarkan data masih lebih bagus dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Hingga Agustus 2016, realisasi Program Nasional Pembangunan Sejuta Rumah berdasarkan data dari Kementerian PUPR semester II-2016 adalah sebanyak 345.501 unit. Masih jauh dari target 1 juta unit, Laporan dari BTN baru terbangun 220.000 unit, dari APBN sekitar 100.000, pemerintah daerah 8.500 unit, kemudian Kementerian/Lembaga Transmigrasi 16.923 unit, dan rumah komersial yang dibangun masyarakat 78 unit.

Kemampuan pengembang Real Estat Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) dalam membangun rumah untuk rakyat. REI menargetkan membangun 250.000 sampai dengan 300.000 unit rumah sedangkan Apersi sebanyak 70.000 unit rumah tahun ini. Saya tanya Apersi-nya, mereka mau bangun 70.000 dan ini naik dari 45.000 target mereka tahun lalu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan kendala yang mengadang pemerintah dalam percepatan pembangunan salah satunya adalah perizinan. Setelah pada Rabu (24/8/2016) pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XIII tentang perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. PKE ini diluncurkan untuk mendukung realisasi Program Nasional Pembangunan Satu Juta Rumah yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019. Dengan paket kebijakan ekonomi ini, akan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan rumah. Melalui PKE XIII itu, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang isinya meliputi penyederhanaan jumlah dan waktu perizinan pembangunan perumahan. Adanya PKE XIII ini juga menghapus atau mengurangi berbagai perizinan dan rekomendasi yang diperlukan untuk membangun rumah MBR dari semula sebanyak 33 izin dan tahapan menjadi 11 izin dan rekomendasi. Dengan pengurangan perizinan dan tahapan itu, maka waktu pembangunan rumah MBR yang selama ini rata-rata mencapai 769-981 hari dapat dipercepat menjadi 44 hari.

Kenaikan harga rumah tinggal (perumahan) .

Setiap kuartal Bank Indonesia mengadakan survei ke mayoritas pengembang properti di 16 daerah/kota Indonesia termasuk: Jabodetabek-Banten, Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Manado, Makassar, Denpasar, Pontianak, Banjarmasin, Bandar Lampung, Palembang, Padang, Medan, Batam, dan Balikpapan. Jumlah responden dari survei ini per tahun 2016 meliputi 50 pengembang besar dan 441 pengembang yang tersebar di 15 kantor regional Bank Indonesia. Data dikumpulkan langsung melalui wawancara tatap muka langsung yang menyertakan informasi harga rumah, jumlah unit yang dikembangkan dan terjual dalam kuartal yang bersangkutan. Daerah yang disurvei BI awalnya hanya 12 kota, sejak 2008 bertambah menjadi 14 kota, dan sejak 2015 menjadi 16 kota. Dengan bertambahnya daerah ini BI telah melakukan penyesuaian indeks ke belakang. Sayang data tersebut tidak tersedia secara lengkap di laporan 5 tahun terakhir.

Indeks Properti Bolasalju yang diolah dari Residential Property Price Index (RPPI) melansir data indeks yang mewakili perkembangan data harga properti yang dilaporkan BI.

Pada tahun 2012 dan pertengahan pertama tahun 2013 sektor properti Indonesia bertumbuh cepat, hingga pertumbuhan keuntungan para developer properti Indonesia melonjak tajam (dari 45 perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012, 26 perusahaan mencatat pertumbuhan laba bersih lebih dari 50%) dan, jelas, harga properti Indonesia meningkat sejalan dengan itu (pada umumnya harga properti residensial bertumbuh hampir 30% per tahun antara 2011 dan 2013).

Di pertengahan kedua tahun 2013, Bank Indonesia semakin kuatir mengenai berkembangnya gelembung properti karena perekonomian umum sedang melambat namun sektor properti naik sangat tinggi di pertengahan pertama tahun 2013 . Bank Indonesia mengatakan bahwa pihak BI sudah mendeteksi pembelian spekulatif dan karenanya mengimplementasikan kebijakan pengetatan moneter.

Di pertengahan kedua tahun 2013, Bank Indonesia mengetatkan kebijakannya dengan menaikkan persyaratan uang muka minimum dan memotong pinjaman hipotek untuk kepemilikan rumah kedua. Bank-bank juga dilarang memberikan pinjaman untuk properti-properti yang masih dalam proses pembangunan (untuk para pembeli hunian kedua atau lebih). Persyaratan uang muka yang lebih tinggi (atau rasio loan-to-value yang lebih rendah) diaplikasikan untuk properti-properti berukuran lebih dari 70 meter persegi, dan karenanya secara spesifik ditujukan untuk pasar menengah ke atas.

Pada tengah 2014 ketidakjelasan politik (dan karenanya ketidakjelasan perekonomian juga) menjelang pemilihan Presiden dan Legislatif, para pengembang Indonesia cenderung menunda proyek-proyek baru, factor menyebabkan penurunan pasar properti Indonesia. Contohnya, Indeks Harga Properti Hunian dari Bank Indonesia menurun 6,3% di 2014, turun dari tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 11,5% pada setahun sebelumnya (terlebih lagi inflasi Indonesia naik 8,4% di 2014, karenanya melebihi kecepatan pertumbuhan indeks harga propperti). Penurunan terbesar untuk pertumbuhan properti dirasakan di wilayah Jakarta Bogor Depok Tangerang & Bekasi (Jabodetabek). Ini juga merupakan akibat dari pasar properti Jakarta (dan juga pasar-pasar lainnya di kota-kota besar di Jawa seperti Surabaya dan Bandung) telah menjadi agak jenuh karena pembangunan properti besar-besaran di tahun-tahun sebelumnya. Pulau-pulau lain, seperti Sumatra, Sulawesi dan Kalimantan, kini dipandang sebagai pasar berpotensi besar untuk pembangunan properti (perkotaan) karena saat ini masih belum banyak dikembangkan.

Pada 2007 sebuah rumah dijual seharga Rp500 juta. Pada akhir 2016, rumah baru dengan tipe yang sama mungkin dijua seharga Rp1,5 miliar. Jika dihitung dengan kenaikan biasa, kenaikannya adalah 3 kali lipat atau 200% (disetahunkan 11,61%—bukan rata-rata 20%). Indeks RPPI ini sama dengan inflasi dan rerata IHSG yang bersifat majemuk, kalkulasi harus dengan compounding interest, efek bunga majemuk, bukan rata-rata biasa.  Tidak semua properti mengalami kenaikan fenomenal seperti itu. Sifat kenaikan terkait erat lokasi dan pertumbuhan daerah. Di kota lain yang belum tumbuh, kenaikannya tidak seberapa.

Kesimpulan Indeks Harga Rumah Tinggal (Properti) di Indonesia; Total akumulasi keuntungan investasi properti di Indonesia dari 2002 hingga 2016 adalah 135,53% untuk waktu 15 tahun; CAGR properti di Indonesia dari 2002 hingga 2016 adalah 5,88% (rata-rata 5,91%); Total akumulasi keuntungan investasi properti di Indonesia 10 tahun terakhir adalah 65,16%; CAGR properti di Indonesia 10 tahun terakhir adalah 4,67% (rata-rata 5,18%). Dari data yang tersedia dari 2002-2016, keuntungan dari investasi properti tidak bisa mengalahkan inflasi. Dengan perbandingan 10 tahunan dalam rentang 2007-2016 pun hasilnya masih tidak memadai.

Sebuah survei dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa penjualan properti hunian di kuartal 1 tahun 2015 mengalami penurunan signifikan dalam perbandingan quarter-to-quarter (q/q). Hasil dari penjualan di kuartal pertama tahun 2015 mencatat pertumbuhan 26,6% dibandingkan dengan 40,1% di kuartal ke-4 tahun 2014. Sementara itu, tingkat pencairan pijaman hipotek di bank-bank untuk rumah dan apartemen di kuartal 1 tahun 2015 naik hanya 0,12% (q/q) dibandingkan kuartal sebelumnya.

Pertumbuhan perekonomian Indonesia melambat sampai level terendah selama enam tahun terakhir di kuartal 1 tahun 2015 dan karenanya pihak-pihak berwenang bertekad untuk mengimplementasikan tindakan-tindakan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Karena bank sentral tidak punya ruang untuk memotong BI rate (karena inflasi tinggi, defisit transaksi berjalan yang lebar dan tekanan-tekanan eksternal yang berat), BI memutuskan untuk menaikkan rasio LTV untuk pinjaman hipotek rumah mulai dari Juni 2015, karenanya mengurangi kewajiban uang muka minimum untuk para pembeli rumah pertama. Rasio LTV maksimum untuk pembelian rumah pertama dinaikkan menjadi 80% (dari sebelumnya 70%), sementara untuk pembelian rumah kedua rasio LTV dinaikkan menjadi 70% ( dari sebelumnya 60%). Terakhir, untuk rumah ketiga rasio barunya adalah 60% (dari sebelumnya 50%). Ini berlaku untuk properti-properti yang luasnya di atas 70 meter persegi yang dibeli menggunakan pembiayaan konvensional.

Pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa orang-orang asing akan diizinkan untuk memiliki apartemen-apartemen mewah dengan nilai minimum Rp 5 miliar, yang berarti Pemerintah perlu merevisi Peraturan Pemerintah No. 41/1996 tentang Perumahan untuk Warganegara Asing yang Tinggal di Indonesia yang sekarang masih melarang warganegara asing memiliki properti jenis apapun di Indonesia. Pada saat ini, orang-orang asing hanya bisa menggunakan properti melalui pemakaian ‘hak guna’ (bukan ‘hak milik’) untuk periode maksimum 25 tahun (namun dapat diperbaharui untuk tambahan waktu 20 tahun). Diprediksi bahwa orang-orang asing akan tetap hanya memiliki ‘hak guna’ setelah revisi ini namun dengan durasi tak dibatasi dan juga hak untuk dapat mewariskannya pada para pewaris dari warganegara asing tersebut. Beberapa analis mengklaim bahwa tindakan ini dapat mendongkrak sektor properti domestik sebanyak 20%.

Sudahkah punya rumah? Bersyukurlah sebagian besar masyarakat Indonesia belum punya dan akan kesulitan untuk memiliki.

SUMBER :

http://economistsview.typepad.com

www.bps.go.id

www.bolasalju.com

https://economy.okezone.com

http://mediaindonesia.com

https://properti.kompas.com

Investor Legendaris Dunia Sepanjang Sejarah

Sejarah Bursa Saham

Pada 1460 di bawah pemerintahan Philip the Good, Bursa saham pertama di dunia didirikan di Antwerp, Belgia. Di pasar itu, broker dan rentenir akan bertemu untuk berurusan dengan bisnis, pemerintah dan bahkan masalah utang individu. Instrumen yang diperdagangkan terutama sekuritas keuangan, obligasi. Pada 1500-an tidak ada stok nyata. Orang-orang berurusan secara eksklusif dalam surat promes dan obligasi. Ada banyak jenis kemitraan bisnis-pemodal yang menghasilkan pendapatan seperti saham, tetapi tidak ada pembagian resmi yang berpindah tangan.

Pada tahun 1801, London Stock Exchange secara resmi dibentuk, meskipun sampai 1825 dilarang menerbitkan saham, sehingga pertukaran yang sangat terbatas. Sebenarnya, NYSE (Bursa Efek New York) bukan bursa saham pertama di Amerika Serikat, tetapi The Philadelphia Stock Exchange. Namun, NYSE segera menjadi bursa saham paling kuat di negara itu karena kurangnya jenis kompetisi domestik dan posisinya di pusat perdagangan dan ekonomi AS di New York. London Stock Exchange adalah pasar saham utama untuk Eropa, sementara Bursa Efek New York adalah bursa utama untuk Amerika dan dunia.

Pada tahun 1602, perusahaan Hindia Timur Belanda dibentuk oleh piagam kerajaan yang memberikan monopoli 20 tahun atas perdagangan dengan Hindia Timur dan hak berdaulat di wilayah yang baru ditemukan. Perusahaan Hindia Timur Belanda melakukan yang pertama di dunia dan karenanya, menjadi perusahaan publik pertama yang menerbitkan saham. Itu juga memainkan peran integral dalam kecelakaan pasar pertama dalam sejarah modern.

Pada 8 Februari 1971, Nasdaq didirikan oleh National Association of Securities Dealers (NASD) untuk memungkinkan investor untuk memperdagangkan sekuritas dengan sistem yang terkomputerisasi, cepat dan transparan. Pasar Saham Elektronik Pertama, Nasdaq beroperasi untuk membeli dan menjual sekuritas, serta indeks patokan untuk saham teknologi AS. Istilah "Nasdaq" juga digunakan untuk merujuk ke Nasdaq Composite, indeks lebih dari 3.000 saham yang terdaftar di bursa Nasdaq yang mencakup teknologi terkemuka di dunia dan raksasa biotek seperti Apple, Google, Microsoft, Oracle, Amazon, Intel dan Amgen.

Pada 14 Desember 1912 pemerintah Indonesia, mendirikan bursa saham terkemuka di Batavia-sekarang Jakarta oleh De Vereniging voor de Effecten Hande. Pasar itu terutama menjual saham dan obligasi obligasi dari perusahaan perkebunan Belanda yang beroperasi di Indonesia. Dengan perluasan Bursa Efek di Batavia, pada 11 Januari 1925 dan 1 Januari 1925 Bursa Efek didirikan di Surabaya dan Semarang. Pasar Saham Indonesia telah dua kali ditutup. Pertama pada 10 Mei 1940, ketika perang dunia kedua pecah, dan kedua pada tahun 1958 ketika mata uang Indonesia mengembang. Pasar Saham Indonesia akhirnya bangkit dari abu di fajar Pemerintahan Orde Baru.

Investor Paling Legendaris di Dunia

Charlie Munger, Wakil Ketua Berkshire Hathaway

Kutipan Terkenal:

“It’s waiting that helps you as an investor, and a lot of people just can’t stand to wait. If you didn’t get the deferred-gratification gene, you’ve got to work very hard to overcome that. ”

Charlie Munger, adalah investor sukses yang dibimbing oleh "Bapak Investing Modern," Benjamin Graham. Dia saat ini menjadi Wakil Ketua Berkshire Hathaway - merupakan perusahaan swasta terbesar ke-8 di Amerika Serikat. CEO organisasi, Warren Buffett, sering menggambarkan Munger sebagai mitra kerjanya.

Munger sangat dihormati karena keberhasilannya sebagai ketua Wesco Financial Corporation - lembaga keuangan terdiversifikasi yang ia pimpin dari tahun 1984 hingga 2011. Dia memfokuskan strateginya pada investasi dalam konsentrasi perusahaan berkualitas tinggi. dengan produk atau layanan yang secara pribadi ia yakini. Charlie juga dipuji oleh komunitas investasi untuk upaya filantropisnya - setelah menyumbangkan ratusan juta kepada universitas di seluruh negeri, baik lembaga publik maupun swasta.

Geraldine Weiss, Pendiri Tren Kualitas Investasi

Kutipan Terkenal:

“Never is there a better time to buy a stock than when a basicallysound company, for whatever reason, temporarily falls out of favor with the investment community.”

Geraldine Weiss dikenal sebagai "Queen of Blue-Chip Dividends", setelah menemukan strategi jenius untuk berinvestasi. Padahal, dalam beberapa tahun terakhir, dunia investasi secara tradisional adalah klub anak laki-laki. Sementara Warren Buffett berfokus pada empat prinsip investasinya sebagai daftar periksa untuk memilih saham, Weiss hanya fokus pada satu metrik tunggal - yang akan menghasilkan lebih banyak keuntungan bagi Buffett jika dia mengikuti rencana permainannya.

Bahkan lebih menakjubkan: Dia menggunakan nama G. Weiss selama sekitar satu dekade sebelum mengungkapkan bahwa dia adalah seorang wanita, karena menghadapi penolakan awal pekerjaannya.

Dikenal sebagai pekerja akademis, dia fokus hanya pada hasil dividen, membeli saham ketika mereka berada dalam 10% dari hasil dividen tertinggi mereka dan membongkar mereka ketika mereka masuk dalam 10% dari terendah mereka. Sementara permulaannya dalam berinvestasi sangat dipengaruhi oleh daftar 10-titik Benjamin Graham, dia berangkat dengan tekniknya sendiri dan benar-benar menjadi sukses ketika dia menerima instingnya sendiri. Weiss akan selalu menjadi legenda investasi sejati, dan teladan bagi para investor perempuan di masa itu.

Benjamin Graham, pendiri Kemitraan Graham-Newman (1894-1976)

Kutipan Terkenal:

"In the short run, the market is a voting machine but in the long run, it is a weighing machine."

Dikenal sebagai “Bapak Investasi Modern,” Benjamin Graham sebenarnya adalah seorang mentor Warren Buffett. Bahkan, ia adalah investor yang sangat dihargai dengan konsep "nilai investasi," yang pada intinya bermuara pada gagasan bahwa kita harus membeli sekuritas yang saat ini kurang berharga untuk memaksimalkan laba yang dapat Anda hasilkan ketika mereka menjadi organisasi yang sepenuhnya terwujud dan menguntungkan.

Paling dikenal untuk pekerjaan akademisnya. Buku investasi neoklasik Graham yang sangat terkenal, Analisis Keamanan dan Investor Cerdas secara historis penting dalam dunia investasi - berfokus pada psikologi investor, diversifikasi terkonsentrasi, investasi aktivis, dan utang minimal. Banyak siswa dari Grahams telah mengumpulkan kesuksesan luar biasa, seperti Buffett, Irving Kahn, Walter J. Schloss dan William J. Ruane.

Hui Ka Yan, pendiri Kelompok Real Estat Evergrande

Kutipan Terkenal:

“We should focus investment on youth development.”

Hui Ka Yan (Xu Jiayin dalam Bahasa Mandarin) adalah salah satu orang terkaya di seluruh negara Asia Timur. Saat ini raksasa investasi itu bernilai lebih dari $ 30 miliar USD. Ia adalah ketua dan pemegang saham terbesar dari China Evergrande Group - pembangunan properti Cina yang sangat sukses yang telah membangun lebih dari 500 proyek di 180 kota Cina.

Hui Ka Yan menghasilkan keuntungan luar biasa baik dari proyek perumahan dan gedung perkantoran, dan setahun yang lalu itu meningkatkan harga sahamnya dengan mengejutkan sebesar 469%. Dia adalah orang terkaya di China yang pada tahun 2017 dia adalah pemimpin dari keseluruhan 26% peningkatan dalam kekayaan 400 topland daratan.

Bill Gross, Pendiri PIMCO

Kutipan Terkenal:

“Finding the best person or the best organization to invest your money is   one of the most important financial decisions you’ll ever make.”

Terkenal sebagai "Raja Obligasi" - mengacu pada keberhasilannya yang liar dalam investasi pendapatan tetap yang telah membuatnya dikenal sebagai salah satu investor terbaik sepanjang masa. Bill Gross mendirikan perusahaan manajemen investasi kecil bernama PIMCO, yang saat ini memiliki $ 1,77 triliun dalam aset yang dikelola (AUM). Awalnya, Mr Gross adalah manajer dana obligasi terbesar (berdasarkan nilai) pada satu titik waktu, dan PIMCO benar-benar tenggelam ketika dia pindah bekerja untuk Janus Capital Group pada tahun 2014.

Bill Gross adalah investor big-time jenis yang berbeda, dan memperingatkan calon kapitalis untuk tidak berinvestasi di "perusahaan zombie" - dengan memasukkan uang ke dalam ekonomi riil dengan korporasi yang Anda rasa baik secara etis maupun finansial. Dia juga menekankan diversifikasi dan mengambil peluang yang berakar dalam penelitian lengkap, serta mempertahankan uang tunai yang cukup di samping.

Peter Lynch pengelola Investasi Fidelitas

Kutipan Terkenal:

“Your investor’s edge is not something you get from Wall Street experts. It’s something you already have. You can outperform the experts if you use your edge by investing in companies or industries you already understand.”

Selama beberapa dekade, beragam portofolio telah menggemukkan banyak dana pensiun orang - berkat pertumbuhan global keseluruhan yang telah kami saksikan (disela oleh beberapa resesi sporadis). Indeks S & P500 telah melakukannya dengan sangat baik, dan hanya beberapa investor paling berbakat di sekitar yang berhasil menghasilkan pengembalian yang lebih baik - dan Anda dapat menyertakan Peter Lynch dalam daftar itu.

Lynch dikenal sebagian besar dari manajemen dana Fidelity Magellan, di mana ia mengalahkan pertumbuhan tahunan S & P500 selama 11 dari 13 tahun ia ada di sana (hingga 1990). Dia secara konsisten mencapai lebih dari dua kali lipat hasil tahunan indeks dan membantu meningkatkan aset organisasi dari $ 18 juta menjadi $ 14 miliar. Investor legendaris ini menciptakan frasa “berinvestasi dalam apa yang Anda ketahui”.

Carl Icahn, pendiri Perusahaan Icahn

Kutipan Terkenal:

“In takeovers, the metaphor is war. The secret is reserves. You must have reserves stretched way out ahead. You have to know that you could buy the company and not be stretched.”

Twitter: @Carl_C_Icahn (354k pengikut)

Carl Icahn membangun reputasinya sebagai apa yang disebut ‘perampok perusahaan’ setelah Icahn pengambilalihan yang kejam dari American Airline TWA kembali di tahun 80-an. Investor yang menyusup ke dewan direktur perusahaan yang salah urus dengan membeli saham yang cukup untuk mendapatkan suara. Perampok yang sukses kemudian menggunakan leverage mereka untuk mengatur ulang organisasi dalam upaya untuk membuatnya menguntungkan, atau hanya melucuti aset mereka.

Icahn adalah orang terkaya ke-26 di Forbes 400 tahun 2017, belum lagi manajer hedge fund terkaya ke-5. Dia juga sempat bekerja dengan Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, sebagai Penasihat Khusus Reformasi Peraturan, untuk tugas singkat di 2017. Dia saat ini bernilai miliaran dua digit. Perampok perusahaan legendaris ini memiliki sidik jari yang sukses pada konglomerat seperti Yahoo, Time Warner dan Blockbuster Video juga.

Warren Buffett, CEO Berkshire Hathaway

Kutipan Terkenal:

"We simply attempt to be fearful when others are greedy and to be greedy only when others are fearful."

Twitter: @WarrenBuffett (1,4 m pengikut)

Warren Buffett dikenal luas di seluruh dunia, sebagai investor paling sukses dalam sejarah - terutama karena sedikit uang yang ia mulai dengan (ia saat ini bernilai hampir $ 85 miliar). Mr Buffett direferensikan secara konstan dalam segala jenis publikasi keuangan, dan investor berharap untuk menerima nasehatnya dengan sangat serius.

Dia mengepalai Berkshire Hathaway, dan benar-benar membuat pasar bergerak liar ke arah manapun dengan hanya membuat komentar sederhana. Murid-muridnya telah belajar untuk memahami nilai perusahaan dengan memperhatikan panggilan konferensi pendapatan dan memahami neraca mereka - serta hanya mengevaluasi harga saham setelah benar-benar memiliki keyakinan dalam organisasi.

John "Jack" Bogle, pendiri The Vanguard Group

Kutipan Terkenal:

“The grim irony of investing is that we investors as a group not only don’t get what we pay for, we get precisely what we don’t pay for..”

The Vanguard Group awalnya berdiri sebagi perusahaan rumah tangga. Sekarang, sebagian besar orang Amerika setidaknya mengakui nama ini sebagai sumber investasi reksadana berbiaya rendah, tetapi John "Jack" Bogle dikenal lebih dari itu. Bahkan, majalah Fortune menobatkannya sebagai salah satu dari "empat raksasa investasi abad ke-20" pada tahun 1999, dan bukunya "Common Sense on Mutual Funds: New Imperatives for the Intelligent Investor" adalah buku klasik yang banyak dibaca yang sangat dihargai di komunitas investasi.

Bogle paling terkenal sebagai pendiri indeks reksa dana pertama yang tersedia untuk masyarakat umum - yang terjadi pada tahun 1976 ketika ia mendirikan Vanguard Investment Trust, yang kemudian menjadi Vanguard 500 Index Fund.

Bill Miller mantan Chief Investing Officer dari Legg Mason Capital Management

Kutipan Terkenal:

"Value investing means really asking what are the best values, and not assuming that because something looks expensive that it is, or assuming that because a stock is down in price and trades at low multiples that it is a bargain"

Bill Miller adalah salah satu paling dikenal dalam komunitas investasi sukses. Selama 15 tahun penuh, antara tahun 1991 dan 2005, Legg Mason Value Trust-nya mengalahkan kembalinya S & P500 setiap tahun. Kembali pada tahun 1999, ia diberi nama "Fund Manager of the Decade" oleh Morningstar.com.

Miller berhasil mengembangkan dana dari sedikit $ 750 juta menjadi lebih dari $ 20 miliar (aset di bawah manajemen) hingga 2006. Bahkan tahun lalu ia berhasil meraih kesuksesan serupa: Peluang Kepercayaannya mengalahkan S & P500 hampir dua kali lipat pada titik-titik tertentu tahun lalu. Dia dianggap sebagai investor nilai, tetapi sangat percaya bahwa setiap saham berpotensi menjadi saham nilai "jika diperdagangkan pada diskon ke nilai intrinsiknya."

SUMBER:

https://trendingstock.today

Selamat, Akhirnya Indonesia Menjadi Pemilik Saham Mayoritas PT Freeport

Salah satu kesepakatan divestasi yang dilakukan antara Pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoran adalah saham mayoritas yakni 51% akan dipegang PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dan sisanya Freeport-McMoran. Meski demikina, PT Freeport Indonesia tetap menjadi operator di Tambang Grasberg, Papua.

Dalam perjanjian yang dilaksanakan pada 27 Agustus 2017 silam, PT Freeport Indonesia bersama pemerintah menyepakati sejumlah poin. Pertama, PT Freeport Indonesia sepakat sahamnya sebesar 51 persen dikuasai Indonesia. Kemudian PT Freeport Indonesia sepakat membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter selama lima tahun hingga Oktober 2022, lalu landasan hukum PT Freeport Indonesia akan menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK), bukan lagi berstatus kontrak karya (KK). Disepakati juga penerimaan negara secara agregat nanti akan lebih besar dibanding penerimaan melalui KK selama ini. Jika PT Freeport Indonesia menjalankan perjanjian tersebut, mereka akan menerima perpanjangan izin operasional hingga tahun 2041 mendatang. Tahapan pencaplokan saham PT Freeport Indonesia tetap berlangsung sesuai rencana. Prosesnya juga masih berlangsung sampai saat ini, dan masih didasarkan dari perjanjian awal.

Setelah proses divestasinya rampung, Indonesia yang saat ini hanya memiliki kurang dari 10 persen saham Freeport Indonesia, akan bertambah menjadi 51 persen. Sementara, Freeport-McMoRan hanya memegang 49 persen. Saham Indonesia diwakili oleh Inalum. Induk usaha (holding) BUMN pertambangan dan juga menggandeng pemerintah daerah, tempat tambang Freeport Indonesia beroperasi yaitu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua yang akan mendapat jatah saham sebesar 20 persen dari bagian saham Inalum di Freeport Indonesia.

Menteri ESDM Ignasius Jonan di Gedung DPR RI, Jakarta, (Selasa 5/12/2017) mengatakan sudah dibuat dasar hukum untuk mengakuisisi saham Freeport Indonesia. Sudah legal drafting, perjanjian akuisisi untuk capai 51%. Pemerintah akan beli participating interest Rio Tinto dalam PT Freeport Indoneska sebanyak 40%. Pengambilalihan 40% participating interest (PI) Rio Tinto selanjutnya dikonversi menjadi saham. Konversi ini membuat persentase saham pemerintah di Freeport Indonesia sebesar 9,36% terdelusi menjadi sekitar 5%. Selanjutnya, 9,36% saham Indocopper Investama di Freeport Indonesia juga akan diakuisisi pemerintah. Persentase saham Indocopper Investama juga akan mengalami delusi menjadi 5% akibat dikonversinya PI Rio Tinto 40% menjadi saham.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memberikan sambutan dalam acara tersebut, (Jumat, 12/1/2018) mengatakan Presiden Joko Widodo telah memberikan target divestasi saham PT Freeport Indonesia harus rampung bulan Juli 2018. Pemerintah pusat melaksanakan tanda tangan perjanjian dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk kepemilikan 10 persen setelah divestasi saham PT Freeport Indonesia dilaksanakan. Porsi 10 persen itu disepakati untuk menyejahterakan kawasan dan warga Papua yang selama ini terdampak kegiatan Freeport. Kesepakatan antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia tercapai pada pada 27 Agustus 2017.

Gubernur Papua Lukas Enembe di KEMENKEU Jakarta, (Jumat 12/1/2018) mengatakan, hal ini sangat membanggakan. Terlebih, sejak PTFI di Papua, baru kali ini pemerintah pusat memberikan kepercayaan pada pemerintah daerah. Intinya bahwa kita pemerintah provinsi, kabupaten, sejak Freeport ada di Papua, baru pemerintahan Jokowi yang memberikan kepercayaan pada rakyat Papua. Hal itu merupakan perhatian pemerintah pusat ke Papua. Terlebih, Papua mendapat imbas langsung dari kegiatan usaha PTFI. Intinya rakyat di daerah tambang, penduduk asli wilayah itu kena dampak yang harus diperhatikan.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menuturkan, penyerahan 10 persen saham PTFI ke Papua merupakan bentuk perhatian pemerintah ke daerah. Papua bagian daripada otonomi daerah, bagian daripada otonomi khusus tidak mempermasalahkan, dan jelas pemerintahan Pak Jokowi-lah memperhatikan Papua. 10 persen itu dari 51% total milik Indonesia.

Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin di Kementerian Keuangan, Jakarta, (Jumat 12/1/2018) mengatakan Pemerintah menargetkan pengambilalihan saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 51% rampung pada Juni 2018. Tahun 1996 ada tandatangan antara Freeport Indonesia dan Rio Tinto di mana ada pembagian revenue sharing. Langkah ini dilakukan sebagai salah satu upaya memuluskan jalan pemerintah dalam mengakuisisi saham Freeport Indonesia hingga 51%. Proses pengambilalihan 51% saham Freeport Indonesia dilakukan pemerintah dengan mengakuisisi hak participating interest (PI) Rio Tinto perusahaan tambang multinasional asal Australia, yang sebesar 40% dalam pengolahan tambang Grasberg. Pengambilalihan 51% saham Freeport ini juga dilakukan dengan mekanisme korporasi tanpa membebani APBN dan APBD. Koprorasi Holding BUMN Pertambangan yang dipimpin Inalum dan bekerjasama dengan BUMD bentukan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika yakni PT Papua Divestasi Mandiri. Supaya tidak dipecah-pecah kepemilikannya. Supaya total kepemilikan Indonesia tetap merupakan mayoritas. Kalau masuk sendiri-sendiri akibatnya kepemilikan masing-masing bisa lebih kecil dari kepemilikan dari Freeport McMoran.

Pemerintah telah menyelesaikan tahap demi tahap proses negosiasi pengambilalihan 51% saham PT Freeport Indonesia, setelah tahapan penting untuk sepakat memberikan 10% saham untuk Pemerintah Daerah Papua. Terlaksananya pemberian 10% saham kepada Papua menjadi tanda bahwa Inalum segera membentuk perusahaan konsorsium bersama BUMD yang dibentuk oleh Pemrov Papua dan Pemkab Mimika, salah satu tahapan penting, di mana isu mengenai kepemilikan daerah dan nasional bisa di-solved. Tahapan selanjutnya, yaitu mengenai struktur transaksi, juga sudah diselesaikan negosiasinya oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM. Dengan segenap tahapan yang sudah diselesaikan, maka babak baru yang diperjuangkan mengenai hak dan tanggung jawab (right and responsibility). Di mana pada tahap ini biasanya menentukan siapa yang bakal menjabat sebagai apa. Setelah itu, baru masuk pada tahapan perhitungan valuasi divestasi saham Freeport Indonesia. Jadi, tahapan pertama ini major milestone, sudah berhasil.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, proses pengambilalihan saham melalui Rio Tinto masih berjalan dan tidak bisa sembarang diinformasikan kepada publik, mengingat perusahaan-perusahaan tersebut merupakan perusahaan terbuka di level global. Namun, 51% saham akan dimiliki Indonesia. Proses untuk mendapatkan 51% termasuk apakah melalui PI yang nanti dikonversi jadi saham itu adalah proses yang sedang kami diskusikan dan di dalam proses negosiasi dengan pihak-pihak terkait. Yang jelas, 51% sesuai instruksi bapak presiden adalah non negotiable, menuju ke situnya dan timeline-nya akan segera kita umumkan dalam satu paket begitu sudah selesai.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Bambang Gatot Aryono, di Hotel Dharmawangsa, (Rabu, 16/3/2018) mengatakan Pemerintah belum bisa memutuskan nilai valuasi saham divestasi yang ditawarkan PT Freeport Indonesia. Valuasi saham dilakukan oleh Tim Penyelesaian Divestasi yang terdiri dari lintas instansi. Tim tersebut terdiri dari Kementerian Koordinasi bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Sekretariat Kabinet. Tim Divestasi sudah terbentuk sekal 4 Maret 2016. Tim lintas kementerian itu masih membahas parameter perhitungan valuasi saham Freeport. Belum ada kesepakatan parameternya. Parameter yang belum disepakati terkait perhitungan masa tambang Freeport apakah hingga 2041 atau cukup tahun 2021 saja. Pasalnya, kontrak karya Freeport berakhir pada tahun 2021 dan masih berhak diperpanjang dua kali yang masing-masing selama 10 tahun. Namun, nilai saham US$ 1,7 miliar yang ditawarkan Freeport menggunakan umur tambang hingga 2041. Selain itu, yang belum disepakati Tim Divestasi mengenai mekanisme perhitungan saham apakah menggunakan nilai pasar atau tidak. Saat ini Pemerintah Indonesia telah menguasai 9,36% saham Freeport. Tahun ini Freeport wajib melepaskan 10,64% lagi sahamnya. Sementara, sisa saham sebesar 10% lagi wajib dilepas hingga 2019.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno saat halalbihalal, (Sabtu, 30/6/ 2018) mengatakan dalam negosiasi itu, kedua belah pihak sepakat akan membentuk perusahaan patungan (joint venture). Sementara penandantanganan perjanjian pembentukan perusahaan patungan selesai dua pekan lagi, beberapa hal harus diselesaikan, seperti perpajakan dan lingkungan hidup yang selama ini dilakukan Freeport Indonesia. Perusahaan patungan yang diharapkan bisa dikelola secara transparan dan profesional tersebut dapat memberikan manfaat kepada pemegang saham dan masyarakat setempat. Tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility/CSR) juga harus ditingkatkan. Proses divestasi sudah memasuki tahap final dan sudah ada kesepakatan mengenai nilai transaksinya. Angka tawaran ini juga dikatannya. Nilai final negosisasi yang sudah diajukan ke Presiden Joko Widodo terakhir hampir US$ 4 miliar lah, antara US$ 3,5 miliar ke US$ 4 miliar.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno di Jakarta (Rabu, 4/7) mengatakan Freeport Indonesia akan menjadi perusahaan patungan (joint venture) Indonesia dan Freeport-McMoRan. Kesepakatan usaha bersama (Joint Venture Agreement) itu untuk me-manage PT Freeport Indonesia. Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media, Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, pendanaan dari akuisisi ini berasal dari Konsorsium Inalum.

Awal Peluang Divestasi

Berdasarkan PP Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Penambangan Mineral dan Tambang (Minerba), Freeport harus menawarkan sahamnya kepada pemerintah, setahun setelah PP diterbitkan pada 14 Oktober 2014. Jadi, Freeport harus melakukan divestasi saham mulai 14 Oktober 2015. Namun, pemerintah memberikan tenggat waktu 90 hari bagi Freeport untuk mengajukan penawaran saham atau berakhir pada 14 Januari 2016. Beleid tersebut menitahkan, hingga tahun 2019 Freeport harus melakukan divestasi saham sebesar 30%.

Pada 14 Januari 2016, PT Freeport Indonesia telah mengajukan penawaran resmi divestasi saham kepada pemerintah Indonesia. Tanggal tersebut merupakan deadline atau batas akhir bagi Freeport Indonesia untuk mengajukan penawaran divestasi saham. Hal itu sesuai

Pada PP Nomor 77 Tahun 2014, pemerintah Indonesia harus memberikan jawaban atas penawaran saham yang diajukan Freeport Indonesia dalam waktu 60 hari. Artinya, pada 14 Maret 2016 atau terhitung sejak 14 Januari 2016, pemerintah harus memberikan keputusan terkait penawaran divestasi saham yang disodorkan Freeport. Namun, menilik pada pernyataan Bambang Gatot, pemerintah sepertinya tidak bisa memberikan jawaban sesuai ketentuan PP 77/2014 atas penawaran saham 10,64% yang diajukan Freeport Indonesia. Persoalannya, nilai penawaran yang dilayangkan produsen tambang emas asal Amerika Serikat (AS) itu cukup fantastis. Di dalam surat penawaran tersebut, Freeport menyampaikan, saham 100% FI seharga US$ 16,2 miliar atau sekitar Rp 225,18 triliun dengan hitungan kurs Rp 13.900 per dollar AS. Dengan demikian, nilai saham divestasi sebesar 10,64% kira-kira US$ 1,72 miliar atau Rp 23,91 triliun.

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Aloysius Kiik Ro (KONTAN, Rabu, 16/3/2018) mengatakan, Kementerian BUMN sudah memiliki hitungan sendiri mengenai harga wajar Freeport terhitung sampai kontraknya berakhir. Sudah ada hitungannya. Yang pasti pembeli harus nawar murah dan penjual bisa nawar mahal. Maka jika kajian hasil divestasi sudah ditentukan, akan diberikan kesempatan kepada BUMN pertambangan untuk mengelola divestasi saham Freeport tersebut seperti PT Indonsia Asahan Alumilunium (Inalum), PT Aneka Tambang (Antam), PT Bukit Asam (PTBA), dan PT Timah (Tbk) yang tergabung dalam konsorsium pertambangan. Siapa-siapa saja yang akan mengelola sesuai dengan bidangnya, memang urutannya Pemerintah dulu lalu BUMN. Penawaran itu biasanya 60 hari setelah tim dibentuk.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Sofyan Djalil, (KONTAN, Jumat, 15/1/2018) mengatakan pemerintah kemungkinan tidak akan membeli saham yang ditawarkan Freeport Indonesia. Alasannya, pemerintah saat ini merasa tidak punya dana untuk membeli saham anak usaha Freeport McMoran tersebut. Kalaupun punya uang, pemerintah juga tidak akan membeli. Uang akan digunakan untuk membangun infrastruktur. Karena itu, pemerintah menyerahkan pembelian saham Freeport pada BUMN. Tentu sebelum melakukan itu, harga juga harus dievaluasi kembali. Namun, jika memutuskan membeli 10,64% saham Freeport, maka kepemilikan saham pemerintah Indonesia di Freeport bakal mencapai 20%.

Saham pemerintah Indonesia sebanyak 9,36% di Freeport sebelumnya diperoleh sejak Kontrak Karya (KK) generasi pertama Freeport ditandatangani di masa rezim Soeharto pada tahun 1967. Demi menguasai ladang emas Grasberg di tanah Papua, Freeport “rela” mengabulkan sejumlah tuntutan Pemerintah Soeharto di dalam kontrak, seperti kenaikan pajak, pembangunan smelter, dan divestasi saham secara bertahap hingga 51% kepada perusahaan nasional. Jadi, sebelum Kontrak Karya perpanjangan itu ditandatangani, sebanyak 90,64% saham PT Freeport Indonesia dimiliki oleh Freeport McMoran Copper & Golden Inc. Sisanya sebesar 9,36% dimiliki oleh pemerintah Indonesia.

Peluang pemerintah untuk upaya memperbesar porsi kepemilikan saham Freeport terbuka ketika pemerintah meneken kontrak karya baru Freeport pada 30 Desember 1991. Sejak perpanjangan KK Freeport pada 1991, saham perusahaan tambang itu menjadi incaran investor.

Pemilik usaha Bakrie Group, Aburizal Bakrie, lewat entitas bisnis Bakrie Brothers, berhasil meneken kesepakatan “pembelian” 10% saham Freeport. Kesepakatan itu dilakukan hanya selang sehari setelah KK Freeport diperpanjang Pemerintahan Soeharto pada Desember 1991. Berdasarkan riset KONTAN, Bakrie Brothers menguasai saham Freeport senilai US$ 213 juta. Namun, mantan Menteri Koordinator Perekonomian di era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono itu hanya membayar US$ 40 juta. Sisanya sebesar US$ 173 juta berasal dari pinjaman Freeport. Setahun kemudian, Ical justru melego kembali 4,9% sahamnya kepada Freeport melalui PT Indocopper Investasma. Saat itu, Freeport membeli 49% saham Indocopper senilai US$ 211,9 juta di pasar modal. Pada 2002, Freeport membeli 51% saham yang tersisa di Indocopper dan menarik perusahaan itu dari lantai bursa. Alhasil, Freeport McMoRan kembali menguasai 90,64% saham Freeport Indonesia meski mengklaim telah melepas 18,72% sahamnya kepada pemerintah (9,36%) dan Indocopper (9,36%).

Sebelum dikuasai 100% oleh Freeport, Indocopper sempat dibeli oleh PT Nusamba, perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh yayasan-yayasan Soeharto (80%), putra sulung Soeharto, Sigit Harjojudanto (10%), dan Mohamad “Bob” Hasan (10%). Bakrie melepas 5,1% sahamnya di Indocopper kepada Nusamba seharga US$ 315 juta. Tetapi, Freeport menanggung US$ 254 juta, sedangkan Nusamba hanya menyetor US$ 61 juta.

Ketika KK Freeport diperpanjang pada tahun 1991, pada Pasal 24 KK tersebut mewajibkan Freeport melakukan divestasi dalam dua tahap.

Tahap pertama adalah melepas saham ke pihak nasional sebesar 9,36% dalam 10 tahun pertama sejak 1991. Kemudian kewajiban divestasi tahap kedua dimulai tahun 2001, ketika Freeport harus menjual sahamnya sebesar 2% per tahun sampai kepemilikan nasional menjadi 51%. Jadi, untuk kewajiban divestasi tahap pertama sudah dilaksanakan. Sebanyak 9,36% saham Freeport telah dijual kepada PT Indocopper milik Grup Bakrie. Kendati, saham Indocopper itu dibeli kembali oleh Freeport Mc Moran.

Tahap kedua kewajiban divestasi urung dilaksanakan karena pada tahun 1994 pemerintahan Soeharto menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20/1994 yang mentebutkan bahwa saham anak usaha dari perusahaan asing boleh dimiliki oleh pihak asing hingga 100%. Maka dengan berlakunya peraturan itu menjadi ‘angin segar’ bagi Freeport untuk mangkir dari kewajiban divestasi.

Berdasarkan studi dari Deutsche Bank, valuasi 40% PI Rio Tinto sekitar US$ 3,3 miliar atau sekitar Rp. 45 triliun dengan kurs Rp 13.700. Angka tersebut di bawah harga pasar yang seharusnya dibayarkan Indonesia nantinya melalui PT Inalum (Persero).

Pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No.24/2012 tentang Kewajiban Divestasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 51 persen. Kemudian, pemerintah memperkuatnya dengan Peraturan Menteri (Permen) . ESDM No. 27/2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham serta Perubahan Penanaman Modal di Bidang Usaha Pertambangan Minerba. Freeport kerap berlindung dibalik alasan KK yang bersifat lex specialis untuk menghindar dari kewajiban divestasi minimum 51% saham seperti yang diamanatkan PP No.24/2012.

Menko Perkonomian Hatta Rajasa di kantornya, Jakarta, mengatakan, Freeport sudah mengirimkan surat tanggapannya terkait poin-poin yang terdapat dalam renegosiasi kontrak karya. Perusahaan tambang asal Negeri Paman Sam itu mengaku tidak siap melepaskan 51 persen sahamnya ke dalam negeri. Dari 51 persen divestasi yang diminta pemerintah, mereka siap 20 persen. Freeport akan segera melakukan penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO). Dalam suratnya, Freeport menyepakati poin renegosiasi, yakni pengembalian lahan, demikian pula dengan local content. Untuk royalti, mereka juga sudah oke sesuai Peraturan Pemerintah yang ada.

Dirjen Mineral Dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) R Sukyar menegaskan, Freeport belum menyepakati besaran divestasi. Belum ada pembicaraan. Yang jelas kalau dia nambang, harus 51 persen (divestasi). Kalau dia terintegrasi, menambang, mengolah, memurnikan, divestasinya 40 persen. Itu saja tawaran pemerintah. Freeport masih tidak mau melakukan divestasi saham. Alasannya, aturan tersebut hanya berlaku untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Karena itu, pemerintah mengejar divestasi saham Freeport dari renegosiasi.

Sekjen Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Ansari Bukhari mengatakan, industri strategis harus dikuasai negara sesuai amanat Undang-Undang (UU) Perindustrian. Dalam Pasal 84 UU Perindustrian dijelaskan, industri strategis adalah industri yang memenuhi kebutuhan penting bagi kesejahteraan dan menguasai hajat hidup orang banyak. Karena itu, seharusnya industri tambang dan migas dikuasai negara karena memberikan kesejahteraan dan menguasai hajat hidup orang banyak. Apalagi, migas dan tambang tidak bisa diperbaharui dan cadangannya akan habis. Karena itu sebaiknya sumber daya alam strategis itu dikuasai negara.

Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), Budi Gunadi Sadikin di Gedung DPR, Jakarta, (Senin, 29/1/2018) menyatakan, untuk menguasai 51 persen saham PT Freeport Indonesia harus menghadapi proses rumit. Alasannya tidak hanya melibatkan anak usaha Freeport McMoran itu. Freeport Indonesia menjalin komitmen dengan beberapa pihak terkait kepemilikan saham. Di antaranya hak partisipasi dengan Rio Tinto sebesar 40 persen dalam pengelolaan tambang Grasberg di Papua. Realisasi kondisi kepemilikan PT Freeport Indonesia sekarang cukup kompleks, karena ada keterkaitan pihak yang lain, enggak hanya Freeport Indonesia.

Head of Corporate Communication Inalum Rendi A Witular kepada detikFinance, Jakarta, (Senin, 19/3/2018) mengatakan pada 27 Agustus 2017 lalu, pemerintah dan Freeport McMoran (FCX) mencapai kesepahaman untuk melepas saham Freeport Indonesia hingga 51% kepada Indonesia. Selain itu, Freeport Indonesia juga berkomitmen membangun fasilitas pemurnian mineral alias smelter dalam lima tahun ke depan. Freeport Indonesia juga bersedia mengubah dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan mendapatkan jaminan operasi, serta pemerintah akan memberikan jaminan fiskal dan regulasi untuk Freeport Indonesia. Inalum tidak berdiam diri dan berkhayal dalam ikhtiar untuk menguasai 51% saham Freeport Indonesia. Sudah banyak melakukan perundingan dengan pihak FCX maupun Rio Tinto.

Setelah kesepakatan itu terjadi, pada 24 September 2017 pemerintah, Inalum, dan FCX melakukan pertemuan di mana FCX menawarkan struktur divestasi ke pemerintah. Pembahasan terkait struktur divestasi pun berlanjut pada 27 Oktober 2017. Pada 30 Oktober 2017, Kementerian BUMN, Inalum, dan Rio Tinto membahas 40% hak partisipasi Rio Tinto. Pembahasan serupa pun berlanjut pada 7 November 2017 terkait rencana konversi 40% hak partisipasi menjadi saham. Perundingan tersebut pun cukup rutin dilakukan di minggu-minggu berikutnya hingga pada 15-17 Desember 2017 disetujui struktur transaksi divestasi saham Freeport Indonesia.

Kemudian, pada 12 Januari 2018 pemerintah pusat mengalokasikan 10% dari rencana 51% saham Freeport Indonesia untuk Pemda Papua dan Mimika. Perundingan terkait seluruh aspek operasional Freeport Indonesia pun dibahas pada akhir Januari 2018 lalu dengan melibatkan pemerintah, Inalum, Rio Tinto, dan FCX.

Pada 18 Februari 2018 dilakukan rapat koordinasi antara Inalum dan tim penasihat keuangan untuk membahas hasil due diligence dan valuasi Freeport Indonesia. Kemudian pada 28 Februari Inalum melakukan penawaran kepada Rio Tinto terkait rencana akuisisi hak partisipasi. Pembahasan mengenai divestasi Freeport Indonesia juga dibahas dalam ratas kabinet di Istana terkait divestasi Freeport Indonesia.

Freepot Polemik Warisan Orde Baru.

PT. Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan pertambangan yang mayoritas sahamnya dimiliki Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.(AS). Perusahaan ini adalah pembayar pajak terbesar kepada Indonesia dan merupakan perusahaan penghasil emas terbesar di dunia melalui tambang Grasberg. Mining International, sebuah majalah perdagangan, menyebut tambang emas Freeport sebagai yang terbesar di dunia. Freeport Indonesia telah melakukan eksplorasi di dua tempat di Papua, masing-masing tambang Erstberg (dari 1967) dan tambang Grasberg (sejak 1988), di kawasan Tembaga Pura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Pemegang saham PT. Freeport Indonesia adalah ; * Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (AS) – 81,28%; * Pemerintah Indonesia – 9,36%; * PT. Indocopper Investama – 9,36%. Bahan Tambang yang dihasilkan adalah –Tembaga; -Emas; -Silver; -Molybdenum; dan –Rhenium. Freeport berkembang menjadi perusahaan dengan penghasilan 2,3 miliar dolar AS. Menurut Freeport, keberadaannya memberikan manfaat langsung dan tidak langsung kepada Indonesia sebesar 33 miliar dolar dari tahun 1992–2004. Angka ini hampir sama dengan 2 persen PDB Indonesia. Dengan harga emas mencapai nilai tertinggi dalam 25 tahun terakhir, yaitu 540 dolar per ons, Freeport diperkirakan akan mengisi kas pemerintah sebesar 1 miliar dolar.

Jauh sebelum kedatangan para penjelajah dari Eropa, penduduk asli Papua hanya mengambil serba sedikit dari alam,” tulis buku Ekspedisi Tanah Papua: Laporan Jurnalistik Kompas (2008). Bahkan ketika orang Eropa pertama yang melihat salju di tengah daratan Papua Kapten Johan Carstensz berlayar ke Papua pada 1623, orang Papua masih sedikit mengambil dari alam Papua. Hanya babi, sagu dan umbi yang paling banyak diambil. Ratusan tahun setelah Carstensz dianggap hanya mengigau, sebuah tim yang dipimpin orang Belanda bernama Hendrikus Albertus Lorentz pun mencoba mendaki pegunungan bersalju di tengan Papua itu. Tim yang dipimpin Lorentz itu mengerahkan orang-orang Dayak Kenyah yang dijadikan juru angkut barang dalam ekspedisi tahun 1909. Orang-orang Dayak yang dari Kalimantan ini direkrut di Apo Kayan. Dalam ekspedisi orang-orang Belanda setelahnya, yang dipimpin Kapten Franssen Herderschee dari KNIL, orang-orang Dayak Kenyah, dan juga Kayan dikerahkan lagi. Orang-orang itu sangat kegirangan saat mereka melihat salju. Bahkan mereka kepingin membawanya pulang.

Namun bukan Carstensz atau Lorentz yang akan mengubah lanskap di Papua, melainkan Antonie Hendrikus Colijn, Jean Jacques Dozy dan Frits Julius Wissel yang melakukan perjalanan pada 1936. Ekspedisi itu tak hanya mendaki puncak tertinggi di pegunungan tengah Papua yang dinamai Carstenz Pyramid. Yang paling penting adalah penemuan gunungan tembaga oleh Dozy, seorang ahli geologi. Apa yang ditemukan Dozy itu tak langsung dilirik banyak pihak. Tiga tahun setelah ekspedisi ini terjadi Perang Dunia II. Fokus banyak negara hanya tertuju pada perang. Barulah setelah Perang Dunia II selesai, apa yang ditemukan Dozy menarik minat sebuah perusahaan tambang dari Amerika bernama Freeport.

Pada 1959, laporan Dozy itu sampai ke telinga Forbes Wilson, geolog Freeport. Wilson lantas menindaklanjutinya dengan berangkat ke Papua. Ia tiba pada 1960 dan terpukau oleh “gundukan harta karun” pada ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut itu. Dia begitu terpesona oleh hamparan bijih tembaga yang terhampar luas di permukaan tanah. Dalam laporan perjalanannya yang berjudul The Conquest of Cooper Mountain (1989), Wilson menyebut terdapat bijih besi, tembaga, perak serta emas. Pulang ke Amerika Serikat, sejumlah batu dari Ertsberg yang dibawa Wilson, oleh para analis Freeport menyatakan bahwa penambangan gunung itu bakal amat menguntungkan. Modal awal akan kembali hanya dalam tiga tahun.

Namun, Freeport menghadapi jalan buntu: Presiden Republik Indonesia, Sukarno, sedang pasang sikap keras terhadap kaum kapitalis Barat—menurutnya, merekalah agen-agen “penjajahan gaya baru.” Belum lagi soal perebutan wilayah di kepulauan Nusantara antara Indonesia dan Belanda. Saat itu, Sukarno getol menyerukan Trikora alias Tiga Komando Rakyat: 1) Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda, 2) Kibarkan Sang Merah-Putih di Irian Barat, tanah air Indonesia, dan 3) Bersiaplah dimobilisasi guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

Sampai akhirnya kekuatan politik Sukarno digembosi tentara nasional lewat peristiwa berdarah 1 Oktober 1965. Kekuasaan, secara berangsur tetapi seksama, pindah ke tangan Jenderal Soeharto, jenderal Angkatan Darat yang menorehkan tinta emas bagi sejarah Freeport di Papua. Freeport bersukacita dengan penguasa baru Indonesia yang pro modal asing ini.

Soeharto mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 (UU No.1/1967) tentang Penanaman Modal. UU itu rupanya telah disahkan sejak 10 Januari 1967, disaat mana Sukarno sebenarnya masih menjadi Presiden, namun kekuasaannya sudah tergerogoti sejak awal 1966. Sejak 25 Juli 1966 hingga 17 Oktober 1967, Soeharto adalah Ketua Presidium Kabinet yang menguasai pemerintahan menyusul keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966. Soeharto baru ditetapkan sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967 setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno (Nawaksara) ditolak MPRS.

Pada 7 April 1967, hanya sekitar tiga pekan setelah Soeharto dilantik sebagai pejabat presiden, kontrak karya diberikan kepada Freeport selama 30 tahun.

"Freeport adalah perusahaan asing pertama yang menandatangani kontrak dengan rezim baru di Jakarta dan menjadi aktor ekonomi dan politik utama di Indonesia," tulis Denise Leith dalam Politics of Power: Freeport in Suharto's Indonesia (2003).

Dalam Jalan Baru Untuk Tambang (2009), Simon Felix Sembiring menyebut setelah Freeport, penikmat dari UU PMA tahun 1967 itu adalah Inco yang menambang nikel di Saroako, Sulawesi Selatan sejak 1968. Menurut Leith, pada 1970an, saat Freeport membangun infrastruktur pertambangannya, rezim Soeharto mengemis pembagian saham. Pejabat-pejabat Indonesia dikabarkan bolak-balik Jakarta-New York demi urusan itu.

Koran Indonesia Raya yang dipimpin sastrawan Mochtar Lubis merekam kejadian itu. “Beritanya kecil saja, tentang Menteri Pertambangan Prof. Soemantri Brodjonegoro yang berkunjung ke Amerika Serikat atas udangan maskapai Freeport Sulphur,” tulis Mochtar dalam Tajuk-tajuk Mochtar Lubis di harian Indonesia Raya (1997). Ia mengatakan bahwa tindakan Soemantri itu (seorang pejabat negara, atas nama negara, memenuhi undangan perusahaan swasta asing) tidak patut.

Upaya untuk mendapatkan saham itu terus berlanjut. Pada 1973, Menteri Pertambangan pengganti Prof. Soemantri, Mohamad Sadli, diberi tugas “meninjau ulang” kontrak-kontrak antara pemerintah Indonesia dan perusahaan-perusahaan swasta, termasuk Freeport.

Dalam Pelaku Berkisah (peny. Thee Kian Wie, 2005), Sadli menyatakan bahwa pemerintah kadung terikat kontrak “generasi pertama” dengan Freeport. Menurut persyaratan kontrak itu, Freeport memperoleh masa bebas pajak selama tiga tahun, konsesi pajak (sebesar 35 persen untuk tujuh tahun berikutnya, dan pembebasan segala macam pajak atau royalti selain lima persen pajak penjualan. “Segera sesudah kontrak ditandatangani, pemerintah menyadari bahwa kontrak itu perlu direvisi, agar memberikan hasil lebih banyak keuntungan ekonomi bagi Indonesia,” tulis Sadli.

Menurut Denise Leith, rezim Soeharto menginginkan saham sebesar 8,9 persen. Namun, Freeport tak langsung memenuhi permintaan Soeharto. Alasannya, perusahaan itu belum untung dan para pembeli mereka di Jepang meminta potongan harga bijih tembaga. Tanggapan Soeharto bukan main: Ia ikut melindungi Freeport dengan mengeluarkan kebijakan pembatasan minyak ke Jepang. Karena itulah, kata Leith, tercipta simbiosis mutualisme antara Freeport dan Indonesia. Dua tahun kemudian, Freeport memberikan jatah saham sebesar 8,5 persen dan royalti sebesar 1 persen kepada pemerintah Indonesia.

Merasa perlu menaruh wakilnya di Jakarta, kantor pusat Freeport di Amerika Serikat menunjuk Ali Budiardjo sebagai Kepala Perwakilan Freeport Indonesia. Ali adalah pemilik firma hukum Ali Budiardjo & Associates sekaligus kawan lama mantan Perdana Menteri Sutan Sjahrir. Sebelumnya, sewaktu Forbes Wilson melobi Soeharto untuk menambang Ertsberg, Ali jadi penyambung lidahnya. Pada 1974, ia menggantikan Wilson sebagai Presiden Direktur Freeport.

Hingga 1989, bijih-bijih tambang dari Ertsberg mengalir melalui pipa sepanjang 115 km ke Amamapare Freeport, tempat kapal-kapal pengakut menunggu. Menurut catatan International Bussines Promotion, gunung itu menghasilkan 32 juta ton bijih sebelum rata dengan tanah. Awalnya, Freeport hanya memiliki konsesi buat menambang wilayah seluas 10 ribu hektare. Namun, rezim Soeharto memberi izin perluasan hingga 2,5 juta hektare pada 1989, lewat kontrak anyar. Belakangan diketahui bahwa Freeport menemukan cadangan emas tak jauh dari Ertsberg. Tetapi kontrak Karya I yang seharusnya habis pada 1997 telanjur digantikan dengan Kontrak Karya II yang bakal jalan terus sampai 2021.

Kontrak karya inilah yang coba diubah oleh Jokowi tahun ini. Pemerintahan Jokowi ingin mengubah status dari kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Tentu saja Freeport tidak tinggal diam. Mereka mengancam akan membawa Indonesia ke Arbitrase Internasional.

Namun, perlu diingat bahwa yang kerap terabaikan dalam kontrak kerjasama investasi asing adalah pemangku kepentingan terbesar di Negeri ini yaitu rakyat Indonesia. Semoga Pemerintah kuat dan tetap bijak dalam mengambil keputusan dalam melayani bangsa Indonesia.

SUMBER :

https://tirto.id

https://ekonomi.kompas.com

www.liputan6.com

www.kemenperin.go.id

https://lipsus.kontan.co.id

https://finance.detik.com

https://katadata.co.id

https://saripedia.wordpress.com