Risiko Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Ketegangan Perdagangan Internasional Hingga Kekurangan Pendapatan

BPS mengumumkan (Rilis : 2018-05-07) mengumumkan bahwa Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran  Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2018 mencapai Rp. 3.505,3 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2.498,4 triliun. Pertumbuhan ekonomi kuartal I 2018 sebesar 5,06 persen, (y-on-y) meningkat disbanding capaian triwulan I-2017 sebesar 5,01 persen.

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi memang mengalami pertumbuhan signifikan, di mana kuartal I 2017 (year on year) pertumbuhan PMTB hanya 4,77 persen. PMTB tumbuh 7,95 persen di mana struktur dalam pertumbuhan ekonomi sebesar 32,12 persen atau faktor kedua terbesar setelah konsumsi rumah tangga sebesar 56,80 persen.

Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 8,69      persen. Dari sisi Pengeluaran dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga yang tumbuh  8,09 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan I-2018 terhadap triwulan sebelumnya turun sebesar 0,42 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, penurunan disebabkan oleh kontraksi yang terjadi pada beberapa lapangan usaha. Sementara dari sisi pengeluaran penurunan disebabkan antara lain oleh kontraksi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah; Pembentukan Modal Tetap     Bruto; dan Ekspor.

Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan I-2018 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB Indonesia, yakni sebesar 58,67 persen, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,54 persen, dan Pulau Kalimantan sebesar 8,24 persen, serta Bali dan Nusa Tenggara sebesar 3,03 persen. Sementara kontribusi terendah ditorehkan oleh kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua.

Berdasarkan pada pertumbuhan ekonomi kuartal I serta dorongan dari investasi yang semakin meningkat, sebagaimana laporan Bank Dunia edisi Juni 2018, World Bank Group atau Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018 mencapai 5,2 persen.

Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Rodrigo A Chaves, (Kompas.com, Rabu, 6/6/2018) mengatakan bahwa prospek ekonomi Indonesia terus positif selama sisa tahun 2018 ini dengan pertumbuhan PDB diproyeksikan mencapai 5,2 persen pada 2018 karena permintaan domestik yang lebih kuat. Harga komoditas global yang tinggi menyebabkan tingkat investasi di Indonesia ikut meningkat. Dorongan investasi utamanya pada mesin, peralatan dan kendaraan yang dinilai menghasilkan pertumbuhan modal tercepat dalam periode lebih dari lima tahun terakhir. Meski prospek ekonomi Indonesia ke depan masih positif, namun tetap ada risiko yang mengintai. Risiko terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia utamanya dari gejolak di pasar keuangan global serta gangguan dari ketidakpastian perdagangan internasional. Untuk menghadapi risiko tersebut, Indonesia perlu tetap memperkuat fundamental ekonomi makro sebagai penyangga terhadap dampak dinamika global. Fundamental ekonomi Indonesia yang kuat nampak dalam upaya dalam menjaga tingkat inflasi yang tetap terkendali serta tingkat utang yang hanya setengah dari ambang batas hukum yang berlaku. Ke depan, kemajuan Indonesia akan bergantung pada kebijakan struktural yang penting seperti upaya untuk menyediakan keterampilan yang tepat untuk masa depan bagi masyarakat.

Sebelumnya, dalam laporan Asian Development Outlook (ADO), di ADB Indonesia Office, The Plaza, (Jakarta, Rabu, 11/4/2018), Asian Development Bank (ADB) memproyeksikan perekonomian Indonesia tumbuh 5,3 persen pada tahun 2018 ini dan 2019. Manajemen makroekonomi Indonesia yang kuat dan reformasi struktural telah mendorong momentum investasi. Jika Indonesia dapat terus menjaga keberlanjutan upaya reformasi, Indonesia dapat mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan inklusif. Maka dari itu, dibutuhkan peningkatan investasi infrastruktur, pengembangan pendidikan dan keterampilan, serta reformasi iklim investasi.

ADB pun menggarisbawahi bahwa penguatan investasi telah meningkatkan mutu pertumbuhan, dengan belanja modal yang lebih tinggi membantu mengatasi kesenjangan infrastruktur. Laju investasi diperkirakan akan terus meningkat, didorong oleh sentimen bisnis yang positif dari reformasi struktural, bersama dengan pemerataan dan percepatan sejumlah proyek strategis nasional. Inflasi tahun ini diperkirakan akan stabil. Sebelum sedikit naik ke 4 persen pada 2019. Hal ini akan mendukung kepercayaan konsumen dan membantu mempertahankan pengeluaran rumah tangga dan pendapatan riil pada tahun 2018 dan tahun 2019.

Pada tahun 2018, pertumbuhan ekspor diperkirakan akan melambat, sedangkan impor masih tetap kuat, ditopang oleh permintaan barang modal. Oleh karenanya, defisit transaksi berjalan diperkirakan akan sedikit meningkat pada 2018 dan 2019.

Secara eksternal, risiko terhadap proyeksi perekonomian Indonesia antara lain mencakup laju perkembangan kebijakan moneter di negara maju dan ketegangan perdagangan internasional. Dari sisi domestik, perekonomian Indonesia berpotensi menghadapi kekurangan pendapatan dan terlambatnya pengeluaran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Universitas Diponegoro Semarang, (Senin, 9/4/2018) mengatakan ada 4 hal yang harus disiapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Mengingat, Indonesia akan menghadapi tantangan perekonomian tahun 2045.

Pertama adalah faktor manusia, yang meliputi integritas, pendidikan, agama, sosial, dan budaya adalah faktor manusia. Menurtnya, hal ini harus disiapkan mulai sekarang, terlebih lagi Indonesia akan menghadapi bonus demografi. Posisi pekerja menjadi rawan karena adanya otomisasi pekerjaan. Semua serba robot. Tapi ingat, ada yang tidak bisa dilakukan robot, critical thinking. Ini keunggulan manusia yang harus dimanfaatkan.

Faktor kedua, pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, irigasi, bandara, dan pelabuhan memang harus dilakukan. Yang harus diperdebatkan dengan hebat bukan pembangunannya. Tapi, keamanan bangunan dan kualitasnya, ini yang harus diperhatikan.

Faktor ketiga adalah sistemkelembagaan harus mampu melayani masyarakat dan tidak melakukan tindak korupsi. Harus dibudayakan melayani dan efisien. Itu ciri lembaga yang profesional.

Faktor keempat, kebijakan, terutama di bidang ekonomi. Jika sebuah negara salah dalam pengambilan kebijakan, bisa jadi negara tersebut akan rusak. Seperti Argentina era tahun 1800-an. Saat itu mereka setara dengan negara Eropa barat, Belgia atau Netherland. Mereka sempat miskin dan sekarang mulai bangkit. Atau Korsel yang juga diperhitungkan. Apakah mereka bebas korupsi?. Tidak. Tapi Korsel terus memperbaiki kebijakannya.

Sri Mulyani menegaskan jika keempat hal tersebut berjalan baik dan mendapat dukungan, maka perekonomian Indonesia akan diperhitungkan di dunia.

Semoga bangsa ini arif dan bijak dalam memahami dan melakoni pilihan hidup dalam bertindak.

Jayalah Indonesia.

SUMBER :

https://ekonomi.kompas.com

www.merdeka.com

www.bps.go.id

www.bi.go.id

Simak, Beginilah Hutang Negara Indonesia Dikelola Tahun 2018

Pengelolaan Utang Negara

Pembayaran bunga utang merupakan kewajiban pemerintah kepada investor atau pemberi pinjaman sebagai konsekuensi penggunaan utang untuk menutup kebutuhan defisit APBN dan kebutuhan pembiayaan lain misalnya penanaman modal negara. Pembayaran bunga utang mencakup pembayaran bunga utang dalam negeri dan luar negeri, yang perhitungannya berdasarkan utang pemerintah yang belum jatuh tempo dan perkiraan tambahan utang baru. Pembayaran bunga utang mencakup kupon dan diskon surat berharga negara, bunga pinjaman, dan biaya-biaya lain yang timbul dalam pengadaan dan pengelolaan utang. Proyeksi pembayaran bunga utang sangat dipengaruhi oleh volatilitas di pasar keuangan, khususnya nilai tukar dan tingkat bunga (yield SBN dan bunga pinjaman).

Pada tahun 2018, volatilitas perekonomian global meningkat sebagai dampak adanya penyesuaian tingkat suku bunga The Fed menuju keseimbangan baru, dan dinamika kebijakan Amerika Serikat terkait perdagangan, perpajakan, ekspektasi defisit maupun hubungan politik dengan negara-negara lain. Faktorfaktor tersebut secara dominan melatarbelakangi adanya capital outflow dari berbagai negara ke Amerika Serikat dan berdampak pada pasar keuangan, baik pasar saham maupun pasar utang.

Selama kuartal I tahun 2018, rata-rata biaya utang baru masih relatif lebih murah dibandingkan periode yang sama tahun 2017. Misalnya, rata-rata yield SBN rupiah baru sebesar 5,62 persen, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2017 yang sebesar 6,14 persen. Demikian pula, rata-rata biaya efektif utang baru (SBN valas dan pinjaman luar negeri) dalam mata uang USD sekitar 3,89 persen, lebih rendah dari periode yang sama tahun 2017 sebesar 4,19 persen. 

Namun, secara keseluruhan pada semester I 2018, tingkat bunga ON (SBN domestik jangka panjang) tenor 10 tahun telah mengalami kenaikan sebesar 120 bps dan bunga pinjaman luar negeri berbasis LIBOR 6 bulan mengalami kenaikan sebesar 66 bps. Sementara itu nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika juga mengalami depresiasi. Realisasi pembayaran bunga utang dalam Semester I Tahun 2018 secara prosentase sedikit lebih tinggi apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017.

Pinjaman Luar Negeri terealisasi hingga akhir bulan Juni 2018 sebesar negatif Rp16,08 triliun. Pada bulan Juni ini telah ditarik Pinjaman Luar Negeri (Bruto) sebesar Rp19,54 triliun dari target APBN 2018 sebesar Rp51,35 triliun.

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tumbuh melambat pada akhir Mei 2018. ULN Indonesia pada akhir Mei 2018 tercatat sebesar USD358,6 miliar setara Rp5.020,40 triliun (kurs rupiah Rp14.000 per USD). Utang tersebut terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar USD182,5 miliar dan utang swasta termasuk BUMN sebesar USD176,1 miliar pada akhir Mei 2018.

Melansir data Bank Indonesia, (Senin, 16/8/2018), ULN Indonesia tumbuh 6,8% (yoy) pada akhir Mei 2018, melambat dibandingkan dengan 7,8% (yoy) pada bulan sebelumnya. Perlambatan ini terjadi baik pada ULN sektor pemerintah maupun ULN sektor swasta. ULN pemerintah tumbuh melambat dipengaruhi oleh pelepasan SBN domestik oleh investor asing sejalan dengan perkembangan likuiditas global. Posisi ULN Pemerintah pada Mei 2018 turun dibandingkan dengan posisi akhir April 2018, karena adanya net pelunasan pinjaman dan berlanjutnya aksi pelepasan SBN domestik oleh investor asing. Kepemilikan SBN domestik oleh investor asing turun hingga USD1,1 miliar selama Mei 2018, sebagai antisipasi atas rencana Federal Reserve yang menaikkan tingkat suku bunga pada Juni 2018.

Investor asing melepas sementara kepemilikan SBN domestik sambil memperhatikan perkembangan likuiditas global yang menuju pada keseimbangan baru. Hal itu menunjukkan investor asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik cenderung wait and see dalam menyikapi agenda kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve. Dengan perkembangan tersebut, ULN Pemerintah pada Mei 2018 tumbuh melambat menjadi sebesar USD179,3 miliar. ULN Pemerintah itu terbagi dalam SBN (SUN dan SBSN/Sukuk Negara) milik nonresiden sebesar USD124,6 miliar dan pinjaman dari kreditur asing sebesar USD54,7 miliar.

ULN swasta tumbuh melambat terutama dipengaruhi oleh ULN sektor pertambangan, sektor industri pengolahan, dan sektor pengadaan listrik, gas, dan uap/air panas (LGA). Secara tahunan, pertumbuhan ULN ketiga sektor tersebut pada Mei 2018 masing-masing sebesar 0,2%, 3,3%, dan 11,7%, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya. Sementara itu, pertumbuhan ULN sektor jasa keuangan mengalami peningkatan dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya. Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 72,4%, relatif sama dengan pangsa pada periode sebelumnya.

Perkembangan ULN Indonesia pada Mei 2018 tetap terkendali dengan struktur yang sehat. Hal ini tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Mei 2018 yang tercatat stabil di kisaran 34%. Rasio tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata negara peers. Berdasarkan jangka waktu, struktur ULN Indonesia pada akhir Mei 2018 tetap didominasi ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 86,3% dari total ULN. Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah terus memantau perkembangan ULN dari waktu ke waktu untuk mengoptimalkan peran ULN dalam mendukung pembiayaan pembangunan, tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, (Selasa, 17/7/2018) menjelaskan, menurunnya pembiayaan utang karena posisi defisit APBN hingga semester I 2018 semakin mengecil bila dibandingkan periode yang sama tahun 2017. Di mana pada semester I tercatat defisit sebesar 0,75% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sedangkan posisi tahun lalu 1,29% terhadap PDB.

Pembiayaan sebagian besar dilakukan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang pada akhir Juni 2018 telah mencapai mencapai Rp192,60 triliun atau 46,46 persen dari APBN. Porsi pembiayaan utang melalui SBN tersebut terus mengalami penurunan yakni sebesar 16,88% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, bahkan jadi yang terendah dalam empat tahun terakhir.

Pembiayaan utang terendah dalam empat tahun terakhir. Di mana penerbitan SBN neto realisasi semester I-2018 mencapai Rp 192 triliun. Pembiayaan utang terus membaik. Untuk pembiayaan utang Pinjaman Dalam Negeri (Neto) yang terealisasi sebesar negatif Rp 513,00 miliar yang seluruhnya merupakan pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri. Pembiayaan utang dan SBN itu mengalami penurunan. Sementara itu penarikan Pinjaman Dalam Negeri belum dilakukan hingga akhir Semester I tahun 2018.

Kalaupun pengelolaan utang hati-hati tidak berarti banting setir secara sangat ekstrem, karena juga menjaga ekonomi untuk tetap stabil dalam situasi yang menghadapi gejolak ekonomi dunia. Pemerintah memiliki tujuan untuk melibatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Indonesia lewat penerbitan SBN serta mengurangi ketergantungan pinjaman luar negeri.

Perkembangan Hutang Negara Sepanjang Tahun

Dari catatan economist, posisi utang dunia hingga saat ini ditaksir mencapai US$ 48.872.955.713.191. Utang itu hanya berasal dari utang publik dan belum memperhitungkan utang swasta. Indonesia, tercatat memiliki utang pemerintah hingga US$ 218,75 miliar. Dibandingkan dua negara terdekat, posisi utang Indonesia, secara nominal, lebih besar dibandingkan Malaysia dan lebih rendah dari Singapura. Namun jika dibandingkan rasio utang per kapita, Indonesia justru merupakan negara terendah. Berdasarkan nominal nilai utang tertinggi seperti dikutip dari laman Economist:

3. Thailand :  Populasi: 68.627.868, Utang publik: US$172,02 miliar, Utang per kapita: $ 2.505,81, Rasio utang terhadap PDB: 47,0 persen, Perubahan posisi utang per tahun: 15,8 persen

2. Indonesia : Populasi: 247.454.098, Utang publik: US$218,75 miliar, utang per kapita: US$884,02, Rasio utang terhadap PDB: 24,7 persen, Perubahan posisi utang tahunan: 12,2 persen

1. Singapura ; Populasi: 5.343.110, Utang publik: US$262,37 miliar, utang per kapita: US$49.217,02, Rasio utang terhadap PDB: 96,7 persen, Perubahan posisi utang tahunan: 6,5 persen

Pada tahun 2016, Trading Economics, mencatat rasio utang Indonesia dibandingkan Produk Domestik Bruto (PDB) berada di peringkat kedua terendah se-Asean. Indonesia mencatat utang pemerintah setara dengan 27,90 persen PDB pada 2016. Utang Pemerintah terhadap PDB di Indonesia rata-rata 39,58 persen dari 2000 sampai 2016, mencapai titik tertinggi sepanjang masa di 87,43 persen pada 2000 dan rekor terendah 22,96 persen pada 2012. Hal itu berhasil diraih karena utang selalu digunakan untuk kegiatan produktif. Di samping juga kinerja tim ekonomi pemerintahan Jokowi yang piawai mengelola tambahan pinjaman tersebut.

Namun, pada tahun 2017, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor KEMENKEU, Jakarta (17/7/2018) merilis data total utang pemerintah pusat tercatat mencapai Rp 4.227,78 triliun. Angka itu tumbuh 14,06% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari laporan APBN 2018 hingga bulan Juni pinjaman mencapai Rp 785,13 triliun, tumbuh 7,99% yoy. Terdiri dari pinjaman luar negeri sebesar Rp 779,81 triliun atau tumbuh 8,03% yoy. Sedangkan pinjaman dalam negeri tercatat Rp 5,33 triliun, tumbuh 2,82% yoy. Untuk utang dari Surat Berharga Negara (SBN) tercatat Rp3.442,64 triliun atau tumbuh 15,54% yoy. Terdiri dari denominasi rupiah mencapai Rp2.419,67 triliun, meningkat 10,62% yoy. Kemudian untuk utang denominasi valas mencapai Rp1.022,91 triliun atau tumbuh 29,15%.

Rasio utang pemerintah di semester I 2018 mencapai 29,79% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini masih berada jauh di bawah batas aman yang dalam Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 tahun 2003 yakni 60% terhadap PDB.

Realisasi pembiayaan utang pada Semester I 2018 telah mencapai Rp176 triliun atau sebesar 44,09% dari target APBN tahun 2018. Angka ini lebih rendah 15,3% dibanding pembiayaan utang periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp207,8 triliun.

Sebagaimana dikutip Metrotvnews.com, Minggu 29 Oktober 2017, negara dengan rasio utang terendah di ASEAN adalah Brunei dan tertinggi adalah Singapura. Sementara Indonesia menempati urutan dua terendah dari 10 negara.

Berikut daftarnya:

1. Brunei mencatat utang pemerintah setara dengan 3,10 persen dari PDB pada 2016. Utang Pemerintah terhadap PDB di Brunei rata-rata 0,63 persen dari 1985 sampai 2016, mencapai level tertinggi sepanjang masa 3,20 persen pada 2014 dan rekor terendah nol persen pada 1986.

2. Indonesia mencatat utang pemerintah setara dengan 27,90 persen PDB pada 2016. Utang Pemerintah terhadap PDB di Indonesia rata-rata 39,58 persen dari 2000 sampai 2016, mencapai titik tertinggi sepanjang masa di 87,43 persen pada 2000 dan rekor terendah 22,96 persen pada 2012.

3. Kamboja mencatat utang pemerintah setara dengan 32,96 persen PDB pada 2016. Utang Pemerintah terhadap PDB di Kamboja rata-rata mencapai 33,74 persen dari 1996 sampai 2016, mencapai titik tertinggi sepanjang masa di 43,10 persen pada 2003 dan rekor terendah 27,76 persen di 2008.

4. Myanmar mencatat utang pemerintah setara dengan 35,79 persen PDB pada 2016. Utang Pemerintah terhadap PDB di Myanmar rata-rata 89,71 persen dari 1998 sampai 2016, mencapai titik tertinggi sepanjang masa di 216,04 persen pada 2001 dan rekor terendah 29,91 persen pada 2014.

5. Thailand mencatat utang pemerintah setara dengan 41,20 persen PDB pada 2016. Utang Pemerintah terhadap PDB di Thailand rata-rata 44,40 persen dari 1996 sampai 2016, mencapai titik tertinggi sepanjang masa di 57,80 persen pada 2000 dan rekor terendah 15,20 persen pada 1996.

6. Filipina mencatat utang pemerintah setara dengan 42,10 persen PDB pada 2016. Utang Pemerintah terhadap PDB di Filipina rata-rata mencapai 56,78 persen dari 1990 sampai 2016, mencapai titik tertinggi sepanjang masa di 74,90 persen pada 1993 dan rekor rendahnya 42,10 persen pada 2016.

7. Laos mencatat utang pemerintah setara dengan 45,56 persen dari PDB pada 2015. Utang Pemerintah untuk PDB di Laos rata-rata 51,76 persen dari 1991 sampai 2015, mencapai titik tertinggi sepanjang masa di 81,70 persen pada 2004 dan rekor terendah 33,61 persen pada 1991.

8. Malaysia mencatat utang pemerintah setara dengan 53,20 persen PDB pada 2016. Utang Pemerintah terhadap PDB di Malaysia rata-rata 48,43 persen dari 1990 sampai 2016, mencapai titik tertinggi sepanjang masa di 80,74 persen pada 1990 dan rekor terendah 31,80 persen pada 1997.

9. Vietnam mencatat utang pemerintah setara dengan 62,40 persen PDB pada 2016. Utang Pemerintah terhadap PDB di Vietnam rata-rata 43,76 persen dari 2000 sampai 2016, mencapai titik tertinggi sepanjang masa di 62,40 persen pada 2016 dan rekor terendah 31,40 persen di 2000.

10. Singapura mencatat utang pemerintah setara dengan 104,70 persen PDB pada 2015. Utang Pemerintah terhadap PDB di Singapura rata-rata 89,63 persen dari 1993 sampai 2015, mencapai titik tertinggi sepanjang masa di 106,20 persen pada 2012 dan rekor terendah 66,90 persen pada tahun 1994.

Melalui data Bank Indonesia, utang negara ini mencapai 343,13 miliar dollar Amerika atau setara Rp 4.636 triliun per September 2017.

Apakah data itu semua salah? Sebenarnya utang diperlukan untuk kepentingan negara, seperti modal membangun negara, menutupi kekurangan anggaran, menjalin hubungan bilateral, bentuk pengakuan terhadap negara lain, dan masih banyak lagi lainnya. Indonesia bukanlah negara yang mempunyai utang terbesar di dunia. Penambahan utang luar negeri oleh pemerintah saat ini sering ditanggapi negatif oleh masyarakat. Padahal itu penting untuk pembiayaan infrastruktur dan hal produktif lainnya.

IDN Times telah merangkum 10 negara yang mempunyai utang tertinggiPada Tahun 2017 seperti dilansir dari Visual Capitalist.

1. Amerika Serikat

Amerika punya utang tertinggi di dunia dan merupakan negara ekonomi terbesar di dunia. Per 2017, Amerika telah mencetak rekor mempunyai utang nasional tertinggi melampaui produk domestik bruto (PDB). Jumlah utang Amerika mencapai 19.947 miliar dollar Amerika per Januari 2018.

2. Jepang

Negara ini memang dikenal sebagai yang paling maju dan berkembang dalam hal teknologi. Namun, ahli keuangan dunia beranggapan Jepang berada dalam posisi keuangan yang sulit. Hal tersebut dikarenakan utang nasional Jepang dan utang pemerintah terlihat sangat kontras. Meski utangnya lebih kecil dari Amerika yakni sekitar 11.813 miliar dollar Amerika, tapi jumlahnya dua kali lipat dibandingkan PDB.

3. China

Menurut Dana Moneter Internasional (IMF), China juga mengalami krisis finansial. Pasalnya, China termasuk negara yang sangat bergantung dengan utang terhadap negara lain. Di 2018 ini, tercatat utang China sudah mencapai angka 4.976 miliar dollar Amerika.  Menurut IMF, utang tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi hampir 300 persen dari PDB pada 2022.

4. Italia

Pertumbuhan ekonomi Italia dikenal lambat dengan tingkat penggangguran yang tinggi. Hingga saat ini, Italia mempunyai utang sebesar 2.454 miliar dollar Amerika.

5. Perancis

Perancis, tercatat berutang kepada negara lain sebesar 2.375 miliar dollar Amerika. Hasilnya memang sangat terlihat, seperti transportasi dan pembangunan di Perancis yang sangat maju.

6. Jerman

Jerman merupakan eksportir terbesar ketiga di dunia dan merupakan pencetus ekonomi dan integrasi politik Eropa. Bahkan dalam hal ekonomi, Jerman sangat kuat, apalagi mereka memiliki produk dan jasa kompetitif untuk diekspor. Dalam membangun negaranya, Jerman telah mempunyai utang sebesar 2.491 miliar dollar Amerika.

7. Inggris

Inggris termasuk negara yang terkena dampak krisis ekonomi pada 2008. Padahal pada 2007, rasio utang inggris terhadap PDB hanya 44 persen saja. Hingga akhirnya, nilai utang tersebut terus mengalami peningkatan. Pada awal 2018 ini, tercatat utang Inggris sekitar 2.343 miliar dollar Amerika.

8. Brazil

Dalam beberapa tahun terakhir, rasio utang Brazil terus meningkat terhadap PDB-nya. Apalagi dalam hal ekonomi, Brazil kerap menghadapi skandal korupsi dalam jumlah yang sangat besar. Dibandingkan sebelumnya, utang negara yang mencapai 1.501 miliar dollar pada 2017 tersebut menjadi angka tertinggi sejauh ini.

9. India

Nilai mata uang India sering berubah terhadap suku bunga Amerika Serikat. India harus bersusah payah menanggung utang hingga 1.103 miliar dollar Amerika.

10. Kanada

Tercatat jumlah utang Kanada sebesar 893 miliar dollar Amerika. Meski utang pada 2017 lalu menjadi jumlah tertinggi, banyak ahli keuangan yang memperkirakan utang Kanada akan turun pada 2018.

Masalah utang saat ini memang menjadi perhatian hampir seluruh negara di dunia. Krisis ekonomi yang berawal dari masalah utang di AS telah merembet ke berbagai belahan bumi dan memuncak di Eropa. Ditandai dengan jatuhnya ekonomi Yunani dan Spanyol yang masih dalam tahap pengawasan.

Awal September 2012 lalu, Departemen Keuangan Amerika Serikat mengumumkan data terbaru utang pemerintah AS yang mencapai US$ 16,4 triliun. Tumpukan utang tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah Negeri Paman Sam. Hal yang lebih mengerikan, utang AS tersebut kian mencapai ambang batas maksimal yang sudah ditetapkan pemerintah sebesar US$ 16,4 triliun.

Menurut Sri Mulyani, ada dua cara mengurangi utang negara, yakni potong anggaran atau naikkan pajak. Namun, jika itu dilakukan, apakah masyarakat diam dan tidak menentang kebijakan itu?

Untuk itu, masyarakat harusnya dapat bersikap bijak pada informasi utang yang berkembang di media sosial. Sebaiknya kita terus melakukan verifikasi informasi agar tidak terjerumus pada infornasi sesat.

SUMBER :

https://economy.okezone.com

www.kompasiana.com

http://ekonomi.metrotvnews.com

https://www.idntimes.com

www.viva.co.id

Pemerintah Prioritaskan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi Untuk Memenuhi Kebutuhan Energi

Arah kebijakan Prioritas Nasional Ketahanan Pangan diarahkan untuk:

(1) meningkatkan ketersediaan, kualitas dan keragaman komoditas pangan terutama dari produksi dalam negeri,

(2) memperlancar sistem distribusi pangan antarwilayah dan antarwaktu,

(3) menjaga aksesibilitas pangan dan mengembangkan pola konsumsi pangan sehat,

(4) memperbaiki data statistik pangan dan pertanian, termasuk perikanan, dan

(5) meningkatkan dan menjaga keandalan jaringan irigasi baik kewenangan pusat maupun kewenangan daerah dan mensinergikan jaringan irigasi dengan rencana cetak sawah.

Prioritas Nasional bidang ketahanan energi mencakup dua program, yaitu energi baru terbarukan (EBT) dan konservasi energi serta pemenuhan kebutuhan energi. Alokasi anggaran bidang ketahanan pangan dan energi antara lain dialokasikan pada Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian ESDM sebagai berikut.

  

Kementerian Pertanian

Sampai dengan Semester I tahun 2018, Kementerian Pertanian telah merealisasikan 26,7 persen pagu tahun 2018 atau Rp6,3 triliun. Kinerja penyerapan dalam semester I tersebut relatif turun apabila dibandingkan dengan kinerja 2 tahun sebelumnya namun lebih tinggi daripada tahun 2015.

Melambatnya kinerja penyerapan Kementan pada semester I tahun 2018 disebabkan oleh kebijakan internal kementerian yang melakukan revisi anggaran, diantaranya refocusing dan revisi antar program.

Beberapa output yang telah dicapai Kementerian Pertanian sampai dengan semester I tahun 2018 antara lain:

(1) pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi,

(2) pengelolaan produksi tanaman serealia,

(3) jaringan irigasi tersier, serta

(4) alat dan mesin pertanian pra panen.

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sampai dengan semester I tahun 2018, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah merealisasikan 31,2 persen pagu tahun 2018 atau Rp2,3 triliun. Kinerja penyerapan dalam semester I tersebut relatif tinggi apabila dibandingkan dengan kinerja 3 tahun sebelumnya.

Membaiknya kinerja penyerapan KKP pada semester I tahun 2018 tersebut dipengaruhi oleh antara lain sudah selesainya reorganisasi dan merealisasikan belanja yang sempat ditunda pada tahun 2017. Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu berkaitan dengan pelaksanaan tender yang belum selesai dan belum siapnya tim untuk melaksanakan kegiatan.

Beberapa output yang telah dicapai KKP sampai dengan semester I tahun 2018 antara lain:

(1) kapal perikanan yang terbangun termasuk di wilayah perbatasan,

(2) alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan dioperasionalkan,

(3) peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan nusantara (PPN),

(4) perizinan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) Natuna yang mandiri, dan

(5) prasarana logistik ikan yang dibangun dan dimanfaatkan

  

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Sampai dengan semester I tahun 2018, Kementerian ESDM telah merealisasikan 23,8 persen pagu tahun 2018 atau Rp1,5 triliun. Kinerja penyerapan dalam semester I tersebut relatif berimbang apabila dibandingkan dengan kinerja tiga tahun sebelumnya.

Kinerja Kementerian ESDM pada semester I tahun 2018 tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya percepatan pengadaan barang dan jasa melalui proses lelang dini yang dimulai akhir tahun 2017.

Beberapa output yang telah dicapai Kementerian ESDM sampai dengan semester I tahun 2018 antara lain:

(1) infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga,

(2) konverter kit BBM ke bahan bakar gas untuk nelayan, dan

(3) infrastruktur energy baru terbarukan dan konservasi energi.

SUMBER :

DOWNLOAD : Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN Semester I T.A. 2018

Kinerja Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan dan Perlindungan Sosial Tahun 2018 Semester 1

Pembangunan bidang kesehatan ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan, dan meningkatkan perlindungan finansial.

Program prioritas pembangunan bidang kesehatan adalah:

(1) peningkatan kesehatan ibu dan anak,

(2) pencegahan dan pengendalian penyakit, dan

(3) penguatan upaya promotif dan preventif “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”.

Sementara itu, pengentasan kemiskinan tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan yang dilakukan melalui pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Penurunan kemiskinan dalam lima tahun terakhir mengalami perlambatan. Hal ini mengindikasikan kemiskinan yang kronis yang membutuhkan intervensi pemerintah menjadi lebih besar, untuk dapat mendorong pengurangan kemiskinan dan ketimpangan lebih cepat.

Anggaran bidang kesehatan dan perlindungan sosial antara lain dialokasikan melalui Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial sebagai berikut.

Kementerian Kesehatan

Sampai dengan semester I tahun 2018, Kementerian Kesehatan telah merealisasikan 58,1 persen pagu tahun 2018 atau Rp 34,3 triliun. Kinerja penyerapan dalam semester I tersebut relatif tinggi apabila dibandingkan dengan kinerja 3 tahun sebelumnya.

Kinerja Kementerian Kesehatan pada semester I tahun 2018 tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

(1) penetapan pejabat perbendaharaan dilakukan lebih awal dan kegiatan swakelola dapat dilaksanakan lebih awal dan

(2) penyaluran bantuan iuran dalam rangka JKN yang dilakukan di awal.

Dilihat dari belanja menurut jenis, realisasi belanja barang dan modal masih rendah, disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya proses pengadaan yang belum selesai menunggu terbitnya SK dan regulasi pelaksanaan, khususnya kegiatan bantuan Pemerintah.

Beberapa output yang telah dicapai Kementerian Kesehatan sampai dengan semester I tahun 2018 antara lain:

(1) penyaluran untuk PBI di muka dalam rangka JKN sebesar Rp23,4 triliun (92 persen) kepada 92,3 juta jiwa peserta, disebabkan percepatan penyaluran pembiayaan dalam rangka mendukung penguatan kas program JKN,

(2) pengadaan 3 juta unit sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung sebesar Rp50,0 miliar, dan

(3) pelaksanaan 36 riset status kesehatan dalam rangka riset kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2018 sebesar Rp290,0 miliar.

Realisasi anggaran pada Kementerian Kesehatan tersebut antara lain digunakan untuk membiayai Program Penguatan Pelaksanaan JKN, Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan, Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Kementerian Sosial

Sampai dengan semester I tahun 2018, Kementerian Sosial telah merealisasikan 36,0 persen pagu tahun 2018 atau Rp 14,9 triliun Kinerja penyerapan dalam semester I tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan kinerja 3 tahun sebelumnya.

Kinerja Kementerian Sosial pada semester I tahun 2018 tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

(1) penambahan anggaran tahun 2018 akibat perubahan mekanisme dari belanja subsidi rastra menjadi belanja bansos rastra,

(2) kelengkapan dan persiapan penyaluran seperti pedoman umum dan petunjuk teknis dan koordinasi antarinstansi terkait dipersiapkan sebelum TA berjalan dan awal TA berjalan, dan

(3)kebijakan percepatan penyaluran bansos di 2018 seperti program BPNT disalurkan tanggal 25 tiap bulannya.

Beberapa output yang telah dicapai Kementerian Sosial sampai dengan semester I tahun 2018 antara lain:

(1) penyaluran PKH sebesar Rp10,3 triliun kepada 9,8 juta jiwa KPM dan

(2) pendistribusian bansos pangan senilai Rp 8,5 triliun kepada 15,2 juta KPM.

Realisasi anggaran pada Kementerian Sosial tersebut antara lain digunakan untuk membiayai:

(1) program perlindungan dan jaminan sosial dan

(2) program penanganan fakir miskin.

Kinerja Pemerintah Dalam Bidang Pendidikan Tahun 2018 Semester I

Pembangunan bidang pendidikan tahun 2018 diprioritaskan pada program pendidikan vokasi dan program peningkatan kualitas guru. Program pendidikan vokasi difokuskan pada peningkatan kualitas pembelajaran yang dapat mendekati kompetensi keahlian, sementara peningkatan kualitas guru dilakukan melalui perbaikan sistem rekrutmen guru, pendidikan, pelatihan/pembinaan kompetensi, penilaian guru serta penempatan guru secara merata.

Selain itu, program lainnya dalam bidang pendidikan seperti pemberian bantuan kepada siswa melalui program Indonesia pintar (PIP) dan bantuan operasional sekolah, maupun pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan juga terus ditingkatkan. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah secara konsisten telah melakukan pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN sejak tahun 2009 sebagaimana yang diamanatkan konstitusi.

Anggaran pendidikan melalui Kementerian/Lembaga utamanya dialokasikan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Kementerian Ristek Dikti, dengan penjelasan kinerja semester I tahun 2018 sebagaimana berikut.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sampai dengan semester I Tahun 2018, Kemendikbud telah merealisasikan 38,2 persen pagu tahun 2018, atau mencapai Rp15,3 triliun. Kinerja penyerapan dalam semester I tersebut sedikit lebih rendah apabila dibandingkan dengan kinerja 3 tahun sebelumnya.

Melambatnya kinerja penyerapan Kemendikbud disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

(1) belum terbitnya permendikbud terkait penetapan penerima PIP,

(2) adanya kebijakan tidak boleh menyalurkan anggaran melalui mekanisme Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk pembangunan museum pada Ditjen Kebudayaan,

(3) masih melakukan persiapan pelaksanaan sertifikasi guru yang melibatkan LPTK sebagai pelaksana sertifikasi guru, dan

(4) masih dilakukan penilaian proposal, verifikasi lapangan, pencocokan data dengan dapodik/data pokok pendidikan (untuk bantuan sarpras sekolah).

Meskipun demikian, Kemendikbud telah melakukan langkah-langkah untuk mendorong percepatan realisasi anggaran dan pencapaian output strategis, antara lain:

(1) telah dilakukan proses verifikasi dan validasi penerima bantuan sehingga penyaluran dapat dilakukan lebih awal dan

(2) penyelesaian kelengkapan administrasi untuk belanja yang lebih awal.

Beberapa output yang telah dicapai Kemendikbud sampai dengan semester I tahun 2018 antara lain:

(1) penyaluran PIP tahap pertama untuk 11,3 juta siswa sebesar Rp6,5 triliun,

(2) pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi 556 ruang kelas, dan

(3) penyaluran tunjangan profesi guru (TPG) sebesar Rp1,5 triliun untuk 216.304 guru non-PNS.

Kementerian Agama

Sampai dengan semester I Tahun 2018, Kementerian Agama telah merealisasikan 37,0 persen pagu tahun 2018, atau mencapai Rp23,0 triliun. Kinerja penyerapan dalam semester I tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan kinerja tiga tahun sebelumnya.

Kinerja penyerapan Kementerian Agama pada semester I tahun 2018 tersebut dipengaruhi oleh beberapa factor antara lain proses verifikasi atas beberapa kegiatan bersifat bantuan dan kelengkapan administrasi untuk pengadaan belanja telah disiapkan lebih awal.

Beberapa output yang telah dicapai Kementerian Agama sampai dengan semester I tahun 2018 antara lain:

(1) penyaluran PIP untuk 8.132 siswa sebesar Rp5,8 miliar,

(2) penyaluran BOS untuk 4,2 juta siswa sebesar Rp4,1 triliun,

(3) penyaluran beasiswa bidik misi untuk 9.839 siswa sebesar Rp129,9 miliar, dan

(4) pembangunan ruang kelas baru sejumlah 142 ruang kelas serta rehab sejumlah 180 ruang kelas.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran sampai dengan semester I tahun 2018 antara lain:

(1) dengan adanya kebijakan dalam penyaluran PIP langsung melalui pusat diperlukan masa transisi berupa penyesuaian data siswa antara aplikasi Education Management Information System (EMIS) dengan data yang diperoleh dari daerah,

(2) kesiapan SDM di bidang sistem informasi dalam penyaluran PIP yang dipusatkan, dan

(3) koordinasi antara kantor pusat dan kantor daerah perlu ditingkatkan dalam rangka validitas data penerima bantuan (PIP dan BOS).

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Sampai dengan semester I tahun 2018, Kemenristekdikti telah merealisasikan 37,3 persen pagu tahun 2018, atau mencapai Rp 15,4 triliun. Kinerja penyerapan dalam semester I tersebut relatif tinggi apabila dibandingkan dengan kinerja 3 tahun sebelumnya.

Meningkatnya kinerja penyerapan Kemenristekdikti pada semester I tahun 2018 tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

(1) telah dilakukan proses verifikasi dan validasi penerima bantuan sehingga penyaluran dapat dilakukan lebih awal dan

(2) kelengkapan administrasi untuk pengadaan belanja telah disiapkan lebih awal.

Beberapa output yang telah dicapai Kemenristekdikti sampai dengan semester I tahun 2018 antara lain:

(1) penyaluran beasiswa bidik misi untuk 277,1 ribu mahasiswa sebesar Rp1,8 triliun dengan IP rata-rata mahasiswa penerima bantuan bidikmisi yang cukup bagus yaitu 3,26,

(2) penyaluran bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) sebesar Rp 385,8 miliar untuk 118 perguruan tinggi, dan

(3) pemanfaatan anggaran untuk penelitian yang telah terealisasi sebesar Rp 699,2 miliar dengan tujuan meningkatkan kualitas penelitian di Indonesia

SUMBER :
Download : Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN Semester I T.A. 2018.