Pemerintah Prioritaskan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi Untuk Memenuhi Kebutuhan Energi

Arah kebijakan Prioritas Nasional Ketahanan Pangan diarahkan untuk:

(1) meningkatkan ketersediaan, kualitas dan keragaman komoditas pangan terutama dari produksi dalam negeri,

(2) memperlancar sistem distribusi pangan antarwilayah dan antarwaktu,

(3) menjaga aksesibilitas pangan dan mengembangkan pola konsumsi pangan sehat,

(4) memperbaiki data statistik pangan dan pertanian, termasuk perikanan, dan

(5) meningkatkan dan menjaga keandalan jaringan irigasi baik kewenangan pusat maupun kewenangan daerah dan mensinergikan jaringan irigasi dengan rencana cetak sawah.

Prioritas Nasional bidang ketahanan energi mencakup dua program, yaitu energi baru terbarukan (EBT) dan konservasi energi serta pemenuhan kebutuhan energi. Alokasi anggaran bidang ketahanan pangan dan energi antara lain dialokasikan pada Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian ESDM sebagai berikut.

  

Kementerian Pertanian

Sampai dengan Semester I tahun 2018, Kementerian Pertanian telah merealisasikan 26,7 persen pagu tahun 2018 atau Rp6,3 triliun. Kinerja penyerapan dalam semester I tersebut relatif turun apabila dibandingkan dengan kinerja 2 tahun sebelumnya namun lebih tinggi daripada tahun 2015.

Melambatnya kinerja penyerapan Kementan pada semester I tahun 2018 disebabkan oleh kebijakan internal kementerian yang melakukan revisi anggaran, diantaranya refocusing dan revisi antar program.

Beberapa output yang telah dicapai Kementerian Pertanian sampai dengan semester I tahun 2018 antara lain:

(1) pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi,

(2) pengelolaan produksi tanaman serealia,

(3) jaringan irigasi tersier, serta

(4) alat dan mesin pertanian pra panen.

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sampai dengan semester I tahun 2018, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah merealisasikan 31,2 persen pagu tahun 2018 atau Rp2,3 triliun. Kinerja penyerapan dalam semester I tersebut relatif tinggi apabila dibandingkan dengan kinerja 3 tahun sebelumnya.

Membaiknya kinerja penyerapan KKP pada semester I tahun 2018 tersebut dipengaruhi oleh antara lain sudah selesainya reorganisasi dan merealisasikan belanja yang sempat ditunda pada tahun 2017. Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu berkaitan dengan pelaksanaan tender yang belum selesai dan belum siapnya tim untuk melaksanakan kegiatan.

Beberapa output yang telah dicapai KKP sampai dengan semester I tahun 2018 antara lain:

(1) kapal perikanan yang terbangun termasuk di wilayah perbatasan,

(2) alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan dioperasionalkan,

(3) peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan nusantara (PPN),

(4) perizinan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) Natuna yang mandiri, dan

(5) prasarana logistik ikan yang dibangun dan dimanfaatkan

  

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Sampai dengan semester I tahun 2018, Kementerian ESDM telah merealisasikan 23,8 persen pagu tahun 2018 atau Rp1,5 triliun. Kinerja penyerapan dalam semester I tersebut relatif berimbang apabila dibandingkan dengan kinerja tiga tahun sebelumnya.

Kinerja Kementerian ESDM pada semester I tahun 2018 tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya percepatan pengadaan barang dan jasa melalui proses lelang dini yang dimulai akhir tahun 2017.

Beberapa output yang telah dicapai Kementerian ESDM sampai dengan semester I tahun 2018 antara lain:

(1) infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga,

(2) konverter kit BBM ke bahan bakar gas untuk nelayan, dan

(3) infrastruktur energy baru terbarukan dan konservasi energi.

SUMBER :

DOWNLOAD : Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN Semester I T.A. 2018

Kinerja Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan dan Perlindungan Sosial Tahun 2018 Semester 1

Pembangunan bidang kesehatan ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan, dan meningkatkan perlindungan finansial.

Program prioritas pembangunan bidang kesehatan adalah:

(1) peningkatan kesehatan ibu dan anak,

(2) pencegahan dan pengendalian penyakit, dan

(3) penguatan upaya promotif dan preventif “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”.

Sementara itu, pengentasan kemiskinan tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan yang dilakukan melalui pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Penurunan kemiskinan dalam lima tahun terakhir mengalami perlambatan. Hal ini mengindikasikan kemiskinan yang kronis yang membutuhkan intervensi pemerintah menjadi lebih besar, untuk dapat mendorong pengurangan kemiskinan dan ketimpangan lebih cepat.

Anggaran bidang kesehatan dan perlindungan sosial antara lain dialokasikan melalui Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial sebagai berikut.

Kementerian Kesehatan

Sampai dengan semester I tahun 2018, Kementerian Kesehatan telah merealisasikan 58,1 persen pagu tahun 2018 atau Rp 34,3 triliun. Kinerja penyerapan dalam semester I tersebut relatif tinggi apabila dibandingkan dengan kinerja 3 tahun sebelumnya.

Kinerja Kementerian Kesehatan pada semester I tahun 2018 tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

(1) penetapan pejabat perbendaharaan dilakukan lebih awal dan kegiatan swakelola dapat dilaksanakan lebih awal dan

(2) penyaluran bantuan iuran dalam rangka JKN yang dilakukan di awal.

Dilihat dari belanja menurut jenis, realisasi belanja barang dan modal masih rendah, disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya proses pengadaan yang belum selesai menunggu terbitnya SK dan regulasi pelaksanaan, khususnya kegiatan bantuan Pemerintah.

Beberapa output yang telah dicapai Kementerian Kesehatan sampai dengan semester I tahun 2018 antara lain:

(1) penyaluran untuk PBI di muka dalam rangka JKN sebesar Rp23,4 triliun (92 persen) kepada 92,3 juta jiwa peserta, disebabkan percepatan penyaluran pembiayaan dalam rangka mendukung penguatan kas program JKN,

(2) pengadaan 3 juta unit sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung sebesar Rp50,0 miliar, dan

(3) pelaksanaan 36 riset status kesehatan dalam rangka riset kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2018 sebesar Rp290,0 miliar.

Realisasi anggaran pada Kementerian Kesehatan tersebut antara lain digunakan untuk membiayai Program Penguatan Pelaksanaan JKN, Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan, Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Kementerian Sosial

Sampai dengan semester I tahun 2018, Kementerian Sosial telah merealisasikan 36,0 persen pagu tahun 2018 atau Rp 14,9 triliun Kinerja penyerapan dalam semester I tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan kinerja 3 tahun sebelumnya.

Kinerja Kementerian Sosial pada semester I tahun 2018 tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

(1) penambahan anggaran tahun 2018 akibat perubahan mekanisme dari belanja subsidi rastra menjadi belanja bansos rastra,

(2) kelengkapan dan persiapan penyaluran seperti pedoman umum dan petunjuk teknis dan koordinasi antarinstansi terkait dipersiapkan sebelum TA berjalan dan awal TA berjalan, dan

(3)kebijakan percepatan penyaluran bansos di 2018 seperti program BPNT disalurkan tanggal 25 tiap bulannya.

Beberapa output yang telah dicapai Kementerian Sosial sampai dengan semester I tahun 2018 antara lain:

(1) penyaluran PKH sebesar Rp10,3 triliun kepada 9,8 juta jiwa KPM dan

(2) pendistribusian bansos pangan senilai Rp 8,5 triliun kepada 15,2 juta KPM.

Realisasi anggaran pada Kementerian Sosial tersebut antara lain digunakan untuk membiayai:

(1) program perlindungan dan jaminan sosial dan

(2) program penanganan fakir miskin.

Kinerja Pemerintah Dalam Bidang Pendidikan Tahun 2018 Semester I

Pembangunan bidang pendidikan tahun 2018 diprioritaskan pada program pendidikan vokasi dan program peningkatan kualitas guru. Program pendidikan vokasi difokuskan pada peningkatan kualitas pembelajaran yang dapat mendekati kompetensi keahlian, sementara peningkatan kualitas guru dilakukan melalui perbaikan sistem rekrutmen guru, pendidikan, pelatihan/pembinaan kompetensi, penilaian guru serta penempatan guru secara merata.

Selain itu, program lainnya dalam bidang pendidikan seperti pemberian bantuan kepada siswa melalui program Indonesia pintar (PIP) dan bantuan operasional sekolah, maupun pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan juga terus ditingkatkan. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah secara konsisten telah melakukan pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN sejak tahun 2009 sebagaimana yang diamanatkan konstitusi.

Anggaran pendidikan melalui Kementerian/Lembaga utamanya dialokasikan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Kementerian Ristek Dikti, dengan penjelasan kinerja semester I tahun 2018 sebagaimana berikut.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sampai dengan semester I Tahun 2018, Kemendikbud telah merealisasikan 38,2 persen pagu tahun 2018, atau mencapai Rp15,3 triliun. Kinerja penyerapan dalam semester I tersebut sedikit lebih rendah apabila dibandingkan dengan kinerja 3 tahun sebelumnya.

Melambatnya kinerja penyerapan Kemendikbud disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

(1) belum terbitnya permendikbud terkait penetapan penerima PIP,

(2) adanya kebijakan tidak boleh menyalurkan anggaran melalui mekanisme Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk pembangunan museum pada Ditjen Kebudayaan,

(3) masih melakukan persiapan pelaksanaan sertifikasi guru yang melibatkan LPTK sebagai pelaksana sertifikasi guru, dan

(4) masih dilakukan penilaian proposal, verifikasi lapangan, pencocokan data dengan dapodik/data pokok pendidikan (untuk bantuan sarpras sekolah).

Meskipun demikian, Kemendikbud telah melakukan langkah-langkah untuk mendorong percepatan realisasi anggaran dan pencapaian output strategis, antara lain:

(1) telah dilakukan proses verifikasi dan validasi penerima bantuan sehingga penyaluran dapat dilakukan lebih awal dan

(2) penyelesaian kelengkapan administrasi untuk belanja yang lebih awal.

Beberapa output yang telah dicapai Kemendikbud sampai dengan semester I tahun 2018 antara lain:

(1) penyaluran PIP tahap pertama untuk 11,3 juta siswa sebesar Rp6,5 triliun,

(2) pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi 556 ruang kelas, dan

(3) penyaluran tunjangan profesi guru (TPG) sebesar Rp1,5 triliun untuk 216.304 guru non-PNS.

Kementerian Agama

Sampai dengan semester I Tahun 2018, Kementerian Agama telah merealisasikan 37,0 persen pagu tahun 2018, atau mencapai Rp23,0 triliun. Kinerja penyerapan dalam semester I tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan kinerja tiga tahun sebelumnya.

Kinerja penyerapan Kementerian Agama pada semester I tahun 2018 tersebut dipengaruhi oleh beberapa factor antara lain proses verifikasi atas beberapa kegiatan bersifat bantuan dan kelengkapan administrasi untuk pengadaan belanja telah disiapkan lebih awal.

Beberapa output yang telah dicapai Kementerian Agama sampai dengan semester I tahun 2018 antara lain:

(1) penyaluran PIP untuk 8.132 siswa sebesar Rp5,8 miliar,

(2) penyaluran BOS untuk 4,2 juta siswa sebesar Rp4,1 triliun,

(3) penyaluran beasiswa bidik misi untuk 9.839 siswa sebesar Rp129,9 miliar, dan

(4) pembangunan ruang kelas baru sejumlah 142 ruang kelas serta rehab sejumlah 180 ruang kelas.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran sampai dengan semester I tahun 2018 antara lain:

(1) dengan adanya kebijakan dalam penyaluran PIP langsung melalui pusat diperlukan masa transisi berupa penyesuaian data siswa antara aplikasi Education Management Information System (EMIS) dengan data yang diperoleh dari daerah,

(2) kesiapan SDM di bidang sistem informasi dalam penyaluran PIP yang dipusatkan, dan

(3) koordinasi antara kantor pusat dan kantor daerah perlu ditingkatkan dalam rangka validitas data penerima bantuan (PIP dan BOS).

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Sampai dengan semester I tahun 2018, Kemenristekdikti telah merealisasikan 37,3 persen pagu tahun 2018, atau mencapai Rp 15,4 triliun. Kinerja penyerapan dalam semester I tersebut relatif tinggi apabila dibandingkan dengan kinerja 3 tahun sebelumnya.

Meningkatnya kinerja penyerapan Kemenristekdikti pada semester I tahun 2018 tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

(1) telah dilakukan proses verifikasi dan validasi penerima bantuan sehingga penyaluran dapat dilakukan lebih awal dan

(2) kelengkapan administrasi untuk pengadaan belanja telah disiapkan lebih awal.

Beberapa output yang telah dicapai Kemenristekdikti sampai dengan semester I tahun 2018 antara lain:

(1) penyaluran beasiswa bidik misi untuk 277,1 ribu mahasiswa sebesar Rp1,8 triliun dengan IP rata-rata mahasiswa penerima bantuan bidikmisi yang cukup bagus yaitu 3,26,

(2) penyaluran bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) sebesar Rp 385,8 miliar untuk 118 perguruan tinggi, dan

(3) pemanfaatan anggaran untuk penelitian yang telah terealisasi sebesar Rp 699,2 miliar dengan tujuan meningkatkan kualitas penelitian di Indonesia

SUMBER :
Download : Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN Semester I T.A. 2018.

Kinerja Pemerintah Dalam Bidang Infrastruktur Tahun 2018 Semester I

Pembangunan infrastruktur secara konsisten menjadi fokus dari pembangunan yang dilakukan Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Dalam publikasi World Development Report (1994), dijelaskan bagaimana infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Wilayah yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dijumpai pada wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang mencukupi. Hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan membangun dari pinggiran untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah. 

Untuk itu, peran infrastruktur diarahkan tidak hanya pada pemenuhan layanan dasar masyarakat, tetapi juga mendorong perbaikan konektivitas, distribusi logistik, transportasi, dan elektrifikasi yang selanjutnya berdampak pada perbaikan daya saing, mendukung produktivitas, serta efisiensi perekonomian secara menyeluruh. Selain itu, pembangunan insfrastruktur juga bukan hanya masalah ekonomi saja, namun juga menyangkut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab Pemerintah sebagian besar dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Perhubungan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sampai dengan semester I tahun 2018, Kementerian PUPR telah merealisasikan 27,1 persen pagu tahun 2018, atau mencapai Rp29,1 triliun. Kinerja penyerapan dalam semester I tersebut sedikit lebih rendah apabila dibandingkan dengan kinerja 2 tahun sebelumnya (2016 dan 2017) namun lebih tinggi dari realisasi tahun 2015, sebagaimana disajikan dalam Grafik 2.3.5.

Melambatnya penyerapan belanja Kementerian PUPR pada semester I tahun 2018 disebabkan antara lain proses pengadaan lahan, perizinan pinjam pakai kawasan hutan, loan yang belum efektif, dan proses pematangan lahan. Dalam proses pembebasan lahan, kendala yang umum dihadapi adalah ketidaksepakatan terkait ganti rugi lahan antara masyarakat dengan pemerintah.

Sebagai contoh adalah pembangunan tol Padang Pariaman-Pekanbaru harus terhenti sementara yang disebabkan tidak ada kata sepakat antara pemerintah dan pemilik lahan terkait ganti rugi lahan. Untuk loan, dari total sebesar Rp. 6,88 triliun baru terealisasi sebesar Rp. 1,73 triliun atau 25,10 persen di semester I dengan blokir sebesar Rp. 164,42 miliar. Kendala ini diharapkan dapat segera diatasi agar pelaksanaan program/ kegiatan dalam semester II dapat berjalan dengan baik

Namun demikian, Kementerian PUPR telah berupaya mengantisipasi kinerja penyerapan antara lain dengan proses lelang dini pada akhir tahun 2017 untuk paket-paket kontraktual tahun 2018. Sebagai bentuk percepatan lelang dimaksud, sampai dengan semester I tahun 2018 dari total belanja modal sebesar Rp77,4 triliun telah dikontrakkan 5.633 paket pekerjaan senilai Rp70,0 triliun. Adapun kontrak yang sudah terealisasi adalah sebesar Rp24,7 triliun (35,8 persen dari pagu kontraktual).

Kinerja penyerapan anggaran sampai dengan semester I untuk belanja modal juga mengalami perlambatan. Penyerapan belanja modal sampai dengan semester I tahun 2018 sebesar Rp20,9 triliun (27,1 persen dari pagu belanja modal), lebih rendah dari tingkat penyerapan tahun sebelumnya yang sebesar Rp23,3 triliun (28,9 persen dari pagu belanja modal). Penyerapan belanja modal tersebut, juga diikuti dengan realisasi pembangunan fisik beberapa proyek yang direncanakan. Realisasi pembangunan fisik untuk proyek relatif lebih cepat daripada realisasi keuangan dikarenakan proses pembayaran dilakukan berdasarkan realisasi fisik yang telah dilaporkan dan dimintakan pencairan.

Beberapa output yang telah dicapai sampai dengan semester I tahun 2018 antara lain: (1) pembangunan jalan baru sepanjang 138,0 km dari target 811,5 km, (2) jalan tol sepanjang 17,7 km dari target 33,1 km, (3) jembatan sepanjang 1.359,2 m dari target 9.708,9 m, dan (4) flyover/underpass sepanjang 1.123,8 m dari target 2.420,4 m.

Kementerian Perhubungan

Sampai dengan semester I tahun 2018, Kementerian Perhubungan telah merealisasikan 22,8 persen pagu APBN 2018, atau mencapai Rp11,0 triliun. Kinerja penyerapan dalam semester I tersebut relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya, sebagaimana disajikan dalam Grafik 2.3.6.

 

Kinerja penyerapan pada semester I tahun 2018 tersebut disebabkan oleh beberapa faktor berikut, antara lain kegagalan proses pelelangan beberapa kegiatan sehingga harus dilelang ulang dan permasalahan pembebasan lahan yang masih belum selesai. Sebagai gambaran perkembangan pelelangan di Kementerian Perhubungan sampai dengan semester I tahun 2018 telah melakukan kontrak sejumlah 3.423 paket senilai Rp27,1 triliun.

Kinerja penyerapan Kementerian Perhubungan juga dapat dilihat dari tingkat penyerapan belanja modal, yang sampai dengan semester I tahun 2018 mencapai Rp5,1 triliun (16,0 persen dari total pagu belanja modal), lebih tinggi dari tingkat penyerapan tahun sebelumnya yang mencapai Rp4,7 triliun (14,9 persen dari total pagu belanja modal).

Penyerapan belanja modal tersebut didukung oleh realisasi pembangunan fisik beberapa proyek yang telah selesai pada semester I tahun 2018. Proyek-proyek tersebut, antara lain:

(1) bidang transportasi udara yaitu pembangunan Bandar Udara Kertajati di Provinsi Jawa Barat, pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru di Provinsi Kalimantan Timur,

(2) bidang transportasi perkeretaapian yaitu pembangunan jalan kereta api Bandara Internasional Minangkabau Sumatra Barat, pembangunan jalur ganda KA BaturajaMartapura di Provinsi Sumatera Selatan, dan pembangunan prasarana kereta api ringan (light rail transit) di Provinsi Sumatera Selatan, dan

(3) bidang transportasi laut yaitu pembangunan 10 unit kapal perintis, pembangunan 5 unit kapal ternak, dan 5 unit kapal peti kemas 100 TEus.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran sampai dengan semester I tahun 2018 antara lain:

(1) kegagalan proses pelelangan beberapa kegiatan sehingga harus dilelang ulang,

(2) keterbatasan SDM sehingga kurang cepat dalam melaksanakan proses lelang,

(3) permasalahan pembebasan lahan yang masih belum selesai,

(4) perubahan-perubahan kondisi di lapangan sehingga memerlukan penyesuaian/ reviu desain dan revisi dokumen anggaran terlebih dahulu, dan

(5) masih terdapat kegiatankegiatan yang diblokir karena belum mendapat verifikasi/ clearance dari APIP Kementerian Perhubungan.

SUMBER :

DOWNLOAD : Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN Semester I T.A. 2018.

Belanja Pemerintah Tahun 2018 Mendukung Program Prioritas Penciptaan Stabilitas Nasional Dan Agenda Strategis.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat

Belanja Pemerintah Pusat sebagai bagian dari Belanja Negara terus dioptimalkan pemanfaatannya, baik dalam mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan, maupun penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, kebijakan belanja Pemerintah Pusat dalam beberapa tahun terakhir diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang disertai peningkatan kualitas sumber daya manusia, perlindungan sosial, peningkatan kedaulatan pangan dan energi, serta pembangunan infrastruktur, sejalan dengan rencana kerja tahunan Pemerintah. Selanjutnya, dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, perbaikan tata kelola pemerintahan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik terus diperbaiki.

Dalam tahun 2017, APBN dapat terlaksana dengan kinerja yang baik yang ditandai dengan terjaganya defisit anggaran yang lebih rendah dari target APBNP Tahun 2017 dan terlaksananya berbagai program pembangunan. Hal ini tentunya juga didorong oleh kinerja dari belanja Pemerintah Pusat. Capaian pelaksanaan belanja Pemerintah Pusat tahun 2017 tercermin dari berbagai indikator seperti:

(1) tingkat penyerapan anggaran yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya dan diikuti

peningkatan penyerapan belanja modal,

(2) berjalannya kebijakan efisiensi yang digulirkan dengan tetap menjaga capaian output dan outcome terutama yang dirasakan langsung oleh masyarakat,

(3) perbaikan percepatan pelaksanaan anggaran melalui kelanjutan lelang dini

dan penyerahan DIPA lebih awal, dan

(4) peningkatan ketepatan sasaran berbagai program perlindungan sosial melalui pengalihan secara bertahap subsidi beras sejahtera (rastra) ke bantuan pangan nontunai dan perbaikan target penerima subsidi listrik.

Upaya peningkatan kualitas penganggaran dan pelaksanaan belanja Pemerintah Pusat terus dilanjutkan pada tahun 2018. Belanja Pemerintah Pusat diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional dengan tetap memerhatikan penciptaan stabilitas nasional dan agenda strategis tahun 2018. Beberapa upaya dilakukan baik dari aspek substantif maupun aspek administratif.

Upaya yang bersifat substantif seperti:

(1) penajaman prioritas belanja termasuk refocusing anggaran prioritas bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,

(2) perbaikan ketepatan sasaran program perlindungan sosial seperti pengalihan subsidi rastra menjadi bantuan pangan nontunai secara penuh dan perbaikan basis data, serta

(3) melanjutkan kebijakan efisiensi terutama pada belanja barang nonprioritas.

Upaya yang bersifat administratif antara lain mencakup:

(1) harmonisasi dan langkah koordinasi dalam perencanaan dan penganggaran yang

lebih baik,

(2) melanjutkan kebijakan penyusunan RUP sebelum tahun anggaran dimulai,

percepatan pelaksanaan kegiatan, lelang dini, dan persiapan dokumen yang lebih baik,

serta pemanfaatan e-procurement,

(3) monitoring secara komprehensif dan terkoordinasi,

(4) simplifikasi pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, dan

(5) pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan monitoring, serta penyusunan laporan keuangan.

Upaya perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas belanja pemerintah disertai dengan perkembangan perekonomian global berpengaruh terhadap kinerja realisasi belanja Pemerintah Pusat dalam semester I tahun 2018. Sampai dengan paruh pertama tahun 2018, belanja Pemerintah Pusat menunjukkan kinerja yang lebih baik dari tingkat persentase penyerapan maupun nominal penyerapan.

Peningkatan kinerja tersebut tidak lepas dari berbagai upaya perbaikan yang dilakukan, seperti kebijakan penyiapan sebelum tahun anggaran berjalan, percepatan kegiatan, dan monitoring program/kegiatan yang semakin baik. Hal tersebut tercermin dari peningkatan kinerja realisasi belanja K/L bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan keamanan.

Dengan memerhatikan kinerja belanja Pemerintah Pusat dalam semester I tahun 2018 serta langkah-langkah kebijakan dalam menyelesaikan berbagai program/ kegiatan, upaya percepatan penyerapan anggaran, dan proyeksi perekonomian global sampai dengan akhir tahun, maka kinerja realisasi belanja Pemerintah Pusat dalam semester II tahun 2018 diperkirakan lebih baik dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya.

Hal tersebut juga ditunjang dengan pelaksanaan berbagai agenda strategis Pemerintah tahun 2018, seperti pelaksanaan Asian Games dan Sidang Tahunan Worldbank-IMF, yang diharapkan dapat berdampak pada perekonomian nasional.

Dalam semester I tahun 2018, realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp558,4 triliun atau 38,4 persen dari pagu dalam APBN tahun 2018. Kinerja realisasi tersebut menunjukkan perbaikan apabila dibandingkan dengan kinerja beberapa tahun terakhir. Kinerja tersebut dipengaruhi oleh kemajuan implementasi program-program yang dilaksanakan oleh K/L, yang dalam tahun 2018 terus didorong percepatan pelaksanaannya. Selain itu, perkembangan beberapa indikator ekonomi makro, seperti depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada besaran realisasi subsidi energi dan pembayaran bunga utang, walaupun di sisi lain terdapat penurunan realisasi subsidi nonenergi antara lain disumbangkan oleh realokasi subsidi pangan (rastra) ke belanja K/L (bantuan pangan nontunai/ BPNT).

Perkembangan belanja Pemerintah Pusat dalam tahun 2013–2017 menurut organisasi dan fungsi dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi

Berdasarkan klasifikasi organisasi, anggaran belanja Pemerintah Pusat dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu Bagian Anggaran Kementerian/ Lembaga (BA K/L) dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). BA K/L merupakan anggaran yang dialokasikan pada Kementerian/Lembaga, dengan menteri/pimpinan lembaga bertindak sebagai Pengguna Anggaran (Chief of Operational Officer/COO). Sedangkan pada BA BUN (disebut juga BA non-K/L), Menteri Keuangan bertindak sebagai Bendahara Umum Negara (Chief of Financial Officer/CFO).

Sesuai dengan struktur kementerian yang ditetapkan Pemerintah pada APBN Tahun 2018, jumlah BA K/L adalah 86 BA dengan rincian: 30 kementerian, 4 kementerian koordinator, 7 lembaga negara, 39 lembaga pemerintah, dan 6 komisi. Sementara itu, BA BUN terdiri atas lima subbagian, yaitu:

(1) BA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah (BA 999.01) untuk pembayaran bunga utang,

(2) BA BUN Pengelolaan Hibah (BA 999.02) untuk belanja hibah;

(3) BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) untuk pembayaran subsidi,

(4) BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) untuk belanja lain-lain, serta

(5) BA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99) antara lain untuk pembayaran manfaat pensiun, asuransi kesehatan ASN/TNI/Polri, dan kontribusi terhadap lembaga internasional.

Dalam pelaksanaan APBN sampai dengan semester I tahun 2018, realisasi belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp558,4 triliun. Dari jumlah tersebut, 53,0 persen merupakan realisasi dari belanja K/L atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan dan 47,0 persen merupakan belanja non-K/L.

2. Belanja Kementerian/Lembaga

Belanja K/L tahun 2018 disusun dengan mengacu pada strategi dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKP Tahun 2018 serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, alokasi belanja K/L juga memerhatikan anggaran yang sifatnya wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, serta rencana kegiatan yang memiliki skema pendanaan yang bersifat tahun jamak. Sejalan dengan tema pembangunan dalam RKP Tahun 2018 “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan” dan tema kebijakan fiskal “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan”, maka alokasi belanja K/L diarahkan untuk hal-hal yang lebih produktif, khususnya belanja prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial, dengan tetap menjaga efisiensi dan efektivitas dalam hal penganggaran dan pelaksanaannya.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas program/kegiatan yang dilakukan K/L Pemerintah secara konsisten terus melanjutkan upaya percepatan pelaksanaan kegiatan, antara lain melalui:

(1) percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dapat dilaksanakan sejak akhir tahun 2017 melalui penyederhanaan prosedur dan fleksibilitas pengadaan barang/ jasa sehingga proses pencairan dana dapat ditarik/diserap sejak awal tahun anggaran 2018 dan

(2) penyampaian langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran K/L tahun 2018, yakni dalam bentuk:

(a) melaksanakan reviu atas DIPA dan rencana kegiatan,

(b) meningkatkan ketertiban penyampaian data supplier dan data kontrak,

(c) memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan,

(d) meningkatkan akurasi rencana penarikan dana dengan realisasi pembayaran,

(e) mengendalikan uang persediaan (UP)/ tambahan uang persediaan (TUP),

(f) mengantisipasi dan menyelesaikan pagu minus, dan

(g) memastikan penyaluran dana bantuan sosial/bantuan pemerintah secara tepat waktu dan tepat sasaran.

Langkah-langkah tersebut sangat berpengaruh terhadap tingkat penyerapan belanja K/L sampai dengan semester I dalam beberapa tahun terakhir, Sampai dengan semester I tahun 2018, belanja K/L telah terserap 34,9 persen dari pagu APBN, lebih tinggi dibandingkan tingkat penyerapan tahun sebelumnya. Kinerja penyerapan tersebut, merupakan yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Beberapa faktor yang memengaruhi tingkat penyerapan belanja K/L tersebut, antara lain:

(1) kelanjutan kebijakan percepatan pelaksanaan kegiatan melalui lelang dini dan

(2) percepatan penyaluran beberapa komponen bantuan sosial seperti anggaran untuk penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) dan penyaluran BPNT.

Di tengah meningkatnya kinerja penyerapan dalam semester I tahun 2018, Pemerintah juga senantiasa menjaga efisiensi dari belanja Pemerintah. Hal tersebut tercermin dari realisasi belanja perjalanan dalam lima tahun terakhir memiliki share yang relatif tetap yakni 0,3 persen terhadap PDB, sejalan dengan kebijakan flat policy dalam belanja barang.

Sementara itu, realisasi belanja bantuan sosial pada semester I tahun 2018 tumbuh sebesar 75 persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam program-program perlindungan sosial terutama untuk:

(1) peningkatan target keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi 10 juta KPM pada program keluarga harapan (PKH),

(2) penarikan di muka untuk bantuan premi bagi penerima bantuan iuran (PBI) Program JKN, dan

(3) bantuan sosial BPNT dan rastra bagi 15,6 juta KPM sebagai pengalihan subsidi pangan.

Selanjutnya, profil dari kinerja belanja K/ L dalam semester I tahun 2018 juga dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok besar, yaitu:

(1) K/L dengan tingkat penyerapan tinggi (di atas daya serap nasional/lebih dari 34,9 persen),

(2) K/L dengan tingkat penyerapan sedang (antara 25,4 persen sampai dengan 34,9 persen), dan

(3) K/L dengan tingkat penyerapan rendah (di bawah 25,4 persen).

Selanjutnya, penjelasan atas realisasi anggaran belanja sampai dengan semester I tahun 2018 untuk beberapa K/L secara garis besar akan dibagi berdasarkan bidang pembangunan prioritas, yaitu bidang infrastruktur (Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan), bidang pendidikan (Kemendikbud, Kemenristekdikti, dan Kementerian Agama), bidang kesehatan dan perlindungan sosial (Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial), bidang ketahanan pangan (Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian ESDM), dan Bidang pertahanan dan keamanan (Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara RI).

SUMBER :

DOWNLOAD : Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN Semester I T.A. 2018. 

Perekonomian Indonesia Semester I Tahun 2018 Melanjutkan Tren Penguatan Pertumbuhan

Di tahun 2018, melihat indikasi pulihnya perekonomian global tahun 2017 yang ditandai oleh peningkatan pertumbuhan di lebih dari separuh ekonomi dunia, peningkatan aktivitas perdagangan, dan kenaikan harga komoditas, diperkirakan secara umum perkembangan positif masih akan dinikmati perekonomian global, meskipun pada tingkat akselerasi yang melambat. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan berada pada tingkat 3,9 persen, meningkat dibandingkan pertumbuhan 2016 dan 2017 masing-masing 3,2 persen dan 3,7 persen.

Sejalan dengan aktivitas perekonomian global yang terus memulih, perekonomian Indonesia pada semester pertama tahun 2018 mampu melanjutkan tren penguatan pertumbuhan ekonomi. Realisasi pertumbuhan ekonomi semester pertama tahun 2018 diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dengan kinerja investasi sebagai motor penggerak utama. Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada semester pertama secara umum juga didukung dengan lingkungan makroekonomi Indonesia yang stabil. Kondisi ini antara lain tercermin pada pergerakan inflasi Indeks Harga Konsumen sepanjang semester pertama tahun 2018 yang rendah dan terkendali, permintaan SBN yang masih cukup besar serta persepsi positif berbagai lembaga internasional.

Sementara itu, dampak kebijakan fiskal dan moneter Amerika Serikat, serta sentiment penerapan proteksionisme, menyebabkan mata uang negara-negara di dunia mengalami depresiasi terhadap dolar Amerika Serikat, termasuk nilai tukar rupiah. Namun demikian, volatilitas nilai tukar rupiah tetap terkendali meskipun mengalami depresiasi. Pemerintah,

bersama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, terus memperkuat koordinasi

dalam menjalankan bauran kebijakan dengan memprioritaskan stabilitas ekonomi makro jangka pendek namun tetap mendorong pertumbuhan jangka menengah.

Indikator asumsi dasar ekonomi makro yang bergerak cukup signifikan dari asumsi yang ditetapkan dalam APBN tahun 2018 adalah harga minyak mentah Indonesia (ICP). Sejalan dengan tren pergerakan harga minyak dunia yang masih berlanjut sampai dengan pertengahan tahun 2018, realisasi harga minyak mentah Indonesia sepanjang semester pertama sudah mencapai kisaran harga US$ 67 per barel atau melampaui asumsi APBN tahun 2018. Di sisi lain, realisasi lifting minyak dan gas bumi diperkirakan mengalami tantangan di sepanjang tahun 2018 untuk dapat mencapai target yang ditetapkan dalam APBN tahun 2018. Melihat pada kondisi terkini dan prospek ekonomi ke depan, Pemerintah tetap optimis perekonomian Indonesia masih akan terus melanjutkan perbaikan didukung dengan stabilitas ekonomi makro yang terjaga baik dan kondisi fiskal yang tetap sehat.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja perekonomian Indonesia pada triwulan I tahun 2018 tumbuh 5,1 persen, atau lebih tinggi dibanding kinerja pada triwulan I tahun 2017 sebesar 5,0 persen. Sementara itu, kinerja konsumsi Pemerintah tumbuh stabil sebesar 2,7 persen sebagaimana tahun sebelumnya.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi mencatat pertumbuhan tertinggi sejak triwulan IV tahun 2012, yaitu sebesar 7,9 persen.

Dari sisi perdagangan internasional, impor mencatat pertumbuhan double digit sebesar 12,7 persen, jauh di atas kinerja ekspor yang hanya tumbuh 6,2 persen.

Dari sisi produksi, seluruh sektor mampu tumbuh positif pada triwulan I tahun 2018. Kinerja pertumbuhan ditopang oleh sektor-sektor kunci seperti industri pengolahan, perdagangan, konstruksi serta jasa-jasa.

Kinerja pertumbuhan pada triwulan I ini tetap mengindikasikan bahwa momentum peningkatan pertumbuhan terus berlanjut. Kinerja ekonomi Indonesia pada periode ini terutama didorong oleh pertumbuhan investasi yang mencatat pertumbuhan tertinggi dalam lima tahun terakhir. Di samping itu, kinerja pertumbuhan double digit impor yang ditopang oleh kenaikan impor barang modal mengindikasikan peningkatan gairah aktivitas investasi dan perdagangan di Indonesia. Peningkatan investasi dan impor barang modal pada periode ini diyakini akan menjadi kunci peningkatan kapasitas produksi dan aktivitas ekonomi di masa yang akan datang.

Dari sisi pengeluaran, stabilitas kinerja konsumsi masyarakat dan peningkatan investasi menopang kinerja perekonomian nasional. Konsumsi masyarakat yang terdiri atas rumah tangga dan lembaga nonprofit rumah tangga (LNPRT) tumbuh relatif stabil sebesar 5,0 persen, didukung oleh tingkat inflasi yang terjaga dan pelaksanaan bantuan sosial yang lebih tepat waktu. Hal ini tercermin pada beberapa komponen konsumsi pokok yang kembali menunjukkan tren peningkatan setelah sempat melambat dalam beberapa periode terakhir, seperti konsumsi kebutuhan pakaian dan perlengkapan rumah tangga. Di samping itu, belanja masyarakat yang terkait dengan persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 di beberapa daerah pemilihan besar memberikan dorongan tambahan terhadap konsumsi masyarakat.

Kinerja impor yang tinggi dipengaruhi oleh peningkatan permintaan domestic terhadap barang input produksi serta tingginya pertumbuhan impor barang modal seperti mesin, kendaraan, dan peralatan lainnya. Sementara itu, pertumbuhan ekspor masih tumbuh positif meskipun tidak secepat laju pertumbuhan impor. Hal ini ditopang oleh peningkatan ekspor beberapa komoditas dan produk industri ke negara mitra dagang utama.

Sektor industry pengolahan (manufaktur) tumbuh sebesar 4,5 persen, atau lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2017 sebesar 4,3 persen. Kinerja positif tersebut terutama ditopang oleh peningkatan produksi pada kelompok industri makanan dan minuman, produk tekstil, serta produk kulit dan alas kaki seiring dengan peningkatan permintaan baik untuk ekspor maupun kebutuhan persiapan bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri. Industri mesin dan perlengkapan juga mencatat pertumbuhan yang tinggi sejalan dengan kinerja komponen investasi mesin dan perlengkapan. Namun demikian, terdapat pula beberapa kelompok industri yang mengalami penurunan kinerja seperti industri pengolahan tembakau, produk kertas, barang logam dan elektronik, serta industri kimia dan farmasi.

2. Laju Inflasi

Sepanjang semester I tahun 2018, laju inflasi mencapai 1,90 persen (ytd) atau 3,12 persen (yoy) relatif masih berada pada level yang terkendali sesuai dengan target inflasi tahun 2018. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang lebih dipengaruhi oleh komponen administered price, komponen volatile food merupakan faktor yang mempengaruhi inflasi di paruh pertama tahun 2018.

Sementara itu, laju inflasi komponen administered price masih dapat dijaga pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan harga komponen volatile food terutama terjadi pada bulan Januari tahun 2018 yang mencapai 2,58 persen (ytd) seiring dengan kenaikan harga bahan pangan, terutama beras, yang disebabkan terbatasnya pasokan.

Rendahnya laju inflasi komponen administered price tersebut terutama dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah dalam menjaga harga energi domestik, terutama tarif bahan bakar dan listrik. Sampai dengan bulan Juni, komponen administered price mengalami inflasi sebesar 2,03 persen (ytd) atau 2,88 persen (yoy) lebih rendah dibandingkan semester I tahun sebelumnya yang mengalami inflasi mencapai 10,64 persen (yoy). Sementara itu, laju inflasi komponen inti (core inflation) relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sampai dengan Juni tahun 2018, inflasi yang berasal dari core inflation mencapai 1,37 persen (ytd) atau 2,72 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya yang mencapai 3,13 persen (yoy).

3. Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada semester I tahun 2018 bergerak fluktuatif dengan kecenderungan mengalami depresiasi yang dipengaruhi terutama oleh faktor eksternal. Peningkatan risiko akibat ketidakpastian yang terjadi pada pasar keuangan dunia menjadi faktor utama yang memengaruhi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Setelah sempat mengalami penguatan pada bulan Januari tahun 2018 dengan rata-rata sebesar Rp13.380 per dolar AS akibat pengaruh kondisi politik di AS dengan tidak disetujuinya anggaran Pemerintah oleh senat AS, nilai tukar rupiah mengalami tren pelemahan pada bulan-bulan berikutnya hingga mencapai Rp14.404 per dolar AS pada akhir Juni 2018 yang merupakan angka tertinggi sejak akhir tahun 2015. Penguatan nilai dolar AS tidak hanya terjadi terhadap nilai tukar rupiah, tetapi juga terjadi secara meluas (broad based) terhadap hampir semua nilai tukar mata uang negara lain di dunia.

Dari sisi domestik, pelemahan nilai tukar rupiah dipengaruhi antara lain oleh meningkatnya kebutuhan pembiayaan impor yang mengalami peningkatan cukup besar pada pertengahan pertama tahun 2018, yang sampai dengan bulan April telah naik lebih dari 20 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, serta untuk keperluan pembayaran utang luar negeri yang jatuh tempo. Berbagai faktor di atas, menyebabkan nilai tukar rupiah terus mengalami pelemahan, sehingga sampai dengan semester I rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mencapai Rp 13.746.

4. Suku Bunga SPN 3 Bulan

Lelang SPN 3 bulan sepanjang semester I tahun 2018 masih mendapatkan minat yang besar dari investor. Pada lelang pertama di awal tahun tingkat suku bunga SPN 3 bulan mencapai 4,19 persen, namun pada lelang kedua dan ketiga tingkat suku bunga yang dimenangkan sedikit menurun masingmasing menjadi sebesar 4,02 persen dan 3,95 persen. Seiring dengan maraknya aksi jual investor asing, tingkat suku bunga SPN 3 bulan mengalami peningkatan pada bulan Februari dan Maret 2018 dengan tingkat suku bunga rata-rata mencapai 4,08 persen dan 4,17 persen. Pada triwulan II tahun 2018, tingkat suku bunga SPN 3 bulan kembali menunjukkan tren peningkatan. Hasil lelang pada bulan April 2018 mencatatkan tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 4,19 persen.

5. Harga Minyak Mentah Indonesia

Sejak awal tahun 2018 harga minyak mentah tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun 2017. Harga minyak mentah melanjutkan tren peningkatan yang telah dimulai di pertengahan tahun 2017 dan mencapai titik tertingginya sejak Desember 2014.

Harga minyak mentah utama dunia, West Texas Intermediate (WTI) dan Brent hingga semester I tahun 2018 tercatat masing-masing sebesar US$68,3 per barel dan US$70,8 per barel. Sejalan dengan tren peningkatan harga minyak mentah dunia, harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) juga tercatat meningkat.

Rata-rata ICP semester I tahun 2018 mencapai US$66,6 per barel, lebih tinggi dibandingkan dengan ratarata ICP pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$48,9 per barel.

6. Lifting Minyak dan Gas Bumi

Realisasi lifting minyak bumi Januari hingga Mei 2018 mencapai rata-rata sebesar 758 ribu barel per hari (rbph). Sementara itu, realisasi lifting gas bumi hingga Mei 2018 rata-rata sebesar 1.146 ribu barel setara minyak per hari (rbsmph). Kondisi ini menunjukkan perbaikan jika dibandingkan dengan capaian lifting pada semester I tahun 2017 yang mencapai 1.130 rbsmph.

Dengan mengasumsikan kondisi tersebut tetap sepanjang semester I tahun 2018, lifting minyak mentah dimaksud masih lebih rendah dibandingkan capaian periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 801 rbph. Kondisi penurunan alamiah sumur-sumur migas yang ada menjadi factor utama capaian kinerja dimaksud.

Selain itu, berbagai kendala teknis di fasilitas tangki penampungan Blok Cepu dan Jabung, serta peningkatan kandungan air di Blok Offshore North West Java (ONWJ) juga berdampak pada kurang optimalnya tingkat produksi dan lifting minyak di semester I tahun 2018

DOWNLOAD Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN Semester I T.A. 2018 DISINI 

SUMBER :
www.anggaran.depkeu.go.id